Arsip Kategori: Politik Luar Negeri

Informasi Hoax Politik Luar Negeri

Informasi Hoax Politik Luar Negeri

Ada 3 point yang ternyata informasi Hoax Politik Luar Negeri yang selama ini menyelimuti masyarakat awan dalam kebohongan.

Informasi Hoax Politik Luar Negeri

Penduduk tanah air sangat cepat terbakar dalam emosi dan menelan berbagai informasi tanpa mencari kebenaran secara damai.

Agak sedikit mengecewakan sih, kalau melihat demo terakhir yang terjadi di Indonesia tentang pemberlakukan UU Tenaga Kerja baru.

Bahkan muda mudi yang masih bersekolah di bangku SMP pun ikut dalam aksi unjuk rasa. Tindakan merusak properti umum pun dilakukan oleh mereka hingga merugikan Indonesia sendiri.

Berbagai Informasi Hoax Politik Luar Negeri

informasi hoax politik luar negeri

  • Donald Trump Diusir dari Gedung Putih

Karena akhir – kahir ini politik di Amerika Serikat sangat berantakan, banyak isu di media mengatakan kalau Trump dan anggota nya dihusir dari Gedung Putih. Apa tanggapan anda ? Video palsu yang dijadikan parodi dimana seorang berkostum seperti Trump dihusir, dan video ini tersebar diseluruh dunia. Dan anehnya komentar yang menganggap hal ini benar terjadi adalah muda – mudi dari Indonesia.

  • Recep Tayyip Erdogan Tolak Jabat Tangan Dengan Presiden Prancis

Politik luar negari selanjutnya yang lagi – lagi menjadi kebohongan public yang sangat bodoh adalah. Dimana Recep Tayyip Erdogan menolak untuk berjabat tangan dengan Presiden Perancis. Pertemuan ini terjadi pada 6 Nov 2020 lalu, dan ternyata ini adalah sebuah parodi dan hasil editan. Sebenarnya video palsu ini sudah bisa terlihat dari tampilan visualnnya yang sangat tidak bagus.

  • Foto Kampanye Donald Trump Berbahasa Indonesia

Poster kampanye Donald Trump yang berada ditengah pusat kota Washington, dimana tulisan dari isi kampanye nya berbahasa Indonesia. Bisa dibayangkan tidak bagaimana anehnya poster ini bisa jadi berbahasa Indonesia dan ditengah kota Washington? Sudah pasti foto yang tersebar itu merupakan hasil editan dari anak – anak jahil jaman sekarang. Tapi bagi kalian yang tidak bisa membedakan informasi asli dan palsu yang sangat jelas seperti ini. Menurut kami itu sangat keterlaluan sih !

Nah, inilah Hoax politik luar negeri yang masih dipercayai beberapa orang di Indonsia. Yuk sebarkan artikel ini, supaya mereka tidak salah informasi lagi dengan kebohongan yang disebarkan oleh para pelaku kejahatan cyber sekarang ini.

Sistem Pemerintahan Negara Myanmar

Pernah datang ke Myanmar? Mungkin untuk kalian yang pernah datang ke negara ini, sistem pemerintahan Myanmar bukanlah hal asing lagi.

Karena, dengan mendatangi negara tersebut, kita pasti lebih mudah mengetahui bagaimana sistem pemerintahan mereka. Namun, bagaimana dengan yang belum pernah datang ke sana?

Tenang saja, karena lewat artikel ini kalian juga bisa mengetahui bagaimana sistem pemerintahan di negara Myanmar.

Sistem Pemerintahan Myanmar

Myanmar atau yang biasa disebut juga dengan Burma merupakan sebuah negara berdaulat di Asia Tenggara.

Myanmar berbatasan dengan Bangladesh dan India di sebelah barat, Laos dan Thailand di sebelah timur, dan China di sebelah Utara dan Timur Laut.

Negara ini memiliki pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. Myanmar merupakan negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 51 juta jiwa.

Ibu kota Myanmar terletak di Yangon lalu berpindah ke Naypyidaw pada tanggal 7 November 2005. Myanmar juga merupakan salah satu anggota ASEAN sejak 1997.

Ternyata, negara Myanmar merupakan sebuah negara yang pernah mengubah nama. Pada 18 Juni 1989, Myanmar merupakan nama negara baru yang menggantikan Burma.

Saat itu, pemerintahan mereka masih disebut rezim militer dengan dipimpin Jenderal Saw Maung. Setelah berubah nama, Myanmar menjadi negara yang multi etnis.

Sebagai negara multi etnis, negara ini tentu semakin besar dengan roda kekuasaan yang juga harus membaik. Salah satu peristiwa Myanmar adalah peristiwa pemindahan ibu kota.

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Myanmar menganut sistem parlemen yang menarik untuk disimak.

Perlu diketahui, bentuk pemerintahan negara ini dijalankan dengan sistem presidensial dimana tugas presiden dijalankan dengan bantuan dua wakil presiden.

Umumnya, hanya ada satu presiden di satu negara, namun beda dengan Myanmar. Pada April 2016, muncul jabatan baru bernama State Consellir atau Konselir Negara yang merupakan jabatan dengan kedudukan yang sama seperti di PM negara lain.

State Conselir di Myanmar saat ini di pegang oleh Aung San Suu Kyi. Sistem pemerintahan yang dianut ini tentu saja diharapkan bisa lebih memudahkan roda pemerintahan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Sistem parlemen yang dijalankan di Myanmar tersebut memang harus dijalankan sebaik-baiknya karena menaungi 7 negara bagian.

Uniknya, nama negara bagian tersebut bisa mewakili etnis yang ada di sana. Nama-nama negara bagian tersebut adalah Kachin, Chin, Mon, Kayah, Kayin, Rakhine, dan Shan.

Pada April 1992, Jenderal Than Shwe merupakan pemimpin Myanmar dengan bentuk pemerintahan Junta Militer.

Namun, bentuk pemerintahan tersebut di lawan oleh rakyat dan menimbulkan aksi demonstrasi baik di motori oleh biksu maupun aktivitas mahasiswa.

Sebuah aksi tersebut direspon dengan kekerasan oleh pemerintah sehingga mau tidak mau banyak korban yang berjatuhan.

Suasaha yang tidak aman di Myanmar membuat pemerintah tak dianggap mampu melindungi segenap rakyat dan negara.

Akhirnya, demo yang dilakukan oleh aktivis pelajar dan biksu menuntut agar segera menagkhiri rezim militer dan beralih ke sistem demokrasi.

Ada pula Jenderal Ne Win yang akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya. Peristiwa tersebut tak bisa dikatakan sebagai peristiwa yang kecil karena telah memakan korban jiwa dengan jumlah hingga 3000 korban jiwa berjatuhan.

Setelah peristiwa ini, akhirnya kekuasaan digantikan oleh Jenderal Sung Maung. Tak lama setelah memimpin, ia mengubah status negara menjadi State Law and Order Restorasion Council (SLORC).

Pergantian ini memajukan negara dan negara Myanmar akhirnya menjadi lebih terbuka lalu mampu bekerja sama dengan negara ASEAN di sektor ekonomi dan militer.

Sistem Pemerintahan Australia Yang Harus Kamu Tahu

Sistem pemerintahan Astralia dibangun di atas tradisi demokrasi liberal. Berdasarkan nilai-nilai toleransi agama, kebebasan berbicara dan berserikat, serta supremasi hukum.

Lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya mencerminkan model inggris dan Amerika Utara. Pada saat yang sama, mereka khas Australia.

Pemerintaha Australia Yang Bertanggung Jawab

Salah satu demokrasi tertua dan lesatri di dunia, Persemakmuran Australia didirikan pada 1902 saat bekas koloni Inggris ini sepakat untuk menjadi federasi.

Pratik dan prinsip demokrasi yang membentuk parlemen colonial pra federasi diberlakukan oleh pemerintah federal Australia yang pertama.

Kolini Australia mewarisi tradisi pemilu dari Inggris yang mengcangkup hak pilih terbatas dan pemungutan suara umum serta ganda.

Pelanggaran seperti suap dan intimidasi pemilih mendorong perubahan pemilihan umum. Australia mempelopori reformasi yang menopang praktik pemilu demokrasi modern. 

Pada 1855, Victoria memeprkenalkan pemilihan umum secara rahasia, yang menjadi terkenal di seluruh dunia sebagai pemilu Australia.

Pada 1856, Australia Selatan menghapuskan persyaratan professional dan harta serta memberi hak pilih kepada seluruh pria dewasa, kemudia pada 1892 memberi wanita dewasa hak pilih.

Pada dasawarsa 1890 an koloni-koloni terbsebut memberlakukan prinsip satu suara per orang, menghentikan praktik pemungutan suara ganda.

Pemerintah Australia didasarkan pada parlemen yang dpilih secara populer dengan dua majelis: Dewan Perwakilan dan Senat.

Para menteri yang diangkat dari kedua majelis ini menjalankan fungsi eksekutif, dan keputusan kebijakan dibuat dalam rapat-rapat cabinet.

Selain pengumuman keputusan, diskusi cabinet tidak disebarluaskan. Para menteri terikat oleh prinsip solidaritas Kabinet, yang sangat mencerminkan model Inggris, yaitu cabinet bertanggung jawab kepada parlemen.

Walaupun Australia adalah bangsa yang merdeka, Ratu Elizabeth II dari Inggris secara resmi juga merupakan ratu Australia.

Ratu menunjuk Gubernur Jenderal untuk mewakilinya. Gubernur Jenderla memiliki kekuasaan yang luas namun berdasarkan konvensi hanya bertindak atas saran para menteri dalam hampir semua urusan.

UUD Tertulis

Seperti Amerika Serikat, Australia juga memiliki undang-undang dasar tertulis. UUD Australia merumuskan tanggung jawab pemerintah federal, yang mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan, dan imigrasi.

Pemerintah negaea bagian dan teritori bertanggung jawab atas semua urusan yang tidak dilimpahkan kepada persemakmuran dan mereka juga mematuhi prinsip pemerintah yang bertanggung jawab.

Di negara bagian, ratu diwakili oleh seorang gubernur untuk setiap negara bagian. Pengadilan tinggi Ausralia menangani sengketa antara persemakmuran dan negara bagian.

Banyak keputusan pengadilan memperluas kekuasaan dan tanggung jawan konstitusional pemerintah federal.

UUD Australia hanya bisa diubah dengan persetujuan pemilih melalui suatu referendum nasional di mana semua orang dewasa yang masuk dalam daftar pemilih harus ikut serta,

Rancangan undang-undang yang berisi amandemen pertama-tama harus disahkan oleh kedua majelsi parlemen tersebut atau dalam situasi tertentu saja, hanya oleh salah satu majelis parlemen.

Setiap perubahan UUD harus disetujui oleh meyoritas ganda. Jika satu atau beberapa negara tertetu terkena dampak isi referendum tersebut, mayoritas pemilih di negara-negara bagian tersebut juga harus menyetujui perubahan tersebut.

Ini sering disebut dengan kaidah tiga mayoritas. Ketentuan mayoritas ganda membuat perubahan UUD menjadi sulit. Sejak federasi berdiri pada 1902. Hanya delapan dari 44 usulan amandemen UUD yang disetujui.

Pemilih pada umumnya enggan emndukung apa yang mereka pandang sebagai peningkatan kekuasaan pemerintah federal. Negara bagian dan teritori juga boleh menyelenggarakan referendum.

Itulah informasi lengkap mengenai sistem pemerintahan Australia.

Bentuk Pemerintahan Negara Laos

Republic Demokratik Rakyat Laos adalah negara yang terkurung daratan di Asia Tenggara, berbatasan dengan Myanmar dan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah barat laut.

Dari abad ke 14 hingga abad ke 18, negara ini disebut dengan Lan Xanga tau Negeri Seribu Gajah. Laos merupakan sebuah negara Republik yang dikelilingi oleh daratan dan terletak di bagia utara semenanjung Indochina.

Laos berasal dari kata Lan Xang yang artinya kerajaan gajah. Negara ini merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki pantai.

Laos pernah dijajah oleh Perancis dan memperoleh kemerdekaan pada 22 Oktober 1953 dalam bentuk kerajaan.

Sejak 2 Desember 1975, kerajaan Laos berubah menjadi Republik Laos. Laos adalah salah satu negara komunis dengan kepala pemerintaha berupa presiden bernama Choummaly Sayasone dan dibantu oleh perdana menteri yang bernama Bouasone Bouphavanh.

Jika dilihat dari sudut pandang Geografi Politik, letak wilayah negara Laos yang tidak memiliki wilayah laut atau pantai dikenal dengan sebutan kawasan Land Lock.

Kondisi ini dianggap kurang menguntungkan dari segi pertahanan dan keamanan khususnya dari serangan atau invasi bangsa lain.

Negara ini memiliki lembah subur sehingga banyak menghasilkan tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, kopi, dan tembakau.

Memiliki sumber tambang mineral seperti timah, tembaga, emas, dan perak. Wilayahnya didominasi perbukitan dan pegunungan yang tertutup hutan lebat sehingga menghasilkan kayu sebagai salah satu komoditasnya.

Potensi Sosial Budaya Terdiri atas berbagai macam suku bangsa dengan berbagai macam budayanya, Masyarakatnya sebagian besar masih patuh pada tradisi, Memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Lao.

Namun dalam kehidupan sehari-hari, selain bahasa nasionalnya masyarakat juga menggunakan bahasa Thai, Inggris, dan Prancis, Memiliki banyak bangunan bersejarah, terutama candi.

Sistem Politik Negara Laos

Satu-satunya partai politik yang diakui Laos adalah Partai Revolusioner Rakyat Laos (LPRP). Kepala negaranya adalah seorang presiden yang ditentukan oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun.

Kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan dari parlemen.

Kebijakan pemerintahan ditentukan oleh partai melalui 9 anggota yang sangat berkuasa Politbiro dan 49 anggota Komite Pusat.

Keputusan pemerintah yang penting ditentukan oleh Dewan Menteri. Laos mengaut konstitusi baru sejak 1991.

Pada tahun berikutnya, pemilu diadakan untuk 85 kursi baru Majelis Nasional yang anggotanya dipilih secara rahasia untuk masa jabatan 5 tahun.

Parlemen tunggal ini diperluas sejak pemilu 1997 menjadi 99 anggota, menyetujui semua hukum baru, meskipun presidenlah yang memegang kekuasaan untuk mengeluarkan dekret yang sifatnya mengikat.

Pemilu yang terbaru dilaksanakan pada Februari 2002 ketika majelis Nasional diperluas menjadi 109 anggota.

Sisa-sisa dari kelompok etnis Hmong yang beraliansi dengan Amerika Serikat ketika perang Vietnam terlibat dalam konflik bersenjata dengan rezim komunis Laos sejak 1975.

Sehubungan dengan adanya beberapa laporan tentang penyerahan diri etnis Hmong di media internasional baru-baru ini, konflik ini sepertinya sudah sedikit mereda.

Sebagian besar anggota etnis Hmong berbaur kembali dengan masyarakat secara damai, dan sebagian dari mereka bahkan dilaporkan meraih posisi strategis di dalam pemerintahan negara Laos.

Serangan-serangan masih terjadi secara kecil-kecilan di seluruh negeri, namun tidak mengarah kepada salah satu gerakan politik.

Segala perbedaan pendapat di Laos dimusnahkan, sehingga informasi yang benar sulit di dapatkan.

Itulah informasi mengenai bagaimana sistem pemerintahan dari negara Laos. Semoga artikel ini bermanfaat.

Sistem Pemerintahan Unik Dari Brunei Darussalam

Negara kecil atau negara yang memiliki wilayah kecil bukan berarti merupakan negara yang tak berpengaruh.

Banyak negara di dunia ini yang memiliki wilayah kecil namun memiliki pengaruh yang sangat besar. Salah satu faktornya adalah karena keadaannya yang makmur dan juga sejahtera.

Kekayaan serta kemampuan dalam mengatur rakyatnya juga menjadi poin penting bagi suatu negara yang kaitannya dengan negara lain. Tak terkecuali dengan negara Brunei Darussalam.

Sistem Pemerintahan Brunei Darussalam

Brunei Darussalam merupakan negara dengan wilayah yang kecil namun terkenal dengan kemakmuran rakyatnya.

Rakyat di negara itu bisa merasakan kemakmuran karena hasil dari negara Brunie sendiri ditambah dengan sistem pemerintahannya yang baik.

Yang terkenal dari sistem pemerintaha Brunei adalah dipimpin oleh seorang sultan yang menjabat Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Selain itu, di sini juga terkenal memegang prinsip-prinsip keislaman dalam pelaksanaan pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari.

Nah, untuk kalian yang mungkin belum tahu banyak mengenai sistem pemerintahan di Brunei, di bawah ini kami berikan penjelasannya.

Pemerintahan Brunei Darussalam

Sistem pemerintahan yang ada di Brunei Darussalam bisa dibilang tegas dan stabil. Seperti namanya yang keislaman, negara ini juga menganut sistem pemerintahan yang memegang tegas syariat Islam dalam mengatur kehidupan masyarakatnya sehari-hari.

Negara ini adalah negara yang tegas. Negara ini terletak di pulau Borneo, yang tidak lain merupakan pulau Kalimantan.

Dinamakan Borneo karena pada zaman dahulu orang-orang Inggris berdagang melalui Bandar di Brunei, karena merupakan Bandar perdagangan terbesar.

Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa meskipun memiliki wilayah yang kecil, namun pengaruhnya terhadap wilayah di sekitarnya sangat besar.

Pemerintahan Brunei Darussalam juga menerapkan sistem demokrasi. Dimana semua rakyat dilibatkan dalam setiap keputusan negara.

Dalam pemilihan anggota birokrat, negara ini cenderung menerapkan sistem perekrutan secara tertutup.

Sistem ini menyerapkan personil yang berasal dari setiap lapisan masyarakat. Brunei Darussalam merupakan negara yang tidak memiliki dewan legislative.

Pada September 2000, sultan Brunei mengadakan siding untuk menentukan parlemen yang tak pernah diadakan sejak tahun 1984.

Dewan parlemen yang dibentuk ini tidak memiliki kuasa lain selain menasehati sultan. Pemerintahan di negara ini ditentukan mutlak oleh sultan. Dengan begitu, Brunei menjadi salah satu negara yang memiliki politik paling stabil di benua asia.

Pemerintahan yang memiliki kekuasaan mutlak ini disebut dengan Monarki Absolut. Secara teoristis, pemerintahan ini merupakan bentuk dimana seorang pemimpin atau raja memegang kekuasaan penuh untuk mengatur negaranya.

Bentuk pemerintahan ini cocok diterapkan untuk negara kecil karena jumlah penduduknya yang sedikit.

Pemimpin yang seorang sultan akan sangat memperhatikan kemajuan negaranya. Dengan begitu, maju mundurnya negara itu tergantung pada sultan itu sendiri.

Namun di sini, walaupun sultan memiliki kuasa mutlak, namun tetap berlaku sistem demokrasi di mana rakyat masih diakui pendapatnya.

Jadi bisa dikatakan bahwa negara Brunei Darussalam tak hanya bersifat Monarki Absolut namun juga Demokrasi.

Brunei Darussalam juga memiliki pemimpin dimana mereka dipimpin oleh seorang sultan. Sultan di sana menjabat Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan seperti perdana menteri.

Di Brunei, kekuasaan yang dimiliki oleh sultan sangat besar. Namun, pelaksanaan pemerintahan di Brunei bersifat demokratis. Rakyat selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan negara.

Itulah penjelasan lengkap mengenai bagaimana sistem pemerintahan Brunei Darussalam yang sangat tentram. Semoga bermanfaat.

Sistem Pemerintahan Jerman yang berdemokrasi

Jerman merupakan salah satu negara federasi di Eropa. Dulunya, Jerman merupakan negara yang berbentuk kekaisaran namun setelah perang Perancis-Prusia, Sistem Pemerintahan Jerman berubah menjadi Sistem Pemerintahan Perlementer dengan kepala pemerintaha Kanselir.

Saat Pemerintahan Jerman dipegang oleh NAZI dengan pemimpinnya Adolf Hitler serta rezim otoriternya, Jerman sempat pecah menjadi dua bagian, yaitu Jerman Barat(federal) dan Jerman Timur(Demokratik).

Kekalahan dalam Perang Dunia II membuat Jerman sempat kehilangan wilayah timur sehingga pemerintahan berpindah ke Jerman Barat.

Pada 1990, Jerman kembali bersatu dengan runtuhnya Tembok Berlin. Sejak saat itu, sistem pemerintahan mereka adalah demokrasi yang berbasis ideology berdasarkan prioritas hak-hak asasi manusia.

Sistem Pemerintahan Ideologi Jerman

Republic Federal Jerman terdiri atas 16 negara bagian. Negara bagian bukanlah provinsi, melainkan negara dengan kewenangan bernegara sendiri.

Setiap negara bagian memiliki undang-undang dasar sendiri, yang harus sesuai dengan prinsip negara hukum berbentuk republic yang demokratis dan social menurut norma Grundgesetz.

Di luar itu, negara bagian tersebut memiliki kebebasan menentukan sendiri undang-undang dasarnya.

Bentuk negara federal termasuk di antara prinsip=prinsip konstitusi yang tidak bisa diubah. Namun, keberadaan negara bagian yang ada sekarang bukan tidak bisa berubah. Untuk penyusunan kembali RFJ terdapat aturan dalam Grundgesetz.

Sistem federasi memiliki tradisi konstitusional yang panjang, yang hanya pernah diselingi oleh sistem negara kesatuan di bawah rezim Nazi (1933 – 1945).

Jerman termasuk contoh negara federal yang klasik. Federalisme telah terbukti tangguh, baik keistimewaan maupun masalah-masalah regional dapat diperhatikan dan teratasi dengan lebih baik melalui sistem ini dibandingkan melalui sistem pemerintahan terpusat.

Tatanan federal di Jerman, seperti Amerika Serikat dan Swiss menjembatani persatuan ke luar dengan keanekaragaman di dalam.

Pelestarian keanekaragaman itu adalah fungsi tradisional federalisme. Kini fungsi tersebut menjadi semakin penting berkenaan dengan tuntutan regional seperti perlindungan bangunan bersejarah, pelestarian tradisi tata kota serta pengembangan kebudayaan daerah.

Tugas utama federasi adalah mempertahankan kemerdekaan. Pembagian antara federasi dengan negara bagian adalah elemen penting dalam sistem pembagian kewenangan dan keseimbangan kekuasaan.

Termasuk di dalamnya keikutsertaan negara bagian dalam kegiatan politik pada tingkat federasi melalui perannya di Bundesrat.

Tatanan federal juga memperkuat prinsip demokrasi karena memungkinkan keterlibatan politik warga dalam lingkungannya.

Demokrasi akan lebih hidup, jika warganya ikut terlibat dalam proses politik di daerah yang dikenalnya melalui pemilihan umum dan pemungutan suara.

Sistem federasi masih memiliki beberapa kelebihan, misalnya kesempatan bereksperimen dalam lingkup terbatas dan munculnya persaingan sehat antar negara bagian.

Salah satu negara bagian bisa saja menerapkan sesuatu yang baru, misalnya dalam bidang pendidikan, dan dengan demikian pembaruan di seluruh wilayah federal.

Selain itu, sistem federasi mampu memberikan kesempatan sesuai dengan perbedaan regional dalam pembagian kekuatan politik.

Partai yang berposisi pada tingkat federal, bisa saja memiliki mayoritas dan memegang pemerintahan di salah satu negara bagian.

Grundgesetz mengatur kewenangan legislative federasi dengan memperhatikan apakah diperlukan peraturan hukum yang berlaku di seluruh wilayah federal, atau diinginkan peluang bagi negara bagian untuk menciptakan undang-undang sendiri.

Hal ini jelas lagi dengan adanya pembagian kewenangan federasi dalam penetapam hukum yaitu kewenangan penuh, kewenangan bersaing, dan kewenangan membuat undang-undang pokok.

Federasi memiliki kewenangan legislative penuh antara lain atas bidang-bidang di luar negeri, pertahanan, moneter, dan alat pembayaran, perkeretaapian, hubungan udara, dan sebagian peraturan perpajakan.

Dalam hal kewenangan bersaing, negara bagian memiliki hak menetapkan undang-undang hanya bila hal bersangkutan belum di atur federasi.

Sistem Pemerintahan Negara Brazil Yang Harus Kamu Tahu

Konstitusi Brazil yang berlaku sekarang telah disahkan sejak tanggal 5 oktober 1988.

Dalam upaya mereformasi konstitusi ini, lima partai yaitu, PMDB, PFL,PSDB,PP dan PTB sepakat bahwa hal-hal yang perlu mendapat prioritas untuk dibahas di Kongres adalah masalah imunitas anggota parlemen, pencabutan hak berpolitik, loyalitas kepada partai, sistem pemilu, dan perbatasan waktu mandat presiden.

Hal ini semua merupakan bagian dari yang disebut Reformasi Politik,, yang hingga saat ini masih belum dirampungkan dan terus dalam prosesnya.

Sistem Pemerintahan Negara Brazil

Parlemen Brazil disebut kongres yang terdiri dari 81 anggota Senat (Senator). Mereka terdiri dari tiga orang dari setiap negara bagian dan distrik federal, serta 513 anggota DPR.

Masa jabatan anggota Senat adalah 8 tahun sedangkan masa jabatan DPR adalah 4 tahun. Baik anggota Senat maupun anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu.

Menurut konstitusi Brazil yang berlaku saat ini yang lebih dikenal sebagai Konstitusi 1988 (karena disahkan pada tanggal 5 Oktobr 1988), negara Brazil berbentuk Republik Federasi dengan cabinet Presidentil.

Brazil memiliki 26 negara bagian dan 1 (satu) distrik Federal. Konstitusi 1988 menjamin kekuasaan yang luas kepada pemerintah federal yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan judikatif.

Presiden menjabat selama 4 tahun dengan hak dipilih kembali untuk 4 tahun berikutnya. Presiden hanya berhak dipilih selama 2 kali berturut-turut.

10 partai politik besar dalam percaturan politik Brazil adalah:

  • PT Partido dos Trabalhadores = Partai Buruh (kiri)
  • PMDB (Partido do Movimento Democrático Brazileiro = Partai Gerakan Demokrasi Brazil (tengah)
  • PL (Partido Liberal = Partai Liberal /tengah-kanan)
  • PDT (Partido Democrático Trabalhista = Partai Demokrasi Buruh (kiri)
  • PC do B (Partido Comunista do Brazil = Partai Komunis Brazil (kiri)
  • PPB (Partido Progressista Brazileiro = Partai Progresif Brazil (tengah-kiri)
  • PPS (Partido Popular Socialista = Partai Masyarakat Sosialis/kiri)
  • PTB (Partido Trabalhista Brazileiro = Partai Buruh Brazil/tengah-kiri)
  • PSDB (Partido da Social Democracia Brazileira = Partai Sosial Demokrasi Brazil/tengah-kiri)
  • PFL(Partido da Frente Liberal = Partai Front Liberal/tengah-kanan)

Mahkamah Agung Federal terdiri dari 11 hakim, dan bertemu secara rutin di ibukota Brazilia. Pengadilan Federal berkedudukan di setiap negara bagian dan di Distrik Federal.

Jenis pengadilan lain adalah pengadilan Pemilihan Federal untuk melindungi Pemilu dan Pengadilan Pekerja / Buruh.

Hakim-hamik federal diangkat untuk seumur hidup. Pengadilan di negara bagian dilakukan dengan koordinasi dengan Pengadilan Pusat.

Perkembangan Ekonomi Brazil

Kinerja perekonomian Brazil selama pemerintahan Presiden Michel Temer bisa dikatakan berhasil bangkit dari resesi ekonomi selama 2 tahun berturut-turut (2015 – 2016).

Pada awal pemerintaha Presiden Michel Temer nampaknya seperti mustahil bisa mengembalikan perekonomian Brazil.

Pandangan tersebut disebabkan adanya skandal korupsi yang melibatkan pada petinggi negara sehinga Mishel Temer harus melakukan perombakan cabinet berkali-kali dalam kurun waktu kuran dari satu tahun.

Program-program Temer untuk meningkatkan perekonomian Brazil adalah:

  • Pembatasan peningkatan anggaran belanja negara sampai 20 tahun dengan revisi setiap 10 tahun (PEC 55/2016)
  • Undang-undang Ketenegakerjaan (Reforma Trabalhista)
  • Undang-undang Perpajakan (Reforma Tributária)
  • Undang-undang Sistem Pemilu (Reforma Eleitoral)
  • Undang-undang Jaminan Sosial (Reforma da Previdência Social)
  • Privatisasi

Program-program tersebut telah membawa dampak positif bagi para pelaku pasar sehingga perekonomian Brazil meningkat sedikit demi sedikit.

Salah satu bukti nyata keberhasilan kinerja perekonomian Brazil selama pemerintahan Presiden Temer adalah:

  • Meningkatnya perekonomian Brazil tahun 2017 sebesar 0,89% (perkiraan)
  • Penurunan inflasi dari sekitar 10% per tahun menjadi 2,95% di tahun 2017
  • Peningkatan harga saham IBOVESPA yang menyentuh record diatas 80 ribu point
  • Terjadi surplus perdagangan komercial luar negeri tahun 2017 yang menyentuh 66 milyar dollar dan merupakan surplus terbesar sejak tahun 1989
  • Tingkat suku bunga acuan per tahun turun dari 14,75% di tahun 2015 menjadi 6,75% sehingga membawa stimulus bagi perekonomian Brazil

Itulah sekilas mengenai bagaimana pertumbuhan pmerintahan Brazil. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan kalian.

Sistem Pemerintahan Negara Myanmar

Negara Myanmar merupakan salah sat negara yang baru saja mengganti namanya, yaitu Burma. Negara ini menjadi salah satu negara yang pernah melakukan pemindahan ibukota.

Myanmar sendiri terletak di Asia Tenggara dan berbatasan dengan negara asia lainnya seperti Bangladesh di sebelah Barat, Thailand di sebelah Timur, China di sebelah Utara, dan Laut Andaman di sebelah Selatan.

Perkembangan Sistem Pemerintahan Negara Myanmar

Dulunya, bentuk pemerintahan Myanmar adalah Oligarki Militer atau terkenal dengan sebutan Junta Militer yang telah menguasai Myanmar dalam kurun waktu 46 tahun.

Kekuasaan Militer terlama di Asia Tenggara ini tercatat sebagai sejarah dunia menyaingi rekor kekuatan militer Rusia.

Namun, jika melihat belakangan ini, Myanmar merubah bentuk pemerintahannya menjadi Republik Presidensial.

Namun, pernahkah kalian bertanya-tanya mengenai bagaimana sistem pemerintahan mereka? Yuk kita bahas sama-sama.

Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota

Bergantinya nama Burma menjadi Myanmar terjadi pada 18 Juni 1989 saat rezim militer dipimpin oleh Jenderal Saw Maung dengan tujuan masyarakat etnis non-Burma merasa menjadi bagian dari negara Myanmar.

Setelah pergantian nama, Myanmar merupakan salah satu negara yang multi etnis karena memiliki beragam etnis yang tinggal di dalamnya.

Etnis tersebut adalah Karen, Burma, Arakan, Kayah, Chin, Kachin, Mon, Rohingya dan ratusan etnis minoritas lainya.

Negara dengan kekuasaan militer ini bahkan pernah melakukan pemindahan ibukota negaranya pada 7 November 2005 lalu yaitu dari Ranggon (Yangon) ke Naypyitaw.

5 tahun setelah itu, pemerintahannya juga mengganti bendera beserta lagu kebangsaan mereka pada 21 Oktober 2010.

Ibukota baru yang bernama Naypyitaw mempunyai arti tempat tinggal para raja. Kondisi ini disebabkan oleh factor letak ibukota yang bisa dibilang tepat berada di tengah negara ini, tepatnya di distrik Mandalay.

Ada alasan klasik dalam berpindahnya ibukota ini, yaitu untuk menjaga tradisi Myanmar saat dipimpin oleh Dinasti yang saat itu memindahkan ibu kota.

Sistem Parlemen

Sistem pemerintahan Myanmar menganut sistem pemerintahan Presidensial. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang presiden, mereka akan dibantu oleh 2 orang wakil presiden.

Hal ini sangat menarik mengingat biasanya hanya ada 1 wakil presiden. Namun, di era baru pada April 2016 lalu, presiden akhirnya membentuk jabatan baru yang disebut sebagai Knselir Negara (State Counsellor) atau setara dengan jabatan PM di negara lain.

Saat ini, Kanselir Negara dijabat oleh Aung San Suu Kyi. Bentuk pemerintahan negara Myanmar memiliki 7 negara bagian.

Masing-masing negara bagian tersebut mewakili nama masing-masing etnis sebagai karakteristik identitas nasional.

Ada juga negara bagian yang dimaksud adalah Chin, Kachin, Kayah, Kayin, Rakhine, Shan dan Mon. meski begitu, keistimewaan ini tak berlaku bagi etnis Rohingnya yang merupakan etnis di negara bagian Rakhine (dulunya Arakan).

Sebaliknya, hak istimewa tersebut diberikan kepada etnis minoritas Rakhin yang kebanyakan beragama Buddha dan jumlahnya kurang dari 10%. Kondisi ini lah yang membuat negara bagiannya bernama Rakhine bukan Rohang.

Rezim Militer

Berakhirnya bentuk pemerintahan negara Myanmar yang berupa Oligarki Militer diawali dengan pemilu yang diadakan pada 2015.

Saat itu, ada pemilu dengan pemenang yang bukan dari lingkungan militer. Presiden tersebut berasal dari PartaiLiga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy atau NLD)

Partai tersebut dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Era baru dimulai pada 6 April 2016 dimana ia menduduki jabatan sebagai kanselir negara atau setara dengan Perdana Menteri di negeri lain.

Itulah bagaimana sistem pemerintahan dari Maynmar. Tertarik mengunjungi Myanmar?