Sistem Pemerintahan Australia Yang Harus Kamu Tahu

Sistem pemerintahan Astralia dibangun di atas tradisi demokrasi liberal. Berdasarkan nilai-nilai toleransi agama, kebebasan berbicara dan berserikat, serta supremasi hukum.

Lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya mencerminkan model inggris dan Amerika Utara. Pada saat yang sama, mereka khas Australia.

Pemerintaha Australia Yang Bertanggung Jawab

Salah satu demokrasi tertua dan lesatri di dunia, Persemakmuran Australia didirikan pada 1902 saat bekas koloni Inggris ini sepakat untuk menjadi federasi.

Pratik dan prinsip demokrasi yang membentuk parlemen colonial pra federasi diberlakukan oleh pemerintah federal Australia yang pertama.

Kolini Australia mewarisi tradisi pemilu dari Inggris yang mengcangkup hak pilih terbatas dan pemungutan suara umum serta ganda.

Pelanggaran seperti suap dan intimidasi pemilih mendorong perubahan pemilihan umum. Australia mempelopori reformasi yang menopang praktik pemilu demokrasi modern. 

Pada 1855, Victoria memeprkenalkan pemilihan umum secara rahasia, yang menjadi terkenal di seluruh dunia sebagai pemilu Australia.

Pada 1856, Australia Selatan menghapuskan persyaratan professional dan harta serta memberi hak pilih kepada seluruh pria dewasa, kemudia pada 1892 memberi wanita dewasa hak pilih.

Pada dasawarsa 1890 an koloni-koloni terbsebut memberlakukan prinsip satu suara per orang, menghentikan praktik pemungutan suara ganda.

Pemerintah Australia didasarkan pada parlemen yang dpilih secara populer dengan dua majelis: Dewan Perwakilan dan Senat.

Para menteri yang diangkat dari kedua majelis ini menjalankan fungsi eksekutif, dan keputusan kebijakan dibuat dalam rapat-rapat cabinet.

Selain pengumuman keputusan, diskusi cabinet tidak disebarluaskan. Para menteri terikat oleh prinsip solidaritas Kabinet, yang sangat mencerminkan model Inggris, yaitu cabinet bertanggung jawab kepada parlemen.

Walaupun Australia adalah bangsa yang merdeka, Ratu Elizabeth II dari Inggris secara resmi juga merupakan ratu Australia.

Ratu menunjuk Gubernur Jenderal untuk mewakilinya. Gubernur Jenderla memiliki kekuasaan yang luas namun berdasarkan konvensi hanya bertindak atas saran para menteri dalam hampir semua urusan.

UUD Tertulis

Seperti Amerika Serikat, Australia juga memiliki undang-undang dasar tertulis. UUD Australia merumuskan tanggung jawab pemerintah federal, yang mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan, dan imigrasi.

Pemerintah negaea bagian dan teritori bertanggung jawab atas semua urusan yang tidak dilimpahkan kepada persemakmuran dan mereka juga mematuhi prinsip pemerintah yang bertanggung jawab.

Di negara bagian, ratu diwakili oleh seorang gubernur untuk setiap negara bagian. Pengadilan tinggi Ausralia menangani sengketa antara persemakmuran dan negara bagian.

Banyak keputusan pengadilan memperluas kekuasaan dan tanggung jawan konstitusional pemerintah federal.

UUD Australia hanya bisa diubah dengan persetujuan pemilih melalui suatu referendum nasional di mana semua orang dewasa yang masuk dalam daftar pemilih harus ikut serta,

Rancangan undang-undang yang berisi amandemen pertama-tama harus disahkan oleh kedua majelsi parlemen tersebut atau dalam situasi tertentu saja, hanya oleh salah satu majelis parlemen.

Setiap perubahan UUD harus disetujui oleh meyoritas ganda. Jika satu atau beberapa negara tertetu terkena dampak isi referendum tersebut, mayoritas pemilih di negara-negara bagian tersebut juga harus menyetujui perubahan tersebut.

Ini sering disebut dengan kaidah tiga mayoritas. Ketentuan mayoritas ganda membuat perubahan UUD menjadi sulit. Sejak federasi berdiri pada 1902. Hanya delapan dari 44 usulan amandemen UUD yang disetujui.

Pemilih pada umumnya enggan emndukung apa yang mereka pandang sebagai peningkatan kekuasaan pemerintah federal. Negara bagian dan teritori juga boleh menyelenggarakan referendum.

Itulah informasi lengkap mengenai sistem pemerintahan Australia.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *