Arsip Tag: pemerintah

BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH YANG TERUS BERLANJUT DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI DIGITAL, HINGGA CAIRNYA BLT SUBSIDI GELOMBANG 2

BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH YANG TERUS BERLANJUT DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI DIGITAL, HINGGA CAIRNYA BLT SUBSIDI GELOMBANG 2

Peran pemerintah dalam membantu usaha – usaha kecil yang ada di tanah air terus diluncurkan sampai denga hari ini. Bantuan sosial yang diberikan sekarang ini akan menggunakan teknologi digital dan penggunaan teknologi ini akan terus diberlakukan sehingga menjadi kebiasaan yang canggih. Penggunaan teknologi digital ini disampaikan langsung oleh Suahasil Nazara, selaku Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) bahwa dari sisi pemerintah tersendiri akan terus menggenjot kegiatan – kegiatan tentang bantuan sosial dengan menggunaka teknologi digital.

“Jadi full dari layanan keuangan dari awalnya hanya kegiatan di peer to peer (P2P), tapi juga government to peer (G2P). Bukan hanya P2P, tapi G2P menjadi alat untuk mendorong financial inclusion di masyarakat,” * ucapnya saat sedang berdiskusi secara virtual.

Bukan tanpa alasan cara dari teknologi digital ini dilakukan, sebab ini dilandasi dengan sedikitnya orang – orang yang menerima bantuan ini yang tidak mempunyai rekening bank.

“Khusus yang program Kartu Prakerja, karena ini program yang baru, saya ingin menyampaikan bahwa sebelum bergabung dengan Prakerja, banyak penerima yang tidak memiliki rekening,” * tutur Nazara.

“Kemudian, dengan dengan program ini, kita membuat memastikan mereka memiliki rekening. Ini bukan hanya Kartu Prakerja yang seperti ini. PKH juga dilakukan dengan seperti itu,” * dia menambahkan.

Tidak hanya dalam bantuan sosial ini teknologi digital sudah digunakan, karena para penjualan Surat Berharga Negara atau SBN ini sudah memakai teknologi finansial. Jadi, ini bukan kali pertama bagi pemerintah memberlakukan hal demikian.

“Ini juga suatu perkembangan yang kita bisa lihat dalam beberapa tahun terakhir dan sudah mulai dilakukan oleh banyak perbankan. Ini akan kita dorong terus,” * tuturnya.

BLT Subsidi Gaji Gelombang 2

BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH YANG TERUS BERLANJUT DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI DIGITAL, HINGGA CAIRNYA BLT SUBSIDI GELOMBANG 2

Selain itu, sudah dicairkannya BLT subsidi pada gelombang kedua yang jatuh pada awal bulan November 2020. Pemerintah memberikan pekerjaan ini kepada Kementerian  Ketenagakerjaan yang melakukan transfer dalam program BSU tersebut.

“Mudah-mudahan hari ini (Jumat kemarin) bisa diserahkan kepada Kemenaker. Setelah datanya clear and clean kami akan meneruskan proses selanjutnya dan akan di transfer ke para pekerja,” * tutur Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan.

Cairnya subsidi gaji pada gelombang kedua ini memang diberlakukan secara berkala, sebab ini pun sudah dilakukan saat gelombang pertama. Alasan dari tidak dilakukan dengan bersamaan, karena terdapat beberapa tahap yang harus dilalui dan itu tidak sedikit. Juga proses dari transfer itu harus melewati Bank Himbara. Yang nantinya akan ditransfer kepada para rekening yang menerimanya.

Peluncuran dari subsidi gaji senilai Rp 600.000 ini akan ditujukan kepada para pegawai, yang dimana gaji mereka itu kurang dari 5 juta dalam sebulannya. Dan pencairan ini akan diberlakukan dalam dua sesi.

Jumlah uang yang akan diterima oleh para pegawai yang sudah terdaftar itu adalah Rp 2,4 juta. Dimana akan diberikan dalam jangka waktu empat bulan, dengan nominal per bulannya itu Rp 600.000.

Total anggaran dari bantuan subsidi upah dari pemerintah ini mencapai Rp 37,74 triliun. Yang mana akan ditargetkan kepada 15,72 juta pegawai. Dalam prosesnya pun sudah melewati beberapa tahap, tahapan tesebut seperti proses validasi juga verifikasi melalui Kemenaker atau pun BP Jamsostek.

Untuk BLT  sendiri diberikan untuk memberikan kemudahan kepada para  pegawai dan meningkatkan kembali daya beli para pegawai.

APA SAJA BANTUAN PEMERINTAH YANG AKAN HADIR DI BULAN NOVEMBER?

APA SAJA BANTUAN PEMERINTAH YANG AKAN HADIR DI BULAN NOVEMBER?

Memberikan bantuan tiada henti kepada masyarakat yang membutuhkannya, memang sudah menjadi tugas dari pemerintah. Sehingga masyarakatnya bisa merasakan kesejahteraan yang seharusnya mereka dapatkan. Sudah menjadi hak dari setiap warga bukan untuk mendapatkan kemerdekaan dan kesejahteraan di negaranya sendiri. Di bulan November aka nada bantuan dari pemerintah yang mulai cair untuk masyarakat. Terdapat beberapa bantual sosial yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Beberapa bantuan sosial tersebut adalah BLT, BPUM, dan untuk pelajar yang melakukan sekolah secara online akan mendapatkan kuota internet secara gratis.

Bantuan pemerintah ini akan langsung diluncurkan kepada mereka yang sudah didata dan ditargetkan. Tentunya yang diutamakan adalah mereka yang sangat terkena dengan dampak dari COVID – 19. Semoga bantuan yang akan diberikan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang mengalami keterpurukan, terutama dalam segi ekonomi. Mengalami penurunan omset, bahkan bukan hanya penurunan saja yang didapat.Belum lagi yang sudah berkeluarga, rasanya dunia mau runtuh bila sudah begini. Mari mengetahui lebih jelas tentang bantuan sosial dari pemerintah yang akan dikucurkan pada bulan November ini.

1.BLT BPJS Ketenagakerjaan

APA SAJA BANTUAN PEMERINTAH YANG AKAN HADIR DI BULAN NOVEMBER?

Ini diluncurkan untuk mereka para pekerja yang memiliki gaji di bawah lima juta, mereka akan mendapatkan BLT sebesar 600 ribu. Karena tidak semua orang memiliki penghasilan yang besar, sehingga mereka yang memiliki gaji di bawah lima juta tersebut akan mendapatkan bantuan uang tunai. Tetapi terdapat syarat yang lainnya untuk orang yang akan meneriman bantuan BLT BPJS Ketenagakerjaan tersebut, yand dikeluarkan oleh Pemenaker No. 14 Tahun 2020 yaitu :

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

2. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan;

3. Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan;

4.Pekerja/buruh penerima upah;

5. Memiliki rekening bank yang aktif;

6. Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020.

Lalu ada alternatif lain dari pendaftaran ini yaitu karyawan bisa langsung didaftarkan dari perusahaan. Selain itu daftar mandiri pun bisa, melalui web yang sudah tersedia.

2.Bantuan Kuota Internet

Bantuan Kuota Internet

Ini yang sangat dibutuhkan oleh para pelajar di masa pandemi ini, sehingga Kemendikbud memberikan kucuran kuota internet gratis. Kuota internet gratis tersebut berupa :

  1. Peserta didik jenjang PAUD mendapatkan kuota internet gratis sebesar 20 GB/30 hari yang terdiri dari 5 GB kuota internet Kemendikbud dan 15 GB kuota belajar Kemendikbud.
  2. Peserta didik jenjang SD hingga Sekolah Menengah mendapatkan kuota internet gratis sebesar 35 GB/30 hari yang terdiri dari 5 GB kuota internet Kemendikbud dan 30 GB kuota belajar Kemendikbud.
  3. Pendidik jenjang PAUD hingga Sekolah Menengah mendapatkan kuota internet gratis sebesar 42 GB/30 hari yang terdiri dari 5 GB kuota internet Kemendikbud dan 37 GB kuota belajar Kemendikbud.
  4. Dosen hingga Mahasiswa mendapatkan kuota internet gratis sebesar 50 GB/30 hari yang terdiri dari 5 GB kuota internet Kemendikbud dan 45 GB kuota belajar Kemendikbud.

3.BPUM UMKM RP 2,4 JUTA

BPUM UMKM RP 2,4 JUTA

Bantuan sosial yang satu ini akan ditargetka kepada 12 juta UMKM yang ada. Terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi oleh UMKM untuk bisa mendapatkannya yaitu :

1. WNI

2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3. Memiliki usaha mikro

4. Bukan ASN, TNI/Polri serta Pegawai BUMN/BUMD

5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR

6. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Itulah bantuan sosial yang akan dikucurkan oleh pemerintah di bulan November 2020.

PEMERINTAH MEMINTA PERALIHAN PENYIARAN ANALOG KE DIGITAL DIPERCEPAT, SERTA TETAP PATUHI PROTOKOL KESEHATAN

PEMERINTAH MEMINTA PERALIHAN PENYIARAN ANALOG KE DIGITAL DIPERCEPAT, SERTA TETAP PATUHI PROTOKOL KESEHATAN

Percepatan yang diinginkan oleh pemerintah tentang migrasi penyiaran televisi dari analog yang dirubah pada siaran digital atau bisa disebut dengan analog switch off (ASO). Ini beritahukan secara langsung oleh Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang diungkapkannya disebuat rapat koordinasi nasional. Tentunya rapat yang sudah berlangsung tersebut dilakukan dengan cara virtual, karena pandemi yang memaksa untuk melakukannya secara online.

“Yang perlu sekarang ini adalah mendorong percepatan migrasi penyiaran analog ke penyiaran digital sebagaimana hingga saat ini negara di dunia sudah menerapkan tersebut,” * tutur Mahfud MD, saat rapat hari itu.

Mengapa Mahfud ingin segara penyiara televisi dapat beralih dari analog ke digital, karena aturan tentang migrasi ini menjadi titik hukum serta pengajuan sektor penyiaran. Dengan aturan yang sudah ada itu, membuat rancangan dari sistem penyiaran yang berada dikondisi bersiaga menghadapi migrasi zaman analog ke digital bisa memberikan hasil yang baik.

“Terutama terkait dengan menguatkan KPI secara kelembagaan di daerah, serta persiapan menuju era digitalisasi penyiaran yang tidak mungkin terhindarkan,” * tambah Mahfud.

Masih hangat – hangatnya UU Cipta Kerja yang mengundang banyak kontroversi itu, yang memicu demo dari masyarakat yang terjadi dibeberapa titik di Indonesia ini. Ternyata juga memberikan perubahan kepada regulasi pada bidang telekomunikasi, pos, dan penyiaran.

Menjadi pertanyaan hingga sekarang, bahwa kapan terjadinya siaran televisi analog yang sepenuhnya akan dialihkan menjadi siara digital.

Pernyataan ini dikeluarkan oleh Johnny G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika, bahwa migrasi siaran televisi analog ke siaran digital ini sudah terus terombang – ombang hingga berlalu beberapa tahun lamanya.

Tetapi saat UU Cipta Kerja yang sudah sah, memberikan secerca jawaban tentang pernyataan yang sering ditanyakan tersebut. Bahwa siara televisi analog yang akan sepenuhnya beralih menjadi siara televisi digital ini terjadi di tahun 2022 yang akan datang.

“UU Cipta Kerja telah menembus kebuntuan regulasi pada bidang penyiaran yang telah belasan tahun tidak terealisasi, yaitu dengan terealisasinya dasar hukum migrasi penyiaran TV analog ke digital dan kepastian tenggat waktu ASO,” * tutur Johnny dalam kesempatan konferensi pers yang diberlakukan secara virtual.

Ketika masih menggunakan siaran televisi analog, spectrum frekuensi berada pada pita angka 700 MHz. Saat nanti semuanya sudah beralih dengan siaran televisi digital, maka frekuensi yang berasal dari analog itu akan diberikan untuk fungsi yang lainnya. Frekuensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuat jaringan 5G.

KPI menghimbau lembaga penyiaran patuh dengan protokol kesehatan

PEMERINTAH MEMINTA PERALIHAN PENYIARAN ANALOG KE DIGITAL DIPERCEPAT, SERTA TETAP PATUHI PROTOKOL KESEHATAN

Pernyataan yang dikeluarkan dari Agung Suprio selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, yang menghimbau agar lembaga penyiaran untuk patuh dengan protokol COVID – 19. Yang lebih ditekankan adalah jaga jarak di setiap acara yang sedang berlangsung.

Surat edaran yang sudah diberikan kepada lembaga penyiaran, agar tidak diberlakukannya penonton yang datang ke lokasi. Sehingga menimbulkan kerumunan yang seharusnya tidak boleh, karena jaga jarak harus dipatuhi.

“Tidak memuat program siaran yang menampilkan visualisasi massa penonton, baik live, tapping ataupun editing kecuali diinfomasikan secara jelas bahwa tayangan tersebut merupakan rekaman dalam bentuk running text ataupun caption saat tayangan program,” * ucap Agung saat rapat bersama Komisi 1 DPR.