Sistem Pemerintahan Negara Myanmar

Negara Myanmar merupakan salah sat negara yang baru saja mengganti namanya, yaitu Burma. Negara ini menjadi salah satu negara yang pernah melakukan pemindahan ibukota.

Myanmar sendiri terletak di Asia Tenggara dan berbatasan dengan negara asia lainnya seperti Bangladesh di sebelah Barat, Thailand di sebelah Timur, China di sebelah Utara, dan Laut Andaman di sebelah Selatan.

Perkembangan Sistem Pemerintahan Negara Myanmar

Dulunya, bentuk pemerintahan Myanmar adalah Oligarki Militer atau terkenal dengan sebutan Junta Militer yang telah menguasai Myanmar dalam kurun waktu 46 tahun.

Kekuasaan Militer terlama di Asia Tenggara ini tercatat sebagai sejarah dunia menyaingi rekor kekuatan militer Rusia.

Namun, jika melihat belakangan ini, Myanmar merubah bentuk pemerintahannya menjadi Republik Presidensial.

Namun, pernahkah kalian bertanya-tanya mengenai bagaimana sistem pemerintahan mereka? Yuk kita bahas sama-sama.

Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota

Bergantinya nama Burma menjadi Myanmar terjadi pada 18 Juni 1989 saat rezim militer dipimpin oleh Jenderal Saw Maung dengan tujuan masyarakat etnis non-Burma merasa menjadi bagian dari negara Myanmar.

Setelah pergantian nama, Myanmar merupakan salah satu negara yang multi etnis karena memiliki beragam etnis yang tinggal di dalamnya.

Etnis tersebut adalah Karen, Burma, Arakan, Kayah, Chin, Kachin, Mon, Rohingya dan ratusan etnis minoritas lainya.

Negara dengan kekuasaan militer ini bahkan pernah melakukan pemindahan ibukota negaranya pada 7 November 2005 lalu yaitu dari Ranggon (Yangon) ke Naypyitaw.

5 tahun setelah itu, pemerintahannya juga mengganti bendera beserta lagu kebangsaan mereka pada 21 Oktober 2010.

Ibukota baru yang bernama Naypyitaw mempunyai arti tempat tinggal para raja. Kondisi ini disebabkan oleh factor letak ibukota yang bisa dibilang tepat berada di tengah negara ini, tepatnya di distrik Mandalay.

Ada alasan klasik dalam berpindahnya ibukota ini, yaitu untuk menjaga tradisi Myanmar saat dipimpin oleh Dinasti yang saat itu memindahkan ibu kota.

Sistem Parlemen

Sistem pemerintahan Myanmar menganut sistem pemerintahan Presidensial. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang presiden, mereka akan dibantu oleh 2 orang wakil presiden.

Hal ini sangat menarik mengingat biasanya hanya ada 1 wakil presiden. Namun, di era baru pada April 2016 lalu, presiden akhirnya membentuk jabatan baru yang disebut sebagai Knselir Negara (State Counsellor) atau setara dengan jabatan PM di negara lain.

Saat ini, Kanselir Negara dijabat oleh Aung San Suu Kyi. Bentuk pemerintahan negara Myanmar memiliki 7 negara bagian.

Masing-masing negara bagian tersebut mewakili nama masing-masing etnis sebagai karakteristik identitas nasional.

Ada juga negara bagian yang dimaksud adalah Chin, Kachin, Kayah, Kayin, Rakhine, Shan dan Mon. meski begitu, keistimewaan ini tak berlaku bagi etnis Rohingnya yang merupakan etnis di negara bagian Rakhine (dulunya Arakan).

Sebaliknya, hak istimewa tersebut diberikan kepada etnis minoritas Rakhin yang kebanyakan beragama Buddha dan jumlahnya kurang dari 10%. Kondisi ini lah yang membuat negara bagiannya bernama Rakhine bukan Rohang.

Rezim Militer

Berakhirnya bentuk pemerintahan negara Myanmar yang berupa Oligarki Militer diawali dengan pemilu yang diadakan pada 2015.

Saat itu, ada pemilu dengan pemenang yang bukan dari lingkungan militer. Presiden tersebut berasal dari PartaiLiga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy atau NLD)

Partai tersebut dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Era baru dimulai pada 6 April 2016 dimana ia menduduki jabatan sebagai kanselir negara atau setara dengan Perdana Menteri di negeri lain.

Itulah bagaimana sistem pemerintahan dari Maynmar. Tertarik mengunjungi Myanmar?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *