Informasi Hoax Politik Luar Negeri

Informasi Hoax Politik Luar Negeri

Ada 3 point yang ternyata informasi Hoax Politik Luar Negeri yang selama ini menyelimuti masyarakat awan dalam kebohongan.

informasi hoax politik luar negeri

Penduduk tanah air sangat cepat terbakar dalam emosi dan menelan berbagai informasi tanpa mencari kebenaran secara damai.

Agak sedikit mengecewakan sih, kalau melihat demo terakhir yang terjadi di Indonesia tentang pemberlakukan UU Tenaga Kerja baru.

Bahkan muda mudi yang masih bersekolah di bangku SMP pun ikut dalam aksi unjuk rasa. Tindakan merusak properti umum pun dilakukan oleh mereka hingga merugikan Indonesia sendiri.

Berbagai Informasi Hoax Politik Luar Negeri

informasi hoax politik luar negeri

  • Donald Trump Diusir dari Gedung Putih

Karena akhir – kahir ini politik di Amerika Serikat sangat berantakan, banyak isu di media mengatakan kalau Trump dan anggota nya dihusir dari Gedung Putih. Apa tanggapan anda ? Video palsu yang dijadikan parodi dimana seorang berkostum seperti Trump dihusir, dan video ini tersebar diseluruh dunia. Dan anehnya komentar yang menganggap hal ini benar terjadi adalah muda – mudi dari Indonesia.

  • Recep Tayyip Erdogan Tolak Jabat Tangan Dengan Presiden Prancis

Politik luar negari selanjutnya yang lagi – lagi menjadi kebohongan public yang sangat bodoh adalah. Dimana Recep Tayyip Erdogan menolak untuk berjabat tangan dengan Presiden Perancis. Pertemuan ini terjadi pada 6 Nov 2020 lalu, dan ternyata ini adalah sebuah parodi dan hasil editan. Sebenarnya video palsu ini sudah bisa terlihat dari tampilan visualnnya yang sangat tidak bagus.

  • Foto Kampanye Donald Trump Berbahasa Indonesia

Poster kampanye Donald Trump yang berada ditengah pusat kota Washington, dimana tulisan dari isi kampanye nya berbahasa Indonesia. Bisa dibayangkan tidak bagaimana anehnya poster ini bisa jadi berbahasa Indonesia dan ditengah kota Washington? Sudah pasti foto yang tersebar itu merupakan hasil editan dari anak – anak jahil jaman sekarang. Tapi bagi kalian yang tidak bisa membedakan informasi asli dan palsu yang sangat jelas seperti ini. Menurut kami itu sangat keterlaluan sih !

Nah, inilah Hoax politik luar negeri yang masih dipercayai beberapa orang di Indonsia. Yuk sebarkan artikel ini, supaya mereka tidak salah informasi lagi dengan kebohongan yang disebarkan oleh para pelaku kejahatan cyber sekarang ini.

Sistem Pemerintahan Negara Myanmar

Pernah datang ke Myanmar? Mungkin untuk kalian yang pernah datang ke negara ini, sistem pemerintahan Myanmar bukanlah hal asing lagi.

Karena, dengan mendatangi negara tersebut, kita pasti lebih mudah mengetahui bagaimana sistem pemerintahan mereka. Namun, bagaimana dengan yang belum pernah datang ke sana?

Tenang saja, karena lewat artikel ini kalian juga bisa mengetahui bagaimana sistem pemerintahan di negara Myanmar.

Sistem Pemerintahan Myanmar

Myanmar atau yang biasa disebut juga dengan Burma merupakan sebuah negara berdaulat di Asia Tenggara.

Myanmar berbatasan dengan Bangladesh dan India di sebelah barat, Laos dan Thailand di sebelah timur, dan China di sebelah Utara dan Timur Laut.

Negara ini memiliki pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. Myanmar merupakan negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 51 juta jiwa.

Ibu kota Myanmar terletak di Yangon lalu berpindah ke Naypyidaw pada tanggal 7 November 2005. Myanmar juga merupakan salah satu anggota ASEAN sejak 1997.

Ternyata, negara Myanmar merupakan sebuah negara yang pernah mengubah nama. Pada 18 Juni 1989, Myanmar merupakan nama negara baru yang menggantikan Burma.

Saat itu, pemerintahan mereka masih disebut rezim militer dengan dipimpin Jenderal Saw Maung. Setelah berubah nama, Myanmar menjadi negara yang multi etnis.

Sebagai negara multi etnis, negara ini tentu semakin besar dengan roda kekuasaan yang juga harus membaik. Salah satu peristiwa Myanmar adalah peristiwa pemindahan ibu kota.

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Myanmar menganut sistem parlemen yang menarik untuk disimak.

Perlu diketahui, bentuk pemerintahan negara ini dijalankan dengan sistem presidensial dimana tugas presiden dijalankan dengan bantuan dua wakil presiden.

Umumnya, hanya ada satu presiden di satu negara, namun beda dengan Myanmar. Pada April 2016, muncul jabatan baru bernama State Consellir atau Konselir Negara yang merupakan jabatan dengan kedudukan yang sama seperti di PM negara lain.

State Conselir di Myanmar saat ini di pegang oleh Aung San Suu Kyi. Sistem pemerintahan yang dianut ini tentu saja diharapkan bisa lebih memudahkan roda pemerintahan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Sistem parlemen yang dijalankan di Myanmar tersebut memang harus dijalankan sebaik-baiknya karena menaungi 7 negara bagian.

Uniknya, nama negara bagian tersebut bisa mewakili etnis yang ada di sana. Nama-nama negara bagian tersebut adalah Kachin, Chin, Mon, Kayah, Kayin, Rakhine, dan Shan.

Pada April 1992, Jenderal Than Shwe merupakan pemimpin Myanmar dengan bentuk pemerintahan Junta Militer.

Namun, bentuk pemerintahan tersebut di lawan oleh rakyat dan menimbulkan aksi demonstrasi baik di motori oleh biksu maupun aktivitas mahasiswa.

Sebuah aksi tersebut direspon dengan kekerasan oleh pemerintah sehingga mau tidak mau banyak korban yang berjatuhan.

Suasaha yang tidak aman di Myanmar membuat pemerintah tak dianggap mampu melindungi segenap rakyat dan negara.

Akhirnya, demo yang dilakukan oleh aktivis pelajar dan biksu menuntut agar segera menagkhiri rezim militer dan beralih ke sistem demokrasi.

Ada pula Jenderal Ne Win yang akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya. Peristiwa tersebut tak bisa dikatakan sebagai peristiwa yang kecil karena telah memakan korban jiwa dengan jumlah hingga 3000 korban jiwa berjatuhan.

Setelah peristiwa ini, akhirnya kekuasaan digantikan oleh Jenderal Sung Maung. Tak lama setelah memimpin, ia mengubah status negara menjadi State Law and Order Restorasion Council (SLORC).

Pergantian ini memajukan negara dan negara Myanmar akhirnya menjadi lebih terbuka lalu mampu bekerja sama dengan negara ASEAN di sektor ekonomi dan militer.

Sistem Pemerintahan Australia Yang Harus Kamu Tahu

Sistem pemerintahan Astralia dibangun di atas tradisi demokrasi liberal. Berdasarkan nilai-nilai toleransi agama, kebebasan berbicara dan berserikat, serta supremasi hukum.

Lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya mencerminkan model inggris dan Amerika Utara. Pada saat yang sama, mereka khas Australia.

Pemerintaha Australia Yang Bertanggung Jawab

Salah satu demokrasi tertua dan lesatri di dunia, Persemakmuran Australia didirikan pada 1902 saat bekas koloni Inggris ini sepakat untuk menjadi federasi.

Pratik dan prinsip demokrasi yang membentuk parlemen colonial pra federasi diberlakukan oleh pemerintah federal Australia yang pertama.

Kolini Australia mewarisi tradisi pemilu dari Inggris yang mengcangkup hak pilih terbatas dan pemungutan suara umum serta ganda.

Pelanggaran seperti suap dan intimidasi pemilih mendorong perubahan pemilihan umum. Australia mempelopori reformasi yang menopang praktik pemilu demokrasi modern. 

Pada 1855, Victoria memeprkenalkan pemilihan umum secara rahasia, yang menjadi terkenal di seluruh dunia sebagai pemilu Australia.

Pada 1856, Australia Selatan menghapuskan persyaratan professional dan harta serta memberi hak pilih kepada seluruh pria dewasa, kemudia pada 1892 memberi wanita dewasa hak pilih.

Pada dasawarsa 1890 an koloni-koloni terbsebut memberlakukan prinsip satu suara per orang, menghentikan praktik pemungutan suara ganda.

Pemerintah Australia didasarkan pada parlemen yang dpilih secara populer dengan dua majelis: Dewan Perwakilan dan Senat.

Para menteri yang diangkat dari kedua majelis ini menjalankan fungsi eksekutif, dan keputusan kebijakan dibuat dalam rapat-rapat cabinet.

Selain pengumuman keputusan, diskusi cabinet tidak disebarluaskan. Para menteri terikat oleh prinsip solidaritas Kabinet, yang sangat mencerminkan model Inggris, yaitu cabinet bertanggung jawab kepada parlemen.

Walaupun Australia adalah bangsa yang merdeka, Ratu Elizabeth II dari Inggris secara resmi juga merupakan ratu Australia.

Ratu menunjuk Gubernur Jenderal untuk mewakilinya. Gubernur Jenderla memiliki kekuasaan yang luas namun berdasarkan konvensi hanya bertindak atas saran para menteri dalam hampir semua urusan.

UUD Tertulis

Seperti Amerika Serikat, Australia juga memiliki undang-undang dasar tertulis. UUD Australia merumuskan tanggung jawab pemerintah federal, yang mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan, dan imigrasi.

Pemerintah negaea bagian dan teritori bertanggung jawab atas semua urusan yang tidak dilimpahkan kepada persemakmuran dan mereka juga mematuhi prinsip pemerintah yang bertanggung jawab.

Di negara bagian, ratu diwakili oleh seorang gubernur untuk setiap negara bagian. Pengadilan tinggi Ausralia menangani sengketa antara persemakmuran dan negara bagian.

Banyak keputusan pengadilan memperluas kekuasaan dan tanggung jawan konstitusional pemerintah federal.

UUD Australia hanya bisa diubah dengan persetujuan pemilih melalui suatu referendum nasional di mana semua orang dewasa yang masuk dalam daftar pemilih harus ikut serta,

Rancangan undang-undang yang berisi amandemen pertama-tama harus disahkan oleh kedua majelsi parlemen tersebut atau dalam situasi tertentu saja, hanya oleh salah satu majelis parlemen.

Setiap perubahan UUD harus disetujui oleh meyoritas ganda. Jika satu atau beberapa negara tertetu terkena dampak isi referendum tersebut, mayoritas pemilih di negara-negara bagian tersebut juga harus menyetujui perubahan tersebut.

Ini sering disebut dengan kaidah tiga mayoritas. Ketentuan mayoritas ganda membuat perubahan UUD menjadi sulit. Sejak federasi berdiri pada 1902. Hanya delapan dari 44 usulan amandemen UUD yang disetujui.

Pemilih pada umumnya enggan emndukung apa yang mereka pandang sebagai peningkatan kekuasaan pemerintah federal. Negara bagian dan teritori juga boleh menyelenggarakan referendum.

Itulah informasi lengkap mengenai sistem pemerintahan Australia.

Bentuk Pemerintahan Negara Laos

Republic Demokratik Rakyat Laos adalah negara yang terkurung daratan di Asia Tenggara, berbatasan dengan Myanmar dan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah barat laut.

Dari abad ke 14 hingga abad ke 18, negara ini disebut dengan Lan Xanga tau Negeri Seribu Gajah. Laos merupakan sebuah negara Republik yang dikelilingi oleh daratan dan terletak di bagia utara semenanjung Indochina.

Laos berasal dari kata Lan Xang yang artinya kerajaan gajah. Negara ini merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki pantai.

Laos pernah dijajah oleh Perancis dan memperoleh kemerdekaan pada 22 Oktober 1953 dalam bentuk kerajaan.

Sejak 2 Desember 1975, kerajaan Laos berubah menjadi Republik Laos. Laos adalah salah satu negara komunis dengan kepala pemerintaha berupa presiden bernama Choummaly Sayasone dan dibantu oleh perdana menteri yang bernama Bouasone Bouphavanh.

Jika dilihat dari sudut pandang Geografi Politik, letak wilayah negara Laos yang tidak memiliki wilayah laut atau pantai dikenal dengan sebutan kawasan Land Lock.

Kondisi ini dianggap kurang menguntungkan dari segi pertahanan dan keamanan khususnya dari serangan atau invasi bangsa lain.

Negara ini memiliki lembah subur sehingga banyak menghasilkan tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, kopi, dan tembakau.

Memiliki sumber tambang mineral seperti timah, tembaga, emas, dan perak. Wilayahnya didominasi perbukitan dan pegunungan yang tertutup hutan lebat sehingga menghasilkan kayu sebagai salah satu komoditasnya.

Potensi Sosial Budaya Terdiri atas berbagai macam suku bangsa dengan berbagai macam budayanya, Masyarakatnya sebagian besar masih patuh pada tradisi, Memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Lao.

Namun dalam kehidupan sehari-hari, selain bahasa nasionalnya masyarakat juga menggunakan bahasa Thai, Inggris, dan Prancis, Memiliki banyak bangunan bersejarah, terutama candi.

Sistem Politik Negara Laos

Satu-satunya partai politik yang diakui Laos adalah Partai Revolusioner Rakyat Laos (LPRP). Kepala negaranya adalah seorang presiden yang ditentukan oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun.

Kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan dari parlemen.

Kebijakan pemerintahan ditentukan oleh partai melalui 9 anggota yang sangat berkuasa Politbiro dan 49 anggota Komite Pusat.

Keputusan pemerintah yang penting ditentukan oleh Dewan Menteri. Laos mengaut konstitusi baru sejak 1991.

Pada tahun berikutnya, pemilu diadakan untuk 85 kursi baru Majelis Nasional yang anggotanya dipilih secara rahasia untuk masa jabatan 5 tahun.

Parlemen tunggal ini diperluas sejak pemilu 1997 menjadi 99 anggota, menyetujui semua hukum baru, meskipun presidenlah yang memegang kekuasaan untuk mengeluarkan dekret yang sifatnya mengikat.

Pemilu yang terbaru dilaksanakan pada Februari 2002 ketika majelis Nasional diperluas menjadi 109 anggota.

Sisa-sisa dari kelompok etnis Hmong yang beraliansi dengan Amerika Serikat ketika perang Vietnam terlibat dalam konflik bersenjata dengan rezim komunis Laos sejak 1975.

Sehubungan dengan adanya beberapa laporan tentang penyerahan diri etnis Hmong di media internasional baru-baru ini, konflik ini sepertinya sudah sedikit mereda.

Sebagian besar anggota etnis Hmong berbaur kembali dengan masyarakat secara damai, dan sebagian dari mereka bahkan dilaporkan meraih posisi strategis di dalam pemerintahan negara Laos.

Serangan-serangan masih terjadi secara kecil-kecilan di seluruh negeri, namun tidak mengarah kepada salah satu gerakan politik.

Segala perbedaan pendapat di Laos dimusnahkan, sehingga informasi yang benar sulit di dapatkan.

Itulah informasi mengenai bagaimana sistem pemerintahan dari negara Laos. Semoga artikel ini bermanfaat.

Sistem Pemerintahan Unik Dari Brunei Darussalam

Negara kecil atau negara yang memiliki wilayah kecil bukan berarti merupakan negara yang tak berpengaruh.

Banyak negara di dunia ini yang memiliki wilayah kecil namun memiliki pengaruh yang sangat besar. Salah satu faktornya adalah karena keadaannya yang makmur dan juga sejahtera.

Kekayaan serta kemampuan dalam mengatur rakyatnya juga menjadi poin penting bagi suatu negara yang kaitannya dengan negara lain. Tak terkecuali dengan negara Brunei Darussalam.

Sistem Pemerintahan Brunei Darussalam

Brunei Darussalam merupakan negara dengan wilayah yang kecil namun terkenal dengan kemakmuran rakyatnya.

Rakyat di negara itu bisa merasakan kemakmuran karena hasil dari negara Brunie sendiri ditambah dengan sistem pemerintahannya yang baik.

Yang terkenal dari sistem pemerintaha Brunei adalah dipimpin oleh seorang sultan yang menjabat Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Selain itu, di sini juga terkenal memegang prinsip-prinsip keislaman dalam pelaksanaan pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari.

Nah, untuk kalian yang mungkin belum tahu banyak mengenai sistem pemerintahan di Brunei, di bawah ini kami berikan penjelasannya.

Pemerintahan Brunei Darussalam

Sistem pemerintahan yang ada di Brunei Darussalam bisa dibilang tegas dan stabil. Seperti namanya yang keislaman, negara ini juga menganut sistem pemerintahan yang memegang tegas syariat Islam dalam mengatur kehidupan masyarakatnya sehari-hari.

Negara ini adalah negara yang tegas. Negara ini terletak di pulau Borneo, yang tidak lain merupakan pulau Kalimantan.

Dinamakan Borneo karena pada zaman dahulu orang-orang Inggris berdagang melalui Bandar di Brunei, karena merupakan Bandar perdagangan terbesar.

Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa meskipun memiliki wilayah yang kecil, namun pengaruhnya terhadap wilayah di sekitarnya sangat besar.

Pemerintahan Brunei Darussalam juga menerapkan sistem demokrasi. Dimana semua rakyat dilibatkan dalam setiap keputusan negara.

Dalam pemilihan anggota birokrat, negara ini cenderung menerapkan sistem perekrutan secara tertutup.

Sistem ini menyerapkan personil yang berasal dari setiap lapisan masyarakat. Brunei Darussalam merupakan negara yang tidak memiliki dewan legislative.

Pada September 2000, sultan Brunei mengadakan siding untuk menentukan parlemen yang tak pernah diadakan sejak tahun 1984.

Dewan parlemen yang dibentuk ini tidak memiliki kuasa lain selain menasehati sultan. Pemerintahan di negara ini ditentukan mutlak oleh sultan. Dengan begitu, Brunei menjadi salah satu negara yang memiliki politik paling stabil di benua asia.

Pemerintahan yang memiliki kekuasaan mutlak ini disebut dengan Monarki Absolut. Secara teoristis, pemerintahan ini merupakan bentuk dimana seorang pemimpin atau raja memegang kekuasaan penuh untuk mengatur negaranya.

Bentuk pemerintahan ini cocok diterapkan untuk negara kecil karena jumlah penduduknya yang sedikit.

Pemimpin yang seorang sultan akan sangat memperhatikan kemajuan negaranya. Dengan begitu, maju mundurnya negara itu tergantung pada sultan itu sendiri.

Namun di sini, walaupun sultan memiliki kuasa mutlak, namun tetap berlaku sistem demokrasi di mana rakyat masih diakui pendapatnya.

Jadi bisa dikatakan bahwa negara Brunei Darussalam tak hanya bersifat Monarki Absolut namun juga Demokrasi.

Brunei Darussalam juga memiliki pemimpin dimana mereka dipimpin oleh seorang sultan. Sultan di sana menjabat Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan seperti perdana menteri.

Di Brunei, kekuasaan yang dimiliki oleh sultan sangat besar. Namun, pelaksanaan pemerintahan di Brunei bersifat demokratis. Rakyat selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan negara.

Itulah penjelasan lengkap mengenai bagaimana sistem pemerintahan Brunei Darussalam yang sangat tentram. Semoga bermanfaat.

Sistem Pemerintahan Jerman yang berdemokrasi

Jerman merupakan salah satu negara federasi di Eropa. Dulunya, Jerman merupakan negara yang berbentuk kekaisaran namun setelah perang Perancis-Prusia, Sistem Pemerintahan Jerman berubah menjadi Sistem Pemerintahan Perlementer dengan kepala pemerintaha Kanselir.

Saat Pemerintahan Jerman dipegang oleh NAZI dengan pemimpinnya Adolf Hitler serta rezim otoriternya, Jerman sempat pecah menjadi dua bagian, yaitu Jerman Barat(federal) dan Jerman Timur(Demokratik).

Kekalahan dalam Perang Dunia II membuat Jerman sempat kehilangan wilayah timur sehingga pemerintahan berpindah ke Jerman Barat.

Pada 1990, Jerman kembali bersatu dengan runtuhnya Tembok Berlin. Sejak saat itu, sistem pemerintahan mereka adalah demokrasi yang berbasis ideology berdasarkan prioritas hak-hak asasi manusia.

Sistem Pemerintahan Ideologi Jerman

Republic Federal Jerman terdiri atas 16 negara bagian. Negara bagian bukanlah provinsi, melainkan negara dengan kewenangan bernegara sendiri.

Setiap negara bagian memiliki undang-undang dasar sendiri, yang harus sesuai dengan prinsip negara hukum berbentuk republic yang demokratis dan social menurut norma Grundgesetz.

Di luar itu, negara bagian tersebut memiliki kebebasan menentukan sendiri undang-undang dasarnya.

Bentuk negara federal termasuk di antara prinsip=prinsip konstitusi yang tidak bisa diubah. Namun, keberadaan negara bagian yang ada sekarang bukan tidak bisa berubah. Untuk penyusunan kembali RFJ terdapat aturan dalam Grundgesetz.

Sistem federasi memiliki tradisi konstitusional yang panjang, yang hanya pernah diselingi oleh sistem negara kesatuan di bawah rezim Nazi (1933 – 1945).

Jerman termasuk contoh negara federal yang klasik. Federalisme telah terbukti tangguh, baik keistimewaan maupun masalah-masalah regional dapat diperhatikan dan teratasi dengan lebih baik melalui sistem ini dibandingkan melalui sistem pemerintahan terpusat.

Tatanan federal di Jerman, seperti Amerika Serikat dan Swiss menjembatani persatuan ke luar dengan keanekaragaman di dalam.

Pelestarian keanekaragaman itu adalah fungsi tradisional federalisme. Kini fungsi tersebut menjadi semakin penting berkenaan dengan tuntutan regional seperti perlindungan bangunan bersejarah, pelestarian tradisi tata kota serta pengembangan kebudayaan daerah.

Tugas utama federasi adalah mempertahankan kemerdekaan. Pembagian antara federasi dengan negara bagian adalah elemen penting dalam sistem pembagian kewenangan dan keseimbangan kekuasaan.

Termasuk di dalamnya keikutsertaan negara bagian dalam kegiatan politik pada tingkat federasi melalui perannya di Bundesrat.

Tatanan federal juga memperkuat prinsip demokrasi karena memungkinkan keterlibatan politik warga dalam lingkungannya.

Demokrasi akan lebih hidup, jika warganya ikut terlibat dalam proses politik di daerah yang dikenalnya melalui pemilihan umum dan pemungutan suara.

Sistem federasi masih memiliki beberapa kelebihan, misalnya kesempatan bereksperimen dalam lingkup terbatas dan munculnya persaingan sehat antar negara bagian.

Salah satu negara bagian bisa saja menerapkan sesuatu yang baru, misalnya dalam bidang pendidikan, dan dengan demikian pembaruan di seluruh wilayah federal.

Selain itu, sistem federasi mampu memberikan kesempatan sesuai dengan perbedaan regional dalam pembagian kekuatan politik.

Partai yang berposisi pada tingkat federal, bisa saja memiliki mayoritas dan memegang pemerintahan di salah satu negara bagian.

Grundgesetz mengatur kewenangan legislative federasi dengan memperhatikan apakah diperlukan peraturan hukum yang berlaku di seluruh wilayah federal, atau diinginkan peluang bagi negara bagian untuk menciptakan undang-undang sendiri.

Hal ini jelas lagi dengan adanya pembagian kewenangan federasi dalam penetapam hukum yaitu kewenangan penuh, kewenangan bersaing, dan kewenangan membuat undang-undang pokok.

Federasi memiliki kewenangan legislative penuh antara lain atas bidang-bidang di luar negeri, pertahanan, moneter, dan alat pembayaran, perkeretaapian, hubungan udara, dan sebagian peraturan perpajakan.

Dalam hal kewenangan bersaing, negara bagian memiliki hak menetapkan undang-undang hanya bila hal bersangkutan belum di atur federasi.

Sistem Pemerintahan Negara Brazil Yang Harus Kamu Tahu

Konstitusi Brazil yang berlaku sekarang telah disahkan sejak tanggal 5 oktober 1988.

Dalam upaya mereformasi konstitusi ini, lima partai yaitu, PMDB, PFL,PSDB,PP dan PTB sepakat bahwa hal-hal yang perlu mendapat prioritas untuk dibahas di Kongres adalah masalah imunitas anggota parlemen, pencabutan hak berpolitik, loyalitas kepada partai, sistem pemilu, dan perbatasan waktu mandat presiden.

Hal ini semua merupakan bagian dari yang disebut Reformasi Politik,, yang hingga saat ini masih belum dirampungkan dan terus dalam prosesnya.

Sistem Pemerintahan Negara Brazil

Parlemen Brazil disebut kongres yang terdiri dari 81 anggota Senat (Senator). Mereka terdiri dari tiga orang dari setiap negara bagian dan distrik federal, serta 513 anggota DPR.

Masa jabatan anggota Senat adalah 8 tahun sedangkan masa jabatan DPR adalah 4 tahun. Baik anggota Senat maupun anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu.

Menurut konstitusi Brazil yang berlaku saat ini yang lebih dikenal sebagai Konstitusi 1988 (karena disahkan pada tanggal 5 Oktobr 1988), negara Brazil berbentuk Republik Federasi dengan cabinet Presidentil.

Brazil memiliki 26 negara bagian dan 1 (satu) distrik Federal. Konstitusi 1988 menjamin kekuasaan yang luas kepada pemerintah federal yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan judikatif.

Presiden menjabat selama 4 tahun dengan hak dipilih kembali untuk 4 tahun berikutnya. Presiden hanya berhak dipilih selama 2 kali berturut-turut.

10 partai politik besar dalam percaturan politik Brazil adalah:

  • PT Partido dos Trabalhadores = Partai Buruh (kiri)
  • PMDB (Partido do Movimento Democrático Brazileiro = Partai Gerakan Demokrasi Brazil (tengah)
  • PL (Partido Liberal = Partai Liberal /tengah-kanan)
  • PDT (Partido Democrático Trabalhista = Partai Demokrasi Buruh (kiri)
  • PC do B (Partido Comunista do Brazil = Partai Komunis Brazil (kiri)
  • PPB (Partido Progressista Brazileiro = Partai Progresif Brazil (tengah-kiri)
  • PPS (Partido Popular Socialista = Partai Masyarakat Sosialis/kiri)
  • PTB (Partido Trabalhista Brazileiro = Partai Buruh Brazil/tengah-kiri)
  • PSDB (Partido da Social Democracia Brazileira = Partai Sosial Demokrasi Brazil/tengah-kiri)
  • PFL(Partido da Frente Liberal = Partai Front Liberal/tengah-kanan)

Mahkamah Agung Federal terdiri dari 11 hakim, dan bertemu secara rutin di ibukota Brazilia. Pengadilan Federal berkedudukan di setiap negara bagian dan di Distrik Federal.

Jenis pengadilan lain adalah pengadilan Pemilihan Federal untuk melindungi Pemilu dan Pengadilan Pekerja / Buruh.

Hakim-hamik federal diangkat untuk seumur hidup. Pengadilan di negara bagian dilakukan dengan koordinasi dengan Pengadilan Pusat.

Perkembangan Ekonomi Brazil

Kinerja perekonomian Brazil selama pemerintahan Presiden Michel Temer bisa dikatakan berhasil bangkit dari resesi ekonomi selama 2 tahun berturut-turut (2015 – 2016).

Pada awal pemerintaha Presiden Michel Temer nampaknya seperti mustahil bisa mengembalikan perekonomian Brazil.

Pandangan tersebut disebabkan adanya skandal korupsi yang melibatkan pada petinggi negara sehinga Mishel Temer harus melakukan perombakan cabinet berkali-kali dalam kurun waktu kuran dari satu tahun.

Program-program Temer untuk meningkatkan perekonomian Brazil adalah:

  • Pembatasan peningkatan anggaran belanja negara sampai 20 tahun dengan revisi setiap 10 tahun (PEC 55/2016)
  • Undang-undang Ketenegakerjaan (Reforma Trabalhista)
  • Undang-undang Perpajakan (Reforma Tributária)
  • Undang-undang Sistem Pemilu (Reforma Eleitoral)
  • Undang-undang Jaminan Sosial (Reforma da Previdência Social)
  • Privatisasi

Program-program tersebut telah membawa dampak positif bagi para pelaku pasar sehingga perekonomian Brazil meningkat sedikit demi sedikit.

Salah satu bukti nyata keberhasilan kinerja perekonomian Brazil selama pemerintahan Presiden Temer adalah:

  • Meningkatnya perekonomian Brazil tahun 2017 sebesar 0,89% (perkiraan)
  • Penurunan inflasi dari sekitar 10% per tahun menjadi 2,95% di tahun 2017
  • Peningkatan harga saham IBOVESPA yang menyentuh record diatas 80 ribu point
  • Terjadi surplus perdagangan komercial luar negeri tahun 2017 yang menyentuh 66 milyar dollar dan merupakan surplus terbesar sejak tahun 1989
  • Tingkat suku bunga acuan per tahun turun dari 14,75% di tahun 2015 menjadi 6,75% sehingga membawa stimulus bagi perekonomian Brazil

Itulah sekilas mengenai bagaimana pertumbuhan pmerintahan Brazil. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan kalian.

Sistem Pemerintahan Negara Myanmar

Negara Myanmar merupakan salah sat negara yang baru saja mengganti namanya, yaitu Burma. Negara ini menjadi salah satu negara yang pernah melakukan pemindahan ibukota.

Myanmar sendiri terletak di Asia Tenggara dan berbatasan dengan negara asia lainnya seperti Bangladesh di sebelah Barat, Thailand di sebelah Timur, China di sebelah Utara, dan Laut Andaman di sebelah Selatan.

Perkembangan Sistem Pemerintahan Negara Myanmar

Dulunya, bentuk pemerintahan Myanmar adalah Oligarki Militer atau terkenal dengan sebutan Junta Militer yang telah menguasai Myanmar dalam kurun waktu 46 tahun.

Kekuasaan Militer terlama di Asia Tenggara ini tercatat sebagai sejarah dunia menyaingi rekor kekuatan militer Rusia.

Namun, jika melihat belakangan ini, Myanmar merubah bentuk pemerintahannya menjadi Republik Presidensial.

Namun, pernahkah kalian bertanya-tanya mengenai bagaimana sistem pemerintahan mereka? Yuk kita bahas sama-sama.

Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota

Bergantinya nama Burma menjadi Myanmar terjadi pada 18 Juni 1989 saat rezim militer dipimpin oleh Jenderal Saw Maung dengan tujuan masyarakat etnis non-Burma merasa menjadi bagian dari negara Myanmar.

Setelah pergantian nama, Myanmar merupakan salah satu negara yang multi etnis karena memiliki beragam etnis yang tinggal di dalamnya.

Etnis tersebut adalah Karen, Burma, Arakan, Kayah, Chin, Kachin, Mon, Rohingya dan ratusan etnis minoritas lainya.

Negara dengan kekuasaan militer ini bahkan pernah melakukan pemindahan ibukota negaranya pada 7 November 2005 lalu yaitu dari Ranggon (Yangon) ke Naypyitaw.

5 tahun setelah itu, pemerintahannya juga mengganti bendera beserta lagu kebangsaan mereka pada 21 Oktober 2010.

Ibukota baru yang bernama Naypyitaw mempunyai arti tempat tinggal para raja. Kondisi ini disebabkan oleh factor letak ibukota yang bisa dibilang tepat berada di tengah negara ini, tepatnya di distrik Mandalay.

Ada alasan klasik dalam berpindahnya ibukota ini, yaitu untuk menjaga tradisi Myanmar saat dipimpin oleh Dinasti yang saat itu memindahkan ibu kota.

Sistem Parlemen

Sistem pemerintahan Myanmar menganut sistem pemerintahan Presidensial. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang presiden, mereka akan dibantu oleh 2 orang wakil presiden.

Hal ini sangat menarik mengingat biasanya hanya ada 1 wakil presiden. Namun, di era baru pada April 2016 lalu, presiden akhirnya membentuk jabatan baru yang disebut sebagai Knselir Negara (State Counsellor) atau setara dengan jabatan PM di negara lain.

Saat ini, Kanselir Negara dijabat oleh Aung San Suu Kyi. Bentuk pemerintahan negara Myanmar memiliki 7 negara bagian.

Masing-masing negara bagian tersebut mewakili nama masing-masing etnis sebagai karakteristik identitas nasional.

Ada juga negara bagian yang dimaksud adalah Chin, Kachin, Kayah, Kayin, Rakhine, Shan dan Mon. meski begitu, keistimewaan ini tak berlaku bagi etnis Rohingnya yang merupakan etnis di negara bagian Rakhine (dulunya Arakan).

Sebaliknya, hak istimewa tersebut diberikan kepada etnis minoritas Rakhin yang kebanyakan beragama Buddha dan jumlahnya kurang dari 10%. Kondisi ini lah yang membuat negara bagiannya bernama Rakhine bukan Rohang.

Rezim Militer

Berakhirnya bentuk pemerintahan negara Myanmar yang berupa Oligarki Militer diawali dengan pemilu yang diadakan pada 2015.

Saat itu, ada pemilu dengan pemenang yang bukan dari lingkungan militer. Presiden tersebut berasal dari PartaiLiga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy atau NLD)

Partai tersebut dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Era baru dimulai pada 6 April 2016 dimana ia menduduki jabatan sebagai kanselir negara atau setara dengan Perdana Menteri di negeri lain.

Itulah bagaimana sistem pemerintahan dari Maynmar. Tertarik mengunjungi Myanmar?

Bentuk Pemerintahan Negara Vietnam

Di Asia Tenggara, terdapat berbagai negara dengan bentuk-bentuk negara atau bentuk pemerintahan yang beragam.

Salah satunya adalah Vietnam yang menganut bentuk pemerintahan republic sosialis. Lalu, apa itu republic sosialis?

Pemerintahan negara Vietnam

Republic sosialis di negara Vietnam merupakan sebuah negara yang memiliki partai tunggal. Bentuk pemerintahan ini bisa dikatakan sebagai konstitusi baru yang telah disahkan pada April 1992 silam dengan tujuan untuk menggantikan versi sebelumnya, yaitu pada tahun 1975.

Konstitus baru ini dimulai tepat setelah perang Vietnam berakhir. Awalnya, komunisme merupakan isu primer yang mengakibatkan perang di Vietnam.

Kondisi inilah yang membuat Vietnam menginginkan sebuah perubahan. Perubahyan dalam tata negaranya agar masyarakat yang hidup di negara tersebut lebih merasa nyaman dan aman.

Republic sosialis biasanya dirujuk kepada negara yang secara konstitusinya bertujuan untuk mendirikan sosialisme.

Contoh negara pers komunis di negara Barat sangatlah banyak saat itu. Bahkan seringkali dirujuk kepada negara sosialis yang memiliki partai tunggal.

Mereka tidak mau disebut sebagai negara komunis karena mereka merupakan revolusi dari negara komunis. Hal ini berlaku di negara Vietnam.

1.Politik dan Pemilu

Ciri-ciri ideology komunisme adalah partai komunis yang diikutsertakan dalam organisasi pemerintah, baik dalam politik maupun dalam kehidupan masyarakatnya.

Pada negara yang menganut pemerintahan ini hanya mengizinkan kerjasama dengan organisasi politik yang telah bekerja sama ataupun mendapatkan dukungan dari partai Komunis itu sendiri.

Mereka nantinya juga akan terlibat dalam pemilihan umum.

2.Kepala Negara

Kepala negara Vietnam adalah Presiden dan Kepala Pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Di sana, Presiden merupakan kepala negara dan secara tidak langsung juga menduduki panglima tertinggi dalam militer Vietnam.

Presiden bertindak sebagai Dewan Nasional di sektor Pertahanan dan Kemanan atau Council National Defense and Security.

Peran presiden yang bertindak sebagai kepala negara tentunya tidak lepas dari bantuan dari kepala pemerintahannya, yaitu perdana menteri.

Perdana menteri di Vietnam yang merupakan kepala pemerintahan biasanya mengepalai cabinet dengan jumlah 3 deputi perdana menteri serta 26 kepala menteri-menteri dan perwira-perwiranya.

3.Sistem Pemerintahan

Bentuk pemerintahan negara Vietnam memang berupa republic sosialis, namun sistem pemerintahannya berupa sistem parlemen.

Lembaga eksekutif Vietnam merupakan anggota dari National Assembly (NA). Anggota tersebut biasanya terdiri atas:

  • Perdana Menteri
  • Deputi PM
  • Menteri Pemerintahan
  • Beberapa Anggota Lainnya.

Seluruh anggota kecuali PM tidak harus aktif menjadi anggota NA. tugas menteri dalam negeri ataupun luar negeri Vietnam seperti halnya peran PM di negara lainnya yang sama-sama menganut sistem parlemen.

Namun, perbedaan pada sistem pemerintahan Vietnam adalah tugas yang diemban oleh Presidennya.

Presiden Vietnam memiliki jabatan sebagai kepala negara secara umum sebagai wakil rakyat, baik internal ataupun eksternal. Di sisi lain, presiden juga memiliki tugas untuk menjaga konstitusi negara.

4.Lembaga Negara

Di negara ini juga terdapat lembaga pemerintah yang memiliki fungsi tugas untuk merumuskan Undang-Undang Pemerintah atau Parlemen Unikameral.

Lembaga ini disebut sebagai Majelis Nasional Vietnam (National Assembly of Vietnam) yang setara dengan lembaga DPR di Indonesia.

Namun, lembaga ini berkedudukan lebih tinggi jika dibandingkan dengan lembaga eksekutif dan yudikatif lainnya.

Lembaga lainnya adalah Supreme People’s Court of Vietnam.

Itulah bentuk pemerintahan negara Vietnam terlengkap beserta denganvsistem pemerintahan yang dijalankan serta lembaga yang bergerak membantu jalannya pemerintahan.

Tertarik mengunjungi negara Vietnam?

Yuk Ketahui Sistem Pemerintahan China

Setiap negara pasti memiliki system pemerintahannya sendiri. Tak terkecuali dengan China. Negara ini juga punya system pemerintahan yang bisa dibilang kuat.

Apalagi jika kita melihat bahwa negara China telah menjadi negara yang maju serta negara yang paling banyak mengekspor segala jenis kebutuhan di seluruh dunia.

Namun, pernahkan kalian penasaran dengan bagaimana china bisa mengatur warganya hingga sedemikian rupa? Yuk simak di bawah ini.

Sistem Pemerintahan Negara China

System pemerintahan China dimulai ketika Mao Zedong memerintah dengan memimmpin revolusi komunis yang sangat mencela bentuk kekaisaran China terdahulu yang sangat feudal.

Feodalisme ini membuat china berbeda dengan negara-negara Eropa, bahkan Jepang. Birokrasi di China terdiri atas orang-orang terlatih dalam tradisi Kong Fu Tze.

Karena itu, para pegawai dipilih melalui system ujian tertentu untuk menguji pengetahuan mengenai Kong Fu Tze.

Mao Zedong adalah orang yang kontra, paling kaya, dan memiliki banyak warisan yang bisa membawa system politik China dan generasi rakyatnya kea rah yang stabil.

Ia menuntu adanya investigasi dan penelitian, namun mengabaikan kenyataan paham utopisnya. Ia juga berpendidikan dan intelek.

Pada masa revolusi, ketika Mao dan perubahan yang dipimpinnya masih terbatas pada wilayah pedesaan, ia tetap menekankan perlunya menggabungkan teori dan praktik.

Mao bukanlah orang yang memutarvalik teori Marxist karena ia menganut Marxist sebagai orang yang peduli terhadap revolusi.

RRC secara resmi diproklamasikan pada 1 Oktober 1949, secara relative masih merupakan system politik baru.

Pengaruh yang paling langsung terhadap komunisme China, yaitu lingkungan revolusioner, komunisme Soviet, dan sejarah partai Komunis China sebelum tahun 1949 yang umumnya merupakan fenomena abad ke 20.

Namun, tradisi politik pra-modern China yang resmi berakhir pada tahun 1911 dengan runtuhnya Dinasti Ching (Manchu), memiliki pengaruh besar pada pemerintahan sekarang.

Struktur pemerintahan daerah di China pada dasarnya terdiri atas tiga pemerintahan resmi, yaitu provinsi, kabupaten, dan dasar, ditambah berbagai unit lain di bawah atau di antara tingkat-tingkat ini.

Dari sudut pandang warga negara, unit-unit yang paling penting adalah unit-unit yang ada di bawah tingkat pemerintahan dasar. Unit-unit yang paling penting adalah unit yang ada di bawah tingkat pemerintahan dasar.

Unit ini meliputi kantor-kantor polisi dan kantor-kantor cabang kecil yang dibentuk oleh pemerintahan tingkat dasar dan berbagai unit permukiman dan produksi seperti desa, toko koperasi pertanian, rukun kampong, kota, sekolah, pabrik, perusahaan, kantor, dan angkatan bersenjata.

Selain itu, tentara pembebasan rakyat merupakan organ penting ktiga dalam struktur politik nasional di China.

Organisasi partai menguraikan peniruan secara umum pada level bawah suatu system. Setiap 30 provinsi di China dkepalai oleh 30 komite partai yang terdiri atas komite tetap dan sekertaris partai.

Anggota komite tetao memiliki divisi pekerja yang banyak , seperti cabang tingkat pusat. Mereka juga melakukan propaganda pada tingkat provinsi, organisasi departemen lain, seperti inspeksi disiplin melalui tingkat provinsi.

Tiga peranan politik penting yaitu aktivis, kader, dan anggota partai mendominasi kepemimpinan dalam system politik China.

Aktivis adalah warga negara biasa, tidak memegang jabatan resmi, yang memiliki kepentingan, inisiatif, atau tangung jawab khusus dalam kehidupan public kader adalah mereka yang mempunyai kedudukan pemimpin resmi dalam suatu organisasi.

Adapun mengenai anggota partai, tentu seperti pada umumnya anggota partai. Menjadi seorang aktivis umumnya merupakan langkah pertama dalam proses rekrutmen politik atau proses menjadi pemimpin politik dan sebagian kader dan anggota PKC baru berasal dari aktivis.

Sistem Pemerintahan di Malaysia Yang Harus Kamu Ketahui

Malaysia merupakan sebuah negara monarki konstitusional federal yang terletak di Asia Tenggara. Negara ini terdri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah federal.

Ibukotanya sendiri berada di Kuala Lumpur dengan pusat pemerintahan federal berada di Putrajaya. Pemerintahan Malaysia mengacu pada Pemerintah Federal atau otoritas pemerintah nasional yang berbasis di wilayah federal Kuala Lumpur dan eksekutif federal yang berbasis di Putrajaya.

Negara ini memiliki sistem parlementer Westminster dan dikategorikan sebagai perwakilan demokrasi. Pemerintah federal Malaysia menganut dan diciptakan oleh Konstitusi Federal Malaysia yang merupakan hukum tertinggi di negeri tersebut.

Sistem Pemerintahan Negara Malaysia

Pemerintah federal mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan berdasarkan Pasal 127 Konstitusi Federal dan memiliki 3 cabang, yaitu eksekutif, legislative, dan yudikatif.

Pemerintah negara bagian di Malaysia juga memiliki badan eksekutif dan legislative masing-masing. System peradilan di Malaysia adalah system pengadilan federal yang beroperasi secara merata di seluruh negeri.

1.Pemerintahan Federal Malaysia

Pemerintah federal atau pusat adalah otoritas tertinggi di Malaysia yang berbasis di Putrajaya. Pemimpinnya adalah Perdana Menteri Malaysia yang juga dikenal sebagai kepala pemerintahan.

  • Legislatif di Malaysia

Parlemen bikameran terdiri dari majelis rendah, Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dwan Rakyat dan Majelis Tinggi, Senat, atau Dewan Negara.

Senat sendiri terdiri dari 70 anggita yang menjabat selama 3 tahun (maksimal 2 periode). Dua puluh enak diantaranya dipilih oleh 13 majelis negara bagian, dan 44 ditunjuk oleh Raja berdasarkan nasehat Perdana Menteri.

222 anggota Dewan Rakyat dipilih dari distrik-distrik anggota tunggal dengan hak pilih orang dewasa secara universal.

Parlemen mengikuti system multi partai. Parlemen memiliki mandate maksimal 5 tahun oleh undang-undang.

Raja dapat membubarkan parlemen setiap saat dan biasanya dilakkan berdasarkan nasehat Perdana Menteri.

  • Eksekutif di Malaysia

Kekuasaan ekskutif diberikan di cabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Konstitusi Malaysia menetapkan bahwa Perdana Menteru harus menjadi anggota Majelis Rendah Parlemen yang menurut pendapat Yang di-Pertuan Agong dan mayoritas parlemen.

Cabinet dipilih dari anggota majelis rendah dan bertanggung jawab kepada badan tersebut. Cabang eksekutif pemerintah terdiri dari Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan diikuti oleh menteri cabinet.

  • Yudikatif di Malaysia

Pengadilan tertinggi di sistem peradilan adalah Pengadilan Federal, diikuti oleh Pengadilan Banding dan dua Pengadilan Tinggi, satu untuk Semenanjung Malaysia dan satunya lagi untuk Malaysia Timur.

2.Kepala Pemerintahan Malaysia

Perdana Menteri Malaysia merupakan kepala pemerintahan (eksekutif) Malaysia yang secara tidak langsung dipilih.

Ia ditunjuk secara resmi oleh Yang di-Pertuan Agong, kepala negara. Perdana menteri memimpin cabinet yang anggotanya ditunjuk oleh saran Yang di-Pertuan Agong.

Perdana menteri dn kabinetnya bertanggung jawab secara kolektif kepada Parlemen. Kantor perdana Menteri adalah tempat di mana Perdana Menteri menjalankan fungsi dan kekuasannya.

3.Pemerintahan Negara Bagian di Malaysia

Setiap pemerintahan negara bagian d Malaysia diciptakan oleh konstitusi masing-masing, setiap negara bagian memiliki legislative unicameral yang anggotanya dipilih dari daerah pemilihan anggota tunggal.

Pemerintah negara bagian dipimpin oleh Menteri  Utama, Menteri Besarm atau Ketua Menteri yang merupakan anggota dewan dari partai mayoritas di Dewan Undangan Negeri.

Mereka menyarankan sultan atau gubernur masing-masing. Di masing-masing negara bagian dengan penguasa turun-temurun, Kepala Menteri diharuskan menjadi seorang Melayu yang ditunjuk oleh Sultan atau rekomendasi Perdana Menteri.

Itulah bagaimana system pemerintahan yang berlaku di Malaysia. Cukup unik dan menarik ya!

Negara Dengan Sistem Pemerintahan Terbaik di Dunia

Setiap negara pasti memiliki system pemerintaha yang berbeda-beda dengan cara yang juga berbeda untuk memajukan bangsanya. Sama seperti Indonesia.

Bahkan, banyak warga Indonesia yang membandingkan system pemerintahan RI dengan negara-negara lain yang jauh lebih maju.

Pemerintahan Terbaik di Dunia

Berbagai cara di lakukan oleh pemerintah mereka. Seperti misalnya peraturan ketat yang di buat di Korea Utara.

Namun, tahukah kalian ternyata ada juga pemerintahan yang terbaik di dunia. Mau tau apa saja?

1.Denmark

Denmark mempunyai keberhasilan dalam memenuhi kesehatan, nutrisi, pendidikan dasar, dan juga komunikasi warganya.

Bukan hanya untuk penduduknya, semua orang yang tinggal di Denmark akan mendapat fasilitas tersebut.

Uniknya lagi, orang Denmark juga punya kepercayaan yang tinggi antar warganya, misalnya jika izin sakit dan tidak bisa masuk kantor, tidak perlu pakai surat dokter seperti negara lainnya.

Sebagai informasi lebih, Denmark juga merupakan negara yang memiliki tingkat kasus perjudian Daftar Slot Online Terpercaya paling kecil di dunia.

Mereka hanya perlu berbicara kepad atasan dan mereka sudah pasti percaya dan memberikan izin. System jaminan kesehatan dan social dikembangkan secara tepat dan dapat diakses semua orang yang tinggal di sini.

Sebagai pelajar, juga bisa mendapatkan bantuan finansial serta kursus Bahasa secara gratis. Jaminan social di Denmark dijalankan berdasarkan prinsip kepercayaan, bukan dokumen kependudukan.

Penduduk di negara ini juga tidak resisten terhadap pengenaan pajak yang lebih tinggi. Setiap orang juga mengutamakan kenyamanan mereka bersama.

2.Selandia Baru

Negara ini memberikan perlakuakn khusus bagi para lanjut usia (lansia). Ketika warganya masuk ke dalam usia 65 tahu, pemerintah akan memberikan tunjangan dengan nilai yang besar tanpa peduli latar belakangnya.

Bukan hanya itu, Selandia Baru juga merupakan negara pertama yang memberikan hak pilih kepada kaum perempuan di tahun 1893.

3.Kanada

Negara ini merupakan negara paling stabil soal urusan politik, bahkan paling jarang ada terorisme atau kekerasa.

Hal ini dikarenakan penduduk Kanada cenderung bisa menerima perbedaan. Seperti persoalan yang sering terjadi perdebatan seperti hak pilih wanita dan LGBTQ sudah bukan lagi jadi hal besar.

Selain itu, soal nutrisi, kesehatan, pendidikan dasar, dan hak asasi manusia juga semuanya terpenuhi dengan baik.

Kanada meraup skor lebih tinggi dalam stabilitas politik dan ancaman terorisme yang rendah. Masyarakatnya secara keseluruhan mendukung kebijakan yang simpatik pada kelompok minoritas dan perbedaan pilihan hidup.

Kesalahan yang terkadang dilakukan pendatang baru adalah menganggap remeh kesopanan dan perhatian yang diberikan oleh masyarakat Kanada.

4.Jepang

Negara Jepang memang terkenal sebagai negara yang maju serta teratur, makanya tak heran mereka menjadi salah satu negara dengan pemerintahan terbaik.

Kebutuhan dasar termasuk sanitasi semuanya terpenuhi dengan layak. Meskipun asuransi kesehatan disana termauk mahal dan berdasarkan pedapatan, namun penduduknya bisa ke dokter kapan saja tanpa takut biaya.

Selain itu, kekuatan utama negara Jepang ada pada system pendidikannya yang baik.

5.Botswana

Prinsip negara Botswana adalah menyelesaikan pertikaian dengan solusi, bukan berperang. Hal ini membuatnya menjadi negara di Afrika yang memiliki pemerintahan terbaik.

Pencegahan korupsinya juga termasuk yang paling baik karena memiliki badan sendiri yang mengurusnya, seperti KPK yang ada di Indonesia.

Hebatnya lagi, pertambangan berlian yang ada di distribusikan secara adil ke seluruh negara. Jadi, semua orang bisa menikmati hasil kekayaan alamnya.

Warga di sana juga terbuka dan suka untuk berdiskusi jika terjadi masalah agar cepat diselesaikan.

Itulah 5 negara yang memiliki system pemerintahan terbaik di dunia. Semoga, warga Indonesia juga bisa mengikuti sifat baik mereka ya!

Mau Tahu Bagaimana Sistem Pemerintahan Rusia? Yuk Simak Dibawah

Pernah tahu bagaimana system pemerintahan di negara Rusia? Rusia merupakan salah satu negara terbesar dengan penduduk terbanyak dan secara ekonomi paling berkembang.

Dengan banyaknya penduduk, bagaimana pemerintah di sana mengatur warganya? Nah, untuk kalian yang penasaran, yuk simak artikel dibawah ini.

Sistem Pemerintahan di Rusia

Rusia merupakan ahli waris utama negara Uni Soviet. Negara ini mewarisi 50% jumlah penduduk dengan 2/3 luas wilayah dan kurang lebih 50% asset-asset ekonomi.

1.Knyaz dan Druzhina

Knyaz atau pangeran merupakan tipe pertama penguasa Rusia yang sangat hobi dalam bermain judi slot online di Situs Slot Online terbaik. Sebelum era invasi Tatar-Mongol, beberapa wilayah di daratan Rusia dikuasai oleh pangeran setempat.

Mereka berfungsi sebagai pelindung masyarakat dari serbuan penjajah dan penakluk, termasuk perampok setempat.

Mereka juga dibantu oleh Druzhina atau penjaga. Sebagai imbalan, penduduk memberi upeti tahunan kepada knyaz.

2.Pengaruh Tatar-Mongol

Setelah bangsa Tatar-Mongol menyerbu dan menaklukan daratan Rusia, pangeran yang hendak memimpin harus berkenala ke Gerombolan Emas sebagai bentuk kepatuhan sekaligus membawa hadiah-hadiah mewah.

Para pangeran kemudian akan mendapatkan surat kepercayaan yang disebut yarlyk. Selama periode ini, pangeran sering kali harus mempermalukan diri di ibu kota Gerombolan Emas.

Gerombolan ini sangat mempengaruhi system politik Rusia. Para pangeran tak jarang mengadopsi upaya kejam licik khan-khan Tatar dalam peperangan feudal.

Lama kelamaan, Rusia harus bersatu demi menentang penindasan Tatar. Lambat laun, pangeran-pangeran Moskow menjadi sangat kuat. Pangeran Besar Ivan yang Agung dari Moskow, yang menyatukan seluruh wilyah melawan Tatar, menyebut dirinya seorang “tsar”

3.Era Tsar

Tsar resmi pertama Rusia, Ivan yang Mengerikan, mengerti bahwa wilayah luas yang ia kuasai sangat beragam dan bagian-bagiannya memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda.

Ia mengumpulkan sebuah pertemuan orang-orang paling berpengaruh seperti bangswan yang dikirim ke Moskow oleh masyarakat local dari seluruh bagian Rusia

Ini adalah bentuk demokrasi perwakilan Rusia yang “dipilih” alih-alih melalui proses pemilihan umum. Ada sekitar 60 anggota Sobor yang berkumpul untuk memutuskan pertanyaan-pertanyaan paling penting dalam ketatanegaraan.

Tsar dan kaum boyar tak bisa secara efektif menjalankan pemerintahan mereka dari pusat karena mereka tak mengetahui segala hal yang terjadi di wilayahnya yang luas.

Saat itu, Sobor tak lagi dibutuhkan karena para bangsawan kini menjadi pelayan tsar dan boyar di seluruh negeri.

Para boyar adalah bangsawan kelas wahid. Para boyar memiliki pengaruh terhadap perpolitikan dan sang tsar sendiri.

4.Kaisar dan Bangsawan

Pemerintah bergaya Eropa muncul di Rusia di bawah kekuasaan Pyotr yang Agung. Dia menghancurkan kaum boyar yang terlalu banyak memusatkan kekuatan di tangan mereka.

Sejak saat itu, tsar adalah penguasa tertinggi dan semua orang tunduk melayaninya. Pyotr mewajibkan semua bangsawan untuk melayani negara.

Selama berkuasa, pyotr mendepak elit-elit terkuat dan tertua serta mengganti mereka dengan elit terbaru.

Sebagai imbalan, elite-elite baru diberikan sebidang tanah besar. Tak hanya itu, Pyotr menjamin status kebangsawanan mereka diteruskan secara turun temurun.

5.Periode Soviet

Sistem Soviet sebagian besar meniru sistem kepemimpinan tsar. Uni Soviet memupuk bangsawan mereka sendiri.

Partai menyatu dengan apartur negara di semua tingkatan, semua posisi strategis secara resmi dipilih oleh rakyat.

6.Federasi Rusia

Setelah 1991, Federasi Rusia menjadi republik presidensial dengan sistem semipresidensial. Ini berarti, rakyat menyalurkan aspirasi mereka dengan memilih dewan legislatif dan eksekutif.

Untuk mengesahkan suatu undang-undang, baik Majelis Federal dan presiden harus sama-sama menyetujuinya.

Itulah bagaimana perkembangan negara Rusia dalam menjalani system pemerintahannya. Semoga bermanfaat.

Daftar Pemerintahan Terkejam Sepanjang Sejarah

Siapa bilang pemimpin negara pilihan rakyat bisa menjamin masa depan yang cerah bagi negaranya? Buktinya ada beberapa negara yang justru malah merasakan sebaliknya.

Tanpa keseimbangan hukum, tirani, dan diktaktor dalam sebuah negara dapat dengan mudah mengambil alih kekuatan pemerintahan dengan seenaknya.

Pemerintahan Terkeji Sepanjang Sejarah

Hal ini dapat menyebabkan kesengsaraan yang tidak berujung bagi masyarakat umum. Dari pemimpin negara komunis sampai monarki, para pemimpin negara di bawah ini tidak prnah peduli akan nasib rakyatnya.

1.Robert Mugabe, Zimbabwe

Robert Mugabe sekarang ini sedang menjabat sebagai presiden Zimbabwe selama 7 periode berturut turut.

Beberapa pakar politik menemukan bukti bahwa ia melakukan banyakpemalsuan data serta penipuan besar saat pemilihan presiden sdang berlangsung.

Menurut Amnesty International and Human Rights Watch, pemerintahan Mugabe melanggar banyak hukum.

Beberapa di antaranya adalah hak untuk memilih, korupsi pembagian makanan bagi rakyat, dan penentangan bebas berbicara untuk press juga rakyat.

2.Kim Jong Il, Korea Utara

Kim Jong Il mewarisi kegasi ayahnya sebagai pemimpin negara Korea Utara yang kejam. Kini, Korea Utara ditempatkan di 10 posisi teratas pada daftar negara termiskin di dunia.

Kebanyakan dikarenakan oleh ulah Kim Jong Il yang semena-mena. Jutaan orang menghadapi kelaparan setiap harinya, belum lagi masyarakat yang terjangkit penyakit mematikan.

Setiap tahunnya, kira-kira ada lebih dari 1000 orang yang mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri karena sudah tidak kuat berada di bawah peraturan Kim Jong Il.

3.Omar Al-Bashir, Sudan

Omar Al-Bashir merupakan satu0satunya dictator asal Sudan yang bertanggung jawab atas kematian ratusan ribu orang di Sudan.

Walaupun kasus-kassnya berhasil ditutupi media masa, laporan mengenaskan ini akhirnya tercium media masa dunia dan berhasil diberitakan untuk konsumsi public.

Bukan hanya itu, Omar juga telah mengantongi lebih dari Rp 43 triliun dana negara selama menjabat.

Semua tindakan keji nya ini ditutupi oleh humanitarian Omar yang konon menguntungkan Asia Tennggara, padahal aslinya merupakan kedok pungutan illegal.

4.Joseph Stalin, Uni Soviet

Mulai dari karirnya sebagai salah satu dari 7 anggota Bolshevik yang dikabarkan berwibawa, Joseph Stalin dengan cepat mensolidasikan jabatannya sebagai seorang tirain setelah menjabat sebagai presiden.

Dari tahun 1930 – 1934, jutaan penduduk Uni Soviet dipenjarakan, diasingkan, dan dibunuh atas nama Stalin.

Ia juga merupakan salah satu dari jajaran pemerintah yang mengusulkan reformasi ekonomi yang membunuh lebih dari jutaan orang karena kelaparan dan pemaksaan kerja di Gulag.

5.Soeharto, Indonesia

Soeharto berhasil menggarap US$35 miliar dari keuangan negara, membungkam press dan dituduh telah membunuh lebih dari ratusan orang yang berani menentangnya serta membunuh bagi orang yang tidak pergi bermain judi casino online di situs sbobet indonesia.

Ia juga merupakan salah satu alasan utama krisis moneter yang terjadi di tahun 90-an.

6.Adolf Hitler, Jerman

Dunia mengenang dirinya sebagai dictator kejam. Karena, selama kepemimpinannya ia melumpuhkan banyak negara dengan cara genosida.

5,5 juta kaum yahudi dengan sengaja dikurung di dalam sebuah kemah dan dibunuh secara masal. Beberapa mati karena dibakar hidup-hidup, sebagian karena gas beracun.

Sosok yang dicap sebagai tangan kanan setan ini juga merupakan salah satu orang penyebab Perang Dunia II.

7.Mao Zedong, China

Selama kepemimpinannya, 70 juta nyawa rakyat China melayang hanya karena keserakahan dan kesombongannya.

Mao meruntuhkan peraturan tradisional China yang sudah berlangsung selama ribuan tahun dan hampir saja menghancurkan system politik negeri Tiongkok.

Reformasi usulan Mao yang bernama The Great Leap Forward, berakhir pada kasus kelaparan terburun sepanjang masa.

Kejam-kejam sekali ya mereka. Bersyukur lah kita hidup di Indonesia dan dipimpin oleh Jokowi untuk sekarang ini.

5 Aturan Keji Dari Korea Utara

5 Aturan Keji Dari Korea Utara – Semenanjung Korea belum pernah merasakan damai setelah se abad terakhir. Korea Utara dan Korea Selatan walaupun bersaudara dan berasal dari etnis yang sama, namun mereka berpisah akibat perang saudara.

Semua ini bermula dar aggressor Jepang yang angkat kaki dari Korea seletah perang dunia II. Amerika Serikat dan Uni Soviet pun kemudian berebut pengaruh.

Warga sasa utara mendirikan negara sosialis di bawah komando Kim Il sung, kakek dari Kim Jong Un yang kini berkuasa sebagai pemimpin absolut Korut.

Sedangkan warga belahan selatan membentuk republic demokratis, dipimpin I Seungman. Sejak perang Korea, dulu kedua bangsa ini saling membenci satu sama lain.

5 Aturan Kejam Tapi Nyata Dari Korea Utara

Saat pemerintah Korut sibuk mengurus senjata pemusnah massal, PBB lewat Program Pangan Dunia meminta bantuan sebesar USD 150 Juta dari negara-negara donor untuk mengirim bantuan kemanusiaan bagi Korea Utara.

Tahun lalu, Korut kembali mengalami gagal oanen parah. Kelaparan sudah menanti jutaan rakyatnya mulai awal 2016.

Kombinasi ketertutupan pada pengaruh luar, kemelaratan, serta ambisi niklir yang tak jelas, rezim Korut masih saja membuat kebijakan aneh yang wajib dipatuhi warganya.

Korut terus-terusan mengeluarkan perintah yang menggelikan bagi sudut pandang orang luar. Apa saja? Yuk simak dibawah

1.Gaya Rambut

Kim Jong Un terkenal dengan gaya rambutnya yang unik. Memiliki potongan bagian kiri dan kanan yang botak namun tebal di bagian tengah.

Rupanya gaya tersebut menjadi perintah resmi sang dikator kepada seluruh warga pria Korea Utara. Hal ini dilakukan karena aturan pembatasan gaya yang diterapkan disana.

Tak hanya pria, wanita juga dibatasi model rambutnya. Mereka hanya diperbolehkan memiliki gaya rambut bob seperti Ri Sol Ju yang merupakan istri sang presiden.

2.Tuhan Kim Il Sung

Korut mengkultuskan anggota keluarga Kim Il Sung, sang pendiri Korut secara sungguh-sungguh. Kakek dari Kim Jong un itu ditetapkan sebagai presiden seumur hidup di Korut.

Artinya, Kim Jong Il anaknya hanya pejabat partai dan bukan presiden. Sama hal nya dengan Kim Jong Un.

Rezim sosialis tertutup ini juga membangun sejumlah monument untuk menghormati jasa mereka. Warga-warga Korut pun menganggap para pemimpinya bak Tuhan. Dan perlu kalian ketahui bahwa II Sung dahulu memang seorang pemain judi slot online di daftar situs judi slot inline terpercaya

Pada ulang tahun mendiang Kim Jong Il, Korut memahat batu alam setinggi 120 meter untuk menghormatinya dikarenakan seorang Pemimpin tinggi Korea dan juga pemain judi slot terbaik saat itu.

Sementara itu pada April lalu, 2 patung raksasa Kim Jong Il dan Kim Il Sung dibangun di kota Pyongyang. Kalender korut juga dimulai sejak kelahiran Kim Il Sung, yaitu 15 April 1912.

3.Korut Membagi Warga Ke Dalam Kasta

Kebijakan diskriminatif ini mulai diterapkan sejak 1957 oleh Kim Il Sung ketika ketidakpuasan rakyat pada pemerintahan komunis mulai merebak di situs judi slot terpercaya.

Ia segera menerjunkan polisi dan intel untuk memantau siapa saja yang berniat memberontak. Hasilnya, Pyongyang kemudian mendata semua rakyat, mengeluarkan maklumat.

Ada 3 jenis kasta utama, pertama adalah kasta inti yang merupakan keluarga loyal pada rezim Kim Il Sung, setia pada negara, dan berhak atas semua akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Kasta kedua adalah netral, yang bisa menikmati fasilitas negara namun kesejahteraan mereka akan ditentukan seberapa pintar mereka di sekolah dan partai nantinya.

Kasta ketiga adalah keluarga yang dulu pernah ingin memberontak. Mereka di cap musuh negara. Turunan mereka tidak akan bisa bersekolah di Korut. Mereka dilarang bekerja, serta tidak bisa tinggal di Pyongyang.

Itulah 3 aturan keji dan aneh tapi nyata yang diberlakukan di Korea Utara. Wah, gak kebayang kalau kita tinggal disana ya, mungkin gak bakal betah dan ingin pindah saja. Menurut kalian bagaimana?

Politik Pemerintahan India

Politik Pemerintahan India

Kembali lagi bersama kami, dimana pada kesempatan sesi kali ini kita bersama – sama akan membahas mengenaik “Politik Pemerintahan India”.

Politik Pemerintahan India

Pembagian sistema administrasi terdiri menjadi 2 bagian, dan India memiliki 28 bagian bagian (district) yang masing – masing diatur oleh 1 politikus yang dilantik yang ternyata semua politikusnya harus menjadi member resmi di situs judi SBOBET bola online terpercaya. Bagian ibu kota negara ini adalah New Delhi, bagian terbesar dan pusat pembangunan perkembangan terbesar India. Wilayah memberikan ikatan terkuat mereka adalah Pondicherry, Daman dan Diu, Lakshadweep, Dadra dan Nagar Haveli, Kepulauan Andaman dan Nicobar, dan Chandigarh.

