Sistem Pemerintahan Negara Myanmar

Pernah datang ke Myanmar? Mungkin untuk kalian yang pernah datang ke negara ini, sistem pemerintahan Myanmar bukanlah hal asing lagi.

Karena, dengan mendatangi negara tersebut, kita pasti lebih mudah mengetahui bagaimana sistem pemerintahan mereka. Namun, bagaimana dengan yang belum pernah datang ke sana?

Tenang saja, karena lewat artikel ini kalian juga bisa mengetahui bagaimana sistem pemerintahan di negara Myanmar.

Sistem Pemerintahan Myanmar

Myanmar atau yang biasa disebut juga dengan Burma merupakan sebuah negara berdaulat di Asia Tenggara.

Myanmar berbatasan dengan Bangladesh dan India di sebelah barat, Laos dan Thailand di sebelah timur, dan China di sebelah Utara dan Timur Laut.

Negara ini memiliki pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. Myanmar merupakan negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 51 juta jiwa.

Ibu kota Myanmar terletak di Yangon lalu berpindah ke Naypyidaw pada tanggal 7 November 2005. Myanmar juga merupakan salah satu anggota ASEAN sejak 1997.

Ternyata, negara Myanmar merupakan sebuah negara yang pernah mengubah nama. Pada 18 Juni 1989, Myanmar merupakan nama negara baru yang menggantikan Burma.

Saat itu, pemerintahan mereka masih disebut rezim militer dengan dipimpin Jenderal Saw Maung. Setelah berubah nama, Myanmar menjadi negara yang multi etnis.

Sebagai negara multi etnis, negara ini tentu semakin besar dengan roda kekuasaan yang juga harus membaik. Salah satu peristiwa Myanmar adalah peristiwa pemindahan ibu kota.

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Myanmar menganut sistem parlemen yang menarik untuk disimak.

Perlu diketahui, bentuk pemerintahan negara ini dijalankan dengan sistem presidensial dimana tugas presiden dijalankan dengan bantuan dua wakil presiden.

Umumnya, hanya ada satu presiden di satu negara, namun beda dengan Myanmar. Pada April 2016, muncul jabatan baru bernama State Consellir atau Konselir Negara yang merupakan jabatan dengan kedudukan yang sama seperti di PM negara lain.

State Conselir di Myanmar saat ini di pegang oleh Aung San Suu Kyi. Sistem pemerintahan yang dianut ini tentu saja diharapkan bisa lebih memudahkan roda pemerintahan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Sistem parlemen yang dijalankan di Myanmar tersebut memang harus dijalankan sebaik-baiknya karena menaungi 7 negara bagian.

Uniknya, nama negara bagian tersebut bisa mewakili etnis yang ada di sana. Nama-nama negara bagian tersebut adalah Kachin, Chin, Mon, Kayah, Kayin, Rakhine, dan Shan.

Pada April 1992, Jenderal Than Shwe merupakan pemimpin Myanmar dengan bentuk pemerintahan Junta Militer.

Namun, bentuk pemerintahan tersebut di lawan oleh rakyat dan menimbulkan aksi demonstrasi baik di motori oleh biksu maupun aktivitas mahasiswa.

Sebuah aksi tersebut direspon dengan kekerasan oleh pemerintah sehingga mau tidak mau banyak korban yang berjatuhan.

Suasaha yang tidak aman di Myanmar membuat pemerintah tak dianggap mampu melindungi segenap rakyat dan negara.

Akhirnya, demo yang dilakukan oleh aktivis pelajar dan biksu menuntut agar segera menagkhiri rezim militer dan beralih ke sistem demokrasi.

Ada pula Jenderal Ne Win yang akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya. Peristiwa tersebut tak bisa dikatakan sebagai peristiwa yang kecil karena telah memakan korban jiwa dengan jumlah hingga 3000 korban jiwa berjatuhan.

Setelah peristiwa ini, akhirnya kekuasaan digantikan oleh Jenderal Sung Maung. Tak lama setelah memimpin, ia mengubah status negara menjadi State Law and Order Restorasion Council (SLORC).

Pergantian ini memajukan negara dan negara Myanmar akhirnya menjadi lebih terbuka lalu mampu bekerja sama dengan negara ASEAN di sektor ekonomi dan militer.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *