Arsip Kategori: Politik Indonesia

Jokowi: Komunikasi Publik Vaksin Covid-19 Harus Baik

Presiden Joko Widodo meminta jajarannya menyiapkan komunikasi puboik terkait vaksin Covid-19 agar tidak menciptakan respon negative dari masyarakat seperti saat penyusunan Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker).

Komunikasi Publik Vaksin Covid-19 Harus Baik

“Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa, karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian seperti UU Cipta Kerja.” Kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin 19 Oktober 2020/

Seperti diketahui, pada 8 Oktober 2020 terjadi demonstrai besar-besaran setidaknya di 18 provinsi oleh buruh, mahasiswa, dan anggota masyarakat lainnya untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, aksi tersebut juga diwarnai dengan kerusuhan di beberapa tempat. 

“Saya minta benar-benar disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publik terutama yang berkaitan halal dan haram, berkaitan dengan harga, berkaitan dengan kualitas, berkaitan dengan distribusi seperti apa,” ungkap Presiden.

Namun, komunikasi public yang dimaksudkan Presiden Jokowi juga buka akhirnya membuka semua data pemerintah kepada masyarakat.

“Meski tidak semuanya harus kita sampaikan ke publik, harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik,” tambah Presiden. Titik kritis dari vaksinasi, menurut Jokowi adalah di implementasi.

“Jangan menganggap mudah implementasi, tidak mudah, prosesnya seperti apa? Siapa yang pertama disuntik terlebih dulu? Kenapa dia? Semua harus dijelaskan betul ke publik, proses-proses komuniksi publik ini yang betul-betul disiapkan,” ungkap Presiden.

Tujuan dari komunikasi public yang baik itu adalah agar taka da lagi isu vaksin yang nantinya bisa diplintir.

“Siapa yang (mendapat vaksin secara) gratis, siapa yang mandiri? Harus dijelaskan, harus detail, jangan nanti dihantam oleh isu, diplintir kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo lagi karena memang masyarakat sekarang ini dalam posisi yang sulit,” tambah Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, seharusnya ada pembagian tugas antara Kementrian Kesehatan dan Kementrian BUMN dalam pengerjaan vaksin tersebut.

“Juga perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini mestinya harus segera jelas, kalau menurut saya untuk vaksin yang gratis, untuk rakyat, urusan Menteri Kesehatan, untuk yang mandiri, yang bayar itu urusannya BUMN,” ungkap Presiden.

Presiden Jokowi pada 5 Oktober 2020 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 1 ayat 2 disebutkan cakupan pelaksanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 meliputi:

  • pengadaan vaksin COVID-19;
  • pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
  • pendanaan pengadaan Vaksin COVID- 19 dan pelaksanaan vaksinasi COVID- 19; dan
  • dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
  • Waktu vaksinasi sendiri adalah mulai 2020-2022.

Hingga sekarang, menurut Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah sudah mengamankan pengadaan vaksin Cvid-19 untuk 135 juta warga dengan jumlah vaksin sekitar 270 juta dosis.

Sasaran penerima vaksin COVID-19 nantinya adalah sebanyak 160 juta orang dengan vaksin yang harus disediakan adalah 320 juta dosis vaksin dengan rincian:

  • Garda terdepan seperti medis dan paramedis “contact tracing”, pelayanan publik TNI/Polri, aparat hukum sejumlah 3.497.737 orang dengan kebutuhan vaksin 6.995.474 dosis
  • Masyarakat (tokoh agama/masyarakat), perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW) sebagian pelaku ekonomi berjumlah 5.624.010 orang dengan jumlah vaksin 11.248.00 dosis
  • Seluruh tenaga pendidik (PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan sederajat perguruan tinggi) sejumlah 4.361.197 orang dengan jumlah vaksin 8.722.394 orang.
  • Aparatur pemerintah (pusat, daerah dan legislatif) sejumlah 2.305.689 orang dengan total vaksin 4.611.734 dosis
  • Peserta PBJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejumlah 86.622.867 orang dengan kebutuhan vaksin 173.245.734 dosis
  • Ditambah masyarakat dan pelaku perekonomian lain berusia 19-59 tahun sebanyak 57.548.500 orang dengan kebutuhan vaksin 115.097.000 dosis.

Isi Omnibus Law Yang Picu Demo, Sudah Tahu?

Pemerintah baru saja mengesahkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law pada Senin 5 Oktober 2020 kemarin.

Keputusan tersebut juga mengundang penolakkan dari buruh hingga mahasiswa. Imbasnya pada Kamis 8 Oktober 2020 terjadi demo rusuh di beberapa tempat.

Apa itu Omnibus Law sebenarnya? Menurut Audrey O Brien (2009), omnibus law adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang.

Sedangkan, Barbara Sinclair (2012) menjelaskan omnibus bill adalah proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait.

Isi Omnibus Law Yang Sebenarnya

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri mengungkapkan dalam pidato pada Sidang Paripurna MPR RI dalam angka Pelantikan Presiden dan Wapres Terpilih Periode 2019-2024 bahwa akan menyederhanakan regulasi dengan menerbitkan 2 undang-undang besar yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Hanya saja, isi Omnibus Law yang terdiri dari 174 pasal ini dinilai merugikan oleh para buruh. Berikut isi Omnibus Law yang ditolak buruh menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal:

1.Upah Minimum Penuh Syarat

Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) dibuat bersyarat dengan memerhatikan laju inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dihapus dalam RUU Cipta Kerja.

Menurutnya, UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada. Sebab UMK setiap kabupaten atau kota berbeda nilainya. Dia juga tidak setuju jika UMK di Indonesia disebut lebih mahal dari negara ASEAN lainnya.

Jika diambil rata-rata nilai UMK secara nasional, UMK di Indonesia disebut jauh lebih kecil dari upah minimum di Vietnam.

“Tidak adil, jika sektor otomotif seperti Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai UMK-nya sama dengan perusahan baju atau perusahaan kerupuk. Karena itulah di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDB negara,” ungkapnya.

Sebagai jalan tengahnya, penetapan nilai kenaikan dan jenis industri yang mendapatkan UMSK bisa dilakukan di tingkat nasional untuk beberapa daerah dan jenis industri tertentu saja.

Sehingga UMSK tidak lagi diputuskan di tingkat daerah dan tidak semua industri mendapatkan UMSK agar ada keadilan

“Jadi tidak harus sama rata sama rasa, karena faktanya setiap industri berbeda kemampuannya. Karena itu masih dibutuhkan UMSK,” kata Iqbal.

2.Pesangon Berkurang

Buruh juga menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah dalam UU Cipta Kerja.

Di dalamnya, 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Dia mempertanyakan dari mana BPJS mendapat sumber dana untuk membayar pesangon.

“Karena tanpa membayar iuran tapi BPJS membayar pesangon buruh 6 bulan. Bisa dipastikan BPJS Ketenagakerjaan akan bangkrut atau tidak akan berkelanjutan program JKP Pesangon dengan mengikuti skema ini,” tutur Iqbal.

3.Kontrak Kerja Tanpa Batas Waktu

Buruh pun menolak skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dihapus batas waktunya. Hal ini membuat buruh bisa saja dikontrak seumur hidup tanpa menjadi karyawan tetap.

“Buruh menolak PKWT seumur hidup,” ujar Iqbal.

4.Outsourcing Seumur Hidup

Iqbal juga menjelaskan dalam RUU Cipta Kerja, kontrak outsourcing disebut bisa seumur hidup. Outsourcing juga diterapkan tanpa batas jenis pekerjaan. “Padahal sebelumnya outsourcing dibatasi hanya untuk lima jenis pekerjaan,” kata Iqbal.

Itulah beberapa isi dari Omnibus Law yang dianggap merugikan para buruh. Namun tentu saja berita ini belum tentu valid terlebih lagi dengan belum jelasnya keputusan pihak DPR.

Perkembangan Sistem Pemerintahan Indonesia Dari Masa Ke Masa

Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia dengan berkedaulatan rakyat.

Negara Indonesia sendiri merupakan negara kesatuan yang berbentuk republic. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

Presiden Republik Indonesia juga memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Namun, mungkin belum banyak yang mengetahui bagaimana sistem pemerintahan Indonesia berkembang dari masa ke masa.

Perkembangan Sistem Pemerintahan Indonesia

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yaitu sistem yang merupakan susunan, tatanan, jaringan, atau cara.

Dan pemerintahan yang berasal dari kata perintah yang berarti perkataan yang bermakna menyuruh sesuatu, kekuasaan yang memerintah suatu wilayah / daerah / negara, serta perbuatan, cara, hal, dan urusan dalam pemerintahan.

Secara garis besar, sejarah Indonesia terbagi atas 3 masa, yaitu Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi.

1.Masa Orde Lama

Masa pemerintahan orde lama berjalan dari tahun 1945 sampai dengan 1968 di bawah kepemimpinan presiden Soekarno.

Penyebutan “masa orde lama” merupakan istilah yang diciptakan pada masa orde baru. Sebenarnya Soekarno tidak begitu menyukai istilah “orde lama” ini.

Dia lebih suka menyebut masa kepemimpinannya dengan istilah “orde revolusi”. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar Negara.

Disana sudah tercantum bahwa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun, setelah 3 bulan terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945.

Penyimpangan tersebut mengenai pembentukan cabinet parlementer dengan Sultan Syahrir sebagai perdana menteri.

Sehingga pada masa ini, dipengaruhi  oleh Belanda, Indonesia menggunakan sistem parlementer. Masa parlementer berakhir ketika dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2.Masa Orde Baru

Istilah “orde baru” di pakai untuk memisahkan kekuasaan era Soekarno dengan era Soeharto. Era orde baru juga digunakan untuk menandai setelah masa baru setelah ditumpasnya pemberontakan PKI tahun 1965.

Pada masa orde baru, awalnya demokrasi Indonesia mengalami kemajuan. Namun, dalam perkembangannya kehidupan demokrasi era orde baru tidak jauh berbeda dengan demokrasi terpimpin.

Sistem pemerintahan presidensial juga terlihat ditonjolkan. Kemudia, Soeharto menetapkan demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan Indonesia.

3.Masa Reformasi

Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Era ini dimulai sejak tumbangnya kekuasaan Soeharto pada 1998 hingga sekarang.

Pada era ini, pelaksanaan sistem pemerintaah demokrasi Pancasila diterapkan sesuai dengan asa demokrasi yang berlandaskan Pancasila.

Pada era ini, pemerintahan memberikan ruang gerak kepada partai  politik dan DPR untuk turut serta mengawasi pemerintahan secara kritis.

Reformasi di Indonesia umumnya merujuk pada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan presiden Soeharto atau era setelah orde baru.

Krisis finansial Asia atau krisis moneter yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto.

Hal itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di Indonesia.

Pemerintahan Soeharto juga semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan 4 mahasiswa tertembak mati kemudian memicu kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya.

Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Itulah bagaimana perkembangan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia dari masa ke masa. Mulai dari orde lama hingga sekarang ini.

Semoga dengan mengetahui hal ini, kita dapat lebih mencintai Indonesia. Karena ternyata negara ini dibentuk dengan penuh perjuangan.