Pengertian Crypto Currency Mata Uang Digital

Seiring dengan internet yang kian mendominasi, cryptocurrency mulai muncul ke permukaan. Kamu mungkin pernah mendengar tentang Bitcoin atau Ethereum, dan mungkin bahkan Ripple, tetapi sebenarnya ada lebih dari seribu koin dan token berbeda yang tersedia.

Pengertian Crypto Currency Mata Uang Digital

Bagi orang yang jauh dari dunia teknologi, pengertian cryptocurrency mungkin masih sulit untuk dicerna. Jadi, apa pengertian cryptocurrency itu dan apa hubungannya dengan teknologi dan internet?

Jenis – Jenis Crypto Currency Dan Kegunaannya

Dalam dunia investasi aset Crypto & Bitcoin bisa dibilang jadi trendsetter sekaligus top mind dikalangan investor. Pasar kripto telah bertumbuh sangat pesat sehingga jenis mata uang digital bertambah banyak. Namun apakah yang dimaksud dengan Crypto Currency ?

Crypto currency adalah mata uang digital yang dipakai untuk bertransaksi virtual dalam jaringan internet. Sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini.

Meski crpytocurrency sudah dikembangkan sejak tahun 1990-an, baru sekitar 10 tahun terakhir dikenal masyarakat global. Beberapa jenis cryptocurrency yang sering digunakan antara lain Litecoin, Ethereum, Monero, Ripple, dan tentu saja Bitcoin. Saat ini ada lebih dari 1.000 cryptocurrency yang beredar di seluruh dunia.

Jenis Crypto Currency Dan Kegunaannya

Senatordanwolf menjelaskan berbagai definisi cryptocurrency dari karakteristik dan kegunaannya, yaitu sebagai berikut:

  1. Digital: Cryptocurrency adalah mata uang digital yang berarti hanya berlaku di komputer. Cryptocurrency tidak hadir dalam bentuk fisik yang dapat kita pegang sehari-hari.
  2. Peer-to-peer: Cryptocurrency dapat digunakan untuk transaksi dari satu orang ke orang lainnya secara online.
  3. Global: Cryptocurrency sama di setiap negara. Maka, transaksi dapat dilakukan secara bebas antarnegara tanpa terpengaruh oleh kurs.
  4. Terenkripsi: Setiap pengguna memiliki kode tersendiri untuk bertransaksi dengan cryptocurrency. Setiap melakukan transaksi, pengguna tidak bisa melihat transaksi dari situs slot menang terus tersebut dilakukan oleh siapa. Tidak ada nama asli yang muncul dalam setiap transaksi cryptocurrency. Lebih dari itu, tidak ada aturan apa pun tentang siapa yang bisa menggunakan cryptocurrency dan digunakan untuk apa.
  5. Terdesentralisasi: Transaksi uang pada umumnya selalu melibatkan pihak yang menengahi setiap transaksi, seperti bank. Namun di dunia cryptocurrency, tidak ada bank atau pihak tersebut. Setiap orang bertanggung jawab atas uang mereka sendiri.
  6. Truthless: Dalam menggunakan cryptocurrency, kamu tidak perlu percaya kepada siapa pun dalam sistem.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa cryptocurrency adalah mata uang digital yang dapat digunakan untuk transaksi antarpengguna tanpa perlu melewati pihak ketiga.

Beberapa situs sudah meresmikan Crypto sebagai alat pembayaran yang sah. Seperti Daftar Situs Judi Slot Terbaik Dan Terpercaya yang ada di Eropa dan Asia menganggap Crypo sebagai uang virtual yang berlaku.

Selain menggunakannya sebagai alat transaksi, banyak pengguna yang memanfaatkan cryptocurrency sebagai instrumen investasi.

Informasi Hoax Politik Luar Negeri

Informasi Hoax Politik Luar Negeri

Informasi Hoax Politik Luar Negeri – Kini telah terdapat 3 point yang ternyata informasi Hoax Politik Luar Negeri yang selama ini menyelimuti masyarakat awan dalam kebohongan.

informasi hoax politik luar negeri

Penduduk tanah air sangat cepat terbakar dalam emosi dan menelan berbagai informasi tanpa mencari kebenaran secara damai.

Agak sedikit mengecewakan sih, kalau melihat demo terakhir yang terjadi di Indonesia tentang pemberlakukan UU Tenaga Kerja baru.

Bahkan muda mudi yang masih bersekolah dan gemar bermain slot di bangku SMP pun ikut dalam aksi unjuk rasa. Tindakan merusak properti umum pun dilakukan oleh mereka hingga merugikan Indonesia sendiri.

Berbagai Informasi Hoax Politik Luar Negeri

informasi hoax politik luar negeri

  • Donald Trump Diusir dari Gedung Putih

Karena akhir – kahir ini politik di Amerika Serikat sangat berantakan, banyak isu di media mengatakan kalau Trump dan anggota nya dihusir dari Gedung Putih. Apa tanggapan anda ? Video palsu yang dijadikan parodi dimana seorang berkostum seperti Trump dihusir, dan video ini tersebar diseluruh dunia. Dan anehnya komentar yang menganggap hal ini benar terjadi adalah muda – mudi dari Indonesia.

  • Recep Tayyip Erdogan Tolak Jabat Tangan Dengan Presiden Prancis

Politik luar negari selanjutnya yang lagi – lagi menjadi kebohongan public yang sangat bodoh adalah. Dimana Recep Tayyip Erdogan menolak untuk berjabat tangan dengan Presiden Perancis. Pertemuan ini terjadi pada 6 Nov 2020 lalu, dan ternyata ini adalah sebuah parodi dan hasil editan. Sebenarnya video palsu ini sudah bisa terlihat dari tampilan visualnnya yang sangat tidak bagus. Itu juga telah membuat banyak sekali masyarakat Turkeu di rumah saja dan memulai bermain judi slot terbaru di Daftar Situs judi Slot Online Terpercaya

  • Foto Kampanye Donald Trump Berbahasa Indonesia

Poster kampanye Donald Trump yang berada ditengah pusat kota Washington, dimana tulisan dari isi kampanye nya berbahasa Indonesia. Bisa dibayangkan tidak bagaimana anehnya poster ini bisa jadi berbahasa Indonesia dan ditengah kota Washington? Sudah pasti foto yang tersebar itu merupakan hasil editan dari anak – anak jahil jaman sekarang. Tapi bagi kalian yang tidak bisa membedakan informasi asli dan palsu yang sangat jelas seperti ini. Menurut kami itu sangat keterlaluan sih !

Nah, inilah Hoax politik luar negeri yang masih dipercayai beberapa orang di Indonsia. Yuk sebarkan artikel ini, supaya mereka tidak salah informasi lagi dengan kebohongan yang disebarkan oleh para pelaku kejahatan cyber sekarang ini.

JOKOWI YANG MEMBERI PESAN UNTUK TETAP MENAATI PROTOKOL KESEHATAN SUPAYA UPAYA DARI TENAGA KESEHATAN TIDAK SIA – SIA

Tidak ada ujungnya rasanya pandemi yang sedang terjadi ini. Tenaga kesehatan yang bekerja tiada henti dan tidak mengenal lelah untuk terus memberikan yang terbaik dalam upayanya mengatasi pasien dan virus corona yang terus menjadi wabah yang dihadapi oleh dunia. Jangan ditanya lagi korban jiwa yang sudah berjatuhan diakibatkan dari virus corona ini, dia yang memakan korban tanpa mengenal siapa orang tersebut, jabatan, dan apapun itu semua orang bisa terkena. Bahkan tenaga kesehatan sekali pun, apalagi mereka menjadi orang yang terdepan dalam mengahadapi pasien yang terinfeksi virus corona tersebut.

Tidak ingin adanya lagi korban yang berjatuhan, Presiden Jokowi yang memberikan peringatan kepada jajaran Polri juga satuan tugas penangan COVID – 19, dimana lebih tegas lagi dalam mengatasi dan menindak lanjuti bentuk – bentuk pelanggaran dalam protokol kesehatan yang dilakukan. Disini Pak Jokowi sangat tidak menginginkan, bila usaha dan kerja keras yang sudah dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada virus yang satu ini, menjadi sia – sia. Karena pelanggaran dari protokol kesehatan yang nyatanya masih terjadi dan sangat sering. Keadaan seperti ini sangat mengkhawatirkan sekali, untuk keberlangsungan hidup hajat orang banyak.

“Jangan sampai apa yang telah dikerjakan oleh para dokter, perawat, tenaga medis, paramedis menjadi sia-sia karena pemerintah tidak bertindak tegas untuk sesuatu kegiatan yang bertentangan dengan protokol kesehatan dan peraturan-peraturan yang ada,” * tutur Pak Jokowi dalam kesempatan pers di Istana Kepresidenan.

Ada dan diberlakukannya protokol kesehatan ini, yang dimana harus dipatuhi oleh seluruh masyarkat dan para pemerintah. Karena tidak seorang pun yang mempunyai sistem kekebalan dalam tubuhnya akan virus corona. Sebab siapa pun bisa saja tertular dan menularkan virus ini kepada orang yang berada disekitarnya. Sehingga penegasan tentang protokol kesehatan ini harus diberlakukan dengan baik dan benar, serta hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar protokol kesehatan tersebut.

Selain itu kepercayaan dari masyarakat kepada usaha – usaha yang sudah dikeluarkan dengan maksimal oleh pemerintah itu sangat diperlukan. Sebab hal ini bisa menjadi dorongan kepada langkah – langkah dan upaya lain dari pemerintah untuk bisa mengatasi dan mengendalikan pandemi yang tengah terjadi. Sehingga apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah dapat berjalan dengan efektif.

Memberikan kembali peringatan secara tegas kepada para kepala daerah, yang sudah mempunyai peraturan daerah tentang protokol kesehatan untuk bisa merealisasikannya dengan tegas dan tepat. Peraturan yang sudah dibuat tersebut, dijalankan dengan tepat, konsisten, tegas, dan tidak memandang bulu. Sehingga apa yang sudah dirapatkan, yang sudah dibuat itu tidak menjadi sia – sia dan tidak menjadi hiasan peraturan semata, tanpa ada ketegas didalamnya.

Kendala terkait covid19 kala ini adalah peningkatan yang terjadi pada kasus judi Slot Online. Banyak sudah masyarakat yang tertangkap, dan menjelaskan mereka kesulitan mencari uang dan terpaksa mencarinya dengan cara bermain judi online.

Ketegasan dari para aparat dalam mengendalikan masyarakat untuk bisa disiplin dalam mengikuti dan mematuhi peraturan dari protokol kesehatan. Karena bila tidak memberikan ketegasan, masyarakat akan merasa santai – santai saja dengan peraturan yang sudah ada sekalipun. Lalu, tugas pemerintah sendiri adalah tindakan hukum, kepada orang – orang yang memang sudah melanggar protokol kesehatan yang sudah ada.

“Saya juga minta Kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur, kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, jangan malah ikut berkerumun,” * ucap Pak Jokowi.

Yuk Kenali Lebih Dalam Mengenai Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administrative di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara.

Dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terdiri atas daerah-daerah provinsi. Dan memiliki aturan ketat tentang larangan kriminal kejahatan, kekerasan, dan perjudian Slot Online Terpercaya hingga minuman keras dan hiburan malam.

Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Apa Itu Pemerintahan Daerah?

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan dan menjadi kewenangan daerah otonom.

Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebaagaimana dicantumkan dalan UUD NKRI Tahun 1945.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah dimana mereka dipilih secara demokratis. Guernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan.

Kepala daerah juga punya kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada mayarakat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Dalam artian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota.

Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Selain itu, peran pemerintah negara juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom, yaitu untuk melakukan:

1.Desentralisasi

Melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.Dekonsentrasi

Menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan

3.Tugas pembantuan

Yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut.

Urusan pemerintahan konkren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / kota.

Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan ekternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Urusan pemerintaha tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintaha konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan.

Urusan pemerintaha wajib terbagi lagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah:

  • pendidikan
  • kesehatan
  • pekerjaan umum dan penataan ruang
  • perumahan rakyat dan kawasan permukiman
  • ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
  • sosial

Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah:

  • tenaga kerja
  • pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  • pangan
  • pertanahan
  • lingkungan hidup
  • administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
  • pemberdayaan masyarakat dan desa
  • pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  • perhubungan
  • komunikasi dan informatika
  • koperasi, usaha kecil dan menengah
  • penanaman modal
  • kepemudaan dan olah raga
  • statistik
  • persandian
  • kebudayaan
  • perpustakaan
  • kearsipan

Urusan pilihan adalah:

  • kelautan dan perikanan
  • pariwisata
  • pertanian
  • kehutanan
  • energi dan sumber daya mineral
  • perdagangan
  • perindustrian
  • transmigrasi

Sistem Pemerintahan di Malaysia Yang Harus Kamu Ketahui

Malaysia merupakan sebuah negara monarki konstitusional federal yang terletak di Asia Tenggara. Negara ini terdri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah federal.

Ibukotanya sendiri berada di Kuala Lumpur dengan pusat pemerintahan federal berada di Putrajaya. Pemerintahan Malaysia mengacu pada Pemerintah Federal atau otoritas pemerintah nasional yang berbasis di wilayah federal Kuala Lumpur dan eksekutif federal yang berbasis di Putrajaya.

Negara ini memiliki sistem parlementer Westminster dan dikategorikan sebagai perwakilan demokrasi. Pemerintah federal Malaysia menganut dan diciptakan oleh Konstitusi Federal Malaysia yang merupakan hukum tertinggi di negeri tersebut.

Sistem Pemerintahan Negara Malaysia

Pemerintah federal mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan berdasarkan Pasal 127 Konstitusi Federal dan memiliki 3 cabang, yaitu eksekutif, legislative, dan yudikatif.

Pemerintah negara bagian di Malaysia juga memiliki badan eksekutif dan legislative masing-masing. System peradilan di Malaysia adalah system pengadilan federal yang beroperasi secara merata di seluruh negeri.

1.Pemerintahan Federal Malaysia

Pemerintah federal atau pusat adalah otoritas tertinggi di Malaysia yang berbasis di Putrajaya. Pemimpinnya adalah Perdana Menteri Malaysia yang juga dikenal sebagai kepala pemerintahan.

  • Legislatif di Malaysia

Parlemen bikameran terdiri dari majelis rendah, Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dwan Rakyat dan Majelis Tinggi, Senat, atau Dewan Negara.

Senat sendiri terdiri dari 70 anggita yang menjabat selama 3 tahun (maksimal 2 periode). Dua puluh enak diantaranya dipilih oleh 13 majelis negara bagian, dan 44 ditunjuk oleh Raja berdasarkan nasehat Perdana Menteri.

222 anggota Dewan Rakyat dipilih dari distrik-distrik anggota tunggal dengan hak pilih orang dewasa secara universal.

Parlemen mengikuti system multi partai. Parlemen memiliki mandate maksimal 5 tahun oleh undang-undang.

Raja dapat membubarkan parlemen setiap saat dan biasanya dilakkan berdasarkan nasehat Perdana Menteri.

  • Eksekutif di Malaysia

Kekuasaan ekskutif diberikan di cabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Konstitusi Malaysia menetapkan bahwa Perdana Menteru harus menjadi anggota Majelis Rendah Parlemen yang menurut pendapat Yang di-Pertuan Agong dan mayoritas parlemen.

Cabinet dipilih dari anggota majelis rendah dan bertanggung jawab kepada badan tersebut. Cabang eksekutif pemerintah terdiri dari Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan diikuti oleh menteri cabinet.

  • Yudikatif di Malaysia

Pengadilan tertinggi di sistem peradilan adalah Pengadilan Federal, diikuti oleh Pengadilan Banding dan dua Pengadilan Tinggi, satu untuk Semenanjung Malaysia dan satunya lagi untuk Malaysia Timur.

2.Kepala Pemerintahan Malaysia

Perdana Menteri Malaysia merupakan kepala pemerintahan (eksekutif) Malaysia yang secara tidak langsung dipilih.

Ia ditunjuk secara resmi oleh Yang di-Pertuan Agong, kepala negara. Perdana menteri memimpin cabinet yang anggotanya ditunjuk oleh saran Yang di-Pertuan Agong.

Perdana menteri dn kabinetnya bertanggung jawab secara kolektif kepada Parlemen. Kantor perdana Menteri adalah tempat di mana Perdana Menteri menjalankan fungsi dan kekuasannya.

Kekuasan Malaysia juga melarang adanya game taruhan judi dan judi bola di negara mereka. Tapi Anda bisa menikmati casino nya yang berada di Genting Highland. Untuk warga Malaysia hanya boleh bermain yang bersitus Slot Online terbaik dan terpercaya no 1 saja, jika ke casino masih tidak di Ijinkan oleh pemerintahan setempat.

3.Pemerintahan Negara Bagian di Malaysia

Setiap pemerintahan negara bagian d Malaysia diciptakan oleh konstitusi masing-masing, setiap negara bagian memiliki legislative unicameral yang anggotanya dipilih dari daerah pemilihan anggota tunggal.

Pemerintah negara bagian dipimpin oleh Menteri  Utama, Menteri Besarm atau Ketua Menteri yang merupakan anggota dewan dari partai mayoritas di Dewan Undangan Negeri.

Mereka menyarankan sultan atau gubernur masing-masing. Di masing-masing negara bagian dengan penguasa turun-temurun, Kepala Menteri diharuskan menjadi seorang Melayu yang ditunjuk oleh Sultan atau rekomendasi Perdana Menteri.

Itulah bagaimana system pemerintahan yang berlaku di Malaysia. Cukup unik dan menarik ya!

Negara Dengan Sistem Pemerintahan Terbaik di Dunia

Setiap negara pasti memiliki system pemerintaha yang berbeda-beda dengan cara yang juga berbeda untuk memajukan bangsanya. Sama seperti Indonesia.

Bahkan, banyak warga Indonesia yang membandingkan system pemerintahan RI dengan negara-negara lain yang jauh lebih maju.

Pemerintahan Terbaik di Dunia

Berbagai cara di lakukan oleh pemerintah mereka. Seperti misalnya peraturan ketat yang di buat di Korea Utara.

Namun, tahukah kalian ternyata ada juga pemerintahan yang terbaik di dunia. Mau tau apa saja?

1.Denmark

Denmark mempunyai keberhasilan dalam memenuhi kesehatan, nutrisi, pendidikan dasar, dan juga komunikasi warganya.

Bukan hanya untuk penduduknya, semua orang yang tinggal di Denmark akan mendapat fasilitas tersebut.

Uniknya lagi, orang Denmark juga punya kepercayaan yang tinggi antar warganya, misalnya jika izin sakit dan tidak bisa masuk kantor, tidak perlu pakai surat dokter seperti negara lainnya.

Sebagai informasi lebih, Denmark juga merupakan negara yang memiliki tingkat kasus perjudian Daftar Slot Online Terpercaya paling kecil di dunia.

Mereka hanya perlu berbicara kepad atasan dan mereka sudah pasti percaya dan memberikan izin. System jaminan kesehatan dan social dikembangkan secara tepat dan dapat diakses semua orang yang tinggal di sini.

Sebagai pelajar, juga bisa mendapatkan bantuan finansial serta kursus Bahasa secara gratis. Jaminan social di Denmark dijalankan berdasarkan prinsip kepercayaan, bukan dokumen kependudukan.

Penduduk di negara ini juga tidak resisten terhadap pengenaan pajak yang lebih tinggi. Setiap orang juga mengutamakan kenyamanan mereka bersama.

2.Selandia Baru

Negara ini memberikan perlakuakn khusus bagi para lanjut usia (lansia). Ketika warganya masuk ke dalam usia 65 tahu, pemerintah akan memberikan tunjangan dengan nilai yang besar tanpa peduli latar belakangnya.

Bukan hanya itu, Selandia Baru juga merupakan negara pertama yang memberikan hak pilih kepada kaum perempuan di tahun 1893.

3.Kanada

Negara ini merupakan negara paling stabil soal urusan politik, bahkan paling jarang ada terorisme atau kekerasa.

Hal ini dikarenakan penduduk Kanada cenderung bisa menerima perbedaan. Seperti persoalan yang sering terjadi perdebatan seperti hak pilih wanita dan LGBTQ sudah bukan lagi jadi hal besar.

Selain itu, soal nutrisi, kesehatan, pendidikan dasar, dan hak asasi manusia juga semuanya terpenuhi dengan baik.

Kanada meraup skor lebih tinggi dalam stabilitas politik dan ancaman terorisme yang rendah. Masyarakatnya secara keseluruhan mendukung kebijakan yang simpatik pada kelompok minoritas dan perbedaan pilihan hidup.

Kesalahan yang terkadang dilakukan pendatang baru adalah menganggap remeh kesopanan dan perhatian yang diberikan oleh masyarakat Kanada.

4.Jepang

Negara Jepang memang terkenal sebagai negara yang maju serta teratur, makanya tak heran mereka menjadi salah satu negara dengan pemerintahan terbaik. Negara jepang diketahui mengijinkan Situs Judi Slot Online kepada warganya, agar warga jepang bisa mencari kesenangan dan sedikt penghasilan dari permainan tersebut.

Kebutuhan dasar termasuk sanitasi semuanya terpenuhi dengan layak. Meskipun asuransi kesehatan disana termauk mahal dan berdasarkan pedapatan, namun penduduknya bisa ke dokter kapan saja tanpa takut biaya.

Selain itu, kekuatan utama negara Jepang ada pada system pendidikannya yang baik.

5.Botswana

Prinsip negara Botswana adalah menyelesaikan pertikaian dengan solusi, bukan berperang. Hal ini membuatnya menjadi negara di Afrika yang memiliki pemerintahan terbaik.

Pencegahan korupsinya juga termasuk yang paling baik karena memiliki badan sendiri yang mengurusnya, seperti KPK yang ada di Indonesia.

Hebatnya lagi, pertambangan berlian yang ada di distribusikan secara adil ke seluruh negara. Jadi, semua orang bisa menikmati hasil kekayaan alamnya.

Warga di sana juga terbuka dan suka untuk berdiskusi jika terjadi masalah agar cepat diselesaikan.

Itulah 5 negara yang memiliki system pemerintahan terbaik di dunia. Semoga, warga Indonesia juga bisa mengikuti sifat baik mereka ya!

Apa Itu Sistem Pemerintahan Parlementer?

apa itu sistem pemerintahan

Apa Itu Sistem Pemerintahan Parlementer? Pernahkah kalian mendengar istilah system pemerintahan parlementer? System ini merupakan system pemerintahan yang menjadi lawan dari system pemerintahan presidensial.

Lalu, bagaimana sebenarnya system pemerintahan parlementer ini lalu apa saja kah ciri-ciri nya? Yuk simak dibawah ini.

Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer

System parlementer adalah pemerintahan yang demokratis di mana partai atau koalisi partai dengan perwakilan terbesar di parlemen (legislative) membentuk pemerinta, pemimpinnya menjadi perdana menteri atau kanselir.

Fungsi eksekutif dijalankan oleh anggota parlemen yang ditunjuk oleh perdana menteri untuk cabinet. Partai-partai minoritas melayani dalam oposisi terhadap mayoritas dan memiliki tugas untuk menantangnya secara teratur.

Perdana menteri juga bisa dicopot dari kekuasaan setiap kali mereka kehilangan kepercayaan mayoritas partai yang berkuasa atau parlemen.

System parlementer berasal dari Inggris dan diadopsi di beberapa bekas jajahan negara Inggris. Karakteristik system ini adalah supremasi cabang legislative dalam tiga fungsi pemerintahan, yaitu eksekutif, legislative, dan yudikatif atau menggabungkan fungsi eksekutif dan legislative.

Fungsi legislative dilakukan melalui parlemen unicameral (satu kamar) atau bicameral (dua kamar) yang terdiri dari anggota yang bertanggung jawab kepada orang-orang yang mereka wakili.

Seorang perdana menteri dari beberapa departemen eksekutif pemerintah akan menjalankan fungsi eksekutif.

Ada juga partai politik dan partai koalisi yang menjadi mayoritas anggota parlemen memilih perdana menteri dan menteri departemen bersama situs judi slot online terbaik dan terpercaya no 1.

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

apa itu sistem pemerintahan

  • Di antara kepala negara dan kepala pemerintahan terdapat pemisahan kekuasan akan tetapi pada bagian eksekutif dan legislatifnya tidak ada pemisahan yang mana kedua kekuasaan eksekutif dan legislatifnya dipegang langsung oleh parlemennya.
  • Kabinet dibentuk oleh parlemen dan parlemen adalah kekuasaan yang paling unggul. Anggota parlemen dipilih langsung melalui pemilihan umum. Dan Rupanya banyak anggota parlemen memainkan judi slot online di Situs Slot Online Terpercaya http://www.dethklok.org/
  • Presiden atau raja dalam suatu negara hanya memiliki kekuasaan yang simbolis saja di luar kekuasaan eksekutif dan legislatif sebagai kepala negaranya.
  • Memiliki supremasi premier dalam sistem Menteri atau parlementer, karena Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah perannya sangat penting dan memiliki banyak kekuasaan. Di legislatif, dia adalah pemimpin sementara di eksekutif dia adalah pemimpin dewan menteri.
  • Seorang perdana menteri memiliki hak preogratif yang tidak bisa diganggu gugat untuk memilih siapa saja yang ingin diangkat menjadi menteri.
  • Anggota parlemen bisa menjatuhkan mosi tidak percaya untuk menjatuhkan perdana menteri apabila ada hal yang tidak disetujui dari kebijakan perdana menteri.

Kelebihan Sistem Parlementer

  • Sistem parlementer dapat membuat kebijakan yang bisa diatur dengan tepat dikarenakan mudahnya untuk menyesuaikan pendapat baik antara eksekutif dan legislative karena masih dalam satu koalisi partai.
  • Tanggungjawab dalam merumuskan kebijakan untuk negara sangat jelas bagi pemain slot online uang asli.
  • Parlemen memiliki hak dan kewajiban untuk dapat mengawasi dengan kuat sistem pemerintahan kabinet sehingga kabinet tidak bisa berbuat sewenang-wenang.
  • Sistem parlementer dapat membuat pengesahan undang-undang lebih cepat melalui dukungan badan legislatif. Ini karena eksekutif dipilih untuk menjabat sesuai dengan manifesto partai. Akibatnya, kehendak rakyat memiliki kekuatan lebih dari sistem politik mana pun.

Kekurangan Sistem Parlementer

  • Sewaktu-waktu kabinet bisa saja dijatuhkan oleh parlementer karena kehadiran kabinet selaku badan eksekutif negara sangat bergantug pada parlemen sebagai daftar jenis bentuk pemerintahan yang perlu kalian ketahui
  • Keberlangsungan pemerintahan kabinet tidak jelas karena tidak diatur oleh waktu sehingga kapan saja parlemen ingin membubarkan maka bisa saja dibubarkan.
  • Meskipun siapa pun dapat membentuk partai politik, partai politik besar memiliki pengaruh paling besar dalam sistem parlementer. Kecuali diperlukan koalisi, mereka yang partai besar cenderung mengabaikan kebutuhan partai kecil.
  • Kebijakan politiknya bisa menjadi labil dan suka berubah-ubah karena seringnya terjadi pergantiang anggota-anggota kabinet.

Itulah penjelasan mengenai system pemerintahan Parlementer. System ini digunakan di negara-negara seperti Irlandia, Jerman, India, dan Italia.

5 Aturan Keji Dari Korea Utara

5 aturan keji dari korea utara

5 Aturan Keji Dari Korea Utara – Semenanjung Korea belum pernah merasakan damai setelah se abad terakhir. Korea Utara dan Korea Selatan walaupun bersaudara dan berasal dari etnis yang sama, namun mereka berpisah akibat perang saudara.

Semua ini bermula dar aggressor Jepang yang angkat kaki dari Korea seletah perang dunia II. Amerika Serikat dan Uni Soviet pun kemudian berebut pengaruh.

Warga sasa utara mendirikan negara sosialis di bawah komando Kim Il sung, kakek dari Kim Jong Un yang kini berkuasa sebagai pemimpin absolut Korut.

Sedangkan warga belahan selatan membentuk republic demokratis, dipimpin I Seungman. Sejak perang Korea, dulu kedua bangsa ini saling membenci satu sama lain.

5 Aturan Kejam Tapi Nyata Dari Korea Utara

5 aturan keji dari korea utara

Saat pemerintah Korut sibuk mengurus senjata pemusnah massal, PBB lewat Program Pangan Dunia meminta bantuan sebesar USD 150 Juta dari negara-negara donor untuk mengirim bantuan kemanusiaan bagi Korea Utara.

Tahun lalu, Korut kembali mengalami gagal oanen parah. Kelaparan sudah menanti jutaan rakyatnya mulai awal 2016.

Kombinasi ketertutupan pada pengaruh luar, kemelaratan, serta ambisi niklir yang tak jelas, rezim Korut masih saja membuat kebijakan aneh yang wajib dipatuhi warganya.

Korut terus-terusan mengeluarkan perintah yang menggelikan bagi sudut pandang orang luar. Apa saja? Yuk simak dibawah

1.Gaya Rambut

Kim Jong Un terkenal dengan gaya rambutnya yang unik. Memiliki potongan bagian kiri dan kanan yang botak namun tebal di bagian tengah.

Rupanya gaya tersebut menjadi perintah resmi sang dikator kepada seluruh warga pria Korea Utara. Hal ini dilakukan karena aturan pembatasan gaya yang diterapkan disana.

Tak hanya pria, wanita juga dibatasi model rambutnya. Mereka hanya diperbolehkan memiliki gaya rambut bob seperti Ri Sol Ju yang merupakan istri sang presiden.

2.Tuhan Kim Il Sung

Korut mengkultuskan anggota keluarga Kim Il Sung, sang pendiri Korut secara sungguh-sungguh. Kakek dari Kim Jong un itu ditetapkan sebagai presiden seumur hidup di Korut.

Artinya, Kim Jong Il anaknya hanya pejabat partai dan bukan presiden. Sama hal nya dengan Kim Jong Un.

Rezim sosialis tertutup ini juga membangun sejumlah monument untuk menghormati jasa mereka. Warga-warga Korut pun menganggap para pemimpinya bak Tuhan. Dan perlu kalian ketahui bahwa II Sung dahulu memang seorang pemain judi slot online di daftar situs judi slot inline terpercaya

Pada ulang tahun mendiang Kim Jong Il, Korut memahat batu alam setinggi 120 meter untuk menghormatinya dikarenakan seorang Pemimpin tinggi Korea dan juga pemain judi slot terbaik saat itu.

Sementara itu pada April lalu, 2 patung raksasa Kim Jong Il dan Kim Il Sung dibangun di kota Pyongyang. Kalender korut juga dimulai sejak kelahiran Kim Il Sung, yaitu 15 April 1912.

3.Korut Membagi Warga Ke Dalam Kasta

Kebijakan diskriminatif ini mulai diterapkan sejak 1957 oleh Kim Il Sung ketika ketidakpuasan rakyat pada pemerintahan komunis mulai merebak di situs judi slot terpercaya.

Ia segera menerjunkan polisi dan intel untuk memantau siapa saja yang berniat memberontak. Hasilnya, Pyongyang kemudian mendata semua rakyat, mengeluarkan maklumat.

Ada 3 jenis kasta utama, pertama adalah kasta inti yang merupakan keluarga loyal pada rezim Kim Il Sung, setia pada negara, dan berhak atas semua akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Kasta kedua adalah netral, yang bisa menikmati fasilitas negara namun kesejahteraan mereka akan ditentukan seberapa pintar mereka di sekolah dan partai nantinya yang sering dan bersama sama dalam memainkan judi joker123 pada Situs Joker123 Terpercaya.

Kasta ketiga adalah keluarga yang dulu pernah ingin memberontak. Mereka di cap musuh negara. Turunan mereka tidak akan bisa bersekolah di Korut. Mereka dilarang bekerja, serta tidak bisa tinggal di Pyongyang.

Itulah 3 aturan keji dan aneh tapi nyata yang diberlakukan di Korea Utara. Wah, gak kebayang kalau kita tinggal disana ya, mungkin gak bakal betah dan ingin pindah saja. Menurut kalian bagaimana?

Perkembangan Sistem Pemerintahan Indonesia Dari Masa Ke Masa

Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia dengan berkedaulatan rakyat.

Negara Indonesia sendiri merupakan negara kesatuan yang berbentuk republic. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

Presiden Republik Indonesia juga memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Namun, mungkin belum banyak yang mengetahui bagaimana sistem pemerintahan Indonesia berkembang dari masa ke masa.

Perkembangan Sistem Pemerintahan Indonesia

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yaitu sistem yang merupakan susunan, tatanan, jaringan, atau cara.

Dan pemerintahan yang berasal dari kata perintah yang berarti perkataan yang bermakna menyuruh sesuatu, kekuasaan yang memerintah suatu wilayah / daerah / negara, serta perbuatan, cara, hal, dan urusan dalam pemerintahan.

Secara garis besar, sejarah Indonesia terbagi atas 3 masa, yaitu Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi.

1.Masa Orde Lama

Masa pemerintahan orde lama berjalan dari tahun 1945 sampai dengan 1968 di bawah kepemimpinan presiden Soekarno. Pada zaman ini sudah mulai banyak bermunculan pelaku kriminal dan situs judi bola terpercaya terlarang.

Penyebutan “masa orde lama” merupakan istilah yang diciptakan pada masa orde baru. Sebenarnya Soekarno tidak begitu menyukai istilah “orde lama” ini.

Dia lebih suka menyebut masa kepemimpinannya dengan istilah “orde revolusi”. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar Negara.

Disana sudah tercantum bahwa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun, setelah 3 bulan terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945.

Penyimpangan tersebut mengenai pembentukan cabinet parlementer dengan Sultan Syahrir sebagai perdana menteri.

Sehingga pada masa ini, dipengaruhi  oleh Belanda, Indonesia menggunakan sistem parlementer. Masa parlementer berakhir ketika dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2.Masa Orde Baru

Istilah “orde baru” di pakai untuk memisahkan kekuasaan era Soekarno dengan era Soeharto. Era orde baru juga digunakan untuk menandai setelah masa baru setelah ditumpasnya pemberontakan PKI tahun 1965.

Pada masa orde baru, awalnya demokrasi Indonesia mengalami kemajuan. Namun, dalam perkembangannya kehidupan demokrasi era orde baru tidak jauh berbeda dengan demokrasi terpimpin.

Sistem pemerintahan presidensial juga terlihat ditonjolkan. Kemudia, Soeharto menetapkan demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan Indonesia.

3.Masa Reformasi

Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Era ini dimulai sejak tumbangnya kekuasaan Soeharto pada 1998 hingga sekarang.

Pada era ini, pelaksanaan sistem pemerintaah demokrasi Pancasila diterapkan sesuai dengan asa demokrasi yang berlandaskan Pancasila.

Pada era ini, pemerintahan memberikan ruang gerak kepada partai  politik dan DPR untuk turut serta mengawasi pemerintahan secara kritis.

Reformasi di Indonesia umumnya merujuk pada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan presiden Soeharto atau era setelah orde baru.

Krisis finansial Asia atau krisis moneter yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto.

Hal itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di Indonesia.

Pemerintahan Soeharto juga semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan 4 mahasiswa tertembak mati kemudian memicu kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya.

Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Itulah bagaimana perkembangan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia dari masa ke masa. Mulai dari orde lama hingga sekarang ini.

Semoga dengan mengetahui hal ini, kita dapat lebih mencintai Indonesia. Karena ternyata negara ini dibentuk dengan penuh perjuangan.

Tips Dan Langkah Terbaik Menjalankan Investasi Valuta Asing

Tips Dan Langkah Terbaik Menjalankan Investasi Valuta Asing

Tips Dan Langkah Terbaik Menjalankan Investasi Valuta Asing – Tepat di tahun 90an banyak sekali orang orang mengalami kemajuan dan kekayaan secara besar disebabkan nilai mata uang rupiah yang jatuh sangat tinggi terhadap Dollar As. Hal itu pun kemudian membuat negara Indonesia mengalami resesi ekonomi atau krisis moneter.

Semua itu pun diawali dengan adanya nilai tukar rupiah terhadap dollar dari Rp 2.000 menjadi Rp 16.650 yang membuat banyak pebisnis valuta asing kaya mendadak. Namun hal itu hanyalah terjadi sangat langka untuk saat ini. Dan pada artikel kali ini senatordanwolf.com akan coba memberikan ulasan lengkap untuk tahapan memulai bisnis valuta asing yang menggiurkan ini. Mari simak bersama.

Tips Dan Langkah Terbaik Menjalankan Investasi Valuta Asing

Tips Dan Langkah Terbaik Menjalankan Investasi Valuta Asing

Bagi anda yang merupakan pemula dalam bisnis valuta asing ini tentunya harus paham bahwa sebenarnya jenis investasi valuta asing ini bisa memberikan keuntungan yang cukup besar sehingga bisa kamu pilih sebagai investasi jangka panjang. Dibawah ini adalah beberapa tips paling baik dan juga diketahui bagi anda untuk memulai bisnis valas ini.

Akan tetapi jika kalian ragu untuk bermain Investasi mata uang asing, kalian juga bisa berinvestasi di permainan slot online yang merupakan game judi online yang sangat terkenal dimasa kini, tidak heran banyak masyaraka Indonesia sangat suka bermain judi slot online yang dikenal sangat  gampang menang.

  • Mengerti Apa Itu Valas

Tahapan awal bagi anda untuk menjalankan bisnis tentunya harus tahu dan paham bagaimana cara kerja dari bisnis valuta asing ini. Hal itu tentunya supaya kamu tidak membuat spekulasi berlebihan untuk mencari keuntungan secara cepat. Disini banyak sekali variabel yang akan menjadi penentu dari kenaikan dan turunnya mata uang. Misalnya adalah pengaruh dari kebijakan pemerintah dan juga kondisi makro ekonomi. Itu juga ditambah lagi dengan jenis variabel lainnya.

  • Memilih Tempat Resmi Untuk Membeli Valas

Nah, tahapan ini adalah cukup penting bagi anda untuk mencari dan mendapatkan valas yang asli, dikarenakan saat ini banyak juga mata uang asli yang dijual adalah palsu. Jadi tentunya disarankan untuk bertransaksi di tempat resmi misalnya money changer ataupun bank. Dikarenakan tempat tempat tersebut sudah merupakan tempat perputaran valas yang cukup cepat setiap harinya.

Tips Dan Langkah Terbaik Menjalankan Investasi Valuta Asing

  • Memahami Cara Pembelian Valuta Asing

Untuk anda juga diharapkan mengerti tentang adanya perbedaan antara nilai kurs jual dan kurs beli. Dikarenakan kedua point ini juga cukup vital dan berbeda beda setiap kali sesuai dengan lokasi transaksi anda. Contohnya adlaah sesuai dengan kurs BI per tanggal Juni 2020 bahwa Kurs Beli adalah Rp 14,230 dan kurs jual sebesar Rp 14,373. Jadi untuk satu dollar adalah dengan nilai Rp 14.373.- nya.

  • Memakai Uang Dingin

Tentu anda sebagai seorang pebisnis sering membaca pakailah uang dingin untuk kegiatan investasi apapun. Hal itu juga sama untuk jual beli mata uang asing ini, dikarenakan kegiatan investasi valas ini juga sangat beresiko tinggi dikarenakan bergerak dengan fluktuatif dan beresiko. Jadi gunakan uang dingin anda yang tidak terpakai untuk memulai investasi valas ini.  Dan salah satu mata uang yang direkomendasikan untuk investasi valas ini adalah Dollar Amerika Dan Pounsterling.

Cara Memulai Usaha Laundry dari Nol

Salah satu jenis bisnis yang mudah untuk dijalankan dan menghasilkan adalah laundry. Karena jasa cuci pakaian selalu dibutuhkan dan tidak ada matinya.

Biasanya jasa ini sangat dibutuhkan oleh banyak pekerja / pelajar yang tidak mempunyai waktu untuk mencuci pakaian mereka sendiri.

Sehingga usaha ini cukup menggiurkan, jika bisa mengelolanya dengan benar maka akan memberikan keuntungan yang sangat besar.

Cara Memulai Usaha Laundry dari Nol

Bagi Anda yang ingin memulai usaha ini. Maka bisa menyimak cara mudah membuka usaha laundry dibawah ini!

Baca Juga : Jenis-Jenis Cryptocurrency Dan Fungsinya

Cara Membuka Usaha Laundry Kiloan Untuk Besar

Cara Membuka Usaha Laundry Kiloan

  • Modal Usaha

Dalam mempersiapkan bisnis, yang paling awal dan penting untuk diketahui yaitu berapa biaya atau modal usaha yang dibutuhkan. Walaupun bisnis ini bisa dibilang sederhana, namun tetap perlu diperhatikan bentuk modal yang akan dikeluarkan.

  • Lokasi

Yang pertama yang dilakukan adalah letak usaha bisnis laundry. Karena segmen rumahan, bisa memakai garasi atau teras rumah yang sudah disulap menjadi tempat laundry. Jangan lupa untuk melihat kondisi lingkungan sekitar. Lokasi yang cocok untuk bisnis laundry adalah kawasan kos-kosan atau tempat kontrakan mahasiswa dan karyawan. Jangan sampai salah lokasi sehingga membuat bisnis sepi.

  • Tentukan Harga

Harga merupakan salah satu hal penting yang sangat mempengaruhi bisnis kiloan. Terlebih lagi ketika sudah ada usaha laundry kiloan yang sama pada kawasan yang Anda gunakan untuk usaha. Pastikan juga untuk harga jasa yang Anda tawarkan terjangkau dan tidak jauh dari harga pasaran.

  • Pelayanan Prima

Pelayanan adalah salah satu rahasia supaya usaha laundry Anda bisa bertahan lama. Pelanggan akan tetap memakai jasa cuci baju yang memberikan pelayanan bagus serta kualitas pakaian yang bersih serta memuaskan. Konsistenlah memberikan jangka waktu untuk penyelesaian laundry yang sudah Anda berikan kepada pelanggan agar mereka tidak merasa kecewa.

  • Promosi

Anda juga bisa menarik ketertarikan pelanggan dengan membuat paket cuci khusus. Seperti paket cuci kilat dengan harga sedikit lebih mahal, namun selesai lebih cepat. Paket seperti cuci setrika sekaligus juga bisa Anda pertimbangkan untuk jadi paket khusus usaha laundry ini.

Jenis-Jenis Cryptocurrency Dan Fungsinya

Cryptocurrency adalah salah satu mata uang digital yang beberapa tahun kebelakang tengah naik popularitasnya. Uang digital yang sudah sangat dikenal saat ini oleh masyarakat luas dunia adalah Bitcoin. Namun seiring perkembangan dan kemajuan era digital saat ini, semakin banyak jenis cryptocurrency yang bisa dibeli dan memiliki varian harga jual beli yang berbeda-beda.

Jenis-Jenis Cryptocurrency Dan Fungsinya

Nilai mata uang cryptocurrency lebih bersifat fluktuatif dan akan dengan mudah mengalami penurunan atau peningkatan berdasarkan ketersediaan dan kepercayaan pengguna terhadap cryptocurrency. Nah, pada artikel kali ini kita akan membahas jenis-jenis uang kripto yang biasa diperdagangkan di bursa efek. Simak ulasannya yang sudah www.senatordanwolf.com tuliskan dibawah ini!

Jenis Cryptocurrency Yang Paling Menguntungkan Dan Diburu

Jenis Cryptocurrency Yang Paling Menguntungkan

  • Bitcoin

Investasi di aset kripto atau cryptocurrency kini semakin diminati seiring dengan tren pergerakan harganya yang semakin naik. Jenis uang kripto yang satu ini muncul kali pertama pada 2009 dengan sosok pseudonim bernama Satoshi Nakamoto.

Pada 2012 harga Bitcoin masih sekitar US$5-7 atau setara Rp 45.000-63.000 per kepingnya. Pada awal April 2021, harga Bitcoin sempat menyentuh titik tertingginya di angka US$64.800 atau lebih dari Rp 930 juta / keping.

  • Ethereum

Ethereum awalnya diciptakan untuk sesuatu yang mirip dengan jaringan super komputer berskala global yang memungkinkan siapa saja untuk membuat aplikasi tanpa perantara pihak ketiga dalam dunia financial. Ethereum sempat mengalami serangan parah pada tahun 2016, hingga dipecah menjadi Ethereum (ETH) dan Ethereum Classic (ETC).

  • Litecoin

Litecoin merupakan jenis cryptocurrency yang juga hadir pada awal mata uang digital tersebut diluncurkan. Jenis cryptocurrency ini hadir pada 2011 sebagai mata uang digital peer-to-peer (P2P) yang menghasilkan blok baru (yang membentuk blockchain) dengan kecepatan lebih cepat.

  • Ripple

Mata uang jenis Ripple sendiri dirancang untuk dipergunakan dalam perbankan. Saat ini, XRP memiliki kapitalisasi pasar sebesar $12.609 miliar dengan nilai $0.305 per token.

  • Feathercoin

Feathercoin adalah jenis cryptocurrency yang bersifat open source. Jenis ini dibuat oleh Peter Bushnell, seorang IT officer di Brasenose College, Ofxord Univesity pada April 2013.

Isi Surat Jokowi Usul Merger Kemenristek-Kemendikbud

Isi Surat Jokowi Usul Merger Kemenristek-Kemendikbud

Isi Surat Jokowi Usul Merger Kemenristek-Kemendikbud – Orang nomor satu di Indonesia , Joko Widodo baru saja menuliskan sebuah surat terkait penggabungan kemenristek dan kemendikbud pada tanggal 30 Maret 2021 lalu.

Isi Surat Jokowi Usul Merger Kemenristek-Kemendikbud

Hal ini diketahui dari salinan Surat Presiden (Surpres) Nomor R-14/Pres/03/2021.

Dalam suratnya Jokowi mengatakan jika pemerintah akan membentuk Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) demi menjalankan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 48 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Mengingat bahwa sebagian besar tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi akan dilaksanakan Badan Riset dan Inovasi, dipandang perlu untuk menggabungkan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga menjadi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,” kata Jokowi dalam surat tersebut.

Selain itu , isi lain dari surat tersebut adalah pemerintah akan membentuk Kementerian Investasi lewat guna meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan kerja.

Sufmi Dasco Ahmad , Wakil Ketua DPR sebelumnya telah menyampaikan jika surat yang dibuat oleh Jokowi tentang penggabungan Kemenristek ke Kemendikbud serta pembentukan Kementerian Investasi dibuat tertanggal 30 Maret 2021.

“Surat Presiden RI Nomor R-14, tanggal 30 Maret 2021, hal pertimbangan perubahan kementerian,” kata Dasco saat membuka Rapat Paripurna DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta seperti ditayangkan kanal Youtube DPR RI.

Surat ini juga sudah dibahas pada Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR pada 4 April 2021 yang dihadiri oleh pimpinan DPR RI dan pimpinan sembilan fraksi.

Ada dua kesepakatan yang dihasilkan dari rapat tersebut. Pertama , DPR RI setuju penggabungan tugas dan fungsi Kemendikbud dan Kemenristek. Dua kementerian itu akan berubah menjadi Kemendikbud dan Ristek.

Kedua , disetujukannya pembentukan slot Kementerian Investasi. DPR tampaknya sangat mendukung usul Jokowi membentuk kementerian baru itu guna meningkatkan investasi dan penciptaan lapangan pekerjaan.

“Apakah hasil keputusan Rapat Bamus Pengganti Rapat Konsultasi terhadap pertimbangan penggabungan dan pembentukan kementerian dapat disetujui?” ucap Dasco bertanya kepada para anggota dewan.

“Setuju!” jawab para legislator yang hadir dalam Rapat Paripurna.

JANGAN SAMPAI TERLEWATKAN MENDAPATKAN BLT, INI CARA DAFTAR DAN CEK PENERIMA BANTUAN

Mendapatkan bantuan menjadi hak yang setiap orang bisa dapatkan, salah satunya ada program dari pemerintah yang bernama BLT. BLT merupakan singkatan dari Bantuan Langsung Tunai, meskipun semua masyarakat berhak mendapatkan bantuan yang diluncurkan oleh pemerintah. Hanya saja tidak semua masyarakat dapat merasakannya, sebab terdapat persyaratan yang harus dipatuhi dan dilengkapi. Peraturan seperti ini diberlakukan, agar orang yang mendapatkan bantuan ini memang jatuh kepada tangan yang berhak dan sangat membutuhkan BLT ini.

BLT ini program dari pemerintah yang ditujukan kepada para pelaku usaha mikro, kecil juga menengah (UMKM). Bantuan ini diberikan karena pandemi yang memberikan dampak sangat besar kepada para pengusaha, menurunnya tingkat pendapatan yang ekstrem membuat mereka bahkan tidak sampai membalikan modal usaha yang sudah mereka keluarkan. Kondisi seperti ini tentunya sangat mengkhawatirkan, sehingga pemerintah memberikan program bantuan seperti ini. Agar mereka tetap bisa melanjutkan usaha dan bisnis mereka di tengah pandemi yang semakin menjadi – jadi ini. Membuat mereka tidak kehilangan harapan dan masa depannya untuk bisa terus bertahan hidup.

Bantuan memang sudah jelas targetnya, agar memang bisa tertuju kepada orang yang benar – benar membutuhkan. Sehingga terdapat  persyaratan yang harus di penuhi, juga diberikan batas waktu untuk bisa memenuhi persyaratan tersebut, salah satunya adalah dengan mendaftar. Waktu pendaftaran yang dimiliki sampai dengan tanggal 30 November 2020, bila sudah melewati batas tanggal tersebut maka pendaftaran pun akan ditutup.

“Batas waktu pendaftaran sampai akhir November 2020. Umur bulan November adalah 30,” * ucap Sahrul selaku Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM).

Jangan sampai kamu melewatkan kesempatan ini, dimana bantuan UMKM yang akan diterima itu sejumlah Rp 2,4 Juta. Bila ingin mendaftar BLT ini, kamu harus melakukannya dengan cara offline, jangan lupa ketika akan mendaftar UMKM itu sudah memenuhi standar yang mereka berikan juga syarat – syarat yang harus kamu penuhi. Persyaratan tersebut seperti :

-merupakan warga negara Indonesia juga memiliki NIK atau nomor induk kependudukan yang sudah terbukti berdasarkan surat usulan yang berasal dari pengusul

-kondisinya sedang tidak menjadi penerima dari kredit modal atau investasi dari perbankan

-bukan menjadi bagian dari anggota TNI atau Polri, ASN atau Aparatur Sipili Negara, serta karyawan dari BUMI dan BUMD

Setelah melihat persyaratan tersebut dan kamu merasa bahwa kamu sudah memenuhi persyaratan yang dikeluarkan tersebut. Maka  langkah selanjutnya adalah dengan mendaftar pada Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Kadiskop UMKM). Ketika kamu akan bergegas untu mendaftar jangan sampai melupakan berkas – berkas yang harus kamu berikan, agar dapat memenuhi persyaratan pendaftarannya.

-Nama lengkap

-Kartu Tanda Penduduk

-Nomro Induk Kependudukan

-Alamat lengkap

-Bidang usaha

-Nomor telepon

Sesudah kamu melakukan pendaftaran tersebut, untuk bisa memantau dan mengecek kalau kamu merupakan penerima dari bantuan tersebut. Dapat kamu lakukan dengan online yaitu melalui https://eform.bri.co.id/bpum. Ketika kamu mengeceh status penerimaan bantuan ini dan terdapat nama kamu di dalamnya. Kamu sudah bisa langsung mendapatkan bantuan tersebut, dengan datang ke bank BRI yang dekat dengan kamu. Jangan lupa untuk membawa identitas diri, agar para pegawai bank bisa memberikan bantuan kepada kamu dengan mengecek terlebih dahulu identitas diri kamu.

Itulah cara untuk mendaftar dan juga mengecek status penerima bantuan, sebelum batas waktunya habis.

MENDAPAT DUKUNGAN UNTUK MEMBERLAKUKAN SEKOLAH KEMBALI DENGAN PROTOKOL KESEHATAN YANG DIPERKETAT PADA JANUARI 2021

Adanya desas desus sekolah yang akan diberlakukan kembali di awal tahun 2021 ini, ternyata memang sudah direncanakan oleh pemerintah. Pembelajaran yag dilakukan secara online selama hampir Sembilan bulan ini, memang memiliki lika – likunya tersendiri. Tapi mau bagaimana lagi, ini diberlakukan karena memang pandemi COVID – 19 yang membuat kita tidak bisa melakukan kegiatan banyak orang dalam satu ruangan. Ini pun diberlakukan untuk keselamatan diri sendiri dan juga orang lain yang berada di sekitar kita.

Untuk rencana yang sedang digarap oleh pemerintah ini, tentang pemberlakukan kembali sekolah di awal tahun 2021 ini sudah mendapatkan lampu hijau dari Komisi X DPR RI. Tentunya Komisi X DPR sendiri memberikan permintaan agar persiapan yang dilakukan, untuk memberlakukan kembalinya sekolah ini dipersiapkan dengan matang. Khususnya pada protokol kesehatan yang harus diberlakukan dengan ketat.

“Kami mendukung pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka,” * ucap Syaiful Huda selaku ketua Komisi X DPR RI.

“Tetapi hal itu harus dilakukan dengan protokol Kesehatan ketat karena saat ini penularan wabah Covid-19 masih terus berlangsung, bahkan menunjukkan tren peningkatan dalam minggu-minggu terakhir ini,” * Syaiful menambahkan.

Pembelajaran yang berlangsung selama pandemi ini secaraonline ini, memang sudah disadari oleh Syaiful. Sebab kegiatan belajar dengan online atau jarak jauh ini, tidak memberikan hasil yang efektif. Sehingga pembelajaran yang akan dilakukan dengan langsung nantinya ini benar – benar akan diutamakan terlebih dahulu di daerah – daerah. Karena mempunyi sarana prasarana yang tidak mendukung, untuk melakukan pembelajaran secara online.

Namanya saja sudah online, tentunya fasilitas seperti kuota juga jaringan yang stabil itu harus menunjang. Sehingga pembelajaran bisa berlangsung, tetapi bila ini tidak bisa mendukung maka hasil dari pembelajaran akan nihil. Sudah diketahui bahwa pelajaran tidak bisa terlewatkan begitu saja hanya karena koneksi atau jaringan yang tidak stabil.

“Di beberapa daerah siswa selama pandemi Covid-19 benar-benar tidak bisa belajar karena sekolah ditutup,” * ucap Syaiful.

Menjadi hal yang dinantikan – nantikan oleh murid dan mahasiswa, dimana bisa merasakan kembali belajar dengan tatap muka langsung. Agar mereka pun bisa mendapatkan hasil dari pembelajaran yang efektiv.

“Kondisi ini membuat mereka seolah terlepas dari rutinas dan kedisplinan pembelajaran. Pembukaan kembali sekolah tatap muka akan membuat mereka kembali pada rutinitas dan mindset untuk kembali belajar,” * tutur Syaiful.

Karena pembelajaran tatap muka langsung ini akan diberlakukan di tengah – tengah pandemi COVID – 19, membuat protokol kesehatan dan juga alat – alatnya harus bisa menunjang. Penerapannya pun harus diberlakukan secara ketat dan tegas. Peralatan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan pembelajaran tatap muka secara langsung di tengah pandemi ini, seperti adanya bilik disinfektan, sabun serta wastafel untuk cuci tangan jangan sampai melupakan wastafelnya itu harus ada air yang mengalir dengan baik. Lalu ada satu yang jangan sampai terlupakan dan terlewatkan, pola pembelajaran seperti apa yang nantinya akan diberlakukan. Tentunya pola tersebut harus fleksibel ketika dilakukan.

Letak kursi dan meja juga menjadi perhatian oleh sekolah, karena tempat duduk mereka itu harus tetap menerapkan physical distancing. Sehingga di dalam kelas jarak pun bisa tetap terjaga, jangan sampai ada siswa yang letak duduknya berdekatan.

“Waktu belajar juga harus fleksibel, misalnya siswa cukup datang sekolah 2-3 seminggu dengan lama belajar 3-4 jam saja,” * ucap Syaiful.

BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH YANG TERUS BERLANJUT DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI DIGITAL, HINGGA CAIRNYA BLT SUBSIDI GELOMBANG 2

BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH YANG TERUS BERLANJUT DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI DIGITAL, HINGGA CAIRNYA BLT SUBSIDI GELOMBANG 2

Peran pemerintah dalam membantu usaha – usaha kecil yang ada di tanah air terus diluncurkan sampai denga hari ini. Bantuan sosial yang diberikan sekarang ini akan menggunakan teknologi digital dan penggunaan teknologi ini akan terus diberlakukan sehingga menjadi kebiasaan yang canggih. Penggunaan teknologi digital ini disampaikan langsung oleh Suahasil Nazara, selaku Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) bahwa dari sisi pemerintah tersendiri akan terus menggenjot kegiatan – kegiatan tentang bantuan sosial dengan menggunaka teknologi digital.

“Jadi full dari layanan keuangan dari awalnya hanya kegiatan di peer to peer (P2P), tapi juga government to peer (G2P). Bukan hanya P2P, tapi G2P menjadi alat untuk mendorong financial inclusion di masyarakat,” * ucapnya saat sedang berdiskusi secara virtual.

Bukan tanpa alasan cara dari teknologi digital ini dilakukan, sebab ini dilandasi dengan sedikitnya orang – orang yang menerima bantuan ini yang tidak mempunyai rekening bank.

“Khusus yang program Kartu Prakerja, karena ini program yang baru, saya ingin menyampaikan bahwa sebelum bergabung dengan Prakerja, banyak penerima yang tidak memiliki rekening,” * tutur Nazara.

“Kemudian, dengan dengan program ini, kita membuat memastikan mereka memiliki rekening. Ini bukan hanya Kartu Prakerja yang seperti ini. PKH juga dilakukan dengan seperti itu,” * dia menambahkan.

Tidak hanya dalam bantuan sosial ini teknologi digital sudah digunakan, karena para penjualan Surat Berharga Negara atau SBN ini sudah memakai teknologi finansial. Jadi, ini bukan kali pertama bagi pemerintah memberlakukan hal demikian.

“Ini juga suatu perkembangan yang kita bisa lihat dalam beberapa tahun terakhir dan sudah mulai dilakukan oleh banyak perbankan. Ini akan kita dorong terus,” * tuturnya.

BLT Subsidi Gaji Gelombang 2

BLT Subsidi Gaji Gelombang 2

Selain itu, sudah dicairkannya BLT subsidi pada gelombang kedua yang jatuh pada awal bulan November 2020. Pemerintah memberikan pekerjaan ini kepada Kementerian  Ketenagakerjaan yang melakukan transfer dalam program BSU tersebut.

“Mudah-mudahan hari ini (Jumat kemarin) bisa diserahkan kepada Kemenaker. Setelah datanya clear and clean kami akan meneruskan proses selanjutnya dan akan di transfer ke para pekerja,” * tutur Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan.

Cairnya subsidi gaji pada gelombang kedua ini memang diberlakukan secara berkala, sebab ini pun sudah dilakukan saat gelombang pertama. Alasan dari tidak dilakukan dengan bersamaan, karena terdapat beberapa tahap yang harus dilalui dan itu tidak sedikit. Juga proses dari transfer itu harus melewati Bank Himbara. Yang nantinya akan ditransfer kepada para rekening yang menerimanya.

Peluncuran dari subsidi gaji senilai Rp 600.000 ini akan ditujukan kepada para pegawai, yang dimana gaji mereka itu kurang dari 5 juta dalam sebulannya. Dan pencairan ini akan diberlakukan dalam dua sesi.

Jumlah uang yang akan diterima oleh para pegawai yang sudah terdaftar itu adalah Rp 2,4 juta. Dimana akan diberikan dalam jangka waktu empat bulan, dengan nominal per bulannya itu Rp 600.000.

Total anggaran dari bantuan subsidi upah dari pemerintah ini mencapai Rp 37,74 triliun. Yang mana akan ditargetkan kepada 15,72 juta pegawai. Dalam prosesnya pun sudah melewati beberapa tahap, tahapan tesebut seperti proses validasi juga verifikasi melalui Kemenaker atau pun BP Jamsostek.

Untuk BLT  sendiri diberikan untuk memberikan kemudahan kepada para  pegawai dan meningkatkan kembali daya beli para pegawai.

APA SAJA BANTUAN PEMERINTAH YANG AKAN HADIR DI BULAN NOVEMBER?

APA SAJA BANTUAN PEMERINTAH YANG AKAN HADIR DI BULAN NOVEMBER?

Memberikan bantuan tiada henti kepada masyarakat yang membutuhkannya, memang sudah menjadi tugas dari pemerintah. Sehingga masyarakatnya bisa merasakan kesejahteraan yang seharusnya mereka dapatkan. Sudah menjadi hak dari setiap warga bukan untuk mendapatkan kemerdekaan dan kesejahteraan di negaranya sendiri. Di bulan November aka nada bantuan dari pemerintah yang mulai cair untuk masyarakat. Terdapat beberapa bantual sosial yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Beberapa bantuan sosial tersebut adalah BLT, BPUM, dan untuk pelajar yang melakukan sekolah secara online akan mendapatkan kuota internet secara gratis.

Bantuan pemerintah ini akan langsung diluncurkan kepada mereka yang sudah didata dan ditargetkan. Tentunya yang diutamakan adalah mereka yang sangat terkena dengan dampak dari COVID – 19. Semoga bantuan yang akan diberikan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang mengalami keterpurukan, terutama dalam segi ekonomi. Mengalami penurunan omset, bahkan bukan hanya penurunan saja yang didapat.Belum lagi yang sudah berkeluarga, rasanya dunia mau runtuh bila sudah begini. Mari mengetahui lebih jelas tentang bantuan sosial dari pemerintah yang akan dikucurkan pada bulan November ini.

1.BLT BPJS Ketenagakerjaan

BLT BPJS Ketenagakerjaan

Ini diluncurkan untuk mereka para pekerja yang memiliki gaji di bawah lima juta, mereka akan mendapatkan BLT sebesar 600 ribu. Karena tidak semua orang memiliki penghasilan yang besar, sehingga mereka yang memiliki gaji di bawah lima juta tersebut akan mendapatkan bantuan uang tunai. Tetapi terdapat syarat yang lainnya untuk orang yang akan meneriman bantuan BLT BPJS Ketenagakerjaan tersebut, yand dikeluarkan oleh Pemenaker No. 14 Tahun 2020 yaitu :

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

2. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan;

3. Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan;

4.Pekerja/buruh penerima upah;

5. Memiliki rekening bank yang aktif;

6. Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020.

Lalu ada alternatif lain dari pendaftaran ini yaitu karyawan bisa langsung didaftarkan dari perusahaan. Selain itu daftar mandiri pun bisa, melalui web yang sudah tersedia.

2.Bantuan Kuota Internet

Bantuan Kuota Internet

Ini yang sangat dibutuhkan oleh para pelajar di masa pandemi ini, sehingga Kemendikbud memberikan kucuran kuota internet gratis. Kuota internet gratis tersebut berupa :

  1. Peserta didik jenjang PAUD mendapatkan kuota internet gratis sebesar 20 GB/30 hari yang terdiri dari 5 GB kuota internet Kemendikbud dan 15 GB kuota belajar Kemendikbud.
  2. Peserta didik jenjang SD hingga Sekolah Menengah mendapatkan kuota internet gratis sebesar 35 GB/30 hari yang terdiri dari 5 GB kuota internet Kemendikbud dan 30 GB kuota belajar Kemendikbud.
  3. Pendidik jenjang PAUD hingga Sekolah Menengah mendapatkan kuota internet gratis sebesar 42 GB/30 hari yang terdiri dari 5 GB kuota internet Kemendikbud dan 37 GB kuota belajar Kemendikbud.
  4. Dosen hingga Mahasiswa mendapatkan kuota internet gratis sebesar 50 GB/30 hari yang terdiri dari 5 GB kuota internet Kemendikbud dan 45 GB kuota belajar Kemendikbud.

3.BPUM UMKM RP 2,4 JUTA

BPUM UMKM RP 2,4 JUTA

Bantuan sosial yang satu ini akan ditargetka kepada 12 juta UMKM yang ada. Terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi oleh UMKM untuk bisa mendapatkannya yaitu :

1. WNI

2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3. Memiliki usaha mikro

4. Bukan ASN, TNI/Polri serta Pegawai BUMN/BUMD

5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR

6. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Itulah bantuan sosial yang akan dikucurkan oleh pemerintah di bulan November 2020.

PEMERINTAH MEMINTA PERALIHAN PENYIARAN ANALOG KE DIGITAL DIPERCEPAT, SERTA TETAP PATUHI PROTOKOL KESEHATAN

PEMERINTAH MEMINTA PERALIHAN PENYIARAN ANALOG KE DIGITAL DIPERCEPAT, SERTA TETAP PATUHI PROTOKOL KESEHATAN

Percepatan yang diinginkan oleh pemerintah tentang migrasi penyiaran televisi dari analog yang dirubah pada siaran digital atau bisa disebut dengan analog switch off (ASO). Ini beritahukan secara langsung oleh Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang diungkapkannya disebuat rapat koordinasi nasional. Tentunya rapat yang sudah berlangsung tersebut dilakukan dengan cara virtual, karena pandemi yang memaksa untuk melakukannya secara online.

“Yang perlu sekarang ini adalah mendorong percepatan migrasi penyiaran analog ke penyiaran digital sebagaimana hingga saat ini negara di dunia sudah menerapkan tersebut,” * tutur Mahfud MD, saat rapat hari itu.

Mengapa Mahfud ingin segara penyiara televisi dapat beralih dari analog ke digital, karena aturan tentang migrasi ini menjadi titik hukum serta pengajuan sektor penyiaran. Dengan aturan yang sudah ada itu, membuat rancangan dari sistem penyiaran yang berada dikondisi bersiaga menghadapi migrasi zaman analog ke digital bisa memberikan hasil yang baik.

“Terutama terkait dengan menguatkan KPI secara kelembagaan di daerah, serta persiapan menuju era digitalisasi penyiaran yang tidak mungkin terhindarkan,” * tambah Mahfud.

Masih hangat – hangatnya UU Cipta Kerja yang mengundang banyak kontroversi itu, yang memicu demo dari masyarakat yang terjadi dibeberapa titik di Indonesia ini. Ternyata juga memberikan perubahan kepada regulasi pada bidang telekomunikasi, pos, dan penyiaran.

Menjadi pertanyaan hingga sekarang, bahwa kapan terjadinya siaran televisi analog yang sepenuhnya akan dialihkan menjadi siara digital.

Pernyataan ini dikeluarkan oleh Johnny G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika, bahwa migrasi siaran televisi analog ke siaran digital ini sudah terus terombang – ombang hingga berlalu beberapa tahun lamanya.

Tetapi saat UU Cipta Kerja yang sudah sah, memberikan secerca jawaban tentang pernyataan yang sering ditanyakan tersebut. Bahwa siara televisi analog yang akan sepenuhnya beralih menjadi siara televisi digital ini terjadi di tahun 2022 yang akan datang.

“UU Cipta Kerja telah menembus kebuntuan regulasi pada bidang penyiaran yang telah belasan tahun tidak terealisasi, yaitu dengan terealisasinya dasar hukum migrasi penyiaran TV analog ke digital dan kepastian tenggat waktu ASO,” * tutur Johnny dalam kesempatan konferensi pers yang diberlakukan secara virtual.

Ketika masih menggunakan siaran televisi analog, spectrum frekuensi berada pada pita angka 700 MHz. Saat nanti semuanya sudah beralih dengan siaran televisi digital, maka frekuensi yang berasal dari analog itu akan diberikan untuk fungsi yang lainnya. Frekuensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuat jaringan 5G.

KPI menghimbau lembaga penyiaran patuh dengan protokol kesehatan

KPI menghimbau lembaga penyiaran patuh dengan protokol kesehatan

Pernyataan yang dikeluarkan dari Agung Suprio selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, yang menghimbau agar lembaga penyiaran untuk patuh dengan protokol COVID – 19. Yang lebih ditekankan adalah jaga jarak di setiap acara yang sedang berlangsung.

Surat edaran yang sudah diberikan kepada lembaga penyiaran, agar tidak diberlakukannya penonton yang datang ke lokasi. Sehingga menimbulkan kerumunan yang seharusnya tidak boleh, karena jaga jarak harus dipatuhi.

“Tidak memuat program siaran yang menampilkan visualisasi massa penonton, baik live, tapping ataupun editing kecuali diinfomasikan secara jelas bahwa tayangan tersebut merupakan rekaman dalam bentuk running text ataupun caption saat tayangan program,” * ucap Agung saat rapat bersama Komisi 1 DPR.


12 Duta Besar RI Untuk Negara Sahabat Baru Saja Dilantik, Siapa Saja?

12 Duta Besar RI Untuk Negara Sahabat Baru Saja Dilantik, Siapa Saja?

Presiden Joko Widodo baru saja melantik 12 Duta besarluar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia (Dubes LBBP RI) untuk sejumlah negara sahabat. Pelantikan para duta besar ini diketahui digelar di Istana Negara, Jakarta 26 Oktober 2020 pagi.

Pengankatan oara Dubes RI ini tertuang dalam keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 106/P Tahun 2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dibacakan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama.

12 Duta Besar RI Untuk Negara Sahabat

12 Duta Besar RI Untuk Negara Sahabat

Usai pembacaan Keppres, Presiden melakukan pengambilan sumpah bagi seluruh dubes LBPP yang dilantik.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada para duta besar.

Dua belas duta tersebut adalah:

  • Drs. Dindin Wahyudin, D.E.A. sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Senegal merangkap Republik Cabo Verde, Republik Gambia, Republik Guinea, Republik Guinea-Bissau, Republik Mali, Republik Pantai Gading, dan Republik Sierra Leone, berkedudukan di Dakar
  • Drs. H. Roem Kono, M.IPOL. sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Bosnia dan Herzegovina, berkedudukan di Sarajevo
  • Dewi Savitri Wahab, S.S., M.A. sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Denmark merangkap Republik Lithuania, berkedudukan di Kopenhagen
  • Dra. Nana Yuliana, M.A., Ph.D. sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Kuba merangkap Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Jamaika, berkedudukan di Havana
  • Heri Akhmadi sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Jepang merangkap Federasi Mikronesia, berkedudukan di Tokyo
  • Elmar Iwan Lubis, S.H. sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Irak, berkedudukan di Baghdad
  • Iwan Bogananta sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara, berkedudukan di Sofia
  • Drs. Jose Antonio Morato Tavares, M.A sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, berkedudukan di Moskow
  • Dr. Desra Percaya sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara merangkap Irlandia dan International Maritime Organization (IMO), berkedudukan di London
  • Drs. Chalief Akbar Tjandraningrat sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Demokratik Rakyat Aljazair, berkedudukan di Alger
  • Drs. Lutfi Rauf, M.A sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Arab Mesir, berkedudukan di Kairo
  • Rachmat Budiman, S.H sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Thailand merangkap UN-ESCAP, berkedudukan di Bangkok.

Diketahui proses pelantikan tersebut digelar dengan tetap menerapkan protocol kesehatan secara ketat. Para Dubes juga terlihat menggunakan faceshield, maser, dan menjaga jara satu sama lain.

Setelah pengambilan sumpah pemuda dilanjutkan dengan kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Acara pelantikan kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat yang didahulu oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan terbatas.

Turun mendampingi Presiden dalam acara ini, Menki Plhukam Mahmud MD, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Itulah 12 orang duta besar yang baru saja dilantik oleh Presiden dan siap untuk bertugas. Semoga bermanfaat.

Jokowi: Komunikasi Publik Vaksin Covid-19 Harus Baik

Presiden Joko Widodo meminta jajarannya menyiapkan komunikasi puboik terkait vaksin Covid-19 agar tidak menciptakan respon negative dari masyarakat seperti saat penyusunan Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker).

Komunikasi Publik Vaksin Covid-19 Harus Baik

“Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa, karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian seperti UU Cipta Kerja.” Kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin 19 Oktober 2020/

Seperti diketahui, pada 8 Oktober 2020 terjadi demonstrai besar-besaran setidaknya di 18 provinsi oleh buruh, mahasiswa, dan anggota masyarakat lainnya untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, aksi tersebut juga diwarnai dengan kerusuhan di beberapa tempat. 

“Saya minta benar-benar disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publik terutama yang berkaitan halal dan haram, berkaitan dengan harga, berkaitan dengan kualitas, berkaitan dengan distribusi seperti apa,” ungkap Presiden.

Namun, komunikasi public yang dimaksudkan Presiden Jokowi juga buka akhirnya membuka semua data pemerintah kepada masyarakat.

“Meski tidak semuanya harus kita sampaikan ke publik, harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik,” tambah Presiden. Titik kritis dari vaksinasi, menurut Jokowi adalah di implementasi.

“Jangan menganggap mudah implementasi, tidak mudah, prosesnya seperti apa? Siapa yang pertama disuntik terlebih dulu? Kenapa dia? Semua harus dijelaskan betul ke publik, proses-proses komuniksi publik ini yang betul-betul disiapkan,” ungkap Presiden.

Tujuan dari komunikasi public yang baik itu adalah agar taka da lagi isu vaksin yang nantinya bisa diplintir.

“Siapa yang (mendapat vaksin secara) gratis, siapa yang mandiri? Harus dijelaskan, harus detail, jangan nanti dihantam oleh isu, diplintir kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo lagi karena memang masyarakat sekarang ini dalam posisi yang sulit,” tambah Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, seharusnya ada pembagian tugas antara Kementrian Kesehatan dan Kementrian BUMN dalam pengerjaan vaksin tersebut.

“Juga perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini mestinya harus segera jelas, kalau menurut saya untuk vaksin yang gratis, untuk rakyat, urusan Menteri Kesehatan, untuk yang mandiri, yang bayar itu urusannya BUMN,” ungkap Presiden.

Presiden Jokowi pada 5 Oktober 2020 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 1 ayat 2 disebutkan cakupan pelaksanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 meliputi:

  • pengadaan vaksin COVID-19;
  • pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
  • pendanaan pengadaan Vaksin COVID- 19 dan pelaksanaan vaksinasi COVID- 19; dan
  • dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
  • Waktu vaksinasi sendiri adalah mulai 2020-2022.

Hingga sekarang, menurut Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah sudah mengamankan pengadaan vaksin Cvid-19 untuk 135 juta warga dengan jumlah vaksin sekitar 270 juta dosis.

Sasaran penerima vaksin COVID-19 nantinya adalah sebanyak 160 juta orang dengan vaksin yang harus disediakan adalah 320 juta dosis vaksin dengan rincian:

  • Garda terdepan seperti medis dan paramedis “contact tracing”, pelayanan publik TNI/Polri, aparat hukum sejumlah 3.497.737 orang dengan kebutuhan vaksin 6.995.474 dosis
  • Masyarakat (tokoh agama/masyarakat), perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW) sebagian pelaku ekonomi berjumlah 5.624.010 orang dengan jumlah vaksin 11.248.00 dosis
  • Seluruh tenaga pendidik (PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan sederajat perguruan tinggi) sejumlah 4.361.197 orang dengan jumlah vaksin 8.722.394 orang.
  • Aparatur pemerintah (pusat, daerah dan legislatif) sejumlah 2.305.689 orang dengan total vaksin 4.611.734 dosis
  • Peserta PBJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejumlah 86.622.867 orang dengan kebutuhan vaksin 173.245.734 dosis
  • Ditambah masyarakat dan pelaku perekonomian lain berusia 19-59 tahun sebanyak 57.548.500 orang dengan kebutuhan vaksin 115.097.000 dosis.

Isi Omnibus Law Yang Picu Demo, Sudah Tahu?

Pemerintah baru saja mengesahkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law pada Senin 5 Oktober 2020 kemarin.

Keputusan tersebut juga mengundang penolakkan dari buruh hingga mahasiswa. Imbasnya pada Kamis 8 Oktober 2020 terjadi demo rusuh di beberapa tempat.

Apa itu Omnibus Law sebenarnya? Menurut Audrey O Brien (2009), omnibus law adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang.

Sedangkan, Barbara Sinclair (2012) menjelaskan omnibus bill adalah proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait.

Isi Omnibus Law Yang Sebenarnya

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri mengungkapkan dalam pidato pada Sidang Paripurna MPR RI dalam angka Pelantikan Presiden dan Wapres Terpilih Periode 2019-2024 bahwa akan menyederhanakan regulasi dengan menerbitkan 2 undang-undang besar yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Hanya saja, isi Omnibus Law yang terdiri dari 174 pasal ini dinilai merugikan oleh para buruh. Berikut isi Omnibus Law yang ditolak buruh menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal:

1.Upah Minimum Penuh Syarat

Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) dibuat bersyarat dengan memerhatikan laju inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dihapus dalam RUU Cipta Kerja.

Menurutnya, UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada. Sebab UMK setiap kabupaten atau kota berbeda nilainya. Dia juga tidak setuju jika UMK di Indonesia disebut lebih mahal dari negara ASEAN lainnya.

Jika diambil rata-rata nilai UMK secara nasional, UMK di Indonesia disebut jauh lebih kecil dari upah minimum di Vietnam.

“Tidak adil, jika sektor otomotif seperti Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai UMK-nya sama dengan perusahan baju atau perusahaan kerupuk. Karena itulah di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDB negara,” ungkapnya.

Sebagai jalan tengahnya, penetapan nilai kenaikan dan jenis industri yang mendapatkan UMSK bisa dilakukan di tingkat nasional untuk beberapa daerah dan jenis industri tertentu saja.

Sehingga UMSK tidak lagi diputuskan di tingkat daerah dan tidak semua industri mendapatkan UMSK agar ada keadilan

“Jadi tidak harus sama rata sama rasa, karena faktanya setiap industri berbeda kemampuannya. Karena itu masih dibutuhkan UMSK,” kata Iqbal.

2.Pesangon Berkurang

Buruh juga menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah dalam UU Cipta Kerja.

Di dalamnya, 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Dia mempertanyakan dari mana BPJS mendapat sumber dana untuk membayar pesangon.

“Karena tanpa membayar iuran tapi BPJS membayar pesangon buruh 6 bulan. Bisa dipastikan BPJS Ketenagakerjaan akan bangkrut atau tidak akan berkelanjutan program JKP Pesangon dengan mengikuti skema ini,” tutur Iqbal.

3.Kontrak Kerja Tanpa Batas Waktu

Buruh pun menolak skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dihapus batas waktunya. Hal ini membuat buruh bisa saja dikontrak seumur hidup tanpa menjadi karyawan tetap.

“Buruh menolak PKWT seumur hidup,” ujar Iqbal.

4.Outsourcing Seumur Hidup

Iqbal juga menjelaskan dalam RUU Cipta Kerja, kontrak outsourcing disebut bisa seumur hidup. Outsourcing juga diterapkan tanpa batas jenis pekerjaan. “Padahal sebelumnya outsourcing dibatasi hanya untuk lima jenis pekerjaan,” kata Iqbal.

Itulah beberapa isi dari Omnibus Law yang dianggap merugikan para buruh. Namun tentu saja berita ini belum tentu valid terlebih lagi dengan belum jelasnya keputusan pihak DPR.

Bentuk Pemerintahan di Dunia (Part 2)

Sebelumnya kita telah membahas 5 bentuk pemerintahan di dunia, yaitu anarki, aristikrasi, birokrasi, kapitalisme, dan kolonialisme.

Namun ternyata, sistem pemerintahan itu ada banyak. Bukan hanya 5 yang disebutkan saja. Dan mungkin, belum banyak yang mengetahuinya.

Satu kesamaan yang dimiliki istilah-istilah ini adalah, masing-masing mengacu pada pendekatan tata kelola dan mengarah kepada ide-ide yang kompleks, berkembang, dan sering bertentangan mengenaio bagaimana kita harus hidup berdampingan dalam masyarakat yang lebih besar.

Bentuk Pemerintahan di Dunia

Nah, untuk kalian yang ingin tahu lebih dalam mengenai bentuk-bentuk pemerintahan yang ada di dunia, di bawah ini kami berikan lagi.

1.KOMUNISME

Komunisme mengacu pada gagasan tentang kepemilikan bersama atas publik atas ekonomi, termasuk infrastruktur, utilitas, dan alat-alat produksi.

Komunisme, menunjukkan tidak adanya perpecahan kelas, yang secara inheren mensyaratkan subversi kelas penguasa oleh kelas pekerja.

Karena itu, komunisme sering kali memasukkan ide aksi revolusioner terhadap pemerintahan yang tidak setara. Komunisme sering memposisikan dirinya sebagai tandingan terhadap stratifikasi ekonomi yang mendasari kapitalisme.

Perlawanan terhadap stratifikasi ini kadang-kadang juga mengambil bentuk otoritas negara tunggal, di mana oposisi politik atau pembangkangan mungkin dibatasi. Ini dapat bermanifestasi di beberapa negara komunis sebagai bentuk pemerintahan yang lebih otoriter, sebagaimana dicirikan oleh merek komunisme Soviet yang mengangkangi dunia selama pertengahan abad ke-20.

2.DEMOKRASI

Demokrasi mengacu pada suatu bentuk pemerintahan di mana rakyat diberikan peran langsung dalam memilih kepemimpinan mereka.

Tujuan utamanya adalah tata kelola melalui perwakilan yang adil, sebuah sistem di mana tidak ada kekuatan atau entitas tunggal dapat melakukan kontrol atau praktik otoritas tanpa ada pengawasan.

Hasil dari bentuk pemerintahan demokrasi adalah sebuah sistem yang membutuhkan wacana, debat, dan kompromi untuk memuaskan sebanyak mungkin kepentingan publik. Demokrasi ditandai dengan pemilihan yang adil dan bebas, partisipasi sipil, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum.

3.FEDERALISME

Federalisme adalah bentuk pemerintahan yang menggabungkan dan membagi kekuasaan antara otoritas federal yang tersentralisasi dan berbagai otoritas regional dan lokal.

Ini biasanya suatu sistem di mana seperangkat negara bagian, teritori, atau provinsi adalah pemerintahan sendiri dan terikat pada otoritas struktur pemerintah yang luas dan menyatukan.

Ini dianggap sebagai keseimbangan dalam pendekatan yang memberikan status kewenangan yang kira-kira sama untuk dua tingkat pemerintahan yang berbeda.

4.FEODALISME

Feodalisme adalah struktur sosial yang berputar di seputar kepemilikan tanah, kemuliaan, dan kewajiban militer.

Meskipun bukan cara resmi untuk memerintah, feodalisme mengacu pada cara hidup di mana pembagian yang tajam dan hierarkis memisahkan kelas-kelas bangsawan, pendeta, dan kaum tani.

Peluang untuk bergerak di antara hierarki ini sebagian besar tidak mungkin. Dalam sistem ini, petani biasanya menyediakan layanan tenaga kerja dan militer dengan imbalan pendudukan tanah dan perlindungan dari pasukan luar di bawah wewenang tuan yang mulia.

Pada gilirannya, bangsawan, atau wilayah kekuasaan, sering saling bertikai secara politik, ekonomi, dan militer.

Feodalisme adalah cara hidup yang sangat terdesentralisasi dan agraria, yang digantikan ketika kerajaan Eropa menciptakan infrastruktur untuk memaksakan pemerintahan pusat atas berbagai kekuasaan mereka.

5.KLEPTOKRASI

Kleptokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana partai yang berkuasa telah berkuasa, mempertahankan kekuasaan, atau keduanya, melalui korupsi dan pencurian.

Ini bukan suatu bentuk pemerintahan yang akan diterapkan oleh suatu kelas yang berkuasa, tetapi sebuah istilah yang merendahkan yang digunakan untuk menggambarkan suatu kelompok yang kekuatannya terletak pada dasar penggelapan, penyelewengan dana, dan transfer sejumlah besar kekayaan dari publik kepada pribadi.

Kepentingan pribadi ini biasanya akan tumpang tindih dengan kepentingan ekonomi partai yang berkuasa itu sendiri.

Itulah 5 bentuk pemerintahan lain di dunia. Semoga bermanfaat.

Berbagai Bentuk Pemerintahan di Dunia Yang Harus Kamu Tahu

Negara yang berdaulat atau tidak pasti memiliki sistem pemerintahan. Pemerintah merupakan sistem atau sekelompok orang yang mengatur komunitas terorganisir.

Bisa merupakan sebuah negara atau wilayah di dalam negara. Dalam hal asosiatifnya yang luas, pemerintah biasanya terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Namun ternyata ada banyak sekali bentuk pemerintahan di dunia ini. Apa saja?

Bentuk Pemerintahan Yang Ada di Dunia

David A. Tomar dalam The Quad menulis, sangat mudah untuk menyebut kata “pemerintah,” tetapi jauh lebih baik jika kita menyebut kata tersebut dengan terminologi yang tepat. Tentu saja, kita juga harus memahami arti dari setiap terminologi yang ada.

Selain itu juga, kemungkinan istilah-istilah ini akan sangat membantu ketika kita mempersiapkan diri untuk ujian kewarganegaraan, menulis esai filsafat, menulis berita atau laporan, atau mengerjakan tugas kuliah ilmu politik di menit-menit terakhir.

1.ANARKI

Anarkisme mengacu pada ketiadaan pemerintahan, suatu kondisi di mana suatu bangsa atau negara beroperasi tanpa badan pemerintahan terpusat.

Ini menunjukkan tidak adanya utilitas atau layanan publik, kurangnya kontrol regulasi, hubungan diplomatik yang terbatas dengan negara-bangsa lain, dan dalam kebanyakan kasus, masyarakat dibagi menjadi pemukiman yang berbeda, yang diperintah secara lokal (atau wilayah kekuasaan).

2.ARISTOKRASI

Aristokrasi mengacu pada suatu bentuk pemerintahan di mana bangsawan kaya diberi kekuasaan atas mereka yang berada di strata sosial ekonomi yang lebih rendah.

Posisi kepemimpinan diserahkan kepada orang-orang dari kelas penguasa elit, status yang biasanya turun temurun.

Dalam kelas ini, kelas penguasa yang istimewa dipandang memiliki pendidikan, pengasuhan, dan sifat-sifat genetika yang diperlukan untuk memerintah.

Aristokrasi mempromosikan sistem kelas inheren yang menghubungkan kekayaan dan etnis dengan kemampuan dan hak untuk memerintah.

3.BIROKRASI

Birokrasi mengacu pada bentuk pemerintahan di mana pejabat pemerintah (yang ditunjuk tanpa pemilu) menjalankan tanggung jawab publik sebagaimana didikte oleh kelompok pembuat kebijakan administratif.

Dalam birokrasi, aturan, peraturan, prosedur, dan hasil dirumuskan untuk menjaga ketertiban, mencapai efisiensi, dan mencegah favoritisme dalam sistem.

Birokrasi jarang berfungsi sebagai bentuk pemerintahan tunggal, tetapi sebaliknya sering digunakan sebagai mekanisme untuk mendasari dan memperkuat bentuk pemerintahan yang menyeluruh.

Memang, penyederhanaan birokrasi implementasi kebijakan dapat terjadi di bawah pemerintahan seorang diktator atau demokrasi.

4.KAPITALISME

Kapitalisme mengacu pada suatu bentuk ekonomi di mana produksi didorong oleh kepemilikan pribadi. Kapitalisme mempromosikan gagasan persaingan terbuka dan meluas dari keyakinan bahwa ekonomi pasar bebas adalah bentuk paling efisien dari organisasi ekonomi.

Para pendukungnya berpendapat bahwa kapitalisme mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf hidup, produktivitas yang lebih tinggi, dan kemakmuran yang lebih luas, sedangkan para kritikusnya berpendapat bahwa kapitalisme secara inheren mendorong ketimpangan, eksploitasi kelas pekerja, dan penggunaan sumber daya dan tanah yang tidak berkelanjutan.

5. KOLONIALISME

Kolonialisme adalah bentuk pemerintahan di mana suatu negara akan berusaha untuk memperluas kedaulatannya atas wilayah lain.

Dalam istilah praktis, kolonialisme melibatkan perluasan kekuasaan suatu negara di luar perbatasannya.

Ini sering kali melibatkan pendudukan penduduk asli dan eksploitasi sumber daya untuk kepentingan bangsa yang berkuasa.

Penjajah juga akan sering memaksakan ekonomi, budaya, tatanan agama, dan bentuk pemerintahannya sendiri pada orang yang diduduki untuk memperkuat otoritasnya sendiri.

Itulah beberapa sistem pemerintahan yang ada di dunia. Setelah mengetahui ini, semoga pengetahuan kalian tentang pemerintahan bisa bertambah ya.

Sistem Pemerintahan Negara Myanmar

Pernah datang ke Myanmar? Mungkin untuk kalian yang pernah datang ke negara ini, sistem pemerintahan Myanmar bukanlah hal asing lagi.

Karena, dengan mendatangi negara tersebut, kita pasti lebih mudah mengetahui bagaimana sistem pemerintahan mereka. Namun, bagaimana dengan yang belum pernah datang ke sana?

Tenang saja, karena lewat artikel ini kalian juga bisa mengetahui bagaimana sistem pemerintahan di negara Myanmar.

Sistem Pemerintahan Myanmar

Myanmar atau yang biasa disebut juga dengan Burma merupakan sebuah negara berdaulat di Asia Tenggara.

Myanmar berbatasan dengan Bangladesh dan India di sebelah barat, Laos dan Thailand di sebelah timur, dan China di sebelah Utara dan Timur Laut.

Negara ini memiliki pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. Myanmar merupakan negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 51 juta jiwa.

Ibu kota Myanmar terletak di Yangon lalu berpindah ke Naypyidaw pada tanggal 7 November 2005. Myanmar juga merupakan salah satu anggota ASEAN sejak 1997.

Ternyata, negara Myanmar merupakan sebuah negara yang pernah mengubah nama. Pada 18 Juni 1989, Myanmar merupakan nama negara baru yang menggantikan Burma.

Saat itu, pemerintahan mereka masih disebut rezim militer dengan dipimpin Jenderal Saw Maung. Setelah berubah nama, Myanmar menjadi negara yang multi etnis.

Sebagai negara multi etnis, negara ini tentu semakin besar dengan roda kekuasaan yang juga harus membaik. Salah satu peristiwa Myanmar adalah peristiwa pemindahan ibu kota.

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Myanmar menganut sistem parlemen yang menarik untuk disimak.

Perlu diketahui, bentuk pemerintahan negara ini dijalankan dengan sistem presidensial dimana tugas presiden dijalankan dengan bantuan dua wakil presiden.

Umumnya, hanya ada satu presiden di satu negara, namun beda dengan Myanmar. Pada April 2016, muncul jabatan baru bernama State Consellir atau Konselir Negara yang merupakan jabatan dengan kedudukan yang sama seperti di PM negara lain.

State Conselir di Myanmar saat ini di pegang oleh Aung San Suu Kyi. Sistem pemerintahan yang dianut ini tentu saja diharapkan bisa lebih memudahkan roda pemerintahan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Sistem parlemen yang dijalankan di Myanmar tersebut memang harus dijalankan sebaik-baiknya karena menaungi 7 negara bagian.

Uniknya, nama negara bagian tersebut bisa mewakili etnis yang ada di sana. Nama-nama negara bagian tersebut adalah Kachin, Chin, Mon, Kayah, Kayin, Rakhine, dan Shan.

Pada April 1992, Jenderal Than Shwe merupakan pemimpin Myanmar dengan bentuk pemerintahan Junta Militer.

Namun, bentuk pemerintahan tersebut di lawan oleh rakyat dan menimbulkan aksi demonstrasi baik di motori oleh biksu maupun aktivitas mahasiswa.

Sebuah aksi tersebut direspon dengan kekerasan oleh pemerintah sehingga mau tidak mau banyak korban yang berjatuhan.

Suasaha yang tidak aman di Myanmar membuat pemerintah tak dianggap mampu melindungi segenap rakyat dan negara.

Akhirnya, demo yang dilakukan oleh aktivis pelajar dan biksu menuntut agar segera menagkhiri rezim militer dan beralih ke sistem demokrasi.

Ada pula Jenderal Ne Win yang akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya. Peristiwa tersebut tak bisa dikatakan sebagai peristiwa yang kecil karena telah memakan korban jiwa dengan jumlah hingga 3000 korban jiwa berjatuhan.

Setelah peristiwa ini, akhirnya kekuasaan digantikan oleh Jenderal Sung Maung. Tak lama setelah memimpin, ia mengubah status negara menjadi State Law and Order Restorasion Council (SLORC).

Pergantian ini memajukan negara dan negara Myanmar akhirnya menjadi lebih terbuka lalu mampu bekerja sama dengan negara ASEAN di sektor ekonomi dan militer.

Sistem Pemerintahan Australia Yang Harus Kamu Tahu

Sistem pemerintahan Astralia dibangun di atas tradisi demokrasi liberal. Berdasarkan nilai-nilai toleransi agama, kebebasan berbicara dan berserikat, serta supremasi hukum.

Lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya mencerminkan model inggris dan Amerika Utara. Pada saat yang sama, mereka khas Australia.

Pemerintaha Australia Yang Bertanggung Jawab

Salah satu demokrasi tertua dan lesatri di dunia, Persemakmuran Australia didirikan pada 1902 saat bekas koloni Inggris ini sepakat untuk menjadi federasi.

Pratik dan prinsip demokrasi yang membentuk parlemen colonial pra federasi diberlakukan oleh pemerintah federal Australia yang pertama.

Kolini Australia mewarisi tradisi pemilu dari Inggris yang mengcangkup hak pilih terbatas dan pemungutan suara umum serta ganda.

Pelanggaran seperti suap dan intimidasi pemilih mendorong perubahan pemilihan umum. Australia mempelopori reformasi yang menopang praktik pemilu demokrasi modern. 

Pada 1855, Victoria memeprkenalkan pemilihan umum secara rahasia, yang menjadi terkenal di seluruh dunia sebagai pemilu Australia.

Pada 1856, Australia Selatan menghapuskan persyaratan professional dan harta serta memberi hak pilih kepada seluruh pria dewasa, kemudia pada 1892 memberi wanita dewasa hak pilih.

Pada dasawarsa 1890 an koloni-koloni terbsebut memberlakukan prinsip satu suara per orang, menghentikan praktik pemungutan suara ganda.

Pemerintah Australia didasarkan pada parlemen yang dpilih secara populer dengan dua majelis: Dewan Perwakilan dan Senat.

Para menteri yang diangkat dari kedua majelis ini menjalankan fungsi eksekutif, dan keputusan kebijakan dibuat dalam rapat-rapat cabinet.

Selain pengumuman keputusan, diskusi cabinet tidak disebarluaskan. Para menteri terikat oleh prinsip solidaritas Kabinet, yang sangat mencerminkan model Inggris, yaitu cabinet bertanggung jawab kepada parlemen.

Walaupun Australia adalah bangsa yang merdeka, Ratu Elizabeth II dari Inggris secara resmi juga merupakan ratu Australia.

Ratu menunjuk Gubernur Jenderal untuk mewakilinya. Gubernur Jenderla memiliki kekuasaan yang luas namun berdasarkan konvensi hanya bertindak atas saran para menteri dalam hampir semua urusan.

UUD Tertulis

Seperti Amerika Serikat, Australia juga memiliki undang-undang dasar tertulis. UUD Australia merumuskan tanggung jawab pemerintah federal, yang mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan, dan imigrasi.

Pemerintah negaea bagian dan teritori bertanggung jawab atas semua urusan yang tidak dilimpahkan kepada persemakmuran dan mereka juga mematuhi prinsip pemerintah yang bertanggung jawab.

Di negara bagian, ratu diwakili oleh seorang gubernur untuk setiap negara bagian. Pengadilan tinggi Ausralia menangani sengketa antara persemakmuran dan negara bagian.

Banyak keputusan pengadilan memperluas kekuasaan dan tanggung jawan konstitusional pemerintah federal.

UUD Australia hanya bisa diubah dengan persetujuan pemilih melalui suatu referendum nasional di mana semua orang dewasa yang masuk dalam daftar pemilih harus ikut serta,

Rancangan undang-undang yang berisi amandemen pertama-tama harus disahkan oleh kedua majelsi parlemen tersebut atau dalam situasi tertentu saja, hanya oleh salah satu majelis parlemen.

Setiap perubahan UUD harus disetujui oleh meyoritas ganda. Jika satu atau beberapa negara tertetu terkena dampak isi referendum tersebut, mayoritas pemilih di negara-negara bagian tersebut juga harus menyetujui perubahan tersebut.

Ini sering disebut dengan kaidah tiga mayoritas. Ketentuan mayoritas ganda membuat perubahan UUD menjadi sulit. Sejak federasi berdiri pada 1902. Hanya delapan dari 44 usulan amandemen UUD yang disetujui.

Pemilih pada umumnya enggan emndukung apa yang mereka pandang sebagai peningkatan kekuasaan pemerintah federal. Negara bagian dan teritori juga boleh menyelenggarakan referendum.

Itulah informasi lengkap mengenai sistem pemerintahan Australia.

Bentuk Pemerintahan Negara Laos

Republic Demokratik Rakyat Laos adalah negara yang terkurung daratan di Asia Tenggara, berbatasan dengan Myanmar dan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah barat laut.

Dari abad ke 14 hingga abad ke 18, negara ini disebut dengan Lan Xanga tau Negeri Seribu Gajah. Laos merupakan sebuah negara Republik yang dikelilingi oleh daratan dan terletak di bagia utara semenanjung Indochina.

Laos berasal dari kata Lan Xang yang artinya kerajaan gajah. Negara ini merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki pantai.

Laos pernah dijajah oleh Perancis dan memperoleh kemerdekaan pada 22 Oktober 1953 dalam bentuk kerajaan.

Sejak 2 Desember 1975, kerajaan Laos berubah menjadi Republik Laos. Laos adalah salah satu negara komunis dengan kepala pemerintaha berupa presiden bernama Choummaly Sayasone dan dibantu oleh perdana menteri yang bernama Bouasone Bouphavanh.

Jika dilihat dari sudut pandang Geografi Politik, letak wilayah negara Laos yang tidak memiliki wilayah laut atau pantai dikenal dengan sebutan kawasan Land Lock.

Kondisi ini dianggap kurang menguntungkan dari segi pertahanan dan keamanan khususnya dari serangan atau invasi bangsa lain.

Negara ini memiliki lembah subur sehingga banyak menghasilkan tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, kopi, dan tembakau.

Memiliki sumber tambang mineral seperti timah, tembaga, emas, dan perak. Wilayahnya didominasi perbukitan dan pegunungan yang tertutup hutan lebat sehingga menghasilkan kayu sebagai salah satu komoditasnya.

Potensi Sosial Budaya Terdiri atas berbagai macam suku bangsa dengan berbagai macam budayanya, Masyarakatnya sebagian besar masih patuh pada tradisi, Memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Lao.

Namun dalam kehidupan sehari-hari, selain bahasa nasionalnya masyarakat juga menggunakan bahasa Thai, Inggris, dan Prancis, Memiliki banyak bangunan bersejarah, terutama candi.

Sistem Politik Negara Laos

Satu-satunya partai politik yang diakui Laos adalah Partai Revolusioner Rakyat Laos (LPRP). Kepala negaranya adalah seorang presiden yang ditentukan oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun.

Kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan dari parlemen.

Kebijakan pemerintahan ditentukan oleh partai melalui 9 anggota yang sangat berkuasa Politbiro dan 49 anggota Komite Pusat.

Keputusan pemerintah yang penting ditentukan oleh Dewan Menteri. Laos mengaut konstitusi baru sejak 1991.

Pada tahun berikutnya, pemilu diadakan untuk 85 kursi baru Majelis Nasional yang anggotanya dipilih secara rahasia untuk masa jabatan 5 tahun.

Parlemen tunggal ini diperluas sejak pemilu 1997 menjadi 99 anggota, menyetujui semua hukum baru, meskipun presidenlah yang memegang kekuasaan untuk mengeluarkan dekret yang sifatnya mengikat.

Pemilu yang terbaru dilaksanakan pada Februari 2002 ketika majelis Nasional diperluas menjadi 109 anggota.

Sisa-sisa dari kelompok etnis Hmong yang beraliansi dengan Amerika Serikat ketika perang Vietnam terlibat dalam konflik bersenjata dengan rezim komunis Laos sejak 1975.

Sehubungan dengan adanya beberapa laporan tentang penyerahan diri etnis Hmong di media internasional baru-baru ini, konflik ini sepertinya sudah sedikit mereda.

Sebagian besar anggota etnis Hmong berbaur kembali dengan masyarakat secara damai, dan sebagian dari mereka bahkan dilaporkan meraih posisi strategis di dalam pemerintahan negara Laos.

Serangan-serangan masih terjadi secara kecil-kecilan di seluruh negeri, namun tidak mengarah kepada salah satu gerakan politik.

Segala perbedaan pendapat di Laos dimusnahkan, sehingga informasi yang benar sulit di dapatkan.

Itulah informasi mengenai bagaimana sistem pemerintahan dari negara Laos. Semoga artikel ini bermanfaat.

Sistem Pemerintahan Unik Dari Brunei Darussalam

Negara kecil atau negara yang memiliki wilayah kecil bukan berarti merupakan negara yang tak berpengaruh.

Banyak negara di dunia ini yang memiliki wilayah kecil namun memiliki pengaruh yang sangat besar. Salah satu faktornya adalah karena keadaannya yang makmur dan juga sejahtera.

Kekayaan serta kemampuan dalam mengatur rakyatnya juga menjadi poin penting bagi suatu negara yang kaitannya dengan negara lain. Tak terkecuali dengan negara Brunei Darussalam.

Sistem Pemerintahan Brunei Darussalam

Brunei Darussalam merupakan negara dengan wilayah yang kecil namun terkenal dengan kemakmuran rakyatnya.

Rakyat di negara itu bisa merasakan kemakmuran karena hasil dari negara Brunie sendiri ditambah dengan sistem pemerintahannya yang baik.

Yang terkenal dari sistem pemerintaha Brunei adalah dipimpin oleh seorang sultan yang menjabat Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Selain itu, di sini juga terkenal memegang prinsip-prinsip keislaman dalam pelaksanaan pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari.

Nah, untuk kalian yang mungkin belum tahu banyak mengenai sistem pemerintahan di Brunei, di bawah ini kami berikan penjelasannya.

Pemerintahan Brunei Darussalam

Sistem pemerintahan yang ada di Brunei Darussalam bisa dibilang tegas dan stabil. Seperti namanya yang keislaman, negara ini juga menganut sistem pemerintahan yang memegang tegas syariat Islam dalam mengatur kehidupan masyarakatnya sehari-hari.

Negara ini adalah negara yang tegas. Negara ini terletak di pulau Borneo, yang tidak lain merupakan pulau Kalimantan.

Dinamakan Borneo karena pada zaman dahulu orang-orang Inggris berdagang melalui Bandar di Brunei, karena merupakan Bandar perdagangan terbesar.

Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa meskipun memiliki wilayah yang kecil, namun pengaruhnya terhadap wilayah di sekitarnya sangat besar.

Pemerintahan Brunei Darussalam juga menerapkan sistem demokrasi. Dimana semua rakyat dilibatkan dalam setiap keputusan negara.

Dalam pemilihan anggota birokrat, negara ini cenderung menerapkan sistem perekrutan secara tertutup.

Sistem ini menyerapkan personil yang berasal dari setiap lapisan masyarakat. Brunei Darussalam merupakan negara yang tidak memiliki dewan legislative.

Pada September 2000, sultan Brunei mengadakan siding untuk menentukan parlemen yang tak pernah diadakan sejak tahun 1984.

Dewan parlemen yang dibentuk ini tidak memiliki kuasa lain selain menasehati sultan. Pemerintahan di negara ini ditentukan mutlak oleh sultan. Dengan begitu, Brunei menjadi salah satu negara yang memiliki politik paling stabil di benua asia.

Pemerintahan yang memiliki kekuasaan mutlak ini disebut dengan Monarki Absolut. Secara teoristis, pemerintahan ini merupakan bentuk dimana seorang pemimpin atau raja memegang kekuasaan penuh untuk mengatur negaranya.

Bentuk pemerintahan ini cocok diterapkan untuk negara kecil karena jumlah penduduknya yang sedikit.

Pemimpin yang seorang sultan akan sangat memperhatikan kemajuan negaranya. Dengan begitu, maju mundurnya negara itu tergantung pada sultan itu sendiri.

Namun di sini, walaupun sultan memiliki kuasa mutlak, namun tetap berlaku sistem demokrasi di mana rakyat masih diakui pendapatnya.

Jadi bisa dikatakan bahwa negara Brunei Darussalam tak hanya bersifat Monarki Absolut namun juga Demokrasi.

Brunei Darussalam juga memiliki pemimpin dimana mereka dipimpin oleh seorang sultan. Sultan di sana menjabat Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan seperti perdana menteri.

Di Brunei, kekuasaan yang dimiliki oleh sultan sangat besar. Namun, pelaksanaan pemerintahan di Brunei bersifat demokratis. Rakyat selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan negara.

Itulah penjelasan lengkap mengenai bagaimana sistem pemerintahan Brunei Darussalam yang sangat tentram. Semoga bermanfaat.

Sistem Pemerintahan Jerman yang berdemokrasi

Jerman merupakan salah satu negara federasi di Eropa. Dulunya, Jerman merupakan negara yang berbentuk kekaisaran namun setelah perang Perancis-Prusia, Sistem Pemerintahan Jerman berubah menjadi Sistem Pemerintahan Perlementer dengan kepala pemerintaha Kanselir.

Saat Pemerintahan Jerman dipegang oleh NAZI dengan pemimpinnya Adolf Hitler serta rezim otoriternya, Jerman sempat pecah menjadi dua bagian, yaitu Jerman Barat(federal) dan Jerman Timur(Demokratik).

Kekalahan dalam Perang Dunia II membuat Jerman sempat kehilangan wilayah timur sehingga pemerintahan berpindah ke Jerman Barat.

Pada 1990, Jerman kembali bersatu dengan runtuhnya Tembok Berlin. Sejak saat itu, sistem pemerintahan mereka adalah demokrasi yang berbasis ideology berdasarkan prioritas hak-hak asasi manusia.

Sistem Pemerintahan Ideologi Jerman

Republic Federal Jerman terdiri atas 16 negara bagian. Negara bagian bukanlah provinsi, melainkan negara dengan kewenangan bernegara sendiri.

Setiap negara bagian memiliki undang-undang dasar sendiri, yang harus sesuai dengan prinsip negara hukum berbentuk republic yang demokratis dan social menurut norma Grundgesetz.

Di luar itu, negara bagian tersebut memiliki kebebasan menentukan sendiri undang-undang dasarnya.

Bentuk negara federal termasuk di antara prinsip=prinsip konstitusi yang tidak bisa diubah. Namun, keberadaan negara bagian yang ada sekarang bukan tidak bisa berubah. Untuk penyusunan kembali RFJ terdapat aturan dalam Grundgesetz.

Sistem federasi memiliki tradisi konstitusional yang panjang, yang hanya pernah diselingi oleh sistem negara kesatuan di bawah rezim Nazi (1933 – 1945).

Jerman termasuk contoh negara federal yang klasik. Federalisme telah terbukti tangguh, baik keistimewaan maupun masalah-masalah regional dapat diperhatikan dan teratasi dengan lebih baik melalui sistem ini dibandingkan melalui sistem pemerintahan terpusat.

Tatanan federal di Jerman, seperti Amerika Serikat dan Swiss menjembatani persatuan ke luar dengan keanekaragaman di dalam.

Pelestarian keanekaragaman itu adalah fungsi tradisional federalisme. Kini fungsi tersebut menjadi semakin penting berkenaan dengan tuntutan regional seperti perlindungan bangunan bersejarah, pelestarian tradisi tata kota serta pengembangan kebudayaan daerah.

Tugas utama federasi adalah mempertahankan kemerdekaan. Pembagian antara federasi dengan negara bagian adalah elemen penting dalam sistem pembagian kewenangan dan keseimbangan kekuasaan.

Termasuk di dalamnya keikutsertaan negara bagian dalam kegiatan politik pada tingkat federasi melalui perannya di Bundesrat.

Tatanan federal juga memperkuat prinsip demokrasi karena memungkinkan keterlibatan politik warga dalam lingkungannya.

Demokrasi akan lebih hidup, jika warganya ikut terlibat dalam proses politik di daerah yang dikenalnya melalui pemilihan umum dan pemungutan suara.

Sistem federasi masih memiliki beberapa kelebihan, misalnya kesempatan bereksperimen dalam lingkup terbatas dan munculnya persaingan sehat antar negara bagian.

Salah satu negara bagian bisa saja menerapkan sesuatu yang baru, misalnya dalam bidang pendidikan, dan dengan demikian pembaruan di seluruh wilayah federal.

Selain itu, sistem federasi mampu memberikan kesempatan sesuai dengan perbedaan regional dalam pembagian kekuatan politik.

Partai yang berposisi pada tingkat federal, bisa saja memiliki mayoritas dan memegang pemerintahan di salah satu negara bagian.

Grundgesetz mengatur kewenangan legislative federasi dengan memperhatikan apakah diperlukan peraturan hukum yang berlaku di seluruh wilayah federal, atau diinginkan peluang bagi negara bagian untuk menciptakan undang-undang sendiri.

Hal ini jelas lagi dengan adanya pembagian kewenangan federasi dalam penetapam hukum yaitu kewenangan penuh, kewenangan bersaing, dan kewenangan membuat undang-undang pokok.

Federasi memiliki kewenangan legislative penuh antara lain atas bidang-bidang di luar negeri, pertahanan, moneter, dan alat pembayaran, perkeretaapian, hubungan udara, dan sebagian peraturan perpajakan.

Dalam hal kewenangan bersaing, negara bagian memiliki hak menetapkan undang-undang hanya bila hal bersangkutan belum di atur federasi.

Sistem Pemerintahan Negara Brazil Yang Harus Kamu Tahu

Konstitusi Brazil yang berlaku sekarang telah disahkan sejak tanggal 5 oktober 1988.

Dalam upaya mereformasi konstitusi ini, lima partai yaitu, PMDB, PFL,PSDB,PP dan PTB sepakat bahwa hal-hal yang perlu mendapat prioritas untuk dibahas di Kongres adalah masalah imunitas anggota parlemen, pencabutan hak berpolitik, loyalitas kepada partai, sistem pemilu, dan perbatasan waktu mandat presiden.

Hal ini semua merupakan bagian dari yang disebut Reformasi Politik,, yang hingga saat ini masih belum dirampungkan dan terus dalam prosesnya.

Sistem Pemerintahan Negara Brazil

Parlemen Brazil disebut kongres yang terdiri dari 81 anggota Senat (Senator). Mereka terdiri dari tiga orang dari setiap negara bagian dan distrik federal, serta 513 anggota DPR.

Masa jabatan anggota Senat adalah 8 tahun sedangkan masa jabatan DPR adalah 4 tahun. Baik anggota Senat maupun anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu.

Menurut konstitusi Brazil yang berlaku saat ini yang lebih dikenal sebagai Konstitusi 1988 (karena disahkan pada tanggal 5 Oktobr 1988), negara Brazil berbentuk Republik Federasi dengan cabinet Presidentil.

Brazil memiliki 26 negara bagian dan 1 (satu) distrik Federal. Konstitusi 1988 menjamin kekuasaan yang luas kepada pemerintah federal yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan judikatif.

Presiden menjabat selama 4 tahun dengan hak dipilih kembali untuk 4 tahun berikutnya. Presiden hanya berhak dipilih selama 2 kali berturut-turut.

10 partai politik besar dalam percaturan politik Brazil adalah:

  • PT Partido dos Trabalhadores = Partai Buruh (kiri)
  • PMDB (Partido do Movimento Democrático Brazileiro = Partai Gerakan Demokrasi Brazil (tengah)
  • PL (Partido Liberal = Partai Liberal /tengah-kanan)
  • PDT (Partido Democrático Trabalhista = Partai Demokrasi Buruh (kiri)
  • PC do B (Partido Comunista do Brazil = Partai Komunis Brazil (kiri)
  • PPB (Partido Progressista Brazileiro = Partai Progresif Brazil (tengah-kiri)
  • PPS (Partido Popular Socialista = Partai Masyarakat Sosialis/kiri)
  • PTB (Partido Trabalhista Brazileiro = Partai Buruh Brazil/tengah-kiri)
  • PSDB (Partido da Social Democracia Brazileira = Partai Sosial Demokrasi Brazil/tengah-kiri)
  • PFL(Partido da Frente Liberal = Partai Front Liberal/tengah-kanan)

Mahkamah Agung Federal terdiri dari 11 hakim, dan bertemu secara rutin di ibukota Brazilia. Pengadilan Federal berkedudukan di setiap negara bagian dan di Distrik Federal.

Jenis pengadilan lain adalah pengadilan Pemilihan Federal untuk melindungi Pemilu dan Pengadilan Pekerja / Buruh.

Hakim-hamik federal diangkat untuk seumur hidup. Pengadilan di negara bagian dilakukan dengan koordinasi dengan Pengadilan Pusat.

Perkembangan Ekonomi Brazil

Kinerja perekonomian Brazil selama pemerintahan Presiden Michel Temer bisa dikatakan berhasil bangkit dari resesi ekonomi selama 2 tahun berturut-turut (2015 – 2016).

Pada awal pemerintaha Presiden Michel Temer nampaknya seperti mustahil bisa mengembalikan perekonomian Brazil.

Pandangan tersebut disebabkan adanya skandal korupsi yang melibatkan pada petinggi negara sehinga Mishel Temer harus melakukan perombakan cabinet berkali-kali dalam kurun waktu kuran dari satu tahun.

Program-program Temer untuk meningkatkan perekonomian Brazil adalah:

  • Pembatasan peningkatan anggaran belanja negara sampai 20 tahun dengan revisi setiap 10 tahun (PEC 55/2016)
  • Undang-undang Ketenegakerjaan (Reforma Trabalhista)
  • Undang-undang Perpajakan (Reforma Tributária)
  • Undang-undang Sistem Pemilu (Reforma Eleitoral)
  • Undang-undang Jaminan Sosial (Reforma da Previdência Social)
  • Privatisasi

Program-program tersebut telah membawa dampak positif bagi para pelaku pasar sehingga perekonomian Brazil meningkat sedikit demi sedikit.

Salah satu bukti nyata keberhasilan kinerja perekonomian Brazil selama pemerintahan Presiden Temer adalah:

  • Meningkatnya perekonomian Brazil tahun 2017 sebesar 0,89% (perkiraan)
  • Penurunan inflasi dari sekitar 10% per tahun menjadi 2,95% di tahun 2017
  • Peningkatan harga saham IBOVESPA yang menyentuh record diatas 80 ribu point
  • Terjadi surplus perdagangan komercial luar negeri tahun 2017 yang menyentuh 66 milyar dollar dan merupakan surplus terbesar sejak tahun 1989
  • Tingkat suku bunga acuan per tahun turun dari 14,75% di tahun 2015 menjadi 6,75% sehingga membawa stimulus bagi perekonomian Brazil

Itulah sekilas mengenai bagaimana pertumbuhan pmerintahan Brazil. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan kalian.

Apa Itu Pemerintahan Desa?

Pemerintahan Desa atau yang disebut juga Pemdes merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa.

Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintaha desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraph 2 pasal 14 ayat (1) adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Yuk Cari Tahu Mengenai Pemerintahan Desa

UU 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa:

“Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Karena itu, keberadaan desa wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa mengalami banyak perubahan aturan namun belum bisa mewadahi semuanya sebagaimana banyak perubahan dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa peraturan desa, yaitu:

  • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah,
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
  • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
  • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia,
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,
  • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam perjalanannya, Desa mendapatkan pengakuan dengan adanya Undang-Undang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Januari 2014.

UU 6/2014 tentang desa diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa:

“Susunan dan tata  cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.” Hal ini berarti bahwa pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18B ayat (2) yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu:

  • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok Pemerintahan Daerah
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah
  • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
  • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.                                

Sistem Pemerintahan Negara Myanmar

Negara Myanmar merupakan salah sat negara yang baru saja mengganti namanya, yaitu Burma. Negara ini menjadi salah satu negara yang pernah melakukan pemindahan ibukota.

Myanmar sendiri terletak di Asia Tenggara dan berbatasan dengan negara asia lainnya seperti Bangladesh di sebelah Barat, Thailand di sebelah Timur, China di sebelah Utara, dan Laut Andaman di sebelah Selatan.

Perkembangan Sistem Pemerintahan Negara Myanmar

Dulunya, bentuk pemerintahan Myanmar adalah Oligarki Militer atau terkenal dengan sebutan Junta Militer yang telah menguasai Myanmar dalam kurun waktu 46 tahun.

Kekuasaan Militer terlama di Asia Tenggara ini tercatat sebagai sejarah dunia menyaingi rekor kekuatan militer Rusia.

Namun, jika melihat belakangan ini, Myanmar merubah bentuk pemerintahannya menjadi Republik Presidensial.

Namun, pernahkah kalian bertanya-tanya mengenai bagaimana sistem pemerintahan mereka? Yuk kita bahas sama-sama.

Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota

Bergantinya nama Burma menjadi Myanmar terjadi pada 18 Juni 1989 saat rezim militer dipimpin oleh Jenderal Saw Maung dengan tujuan masyarakat etnis non-Burma merasa menjadi bagian dari negara Myanmar.

Setelah pergantian nama, Myanmar merupakan salah satu negara yang multi etnis karena memiliki beragam etnis yang tinggal di dalamnya.

Etnis tersebut adalah Karen, Burma, Arakan, Kayah, Chin, Kachin, Mon, Rohingya dan ratusan etnis minoritas lainya.

Negara dengan kekuasaan militer ini bahkan pernah melakukan pemindahan ibukota negaranya pada 7 November 2005 lalu yaitu dari Ranggon (Yangon) ke Naypyitaw.

5 tahun setelah itu, pemerintahannya juga mengganti bendera beserta lagu kebangsaan mereka pada 21 Oktober 2010.

Ibukota baru yang bernama Naypyitaw mempunyai arti tempat tinggal para raja. Kondisi ini disebabkan oleh factor letak ibukota yang bisa dibilang tepat berada di tengah negara ini, tepatnya di distrik Mandalay.

Ada alasan klasik dalam berpindahnya ibukota ini, yaitu untuk menjaga tradisi Myanmar saat dipimpin oleh Dinasti yang saat itu memindahkan ibu kota.

Sistem Parlemen

Sistem pemerintahan Myanmar menganut sistem pemerintahan Presidensial. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang presiden, mereka akan dibantu oleh 2 orang wakil presiden.

Hal ini sangat menarik mengingat biasanya hanya ada 1 wakil presiden. Namun, di era baru pada April 2016 lalu, presiden akhirnya membentuk jabatan baru yang disebut sebagai Knselir Negara (State Counsellor) atau setara dengan jabatan PM di negara lain.

Saat ini, Kanselir Negara dijabat oleh Aung San Suu Kyi. Bentuk pemerintahan negara Myanmar memiliki 7 negara bagian.

Masing-masing negara bagian tersebut mewakili nama masing-masing etnis sebagai karakteristik identitas nasional.

Ada juga negara bagian yang dimaksud adalah Chin, Kachin, Kayah, Kayin, Rakhine, Shan dan Mon. meski begitu, keistimewaan ini tak berlaku bagi etnis Rohingnya yang merupakan etnis di negara bagian Rakhine (dulunya Arakan).

Sebaliknya, hak istimewa tersebut diberikan kepada etnis minoritas Rakhin yang kebanyakan beragama Buddha dan jumlahnya kurang dari 10%. Kondisi ini lah yang membuat negara bagiannya bernama Rakhine bukan Rohang.

Rezim Militer

Berakhirnya bentuk pemerintahan negara Myanmar yang berupa Oligarki Militer diawali dengan pemilu yang diadakan pada 2015.

Saat itu, ada pemilu dengan pemenang yang bukan dari lingkungan militer. Presiden tersebut berasal dari PartaiLiga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy atau NLD)

Partai tersebut dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Era baru dimulai pada 6 April 2016 dimana ia menduduki jabatan sebagai kanselir negara atau setara dengan Perdana Menteri di negeri lain.

Itulah bagaimana sistem pemerintahan dari Maynmar. Tertarik mengunjungi Myanmar?

Bentuk Pemerintahan Negara Vietnam

Di Asia Tenggara, terdapat berbagai negara dengan bentuk-bentuk negara atau bentuk pemerintahan yang beragam.

Salah satunya adalah Vietnam yang menganut bentuk pemerintahan republic sosialis. Lalu, apa itu republic sosialis?

Pemerintahan negara Vietnam

Republic sosialis di negara Vietnam merupakan sebuah negara yang memiliki partai tunggal. Bentuk pemerintahan ini bisa dikatakan sebagai konstitusi baru yang telah disahkan pada April 1992 silam dengan tujuan untuk menggantikan versi sebelumnya, yaitu pada tahun 1975.

Konstitus baru ini dimulai tepat setelah perang Vietnam berakhir. Awalnya, komunisme merupakan isu primer yang mengakibatkan perang di Vietnam.

Kondisi inilah yang membuat Vietnam menginginkan sebuah perubahan. Perubahyan dalam tata negaranya agar masyarakat yang hidup di negara tersebut lebih merasa nyaman dan aman.

Republic sosialis biasanya dirujuk kepada negara yang secara konstitusinya bertujuan untuk mendirikan sosialisme.

Contoh negara pers komunis di negara Barat sangatlah banyak saat itu. Bahkan seringkali dirujuk kepada negara sosialis yang memiliki partai tunggal.

Mereka tidak mau disebut sebagai negara komunis karena mereka merupakan revolusi dari negara komunis. Hal ini berlaku di negara Vietnam.

1.Politik dan Pemilu

Ciri-ciri ideology komunisme adalah partai komunis yang diikutsertakan dalam organisasi pemerintah, baik dalam politik maupun dalam kehidupan masyarakatnya.

Pada negara yang menganut pemerintahan ini hanya mengizinkan kerjasama dengan organisasi politik yang telah bekerja sama ataupun mendapatkan dukungan dari partai Komunis itu sendiri.

Mereka nantinya juga akan terlibat dalam pemilihan umum.

2.Kepala Negara

Kepala negara Vietnam adalah Presiden dan Kepala Pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Di sana, Presiden merupakan kepala negara dan secara tidak langsung juga menduduki panglima tertinggi dalam militer Vietnam.

Presiden bertindak sebagai Dewan Nasional di sektor Pertahanan dan Kemanan atau Council National Defense and Security.

Peran presiden yang bertindak sebagai kepala negara tentunya tidak lepas dari bantuan dari kepala pemerintahannya, yaitu perdana menteri.

Perdana menteri di Vietnam yang merupakan kepala pemerintahan biasanya mengepalai cabinet dengan jumlah 3 deputi perdana menteri serta 26 kepala menteri-menteri dan perwira-perwiranya.

3.Sistem Pemerintahan

Bentuk pemerintahan negara Vietnam memang berupa republic sosialis, namun sistem pemerintahannya berupa sistem parlemen.

Lembaga eksekutif Vietnam merupakan anggota dari National Assembly (NA). Anggota tersebut biasanya terdiri atas:

  • Perdana Menteri
  • Deputi PM
  • Menteri Pemerintahan
  • Beberapa Anggota Lainnya.

Seluruh anggota kecuali PM tidak harus aktif menjadi anggota NA. tugas menteri dalam negeri ataupun luar negeri Vietnam seperti halnya peran PM di negara lainnya yang sama-sama menganut sistem parlemen.

Namun, perbedaan pada sistem pemerintahan Vietnam adalah tugas yang diemban oleh Presidennya.

Presiden Vietnam memiliki jabatan sebagai kepala negara secara umum sebagai wakil rakyat, baik internal ataupun eksternal. Di sisi lain, presiden juga memiliki tugas untuk menjaga konstitusi negara.

4.Lembaga Negara

Di negara ini juga terdapat lembaga pemerintah yang memiliki fungsi tugas untuk merumuskan Undang-Undang Pemerintah atau Parlemen Unikameral.

Lembaga ini disebut sebagai Majelis Nasional Vietnam (National Assembly of Vietnam) yang setara dengan lembaga DPR di Indonesia.

Namun, lembaga ini berkedudukan lebih tinggi jika dibandingkan dengan lembaga eksekutif dan yudikatif lainnya.

Lembaga lainnya adalah Supreme People’s Court of Vietnam.

Itulah bentuk pemerintahan negara Vietnam terlengkap beserta denganvsistem pemerintahan yang dijalankan serta lembaga yang bergerak membantu jalannya pemerintahan.

Tertarik mengunjungi negara Vietnam?

Yuk Ketahui Sistem Pemerintahan China

Setiap negara pasti memiliki system pemerintahannya sendiri. Tak terkecuali dengan China. Negara ini juga punya system pemerintahan yang bisa dibilang kuat.

Apalagi jika kita melihat bahwa negara China telah menjadi negara yang maju serta negara yang paling banyak mengekspor segala jenis kebutuhan di seluruh dunia.

Namun, pernahkan kalian penasaran dengan bagaimana china bisa mengatur warganya hingga sedemikian rupa? Yuk simak di bawah ini.

Sistem Pemerintahan Negara China

System pemerintahan China dimulai ketika Mao Zedong memerintah dengan memimmpin revolusi komunis yang sangat mencela bentuk kekaisaran China terdahulu yang sangat feudal.

Feodalisme ini membuat china berbeda dengan negara-negara Eropa, bahkan Jepang. Birokrasi di China terdiri atas orang-orang terlatih dalam tradisi Kong Fu Tze.

Karena itu, para pegawai dipilih melalui system ujian tertentu untuk menguji pengetahuan mengenai Kong Fu Tze.

Mao Zedong adalah orang yang kontra, paling kaya, dan memiliki banyak warisan yang bisa membawa system politik China dan generasi rakyatnya kea rah yang stabil.

Ia menuntu adanya investigasi dan penelitian, namun mengabaikan kenyataan paham utopisnya. Ia juga berpendidikan dan intelek.

Pada masa revolusi, ketika Mao dan perubahan yang dipimpinnya masih terbatas pada wilayah pedesaan, ia tetap menekankan perlunya menggabungkan teori dan praktik.

Mao bukanlah orang yang memutarvalik teori Marxist karena ia menganut Marxist sebagai orang yang peduli terhadap revolusi.

RRC secara resmi diproklamasikan pada 1 Oktober 1949, secara relative masih merupakan system politik baru.

Pengaruh yang paling langsung terhadap komunisme China, yaitu lingkungan revolusioner, komunisme Soviet, dan sejarah partai Komunis China sebelum tahun 1949 yang umumnya merupakan fenomena abad ke 20.

Namun, tradisi politik pra-modern China yang resmi berakhir pada tahun 1911 dengan runtuhnya Dinasti Ching (Manchu), memiliki pengaruh besar pada pemerintahan sekarang.

Struktur pemerintahan daerah di China pada dasarnya terdiri atas tiga pemerintahan resmi, yaitu provinsi, kabupaten, dan dasar, ditambah berbagai unit lain di bawah atau di antara tingkat-tingkat ini.

Dari sudut pandang warga negara, unit-unit yang paling penting adalah unit-unit yang ada di bawah tingkat pemerintahan dasar. Unit-unit yang paling penting adalah unit yang ada di bawah tingkat pemerintahan dasar.

Unit ini meliputi kantor-kantor polisi dan kantor-kantor cabang kecil yang dibentuk oleh pemerintahan tingkat dasar dan berbagai unit permukiman dan produksi seperti desa, toko koperasi pertanian, rukun kampong, kota, sekolah, pabrik, perusahaan, kantor, dan angkatan bersenjata.

Selain itu, tentara pembebasan rakyat merupakan organ penting ktiga dalam struktur politik nasional di China.

Organisasi partai menguraikan peniruan secara umum pada level bawah suatu system. Setiap 30 provinsi di China dkepalai oleh 30 komite partai yang terdiri atas komite tetap dan sekertaris partai.

Anggota komite tetao memiliki divisi pekerja yang banyak , seperti cabang tingkat pusat. Mereka juga melakukan propaganda pada tingkat provinsi, organisasi departemen lain, seperti inspeksi disiplin melalui tingkat provinsi.

Tiga peranan politik penting yaitu aktivis, kader, dan anggota partai mendominasi kepemimpinan dalam system politik China.

Aktivis adalah warga negara biasa, tidak memegang jabatan resmi, yang memiliki kepentingan, inisiatif, atau tangung jawab khusus dalam kehidupan public kader adalah mereka yang mempunyai kedudukan pemimpin resmi dalam suatu organisasi.

Adapun mengenai anggota partai, tentu seperti pada umumnya anggota partai. Menjadi seorang aktivis umumnya merupakan langkah pertama dalam proses rekrutmen politik atau proses menjadi pemimpin politik dan sebagian kader dan anggota PKC baru berasal dari aktivis.

Mau Tahu Bagaimana Sistem Pemerintahan Rusia? Yuk Simak Dibawah

Pernah tahu bagaimana system pemerintahan di negara Rusia? Rusia merupakan salah satu negara terbesar dengan penduduk terbanyak dan secara ekonomi paling berkembang.

Dengan banyaknya penduduk, bagaimana pemerintah di sana mengatur warganya? Nah, untuk kalian yang penasaran, yuk simak artikel dibawah ini.

Sistem Pemerintahan di Rusia

Rusia merupakan ahli waris utama negara Uni Soviet. Negara ini mewarisi 50% jumlah penduduk dengan 2/3 luas wilayah dan kurang lebih 50% asset-asset ekonomi.

1.Knyaz dan Druzhina

Knyaz atau pangeran merupakan tipe pertama penguasa Rusia yang sangat hobi dalam bermain judi slot online di Situs Slot Online terbaik. Sebelum era invasi Tatar-Mongol, beberapa wilayah di daratan Rusia dikuasai oleh pangeran setempat.

Mereka berfungsi sebagai pelindung masyarakat dari serbuan penjajah dan penakluk, termasuk perampok setempat.

Mereka juga dibantu oleh Druzhina atau penjaga. Sebagai imbalan, penduduk memberi upeti tahunan kepada knyaz.

2.Pengaruh Tatar-Mongol

Setelah bangsa Tatar-Mongol menyerbu dan menaklukan daratan Rusia, pangeran yang hendak memimpin harus berkenala ke Gerombolan Emas sebagai bentuk kepatuhan sekaligus membawa hadiah-hadiah mewah.

Para pangeran kemudian akan mendapatkan surat kepercayaan yang disebut yarlyk. Selama periode ini, pangeran sering kali harus mempermalukan diri di ibu kota Gerombolan Emas.

Gerombolan ini sangat mempengaruhi system politik Rusia. Para pangeran tak jarang mengadopsi upaya kejam licik khan-khan Tatar dalam peperangan feudal.

Lama kelamaan, Rusia harus bersatu demi menentang penindasan Tatar. Lambat laun, pangeran-pangeran Moskow menjadi sangat kuat. Pangeran Besar Ivan yang Agung dari Moskow, yang menyatukan seluruh wilyah melawan Tatar, menyebut dirinya seorang “tsar”

3.Era Tsar

Tsar resmi pertama Rusia, Ivan yang Mengerikan, mengerti bahwa wilayah luas yang ia kuasai sangat beragam dan bagian-bagiannya memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda.

Ia mengumpulkan sebuah pertemuan orang-orang paling berpengaruh seperti bangswan yang dikirim ke Moskow oleh masyarakat local dari seluruh bagian Rusia

Ini adalah bentuk demokrasi perwakilan Rusia yang “dipilih” alih-alih melalui proses pemilihan umum. Ada sekitar 60 anggota Sobor yang berkumpul untuk memutuskan pertanyaan-pertanyaan paling penting dalam ketatanegaraan.

Tsar dan kaum boyar tak bisa secara efektif menjalankan pemerintahan mereka dari pusat karena mereka tak mengetahui segala hal yang terjadi di wilayahnya yang luas.

Saat itu, Sobor tak lagi dibutuhkan karena para bangsawan kini menjadi pelayan tsar dan boyar di seluruh negeri.

Para boyar adalah bangsawan kelas wahid. Para boyar memiliki pengaruh terhadap perpolitikan dan sang tsar sendiri.

4.Kaisar dan Bangsawan

Pemerintah bergaya Eropa muncul di Rusia di bawah kekuasaan Pyotr yang Agung. Dia menghancurkan kaum boyar yang terlalu banyak memusatkan kekuatan di tangan mereka.

Sejak saat itu, tsar adalah penguasa tertinggi dan semua orang tunduk melayaninya. Pyotr mewajibkan semua bangsawan untuk melayani negara.

Selama berkuasa, pyotr mendepak elit-elit terkuat dan tertua serta mengganti mereka dengan elit terbaru.

Sebagai imbalan, elite-elite baru diberikan sebidang tanah besar. Tak hanya itu, Pyotr menjamin status kebangsawanan mereka diteruskan secara turun temurun.

5.Periode Soviet

Sistem Soviet sebagian besar meniru sistem kepemimpinan tsar. Uni Soviet memupuk bangsawan mereka sendiri.

Partai menyatu dengan apartur negara di semua tingkatan, semua posisi strategis secara resmi dipilih oleh rakyat.

6.Federasi Rusia

Setelah 1991, Federasi Rusia menjadi republik presidensial dengan sistem semipresidensial. Ini berarti, rakyat menyalurkan aspirasi mereka dengan memilih dewan legislatif dan eksekutif.

Untuk mengesahkan suatu undang-undang, baik Majelis Federal dan presiden harus sama-sama menyetujuinya.

Itulah bagaimana perkembangan negara Rusia dalam menjalani system pemerintahannya. Semoga bermanfaat.

Daftar Pemerintahan Terkejam Sepanjang Sejarah

Siapa bilang pemimpin negara pilihan rakyat bisa menjamin masa depan yang cerah bagi negaranya? Buktinya ada beberapa negara yang justru malah merasakan sebaliknya.

Tanpa keseimbangan hukum, tirani, dan diktaktor dalam sebuah negara dapat dengan mudah mengambil alih kekuatan pemerintahan dengan seenaknya.

Pemerintahan Terkeji Sepanjang Sejarah

Hal ini dapat menyebabkan kesengsaraan yang tidak berujung bagi masyarakat umum. Dari pemimpin negara komunis sampai monarki, para pemimpin negara di bawah ini tidak prnah peduli akan nasib rakyatnya.

1.Robert Mugabe, Zimbabwe

Robert Mugabe sekarang ini sedang menjabat sebagai presiden Zimbabwe selama 7 periode berturut turut.

Beberapa pakar politik menemukan bukti bahwa ia melakukan banyakpemalsuan data serta penipuan besar saat pemilihan presiden sdang berlangsung.

Menurut Amnesty International and Human Rights Watch, pemerintahan Mugabe melanggar banyak hukum.

Beberapa di antaranya adalah hak untuk memilih, korupsi pembagian makanan bagi rakyat, dan penentangan bebas berbicara untuk press juga rakyat.

2.Kim Jong Il, Korea Utara

Kim Jong Il mewarisi kegasi ayahnya sebagai pemimpin negara Korea Utara yang kejam. Kini, Korea Utara ditempatkan di 10 posisi teratas pada daftar negara termiskin di dunia.

Kebanyakan dikarenakan oleh ulah Kim Jong Il yang semena-mena. Jutaan orang menghadapi kelaparan setiap harinya, belum lagi masyarakat yang terjangkit penyakit mematikan.

Setiap tahunnya, kira-kira ada lebih dari 1000 orang yang mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri karena sudah tidak kuat berada di bawah peraturan Kim Jong Il.

3.Omar Al-Bashir, Sudan

Omar Al-Bashir merupakan satu0satunya dictator asal Sudan yang bertanggung jawab atas kematian ratusan ribu orang di Sudan.

Walaupun kasus-kassnya berhasil ditutupi media masa, laporan mengenaskan ini akhirnya tercium media masa dunia dan berhasil diberitakan untuk konsumsi public.

Bukan hanya itu, Omar juga telah mengantongi lebih dari Rp 43 triliun dana negara selama menjabat.

Semua tindakan keji nya ini ditutupi oleh humanitarian Omar yang konon menguntungkan Asia Tennggara, padahal aslinya merupakan kedok pungutan illegal.

4.Joseph Stalin, Uni Soviet

Mulai dari karirnya sebagai salah satu dari 7 anggota Bolshevik yang dikabarkan berwibawa, Joseph Stalin dengan cepat mensolidasikan jabatannya sebagai seorang tirain setelah menjabat sebagai presiden.

Dari tahun 1930 – 1934, jutaan penduduk Uni Soviet dipenjarakan, diasingkan, dan dibunuh atas nama Stalin.

Ia juga merupakan salah satu dari jajaran pemerintah yang mengusulkan reformasi ekonomi yang membunuh lebih dari jutaan orang karena kelaparan dan pemaksaan kerja di Gulag.

5.Soeharto, Indonesia

Soeharto berhasil menggarap US$35 miliar dari keuangan negara, membungkam press dan dituduh telah membunuh lebih dari ratusan orang yang berani menentangnya serta membunuh bagi orang yang tidak pergi bermain judi casino online di situs sbobet indonesia.

Ia juga merupakan salah satu alasan utama krisis moneter yang terjadi di tahun 90-an.

6.Adolf Hitler, Jerman

Dunia mengenang dirinya sebagai dictator kejam. Karena, selama kepemimpinannya ia melumpuhkan banyak negara dengan cara genosida.

5,5 juta kaum yahudi dengan sengaja dikurung di dalam sebuah kemah dan dibunuh secara masal. Beberapa mati karena dibakar hidup-hidup, sebagian karena gas beracun.

Sosok yang dicap sebagai tangan kanan setan ini juga merupakan salah satu orang penyebab Perang Dunia II.

7.Mao Zedong, China

Selama kepemimpinannya, 70 juta nyawa rakyat China melayang hanya karena keserakahan dan kesombongannya.

Mao meruntuhkan peraturan tradisional China yang sudah berlangsung selama ribuan tahun dan hampir saja menghancurkan system politik negeri Tiongkok.

Reformasi usulan Mao yang bernama The Great Leap Forward, berakhir pada kasus kelaparan terburun sepanjang masa.

Kejam-kejam sekali ya mereka. Bersyukur lah kita hidup di Indonesia dan dipimpin oleh Jokowi untuk sekarang ini.

Politik Pemerintahan India

Politik Pemerintahan India

Kembali lagi bersama kami, dimana pada kesempatan sesi kali ini kita bersama – sama akan membahas mengenaik “Politik Pemerintahan India”.

Politik Pemerintahan India

Pembagian sistema administrasi terdiri menjadi 2 bagian, dan India memiliki 28 bagian bagian (district) yang masing – masing diatur oleh 1 politikus yang dilantik yang ternyata semua politikusnya harus menjadi member resmi di situs judi SBOBET bola online terpercaya. Bagian ibu kota negara ini adalah New Delhi, bagian terbesar dan pusat pembangunan perkembangan terbesar India. Wilayah memberikan ikatan terkuat mereka adalah Pondicherry, Daman dan Diu, Lakshadweep, Dadra dan Nagar Haveli, Kepulauan Andaman dan Nicobar, dan Chandigarh.

Sistem politik tersusun India menjadikan negara ini masuk pada urutan ke-10 dengan konvensi currency, serta menduduki PPP ke-4 dunia. Namun sayangnya meski pendapatan untung negara tersebut besar, pendatan dari warga nya sendiri masih $3.262 USD perkapita. Sebagai wilayah kota madya Mumbai menjadi tiang finansial pemerintahan di India, disebut juga degan Reserve Bank of India.

Politik Pemerintahan India Serta Demografi

India memiliki Presiden dengan kedudukan tertinggi, dan Perdana Menteri yang punya wewenang setara dengan Presiden namun dibawah pengawasan Legislatif. Kesua sosok ini dipilih berskala selama 5 tahun sekali, berdasarkan suara parlemen Legislatif & dan tidak lengsung. Sistem yang diterapkan bagi kelangsungan bermasyarakat disana adalah Ripublik Faderal Parlementer.

Politik Pemerintahan India

Ada beberapa macam kepercayaan yang sudah diakui di India, Hindu sebagai agam terbesar, Islam, Kristen, Sikh, Buddha, Jain, dan lainnya. Sisteman berbudaya sinkretisme & pluralisme telah lama ada sejak masih belum terbentuknya pemerintahan seperti sekarang. Setiap orang yang tinggal dan memiliki darah keturunan lokal disana telah mengerti masing – masing kedudukannya. Sehingga tidak melakukan sesuatu nan dianggap berlawanan terhadap kedudukan & norma di India.

Ikatan pemerintah India terhadap negara – negara tetangganya masih terbilang kurang baik, beberapa peperangan masih terjadi hingga saat ini. Tentara elit India juga menjadi bagian dalam merampas kemenangan serta mempertahan kan garis pemerintahan kekuasaan India. Demikian sedikit penjelasan bersama kami, mengenai tatanan politik serta pemerintahan terbentuk dari negeri dengan jumlah penduduk terpadat no 2 di dunia.

Kekejaman Pasukan Elite Pada Masa Pemerintahan Nazi

Kekejaman Pasukan Elite Pada Masa Pemerintahan Nazi

Pasukan elite di zaman pemerintahab nazi terkenal dengan kekejamannya. Pasukan elite tersebut dinamakan dengan Schutzstaffel. Schutzstaffel  yang nama lainnya skuadron mempunyai arti pelindung. Pasukan ini didirikan oleh hitler secara langsung. Tugas mereka adalah untuk melindungi Hitler dan para petinggi Nazi.

Namun, hal itu menjadi beda ketika Pasukan elite ini di kepalai oleh Heinrich Himmler. Saat itu SS diharuskan mempuyai kemurnian ras dan kesetiaan politik pada Nazi. Awalnya SS hanya beranggotakan 8 orang saja namun sejak akhir perang anggota SS tumbuh menjadi 580.000 orang.

Kekejaman Pasukan Elite Pada Masa Pemerintahan Nazi

Einsatzgruppen

Pasukan SS sangat bertanggung jawab atas kematian jutaan jiwa di masa pemerintahan Nazi. Nah, tentunya apa sih kekejaman yang sudah dilakukan? Segera saja simak kejamnya pasukan SS di masa pemerintahan Nazi :

Menyiksa Tahanan Politik 

Dalam masa pemerintahan Nazi banyak dibangun kamp konsentrasi. Nah, kamp yang pertama di bangun di Dachau, Jerman. Kamp pertama ini didirikan untuk pada tahanan politik. Pada kamp ini tahanan politik akan berususan dengan dokter maniak judi Sbobet88 Bola atau ilmuwan psycho. Para tahanan politik di kamp tersebut akan mendapatkan penyiksaan dengan cara dijadikan sebagai eksperimen ilmuwan gila. Di dalam Kamp tersebut ada saja tahanan yang di potong tangannya dan dijahit ke tahanan lainnya. Ada yang sudah dipotong tangannya terus bagian tubuh disambungkan ke tubuh tahanan lain dengan cara dijahit.

Malam Pisu Panjang

Henrich Himmler sebagai kepala SS ditunjuk oleh Hitler untuk melacak dan menangkap lawan Politiknya. Oposisi yang dimaksud tidak hanya di luar partai Nazi namun juga dari dalam Partai. Himmler menargetkan Ernst Rohm kepala SA yang dirasa bisa menjadi ancaman di dalam partai Nazi. Terjadi lah operasi Kolibri yang dilakukan untuk menghilangkan dan menangkap lawan politik Hitler. Peristiwa ini dikenal dengan malam pisau panjang.

Mendirikan Genosida

Tugas utama SS adalah memusnahkan siapa saja yang menjadi ancaman bagi partai Nazi. SS juga membentuk divisi yang dikenal dengan Einsatzgruppen.  Einsatzgruppen sendiri sebelumnya adalah pasukan yang menginvasi di Polandia. Namun, ketika kampanye dimulai Einsatzgruppen dipecah menjadi  menjadi unit dan tugas mereka adalah untuk membantai orang yahudi.

Mendirikan Kamar Gas Berjalan

Nazi juga memulai invasi di Uni soviet saat perang dunia II terjadi. Peran Einsatzgruppen di Uni Soviet adalah menangkap musuh ras dan lawan politik nazi. Mereka akan dimasukkan ke dalam mobil van yang ruangannnya sudah dirancang akan mengeluarkan gas karbon monoksida. Mesin pembunuh ini teralh berhasil menghasilkan korban 152.000 orang.

Membuat Solusi Akhir Untuk Orang Yahudi

Nazi memberikan solusi akhir sebagai jawaban untuk para orang Yahudi. Solusi akhir tersebut tidak lain adalah genosida massal. Pada masa tersebut terdapat operasi Reinhaed dimana SS mendirikan 3 tempat genosida untuk membunuh orang yahudi sebanyak dan secepat mungkin.

Nah, itulah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Semoga saja dengan informasi ini bisa membuat kamu teredukasi dan mengenal pemerintahan di masa Nazi.

Mengenal Pengertian, Fungsi, serta Tujuan Pemerintahan

Mengenal Pengertian, Fungsi, serta Tujuan Pemerintahan

Mengenal Pengertian, Fungsi, serta Tujuan Pemerintahan – Pemerintah adalah sekelompok orang atau organisasi yang memiliki kekuasaan untuk memerintah serta kewenangan dalam membuat dan menerapkan hukum/ undang-undang di wilayah tertentu di Indonesia.

Pemerintah juga merupakan suatu lembaga atau badan publik yang berperan mewujudkan tujuan negara dan diberikan kewenangan untuk melaksanakan kepemimpinan serta mengkoordinasi pemerintahan dan pembangunan masyarakat dari berbagai lembaga ditempatkan. Penasarankan pastinya pengertian, fungsi, dan tujuan pemerintahan? Yuk, langsung saja simak di bawah ini.

Mengenal Pengertian Fungsi dan Peran Pemerintahan Dalam Sebuah Negara

Mengenal Pengertian Fungsi

Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan adalah proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang (ekonomi, politik, administrasi, dan lainnya) dalam rangka mengelola berbagai urusan negara untuk menyejahterakan masyarakat. (Pengertian Umum)

Dalam arti sempit, pemerintahan adalah seluruh kegiatan, fungsi, tugas, dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Hal itu pun membuat banyak warga yang memainkan Judi Slot Online di Daftar situs judi slot online terpercaya

Sedangkan untuk arti luas, pemerintahan adalah seluruh kegiatan yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, serta berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara demi tercapainya tujuan negara. Agar lebih memahami apa arti pemerintahan, kita dapat menyimak beberapa pengertian dari para ahli berikut ini.

Suradinata

Organisasi yang memiliki kekuatan besar di negeri ini, termasuk urusan publik, teritorial, serta urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara dimana dengan melakukan daftar slot online terbaru kalian bisa memperoleh akun slot online

Affan

Kegiatan terorganisir warga negara berdasarkan dasar kedaulatan negara dan bersumber untuk mencapai tujuan dari orang / warga di daerah itu sendiri. Itu juga pun membuat warga negara lainnya bisa memainkan slot terbaru dengan mudah dan cepat

Wilson

Kekuatan pengorganisasian tidak selalu berkaitan dengan organisasi angkatan bersenjata, tetapi dua atau sekelompok orang dari berbagai kelompok masyarakat yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran mereka, dengan memberikan perhatian kepada urusan publik.

Ndraha

Semua perangkat negara atau lembaga negara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan.

Robert Mac Iver

Organisasi dari orang-orang yang memiliki kekuasaan, bagaimana manusia dapat diatur.

Mengenal Pengertian Fungsi Pemerintah

Terdapat empat fungsi utama dari pemerintah, antara lain sebagai berikut:

  1. Fungsi Pelayanan

Secara umum pelayanan yang dilakukan pemerintah meliputi pelayanan publik dan pelayanan sipil yang mengedepankan kesetaraan, seperti mencakup masalah hubungan luar negeri, peradilan, keuangan, agama, pertahanan dan keamanan.

  1. Fungsi Pengaturan

Berfungsi untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan manusia di dalam masyarakat agar kehidupan berjalan lebih harmonis dan dinamis.

  1. Fungsi Pembangunan

Pemerintahan juga berfungsi sebagai pemacu pembangunan, baik di pusat maupun di daerah. Fungsi pembangunan pada pemerintahan adalah untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan mental spiritual warga negara.

  1. Fungsi Pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan ini bertujuan untuk mendukung otonomi daerah sehingga masing-masing daerah dapat mengelola sumber daya secara maksimal. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pemerintah daerah harus meningkatkan peran keikutsertaan masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan.

Ikutin dan baca artikel selanjutnya mengenai http://www.senatordanwolf.com/mau-tahu-bagaimana-sistem-pemerintahan-rusia-yuk-simak-dibawah/

Mengenal Pengertian Fungsi dan Tujuan Pemerintahan

Tujuan fundamental suatu pemerintahan adalah untuk menjaga kedisiplinan dan keamanan umum, sehingga setiap anggota masyarakat dapat merasakan kebahagiaan.

Adapun beberapa tujuan pemerintahan adalah sebagai berikut:

  • Melindungi hak asasi manusia, kebebasan, kesetaraan, perdamaian, serta keadilan bagi seluruh rakyatnya.
  • Menjunjung tinggi dan menjalankan konstitusi sehingga setiap warga negara diperlakukan secara adil.
  • Menjaga perdamaian dan keamanan di dalam masyarakat dengan menerapkan hukum secara adil.
  • Melindungi kedaulatan bangsa dari berbagai unsur yang mengancam, baik dari dalam maupun luar.
  • Menjaga sistem moneter sehingga menciptakan perdagangan domestik dan internasional berjalan dengan baik.
  • Menarik pajak dan menetapkan APBN secara bijak sehingga pengeluaran negara tepat sesuai sasaran.
  • Menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.
  • Menjaga hubungan diplomatik dengan negara lain dengan cara membangun kerjasama di berbagai bidang.

Demikian artikel ini kami sampaikan seputar pengertian, fungsi, serta tujuan dari sebuah pemerintahan. Semoga artikel ini dapat bermanfaat untuk kalian dalam menambah wawasan dan pengetahuan kita seputar fungsi dan peran pemerintahan.

Pemerintah Memulai Gerakan Displin, Ini Dia Hal Yang Diawasi TNI-Polri

Pemerintah Memulai Gerakan Displin, Ini Dia Hal Yang Diawasi TNI-Polri

Pemerintah Memulai Gerakan Displin adakan sebuah rencana menjalankan geraka kedisiplinan bersama terjunkan personel, TNI berserta dengan Polri, bertujuan untuk menekan penyebaran Covid-19 pada saat ini. Tentunya lebih tepat lagi TNI-Polri ditugaskan untuk mengawasi kedisplinan terhadap masyarakat, untuk memakai masker sampai menjaga jarak setiap individu atau yang biasanya disebut Social Distancing.

“Didalam pelaksanaan displin yang dijalani secara bertahap pasalnya, diberbagai tempat misalnya pada masa sekarang ditempat lalu lintas, stasiun dan tempat umum lainnya. Kemudian diwaktu siang bapak Presiden RI, akan meninjau tempat niaga. Khususnya pada daerah food hall yang terdapat di Bekasi,” Kata Panglima TNI Marsekal Hadi, di Stasiun MRT Bundaran HI, Jakarta Pusat.

baca juga artikel tentang pemerintahan negara paling kejam dan korup

Pemerintah Memulai Gerakan Displin, Ini Dia Hal Yang Diawasi TNI-Polri Pemerintah Memulai Gerakan Displin, Ini Dia Hal Yang Diawasi TNI-Polri

Hadi juga menyebut selanjutnya pendisiplinan akan dijalankan didalam pada tempat yang dukung kepentingan penduduk, yakni Apotek. Pasalnya masyarakat, sebutnya selalu diawasi agar bisa menjalani protokol kesehatan pasalnya.

“Tentunya kita sebagai penduduk yang bijak harus segera melakukan pencegahan terhadap virus Covid-19 ini, masyarakat harus menjalankan pendisiplinan, protokol kesehatan, untuk mencegah terinfeksi Covid-19 agar tidak menyebar lebih luas lagi” Lanjut Hadi.

Ketika sedang  mengalami masa pandemi covid banyak juga warga memilih dirumah saja dengan memainkan permainan judi online yang bisa dimainkan bersama kumpulan daftar situs judi slot online terpercaya di indonesia. Adapun langkah pertama sebelum bermain adalah kalian perlu melakukan Daftar Slot Online bersama Situs Judi Slot terbaik dan terpercaya no 1

Panglima tersebut sebutkan faktor utama yang wajib diperhatikan oleh masyarakat, ialah selalu pakai masker saat pergi keluar rumah dan dimana saja. Kemudian mereka masyarakat juga akan displinkan untuk selalu jaga jarak, serta harus sering mencuci tangan dimanapun berada.

“Untuk masyarakat yang menjalani kegiatan di luar, harus kita awasi agar selalu memakai masker, masyarakat tersebut dalam berkegiatan juga wajib jaga jarak aman, serta kita juga harus rajin dalam mencuci tangan atau bisa menggunakan sanitizer juga, saya harap kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan kita semua bisa terhindari dari Covid-19 yang mewabah dimana-mana,” Ujarnya sekali lagi.

Selain menjaga keamanan kini TNI-Polri bersatu untuk mengawasi masyarakat di lapangan untuk bisa lebih disiplin dan cerdikiawan. Karena dasarnya di Indonesia, sudah banyak yang ter-infeksi Virus Corona ini sampai 43.803 kasus, terdapat 17.349 orang yang sudah pulih dan juga sebanyak 2.373 meninggal dunia. Mari kita bersikap cerdik mematuhi ketetapan pemerintah, untuk bersama-sama melawan Covid-19 ini dengan memainkan taruhan judi online.

Pemerintah Memulai Gerakan Displin, Ini Dia Hal Yang Diawasi TNI-Polri

Pemerintahan di Rezim Pol Pot

Pemerintahan di Rezim Pol Pot

Jika melihat kamboja saat ini mungkin dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang sangat menarik karena terkenal dengan wisata malam, dan banyak casino di negara tersebut. Tidak ada yang menyangka majunya Kamboja pada saat sekarang ini terdapat masa kelam pada masa sejarahnya. Salah satu industri yang membuat negara ini maju adalah casino nya, yang sama serunya seperti daftar situs judi slot online terpercaya.

Sejarah kelamnya masa kamboja adalah terjadi di zaman pemerintahan Pol Pot. Bisa dibilang pada masa tersebut ratusan juta orang di bantai dengan tujuan mengembalikan kamboja ke tahun nol. Di tahun tersebutlah kamboja benar-benar menjadi sebuah neraka. Untuk mengenal pemerintahan di rezim polpot maka kamu bisa mengikuti Informasi di artikel ini.

Pemerintahan Kejam di Rezim Pol Pot

Pol pot yang sangat dibenci oleh orang kamboja hingga sekarang adalah diktaktor yang dulunya bertanggung jawab dalam pembantaian jutaan orang di kamboja. Pada tahun 1966 Saloth Sar yang dikenal dengan nama panggung Pol Pot mendirikan partai komunis secara diam-diam. Tahun 1967 Pol merencanakan Pemberontakan. Pemebrontakan Pol pot di mulai pada tanggal 18 Januari 1968 dengan serangan pertamanya di pangkalan militer di Battambang.

polpot

Jalan kekuasaan Pol pot semakin terbuka di saat tahun 1970 Raja Norodom Sihanouk memerintahkan protes anti vietnam di kamboja yang berakibat kantor kedutaan vietnam utara dan selatan hancur di saat tersebut. Hal ini membuat vietnam pecah perang dengan kamboja. Di saat itulah Pol Pot mengambil kesempatan untuk menghancurkan kerajaan.

Pada Tahun 1972 Vietnam berhasil memenangkan peperangan di kamboja dan menarik pasukannya meninggalkan kamboja. Disinilah Polpot mulai mengambil alih kekuasaan. Di masa kekuasaanya prinsip komunis diterapkan dan tidak ada harta Individu.

Di masa itulah Pol pot juga mendirikan genosida di phenom penh yang dikenal dengan S21. Di mana para rakyat yang dicurigai dan memiliki pendidikan atau mempunyai latar politik akan dibunuh di dalam penjara S21 (Tuol Sheng). Sedangkan sebagian lagi akan dikirimkan dengan ladang pembantaian atau killing Field.

Di era pemerintahan Pol Pot banyak terjadi kelaparan dan kematian. Yang lebih mengerikan lagi genosida nya setiap hari menyiksa para tawanan hingga mati. Di dalam genosida tersebut tersebut Pol Pot tidak memandang usia dam jenis kelamin. Karena yang sudah berada di dalam S21 tidak mempunyai harapan untuk hidup tidak memandang orang tua atau sudah anak-anak.

Pada tahun 1978 Vietnam kembali menginvasi kamboja dengan alasan bahwa Pol Pot semakin tidak terkendali. Dalam masa tersebut Pol pot melarikan diri ke Hutan Thailand. Pol Pot akhirnya meninggal sebelum dijadikan sebagai tahanan PBB. Pada 15 April 1988 meninggal karena penyakit jantung dan jasadnya di bakar.

Pemerintahan Negara Paling Kejam dan Korup

Pemerintahan Negara Paling Kejam dan Korup

Setiap negara mempunyai sistem pemerintah dan ceritanya sendiri. Tentunya kita harus bersyukur tidak hidup di negara lain yang pemimpinya kejam dan korup. Memang Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai sistem pemerintahan yang semerawut dan tingkat korupsi yang sangat tinggi. Tetapi, kita bersyukur tidak hidup di negara lain yang lebih kejam dan miskin.

Pemerintahan Negara Paling Kejam dan Korup

Pemerintahan Negara Paling Kejam dan Korup

Adanya pemimpin negara yang semena-mena, korup, dan kejam adalah sebuah hal yang sangat tidak diinginkan. Namun, fakta sebuah kehidupan memang pahit. Dimana, kita tidak bisa memilih dimana kita mau dilahirkan dan di masa kepemimpinan siapa? Nah, ada beberapa negara yang memiliki pemimpin pemerintahan yang kejam dan korup diantaranya adalah sebagai berikut :

Robert Mugabe, Zimbabwe

Robert Mugabe adalah Presiden Zimbabwe selama 7 periode menjabat sebagai pemimpin pemerintahan Zimbabwe. Beberapa pakar investigasi menemukan dia memalsukan data dalam masa pemilihan presiden berlangsung di Zimbabwe. Kasus dari Mugabe di Zimbabwe diantaranya adalah memanipulasi hak pilih, korupsi, dan kebebasan berbicara.

Kim Jong Il

Kim Jong Il adalah pemimpin korea utara yang sangat kejam dan semena-mena. Dalam kepemimpinannya Kim Jong Il berhasil mendapatkan prestasi menjadikan korut sebagai 10 besar negara termiskin di dunia. Dia juga dikenal sebagai diktator yang sangat ditakuti di korea utara. Dia juga bertanggung jawab atas kematian jutaan orang karena kelaparan di Korea Utara. Setiap tahun terjadi 1000 kasus bunuh diri di korea utara karena sudah tidak tahan dengan Kim Jong Il. dan ada fakta menarik lainnya juga dimana Kim Jong ll ternyata memiliki hobby bermain Judi Bola terbaru bersama kumpulan situs judi bola terpercaya di indonesia.

Omar Al-Bashirt, Sudan

Dia adalah salah satu diktator asal mesir dan dia bertanggung jawab atas berbagai kasus keji yang ada di mesir. Di masa pemerintahannya terjadi kematian ratusan ribu orang dan ini ditutupi oleh media masa. Pada akhirnya kasusu tersebut tercium oleh media dunia dabn menjadi konsumsi publik. Dalam masa pemerintahannya dia berhasil mengantongi hasil korupsi sebesar Rp 43 triliun.

Soeharto, Indonesia

Soeharto adalah predisen ke 2 negara Indonesia yang terkenal kejam . Selama masa kepemimpinan Soeharto berhasil mengumpulkan kekayaan sebanyak $35 Milyar. Dalam masa kepemerintahannya dia membungkam press, dan menghabisi para penentangnya.

Mao Zedong

Mao Zedong adalah ketua pertama dari partai komunis China. Selama pemerintahan Pemerintahannya dia berprestasi menghabisi 70 juta nyawa rakyat. Mao meruntuhkan peraturan tradisional China dengan reformasi the great leap forward yang berakhir pada kelaparan yang sangat buruk.

Itulah beberapa pemimpin korup dan kejam yang pernah ada di dunia ini. Semoga saja dengan ulasan informasi pemerintahan dunai yang kami sampaikan bisa mengedukasi anda.

Pemerintahan Terbaik Di Dunia

Pemerintahan Terbaik Di Dunia

Setiap negara di dunia pasti memiliki sistem pemerintahannya masing-masing. Tujuan dari sistem pemerintahan yang dibentuk tidak lain untuk memajukan negaranya. Dari beberapa negara di dunia juga saling meniru sistem terbaik untuk mendapatkan sistem pemerintahan terbaik.

Nah, jika suatu negara dengan sistem pemerintahan yang baik maka akan membuat rakyat menjadi sejahtera. Selain itu, negara secara perlahan akan menjadi maju.

5 Negara Dengan Sistem Pemerintahan Terbaik Di Dunia

Negara yang besar dan super power belum tentu mempunyai sistem pemerintahan yang baik. Ada beberapa negara di dunia ini yang mempunyai sistem pemerintah terbaik dan wajib ditiru oleh beberapa negara. Adapun pemerintahan terbaik tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Denmark

Hal yang membuat Denmark menjadi salah satu negara dengan sistem pemerintahan terbaik adalah karena negara tersebut bisa memenuhi kebutuhan para penduduk di sektor kesehatan, pangan, dan pendidikan. Semua fasilitas di Denmark bisa di nikmati oleh semua penduduk ataupun orang yang tinggal di dalam negara tersebut. Uniknya penduduk denmark memiliki rasa saling percaya yang sangat tinggi. Jika mereka sakit maka tidak perlu surat dokter untuk diajukan ke perusahaan agar diizinkan untuk istirahat. Hanya dengan komunikasikan ke atasan dan mereka akan diizinkan.

Selandia Baru

Pemerintahan Terbaik Di Dunia

Selandia baru atau new zealand adalah sebuah negara yang indah. Keindahan alam negara ini memancing banyak turis untuk bisa berkunjung di dalam negara tersebut. Selain terkenal dengan keindahannya sistem pemerintahan di selandia baru juga sangat bagus. Selandia baru juga memberikan perlakuan khusus kepada para lansia.

Kanada

Kanada adalah salah satu negara yang memiliki kestabilan mengenai masalah politik. Di dalam negara tersebut jarang ada terorisme dan kekerasan. Semua hal tersebut bisa terjadi karena penduduk di kanada bisa menerima perbedaan dengan baik. Selain itu, di negara ini juga kesehatan, hak asasi manusia, pendidikan dipenuhi dengan baik.

Jepang

Jepang terkenal dengan negara bersih, maju, dan teratur. Tidak heran menjadi menjadi salah satu negara dengan pemerintahan terbaik di dunia. Di negara ini terkenal dengan biaya asuransinya yang mahal. Meskipun demikian para penduduk yang sakit ini tidak perlu takut ke dokter karena biaya karena adanya bantuan dari pemerintah. Jepang juga terkenal dengan pendidikannya yang baik.

Botswana

Negara Botswana merupakan salah satu negara di benua afrika yang termasuk mempunyai sistem pemerintahan terbaik. Di negara angka korupsinya tidak besar, dalam rangka pencegahan korupsi Botswana mempunyai timnya sendiri seperti KPK di Indonesia. Warga di negara tersebut juga lebih senang menyelesaikan masalah dengan berdiskusi saja. Bahkan pemerintahan di Botswana menyarankan para masyarakatnya untuk login sbobet untuk mendapatkan kehidupan lebih baik.

Itulah beberapa negara dengan sistem pemerintahan terbaik. Semoga saja dengan adanya beberapa hal yang sudah kami sampaikan ini akan membuat diri kamu mendapatkan tambahan pengetahuan.

Daftar Jenis Bentuk Pemerintahan yang Wajib Kalian Ketahui

Daftar Jenis Bentuk Pemerintahan yang Wajib Kalian Ketahui

Pemerintah adalah sistem atau sekelompok orang yang mengatus komunitas terorganisir baik sebuah negara atau wilayah di dalam negara. Pada kesempatan ini, kami akan membahas mengenai beberapa penjelasan mengenai bentuk pemerintahan yang paling umum digunakan di berbagai negara. Yuk, simak penjelasan di bawah ini.

Jenis-Jenis Bentuk Pemerintahan di Dunia

1. Anarki

Anarkisme merupakan suatu kondisi di mana suatu bangsa atau negara yang beroperasi tanpa adanya badan pemerintahan terpusat. Pada badan pemerintahan Anarki ini, menunjukkan tidak adanya utilitas atau layanan publik, kurangnya kontrol regulasi, hubungan diplomatik yang terbatas dengan negara-bangsa lain, dalam kebanyakan kasus, masyarakat dibagi menjadi pemukiman yang berbeda serta diperintah secara lokal (wilayah kekuasaan). Aturan yang tidak jelas, dan bebasnya berbagai macam tindakan kriminal seperti prostitusi, minuman keras, perjudian seperti slot online serta aksi kriminal lainnya.

2. Aristokrasi

Aristokrasi mengacu pada suatu bentuk pemerintahan di mana bangsawan diberi kekuasaan atas mereka yang berada di strata sosial ekonomi yang lebih rendah. Posisi kepemimpinan diserahkan kepada orang-orang dari kelas penguasa elit, status yang biasanya turun temurun. Jenis bentuk pemerintahan yang satu ini mempromosikan sistem khas inheren yang menggabungkan kekayaan dan etnis dengan kemampuan hak untuk memerintah sebuah negara.

3. Birokrasi

Bentuk pemerintahan selanjutnya adalah sebuah pemerintahan yang mengacu pejabat pemerintah menjalankan tanggung jawab oublik sebagaimana didikte oleh kelompok pembuat kebijakan administratif. Aturan, peraturan, prosedur, dan hasil yang dirumuskan untuk menjaga ketertiban, mencapai efisiensi, serta mencegah favoritisme dalam sistem. Birokrasi digunakan sebagai mekanisme dasar dan untuk memperkuat bentuk pemerintahan yang menyeluruh.

4. Kapitalisme

Kapitalisme mengacu pada bentuk ekonomi di mana produksi didorong oleh kepemilikan pribadi. Bentuk pemerintahan yang satu ini mempromosikan gagasan persaingan terbuka dan meluas dari keyakinan bahwa ekonomi pasar bebas dengan kontrol regulasi terbatas adalah bentuk paling efisien dari organisasi ekonomi. Pemerintahan ini mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf hidup, produktivitas tinggi, kemakmuran yang lebih luas, dan lainnya.

5. Kolonialisme

Bentuk pemerintahan suatu negara yang akan berusaha memperluas kedaulatannya atas wilayah lain. Dalam istilah praktis, Kolonialisme melibatkan perluasan kekuasaan suatu negara di luar perbatasannya. Bentuk pemerintahan ini terkadang melibatkan kependudukan warga asli dan eksploitasi sumber daya untuk kepentingan bangsa yang berkuasa.

6. Komunisme

Komunisme mengacu pada gagasan kepemilikan bersama atas publik atau ekonomi, termasuk infrastruktur, utilitas, dan alat-alat produksi. Bentuk pemerintahan ini diidealkan bahwa tidak adanya perpecahan kelas, yang secara inheren mensyaratkan subversi kelas penguasa oleh kelas pekerja. Oleh sebab itu, bentuk pemerintahan ini sering kali memasukkan ide aksi revolusioner terhadap pemerintahan yang tidak setara.

7. Demokrasi

Bentuk pemerintahan yang satu ini mengacu di mana rakyat diberikan peran langsung dalam memilih kepemimpinan mereka. Tujuan Demokrasi ini sendiri adalah tata kelola melalui perwakilan yang adil. Sebuah sistem pemerintahan di mana tidak ada kekuatan atau entitas tunggal dapat melakukan kontrol atau praktik otoritas tanpa adanya pengawasan. Sistem pemerintahan ini menghasilkan sebuah sistem yang membutuhkan wacana, debat, serta kompromi untuk kepentingan publik. Sistem ini dilakukan dengan pemilihan yang bebas dan adil, partisipasi sipil, perlindungan hak asasi manusia, serta supremasi hukum.

8. Federalisme

Bentuk pemerintahan yang terakhir adalah Federalisme, suatu pemerintahan yang menggabungkan dan membagi kekuasaan antara otoritas federal yang tersentralisasi dan berbagai otoritas regional dan lokal. Sistem pemerintahan ini terikat pada otoritas struktur pemerintah yang luas serta menyatukan.

Itulah 8 daftar bentuk sistem pemerintahan serta penjelasannya yang wajib kalian ketahui. Semoga dengan penjelasan pemerintahan diatas kalian lebih memahami apa itu bentuk pemerintahan dalam suatu negara.

Pemerintahan Sistem Diarchy

Pemerintahan Sistem Diarchy

Secara umum setiap negara memiliki 1 kepala negara yang mengatur pemerintahan. Kalaupun ada 2 yang 1 adalah kepala negara dan 1 lagi kepala pemerintahan, ada juga yang menetapkan ketentuan untuk resmikan bermain judi bola secara online, cukup lakukan pendaftaran akun sbobet saja. Tetapi, tahukah anda dengan pemerintahan diarchy? 

Diarchy sebenarnya berasal dari bahasa yunani. Sistem pemerintahan dari 2 penguasa yang kedudukannya setara. Nah, ada beberapa negara yang menganut sistem pemerintahan seperti ini, serta ada yang membuat rakyatnya bebas dalam askses taruhan via link situs sbobet 2020. Pastinya kamu sudah penasaran dengan negara tersebut, yang memberikan saran ke penduduk untuk daftar sbobet segera ikuti kegiatan bertaruh pada berbagai game judi online, simak pembahasan kita kali ini. 

Negara Pemerintahan Sistem Diarchy

Tentunya di dunia ini sangat jarang sekali kita melihat pemerintahan yang dipimpin oleh 2 orang dengan posisi yang setara. Faktanya ada beberapa negara yang menganut sistem menjalankan pemerintahannya seperti ini, serta juga ada negara yang melegalkan bermain game betting sbobet android, sehingga mayoritas penduduk disana adalah pemain agen sbobet terpercaya. Nah, beberapa negara yang masih menganut sistem pemerintahan diarchy adalah sebagai berikut :

Andorra

Andorra merupakan negara terkecil ke-6 di eropa. Negara ini pemerintahannya masih menganut diarchy dimana yang memimpin negara tersebut ada 2 pangeran. Anehnya pangeran tersebut bukan berasal dari Andorra melainkan dari Prancis dan Spanyol.

Pemegang jabatan pangeran andorra adalah presiden Prancis dan uskup Urgell dari Catalonia, Spanyol. Pemilihan pangeran Andorra sendiri juga dilakukan oleh warga prancis dan bukan oleh warga Andorra. Sistem Diarchy yang dianut oleh Andorra juga sudah berabad-abad lamanya. 

San Marino

San Marino merupakan negara terkecil no 5 di dunia. Negara berbentuk republik ini dikelilingi oleh Italia. Nah, jika di Andorra di pimpin oleh 2 pangeran maka di San marino diatur oleh 2 capitani Reggenti atau wali kapten.

2 Wali kapten ini dipilih enam bulan sekali oleh parlemen San Marino. Untuk 2 Wali kapten yang terpilih ini di harapkan menjadi kepala negara dan pemerintahan sekaligus. 

Swaziland

Kerjaan Swaziland adalah negara yang terletak di benua Afrika. Swaziland adalh sebuag negara berdaulat yang secara geografis berada di Afrika bagian selatan. Negara monarki ini berbatasan dengan Mozambik dan Afrika Selatan.

Nah, Kerajaan Swaziland ini sistem pemerintahannya di atur oleh raja dan ibu suri. Meskipun begitu, dalam faktanya ataupun prakteknya kewenangan besar ada di tangan raja. Tidak hanya itu saja, Swaziland juga memiliki 2 Ibukota yaitu Mbabane dan Lobamba.

Itulah 3 negara yang masih menganut sistem pemerintahan Diarchy di zaman yang sudah maju seperti sekarang ini. Semoga saja dengan adanya hal yang kami sampaikan ini akan membantu diri kamu mendapatkan pengetahuan lebih.  

 

Kejamnya Pemerintahan Korea Utara

Kejamnya Pemerintahan Korea Utara

Siapa yang tidak kenal Korea Utara salah satu negara yang sangat mengisolasikan dirinya di Dunia. Korea Utara memang sangat terkenal kejam di Dunia. Banyak informasi yang didapatkan di dunia maya bahwa Kim Jong Un adalah orang yang tidak segan-segan menghabisi siapa saja yang melanggar peraturan yang ada di negara tersebut. Termasuk pada penduduknya yang ketahun memainkan judi bola di Sbobet. Member dari kalangan pemerintahan bermain di agen Sbobet dan dijatuhi hukuman mati oleh Kim Jong Un.

Ditaktor muda ini seakan melihat nyawa adalah hal yang tidak berharga di negaranya. Proyek nuklir mahal yang di kembangkan secara terus menerus tanpa mempedulikan keadaan rakyatnya. Di negera ini banyak sisi gelap yang tertutup berjuta-juta orang mengalami kelaparan dan akhirnya harus mati demi peraturan yang tidak masuk di akal dan bisa dibilang Konyol.

Beberapa Kekejaman Pemerintahan Korea Utara

Kejamnya Pemerintahan Korea Utara

Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pemerintahan di korut tidak akan segan menghabisi nyawa orang yang melakukan kesalahan kecil. Nah, banyak kekejaman yang sudah dilakukan di dalam negara tersebut diantaranya bisa kamu ketahui sebagai berikut.

Hukuman 3 Generasi

Hukuman 3 generasi ini ada di korut dan tentunya tidak adil dan sangat konyol. Dimana jika generasi pertama yang berbuat salah harus menganggung hukuman ini sampai anak cucu. Tentunya adalah hal yang tidak adil dimana anak dan cucu tidak mengetahui masalah harus menanggung akibat dari generasi pertamanya. Biasanya hukuman ini berlaku untuk orang dijebloskan ke dalam penjara. Nah, tidak peduli anak itu masih kecil juga akan tetap masuk dan berkerja di penjara.

Jenazah Tahanan Tewas Diberikan Anjing

Nah, jika sudah berstatus sebagai tahanan maka tentunya hari-hari menderita akan dirasakan di dalam penjara. Karena di dalam penjara korut para tahanan hanya diberikan santapan berupa katak hidup, tikus, dan belalang.  Banyak yang meninggal dunia di dalam penjara tersebut. Mayat dari tahanan tersebut akan dijadikan santapan untuk para anjing penjaga tersebut.

Di Wajibkan Menonton Proses Eksekusi

Cerita ini berawal dari warganya yang berhasil kabur dari korut Hee Yeon Lim yang pernah dipaksa untuk menyaksikan para musisi yang akan di eksekusi di lapangan sepakbola. Musisi tersebut di tuduh membuat film porno. Nah, dalam para tahanan musisi yang akan dieksekusi tersebut di tutup matanya, diikat, dan mulutnya di sumpel. Lalu dari belakang eksekutor sudah membidik kepala masing-masing tahanan dan dor… darah dan isi kepala bercecer. Tontonan ini seakan menjadi hal yang sudah biasa karena semua warga korut wajib untuk menontonnya.

Pemandu Sorak Dijadikan Budak Seks

Jika kalian sedang melakukan perjalanan ke negara ini maka hampir tidak ada tempat prostitusi. Nah, dalam negera tersebut ternyata ada kegiatan prostitusi secara paksa dimana para pemandu sorak yang cantik selalu dijadikan pemuas seksual bagi para pemimpin di korut. Tidak hanya pemandu sorak saja, banyak pelajar wanita yang juga dijadikan sebagai budak seks pemerintahan Kim Jong Un.

Beruntunglah kita dilahirkan di sebuah negara yang tidak di pimpin oleh seorang diktator. Semoga saja dengan adanya hal yang sudah kami sampaikan ini akan membantu diri kamu selalu bersyukur. Demikianlah dengan hal yang sudah kami sampaikan semoga saja bisa bermanfaat.

Pemerintahan China

Pemerintahan China

Pemerintahan China atau yang biasa kita kenal adalah Republik Rakyat China adalah sebuah negara maju yang terletak di asia timur dan beribu kota di Beijing. Negara China memiliki kepadatan penduduknya yakni mencapai 1.5 Milyar Jiwa. Sudah bukan rahasia umum lagi China termasuk negara di dunia yang memiliki kepadatan penduduk terbanyak di urutan 3. Karena padatnya dan lapangan pekerjaan yang terbatas di China maka sebagian penduduk mendapatkan uang dengan main judi bola di agen sbobet. Banyak penduduk china belakukan sbobet daftar untuk bisa bermain dan mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemerintahan China

Pemerintahan China

China adalah salah satu negara dunia yang menjalankan pemerintahan secara komunis. Negara China ada didirikan sejak 1949 dimasa berakhirnya perang saudara disana. Sejak kemerdekaan di tahun tersebut  China hanya di pimpin oleh partai komunis China.

Dalam usaha menekan kepadatan penduduk di negara China pemerintah bekerja keras dengan mengeluarkan kebijakan 1 anak. Seperti yang kita ketahui China memiliki kekuatan ekonomi yang besar dan kompleks selama lebih dari 2000 tahun.

China menjadi satu-satunya negara yang memilki pertumbuhan ekonomi paling cepat di dunia. Selain pertumbuhan ekonominya cepat di bagian sektor pertahanan  China memiliki tentara aktif terbanyak di Dunia. Di sektor pertahanan China mempunyai anggaran belanja yang tinggi hingga membuatnya menduduki posisi  kedua di dunia.

China adalah negara adikuasa di asia yang mempunyai ekonomi yang sangta kuat. Bahkan memegang peranan penting dalam dunia. Tidak heran banyak yang suka mencari produk china untuk dijual kembali. Hal tersebut karena di negara tersebut mampu menciptakan produk yang sama dengan harga yang lebih murah meskipun terkadang kita kecewa mendapatkan kualitas murahan dari China.

Negara RRC memang adikuasa namun penduduknya juga sangat kejam dalam menyiksa hewan. Dan ini adalah masalah yang di legalkan oleh pemerintah. Meskipun banyak mendapatkan kecaman dari dunia International China tidak peduli mengenai tradisi tolol mereka.

Salah satu bencana yang sedang dialami adalah corona. Dimana asalnya dari China. Menurut beberapa media bahwa Virus tersebut tidak di dapatkan dari pasar wuhan. Melainkan, dari lab biologi Virus yang jaraknya sangat dekat dengan pasar. Namun, pemerintah tetap menyalahkan pasar wuhan sebagai sumber virus corona tersebut.

Ada juga asumsi yang mengatakan bahwa di china sendiri secara diam-diam mengembangkan atau menciptakan virus sebagai kebutuhan Bio Weapon.

Nah, itulah sekilas mengenai pemerintahan China yang di tuduh tidak jujur terhadap dunia. Semoga saja informasi ini bisa bermanfaat untuk mengetahui gaya pemerintahan China yang otoriter.