Sistem politik tersusun India menjadikan negara ini masuk pada urutan ke-10 dengan konvensi currency, serta menduduki PPP ke-4 dunia. Namun sayangnya meski pendapatan untung negara tersebut besar, pendatan dari warga nya sendiri masih $3.262 USD perkapita. Sebagai wilayah kota madya Mumbai menjadi tiang finansial pemerintahan di India, disebut juga degan Reserve Bank of India.

Politik Pemerintahan India Serta Demografi

India memiliki Presiden dengan kedudukan tertinggi, dan Perdana Menteri yang punya wewenang setara dengan Presiden namun dibawah pengawasan Legislatif. Kesua sosok ini dipilih berskala selama 5 tahun sekali, berdasarkan suara parlemen Legislatif & dan tidak lengsung. Sistem yang diterapkan bagi kelangsungan bermasyarakat disana adalah Ripublik Faderal Parlementer.

Politik Pemerintahan India

Ada beberapa macam kepercayaan yang sudah diakui di India, Hindu sebagai agam terbesar, Islam, Kristen, Sikh, Buddha, Jain, dan lainnya. Sisteman berbudaya sinkretisme & pluralisme telah lama ada sejak masih belum terbentuknya pemerintahan seperti sekarang. Setiap orang yang tinggal dan memiliki darah keturunan lokal disana telah mengerti masing – masing kedudukannya. Sehingga tidak melakukan sesuatu nan dianggap berlawanan terhadap kedudukan & norma di India.

Ikatan pemerintah India terhadap negara – negara tetangganya masih terbilang kurang baik, beberapa peperangan masih terjadi hingga saat ini. Tentara elit India juga menjadi bagian dalam merampas kemenangan serta mempertahan kan garis pemerintahan kekuasaan India. Demikian sedikit penjelasan bersama kami, mengenai tatanan politik serta pemerintahan terbentuk dari negeri dengan jumlah penduduk terpadat no 2 di dunia.

Kekejaman Pasukan Elite Pada Masa Pemerintahan Nazi

Kekejaman Pasukan Elite Pada Masa Pemerintahan Nazi

Pasukan elite di zaman pemerintahab nazi terkenal dengan kekejamannya. Pasukan elite tersebut dinamakan dengan Schutzstaffel. Schutzstaffel  yang nama lainnya skuadron mempunyai arti pelindung. Pasukan ini didirikan oleh hitler secara langsung. Tugas mereka adalah untuk melindungi Hitler dan para petinggi Nazi.

Namun, hal itu menjadi beda ketika Pasukan elite ini di kepalai oleh Heinrich Himmler. Saat itu SS diharuskan mempuyai kemurnian ras dan kesetiaan politik pada Nazi. Awalnya SS hanya beranggotakan 8 orang saja namun sejak akhir perang anggota SS tumbuh menjadi 580.000 orang.

Kekejaman Pasukan Elite Pada Masa Pemerintahan Nazi

Einsatzgruppen

Pasukan SS sangat bertanggung jawab atas kematian jutaan jiwa di masa pemerintahan Nazi. Nah, tentunya apa sih kekejaman yang sudah dilakukan? Segera saja simak kejamnya pasukan SS di masa pemerintahan Nazi :

Menyiksa Tahanan Politik 

Dalam masa pemerintahan Nazi banyak dibangun kamp konsentrasi. Nah, kamp yang pertama di bangun di Dachau, Jerman. Kamp pertama ini didirikan untuk pada tahanan politik. Pada kamp ini tahanan politik akan berususan dengan dokter maniak judi Sbobet88 Bola atau ilmuwan psycho. Para tahanan politik di kamp tersebut akan mendapatkan penyiksaan dengan cara dijadikan sebagai eksperimen ilmuwan gila. Di dalam Kamp tersebut ada saja tahanan yang di potong tangannya dan dijahit ke tahanan lainnya. Ada yang sudah dipotong tangannya terus bagian tubuh disambungkan ke tubuh tahanan lain dengan cara dijahit.

Malam Pisu Panjang

Henrich Himmler sebagai kepala SS ditunjuk oleh Hitler untuk melacak dan menangkap lawan Politiknya. Oposisi yang dimaksud tidak hanya di luar partai Nazi namun juga dari dalam Partai. Himmler menargetkan Ernst Rohm kepala SA yang dirasa bisa menjadi ancaman di dalam partai Nazi. Terjadi lah operasi Kolibri yang dilakukan untuk menghilangkan dan menangkap lawan politik Hitler. Peristiwa ini dikenal dengan malam pisau panjang.

Mendirikan Genosida

Tugas utama SS adalah memusnahkan siapa saja yang menjadi ancaman bagi partai Nazi. SS juga membentuk divisi yang dikenal dengan Einsatzgruppen.  Einsatzgruppen sendiri sebelumnya adalah pasukan yang menginvasi di Polandia. Namun, ketika kampanye dimulai Einsatzgruppen dipecah menjadi  menjadi unit dan tugas mereka adalah untuk membantai orang yahudi.

Mendirikan Kamar Gas Berjalan

Nazi juga memulai invasi di Uni soviet saat perang dunia II terjadi. Peran Einsatzgruppen di Uni Soviet adalah menangkap musuh ras dan lawan politik nazi. Mereka akan dimasukkan ke dalam mobil van yang ruangannnya sudah dirancang akan mengeluarkan gas karbon monoksida. Mesin pembunuh ini teralh berhasil menghasilkan korban 152.000 orang.

Membuat Solusi Akhir Untuk Orang Yahudi

Nazi memberikan solusi akhir sebagai jawaban untuk para orang Yahudi. Solusi akhir tersebut tidak lain adalah genosida massal. Pada masa tersebut terdapat operasi Reinhaed dimana SS mendirikan 3 tempat genosida untuk membunuh orang yahudi sebanyak dan secepat mungkin.

Nah, itulah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Semoga saja dengan informasi ini bisa membuat kamu teredukasi dan mengenal pemerintahan di masa Nazi.

Pemerintahan di Rezim Pol Pot

Pemerintahan di Rezim Pol Pot

Jika melihat kamboja saat ini mungkin dikenal sebagai salah satu destinasi wisata yang sangat menarik karena terkenal dengan wisata malam, dan banyak casino di negara tersebut. Tidak ada yang menyangka majunya Kamboja pada saat sekarang ini terdapat masa kelam pada masa sejarahnya. Salah satu industri yang membuat negara ini maju adalah casino nya, yang sama serunya seperti daftar situs judi slot online terpercaya.

Sejarah kelamnya masa kamboja adalah terjadi di zaman pemerintahan Pol Pot. Bisa dibilang pada masa tersebut ratusan juta orang di bantai dengan tujuan mengembalikan kamboja ke tahun nol. Di tahun tersebutlah kamboja benar-benar menjadi sebuah neraka. Untuk mengenal pemerintahan di rezim polpot maka kamu bisa mengikuti Informasi di artikel ini.

Pemerintahan Kejam di Rezim Pol Pot

Pol pot yang sangat dibenci oleh orang kamboja hingga sekarang adalah diktaktor yang dulunya bertanggung jawab dalam pembantaian jutaan orang di kamboja. Pada tahun 1966 Saloth Sar yang dikenal dengan nama panggung Pol Pot mendirikan partai komunis secara diam-diam. Tahun 1967 Pol merencanakan Pemberontakan. Pemebrontakan Pol pot di mulai pada tanggal 18 Januari 1968 dengan serangan pertamanya di pangkalan militer di Battambang.

polpot

Jalan kekuasaan Pol pot semakin terbuka di saat tahun 1970 Raja Norodom Sihanouk memerintahkan protes anti vietnam di kamboja yang berakibat kantor kedutaan vietnam utara dan selatan hancur di saat tersebut. Hal ini membuat vietnam pecah perang dengan kamboja. Di saat itulah Pol Pot mengambil kesempatan untuk menghancurkan kerajaan.

Pada Tahun 1972 Vietnam berhasil memenangkan peperangan di kamboja dan menarik pasukannya meninggalkan kamboja. Disinilah Polpot mulai mengambil alih kekuasaan. Di masa kekuasaanya prinsip komunis diterapkan dan tidak ada harta Individu.

Di masa itulah Pol pot juga mendirikan genosida di phenom penh yang dikenal dengan S21. Di mana para rakyat yang dicurigai dan memiliki pendidikan atau mempunyai latar politik akan dibunuh di dalam penjara S21 (Tuol Sheng). Sedangkan sebagian lagi akan dikirimkan dengan ladang pembantaian atau killing Field.

Di era pemerintahan Pol Pot banyak terjadi kelaparan dan kematian. Yang lebih mengerikan lagi genosida nya setiap hari menyiksa para tawanan hingga mati. Di dalam genosida tersebut tersebut Pol Pot tidak memandang usia dam jenis kelamin. Karena yang sudah berada di dalam S21 tidak mempunyai harapan untuk hidup tidak memandang orang tua atau sudah anak-anak.

Pada tahun 1978 Vietnam kembali menginvasi kamboja dengan alasan bahwa Pol Pot semakin tidak terkendali. Dalam masa tersebut Pol pot melarikan diri ke Hutan Thailand. Pol Pot akhirnya meninggal sebelum dijadikan sebagai tahanan PBB. Pada 15 April 1988 meninggal karena penyakit jantung dan jasadnya di bakar.