Arsip Kategori: Pemerintahan

Apa Itu Pemerintahan Desa?

Pemerintahan Desa atau yang disebut juga Pemdes merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa.

Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintaha desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraph 2 pasal 14 ayat (1) adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Yuk Cari Tahu Mengenai Pemerintahan Desa

UU 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa:

“Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Karena itu, keberadaan desa wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa mengalami banyak perubahan aturan namun belum bisa mewadahi semuanya sebagaimana banyak perubahan dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa peraturan desa, yaitu:

  • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah,
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
  • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
  • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia,
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,
  • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam perjalanannya, Desa mendapatkan pengakuan dengan adanya Undang-Undang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Januari 2014.

UU 6/2014 tentang desa diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa:

“Susunan dan tata  cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.” Hal ini berarti bahwa pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18B ayat (2) yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu:

  • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok Pemerintahan Daerah
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah
  • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
  • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.                                

Yuk Kenali Lebih Dalam Mengenai Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administrative di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara.

Dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terdiri atas daerah-daerah provinsi.

Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Apa Itu Pemerintahan Daerah?

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan dan menjadi kewenangan daerah otonom.

Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebaagaimana dicantumkan dalan UUD NKRI Tahun 1945.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah dimana mereka dipilih secara demokratis. Guernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan.

Kepala daerah juga punya kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada mayarakat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Dalam artian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota.

Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Selain itu, peran pemerintah negara juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom, yaitu untuk melakukan:

1.Desentralisasi

Melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.Dekonsentrasi

Menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan

3.Tugas pembantuan

Yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut.

Urusan pemerintahan konkren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / kota.

Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan ekternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Urusan pemerintaha tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintaha konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan.

Urusan pemerintaha wajib terbagi lagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah:

  • pendidikan
  • kesehatan
  • pekerjaan umum dan penataan ruang
  • perumahan rakyat dan kawasan permukiman
  • ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
  • sosial

Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah:

  • tenaga kerja
  • pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  • pangan
  • pertanahan
  • lingkungan hidup
  • administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
  • pemberdayaan masyarakat dan desa
  • pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  • perhubungan
  • komunikasi dan informatika
  • koperasi, usaha kecil dan menengah
  • penanaman modal
  • kepemudaan dan olah raga
  • statistik
  • persandian
  • kebudayaan
  • perpustakaan
  • kearsipan

Urusan pilihan adalah:

  • kelautan dan perikanan
  • pariwisata
  • pertanian
  • kehutanan
  • energi dan sumber daya mineral
  • perdagangan
  • perindustrian
  • transmigrasi

Apa Itu Sistem Pemerintahan Parlementer?

Pernahkah kalian mendengar istilah system pemerintahan parlementer? System ini merupakan system pemerintahan yang menjadi lawan dari system pemerintahan presidensial.

Lalu, bagaimana sebenarnya system pemerintahan parlementer ini lalu apa saja kah ciri-ciri nya? Yuk simak dibawah ini.

Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer

System parlementer adalah pemerintahan yang demokratis di mana partai atau koalisi partai dengan perwakilan terbesar di parlemen (legislative) membentuk pemerinta, pemimpinnya menjadi perdana menteri atau kanselir.

Fungsi eksekutif dijalankan oleh anggota parlemen yang ditunjuk oleh perdana menteri untuk cabinet. Partai-partai minoritas melayani dalam oposisi terhadap mayoritas dan memiliki tugas untuk menantangnya secara teratur.

Perdana menteri juga bisa dicopot dari kekuasaan setiap kali mereka kehilangan kepercayaan mayoritas partai yang berkuasa atau parlemen.

System parlementer berasal dari Inggris dan diadopsi di beberapa bekas jajahan negara Inggris. Karakteristik system ini adalah supremasi cabang legislative dalam tiga fungsi pemerintahan, yaitu eksekutif, legislative, dan yudikatif atau menggabungkan fungsi eksekutif dan legislative.

Fungsi legislative dilakukan melalui parlemen unicameral (satu kamar) atau bicameral (dua kamar) yang terdiri dari anggota yang bertanggung jawab kepada orang-orang yang mereka wakili.

Seorang perdana menteri dari beberapa departemen eksekutif pemerintah akan menjalankan fungsi eksekutif.

Ada juga partai politik dan partai koalisi yang menjadi mayoritas anggota parlemen memilih perdana menteri dan menteri departemen.

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

  • Di antara kepala negara dan kepala pemerintahan terdapat pemisahan kekuasan akan tetapi pada bagian eksekutif dan legislatifnya tidak ada pemisahan yang mana kedua kekuasaan eksekutif dan legislatifnya dipegang langsung oleh parlemennya.
  • Kabinet dibentuk oleh parlemen dan parlemen adalah kekuasaan yang paling unggul. Anggota parlemen dipilih langsung melalui pemilihan umum.
  • Presiden atau raja dalam suatu negara hanya memiliki kekuasaan yang simbolis saja di luar kekuasaan eksekutif dan legislatif sebagai kepala negaranya.
  • Memiliki supremasi premier dalam sistem Menteri atau parlementer, karena Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah perannya sangat penting dan memiliki banyak kekuasaan. Di legislatif, dia adalah pemimpin sementara di eksekutif dia adalah pemimpin dewan menteri.
  • Seorang perdana menteri memiliki hak preogratif yang tidak bisa diganggu gugat untuk memilih siapa saja yang ingin diangkat menjadi menteri.
  • Anggota parlemen bisa menjatuhkan mosi tidak percaya untuk menjatuhkan perdana menteri apabila ada hal yang tidak disetujui dari kebijakan perdana menteri.

Kelebihan Sistem Parlementer

  • Sistem parlementer dapat membuat kebijakan yang bisa diatur dengan tepat dikarenakan mudahnya untuk menyesuaikan pendapat baik antara eksekutif dan legislative karena masih dalam satu koalisi partai.
  • Tanggungjawab dalam merumuskan kebijakan untuk negara sangat jelas.
  • Parlemen memiliki hak dan kewajiban untuk dapat mengawasi dengan kuat sistem pemerintahan kabinet sehingga kabinet tidak bisa berbuat sewenang-wenang.
  • Sistem parlementer dapat membuat pengesahan undang-undang lebih cepat melalui dukungan badan legislatif. Ini karena eksekutif dipilih untuk menjabat sesuai dengan manifesto partai. Akibatnya, kehendak rakyat memiliki kekuatan lebih dari sistem politik mana pun.

Kekurangan Sistem Parlementer

  • Sewaktu-waktu kabinet bisa saja dijatuhkan oleh parlementer karena kehadiran kabinet selaku badan eksekutif negara sangat bergantug pada parlemen.
  • Keberlangsungan pemerintahan kabinet tidak jelas karena tidak diatur oleh waktu sehingga kapan saja parlemen ingin membubarkan maka bisa saja dibubarkan.
  • Meskipun siapa pun dapat membentuk partai politik, partai politik besar memiliki pengaruh paling besar dalam sistem parlementer. Kecuali diperlukan koalisi, mereka yang partai besar cenderung mengabaikan kebutuhan partai kecil.
  • Kebijakan politiknya bisa menjadi labil dan suka berubah-ubah karena seringnya terjadi pergantiang anggota-anggota kabinet.

Itulah penjelasan mengenai system pemerintahan Parlementer. System ini digunakan di negara-negara seperti Irlandia, Jerman, India, dan Italia.

Mau Tahu Bagaimana Sistem Pemerintahan Rusia? Yuk Simak Dibawah

Pernah tahu bagaimana system pemerintahan di negara Rusia? Rusia merupakan salah satu negara terbesar dengan penduduk terbanyak dan secara ekonomi paling berkembang.

Dengan banyaknya penduduk, bagaimana pemerintah di sana mengatur warganya? Nah, untuk kalian yang penasaran, yuk simak artikel dibawah ini.

Sistem Pemerintahan di Rusia

Rusia merupakan ahli waris utama negara Uni Soviet. Negara ini mewarisi 50% jumlah penduduk dengan 2/3 luas wilayah dan kurang lebih 50% asset-asset ekonomi.

1.Knyaz dan Druzhina

Knyaz atau pangeran merupakan tipe pertama penguasa Rusia. Sebelum era invasi Tatar-Mongol, beberapa wilayah di daratan Rusia dikuasai oleh pangeran setempat.

Mereka berfungsi sebagai pelindung masyarakat dari serbuan penjajah dan penakluk, termasuk perampok setempat.

Mereka juga dibantu oleh Druzhina atau penjaga. Sebagai imbalan, penduduk memberi upeti tahunan kepada knyaz.

2.Pengaruh Tatar-Mongol

Setelah bangsa Tatar-Mongol menyerbu dan menaklukan daratan Rusia, pangeran yang hendak memimpin harus berkenala ke Gerombolan Emas sebagai bentuk kepatuhan sekaligus membawa hadiah-hadiah mewah.

Para pangeran kemudian akan mendapatkan surat kepercayaan yang disebut yarlyk. Selama periode ini, pangeran sering kali harus mempermalukan diri di ibu kota Gerombolan Emas.

Gerombolan ini sangat mempengaruhi system politik Rusia. Para pangeran tak jarang mengadopsi upaya kejam licik khan-khan Tatar dalam peperangan feudal.

Lama kelamaan, Rusia harus bersatu demi menentang penindasan Tatar. Lambat laun, pangeran-pangeran Moskow menjadi sangat kuat. Pangeran Besar Ivan yang Agung dari Moskow, yang menyatukan seluruh wilyah melawan Tatar, menyebut dirinya seorang “tsar”

3.Era Tsar

Tsar resmi pertama Rusia, Ivan yang Mengerikan, mengerti bahwa wilayah luas yang ia kuasai sangat beragam dan bagian-bagiannya memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda.

Ia mengumpulkan sebuah pertemuan orang-orang paling berpengaruh seperti bangswan yang dikirim ke Moskow oleh masyarakat local dari seluruh bagian Rusia

Ini adalah bentuk demokrasi perwakilan Rusia yang “dipilih” alih-alih melalui proses pemilihan umum. Ada sekitar 60 anggota Sobor yang berkumpul untuk memutuskan pertanyaan-pertanyaan paling penting dalam ketatanegaraan.

Tsar dan kaum boyar tak bisa secara efektif menjalankan pemerintahan mereka dari pusat karena mereka tak mengetahui segala hal yang terjadi di wilayahnya yang luas.

Saat itu, Sobor tak lagi dibutuhkan karena para bangsawan kini menjadi pelayan tsar dan boyar di seluruh negeri.

Para boyar adalah bangsawan kelas wahid. Para boyar memiliki pengaruh terhadap perpolitikan dan sang tsar sendiri.

4.Kaisar dan Bangsawan

Pemerintah bergaya Eropa muncul di Rusia di bawah kekuasaan Pyotr yang Agung. Dia menghancurkan kaum boyar yang terlalu banyak memusatkan kekuatan di tangan mereka.

Sejak saat itu, tsar adalah penguasa tertinggi dan semua orang tunduk melayaninya. Pyotr mewajibkan semua bangsawan untuk melayani negara.

Selama berkuasa, pyotr mendepak elit-elit terkuat dan tertua serta mengganti mereka dengan elit terbaru.

Sebagai imbalan, elite-elite baru diberikan sebidang tanah besar. Tak hanya itu, Pyotr menjamin status kebangsawanan mereka diteruskan secara turun temurun.

5.Periode Soviet

Sistem Soviet sebagian besar meniru sistem kepemimpinan tsar. Uni Soviet memupuk bangsawan mereka sendiri.

Partai menyatu dengan apartur negara di semua tingkatan, semua posisi strategis secara resmi dipilih oleh rakyat.

6.Federasi Rusia

Setelah 1991, Federasi Rusia menjadi republik presidensial dengan sistem semipresidensial. Ini berarti, rakyat menyalurkan aspirasi mereka dengan memilih dewan legislatif dan eksekutif.

Untuk mengesahkan suatu undang-undang, baik Majelis Federal dan presiden harus sama-sama menyetujuinya.

Itulah bagaimana perkembangan negara Rusia dalam menjalani system pemerintahannya. Semoga bermanfaat.

Daftar Pemerintahan Terkejam Sepanjang Sejarah

Siapa bilang pemimpin negara pilihan rakyat bisa menjamin masa depan yang cerah bagi negaranya? Buktinya ada beberapa negara yang justru malah merasakan sebaliknya.

Tanpa keseimbangan hukum, tirani, dan diktaktor dalam sebuah negara dapat dengan mudah mengambil alih kekuatan pemerintahan dengan seenaknya.

Pemerintahan Terkeji Sepanjang Sejarah

Hal ini dapat menyebabkan kesengsaraan yang tidak berujung bagi masyarakat umum. Dari pemimpin negara komunis sampai monarki, para pemimpin negara di bawah ini tidak prnah peduli akan nasib rakyatnya.

1.Robert Mugabe, Zimbabwe

Robert Mugabe sekarang ini sedang menjabat sebagai presiden Zimbabwe selama 7 periode berturut turut.

Beberapa pakar politik menemukan bukti bahwa ia melakukan banyakpemalsuan data serta penipuan besar saat pemilihan presiden sdang berlangsung.

Menurut Amnesty International and Human Rights Watch, pemerintahan Mugabe melanggar banyak hukum.

Beberapa di antaranya adalah hak untuk memilih, korupsi pembagian makanan bagi rakyat, dan penentangan bebas berbicara untuk press juga rakyat.

2.Kim Jong Il, Korea Utara

Kim Jong Il mewarisi kegasi ayahnya sebagai pemimpin negara Korea Utara yang kejam. Kini, Korea Utara ditempatkan di 10 posisi teratas pada daftar negara termiskin di dunia.

Kebanyakan dikarenakan oleh ulah Kim Jong Il yang semena-mena. Jutaan orang menghadapi kelaparan setiap harinya, belum lagi masyarakat yang terjangkit penyakit mematikan.

Setiap tahunnya, kira-kira ada lebih dari 1000 orang yang mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri karena sudah tidak kuat berada di bawah peraturan Kim Jong Il.

3.Omar Al-Bashir, Sudan

Omar Al-Bashir merupakan satu0satunya dictator asal Sudan yang bertanggung jawab atas kematian ratusan ribu orang di Sudan.

Walaupun kasus-kassnya berhasil ditutupi media masa, laporan mengenaskan ini akhirnya tercium media masa dunia dan berhasil diberitakan untuk konsumsi public.

Bukan hanya itu, Omar juga telah mengantongi lebih dari Rp 43 triliun dana negara selama menjabat.

Semua tindakan keji nya ini ditutupi oleh humanitarian Omar yang konon menguntungkan Asia Tennggara, padahal aslinya merupakan kedok pungutan illegal.

4.Joseph Stalin, Uni Soviet

Mulai dari karirnya sebagai salah satu dari 7 anggota Bolshevik yang dikabarkan berwibawa, Joseph Stalin dengan cepat mensolidasikan jabatannya sebagai seorang tirain setelah menjabat sebagai presiden.

Dari tahun 1930 – 1934, jutaan penduduk Uni Soviet dipenjarakan, diasingkan, dan dibunuh atas nama Stalin.

Ia juga merupakan salah satu dari jajaran pemerintah yang mengusulkan reformasi ekonomi yang membunuh lebih dari jutaan orang karena kelaparan dan pemaksaan kerja di Gulag.

5.Soeharto, Indonesia

Soeharto berhasil menggarap US$35 miliar dari keuangan negara, membungkam press dan dituduh telah membunuh lebih dari ratusan orang yang berani menentangnya.

Ia juga merupakan salah satu alasan utama krisis moneter yang terjadi di tahun 90-an.

6.Adolf Hitler, Jerman

Dunia mengenang dirinya sebagai dictator kejam. Karena, selama kepemimpinannya ia melumpuhkan banyak negara dengan cara genosida.

5,5 juta kaum yahudi dengan sengaja dikurung di dalam sebuah kemah dan dibunuh secara masal. Beberapa mati karena dibakar hidup-hidup, sebagian karena gas beracun.

Sosok yang dicap sebagai tangan kanan setan ini juga merupakan salah satu orang penyebab Perang Dunia II.

7.Mao Zedong, China

Selama kepemimpinannya, 70 juta nyawa rakyat China melayang hanya karena keserakahan dan kesombongannya.

Mao meruntuhkan peraturan tradisional China yang sudah berlangsung selama ribuan tahun dan hampir saja menghancurkan system politik negeri Tiongkok.

Reformasi usulan Mao yang bernama The Great Leap Forward, berakhir pada kasus kelaparan terburun sepanjang masa.

Kejam-kejam sekali ya mereka. Bersyukur lah kita hidup di Indonesia dan dipimpin oleh Jokowi untuk sekarang ini.

5 Aturan Keji Dari Korea Utara

Semenanjung Korea belum pernah merasakan damai setelah se abad terakhir. Korea Utara dan Korea Selatan walaupun bersaudara dan berasal dari etnis yang sama, namun mereka berpisah akibat perang saudara.

Semua ini bermula dar aggressor Jepang yang angkat kaki dari Korea seletah perang dunia II. Amerika Serikat dan Uni Soviet pun kemudian berebut pengaruh.

Warga sasa utara mendirikan negara sosialis di bawah komando Kim Il sung, kakek dari Kim Jong Un yang kini berkuasa sebagai pemimpin absolut Korut.

Sedangkan warga belahan selatan membentuk republic demokratis, dipimpin I Seungman. Sejak perang Korea, dulu kedua bangsa ini saling membenci satu sama lain.

5 Aturan Kejam Tapi Nyata Dari Korea Utara

Saat pemerintah Korut sibuk mengurus senjata pemusnah massal, PBB lewat Program Pangan Dunia meminta bantuan sebesar USD 150 Juta dari negara-negara donor untuk mengirim bantuan kemanusiaan bagi Korea Utara.

Tahun lalu, Korut kembali mengalami gagal oanen parah. Kelaparan sudah menanti jutaan rakyatnya mulai awal 2016.

Kombinasi ketertutupan pada pengaruh luar, kemelaratan, serta ambisi niklir yang tak jelas, rezim Korut masih saja membuat kebijakan aneh yang wajib dipatuhi warganya.

Korut terus-terusan mengeluarkan perintah yang menggelikan bagi sudut pandang orang luar. Apa saja? Yuk simak dibawah

1.Gaya Rambut

Kim Jong Un terkenal dengan gaya rambutnya yang unik. Memiliki potongan bagian kiri dan kanan yang botak namun tebal di bagian tengah.

Rupanya gaya tersebut menjadi perintah resmi sang dikator kepada seluruh warga pria Korea Utara. Hal ini dilakukan karena aturan pembatasan gaya yang diterapkan disana.

Tak hanya pria, wanita juga dibatasi model rambutnya. Mereka hanya diperbolehkan memiliki gaya rambut bob seperti Ri Sol Ju yang merupakan istri sang presiden.

2.Tuhan Kim Il Sung

Korut mengkultuskan anggota keluarga Kim Il Sung, sang pendiri Korut secara sungguh-sungguh. Kakek dari Kim Jong un itu ditetapkan sebagai presiden seumur hidup di Korut.

Artinya, Kim Jong Il anaknya hanya pejabat partai dan bukan presiden. Sama hal nya dengan Kim Jong Un.

Rezim sosialis tertutup ini juga membangun sejumlah monument untuk menghormati jasa mereka. Warga-warga Korut pun menganggap para pemimpinya bak Tuhan.

Pada ulang tahun mendiang Kim Jong Il, Korut memahat batu alam setinggi 120 meter untuk menghormatinya.

Sementara itu pada April lalu, 2 patung raksasa Kim Jong Il dan Kim Il Sung dibangun di kota Pyongyang. Kalender korut juga dimulai sejak kelahiran Kim Il Sung, yaitu 15 April 1912.

3.Korut Membagi Warga Ke Dalam Kasta

Kebijakan diskriminatif ini mulai diterapkan sejak 1957 oleh Kim Il Sung ketika ketidakpuasan rakyat pada pemerintahan komunis mulai merebak.

Ia segera menerjunkan polisi dan intel untuk memantau siapa saja yang berniat memberontak. Hasilnya, Pyongyang kemudian mendata semua rakyat, mengeluarkan maklumat.

Ada 3 jenis kasta utama, pertama adalah kasta inti yang merupakan keluarga loyal pada rezim Kim Il Sung, setia pada negara, dan berhak atas semua akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Kasta kedua adalah netral, yang bisa menikmati fasilitas negara namun kesejahteraan mereka akan ditentukan seberapa pintar mereka di sekolah dan partai nantinya.

Kasta ketiga adalah keluarga yang dulu pernah ingin memberontak. Mereka di cap musuh negara. Turunan mereka tidak akan bisa bersekolah di Korut. Mereka dilarang bekerja, serta tidak bisa tinggal di Pyongyang.

Itulah 3 aturan keji dan aneh tapi nyata yang diberlakukan di Korea Utara. Wah, gak kebayang kalau kita tinggal disana ya, mungkin gak bakal betah dan ingin pindah saja. Menurut kalian bagaimana?

Perkembangan Sistem Pemerintahan Indonesia Dari Masa Ke Masa

Kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia dengan berkedaulatan rakyat.

Negara Indonesia sendiri merupakan negara kesatuan yang berbentuk republic. Berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan sedangkan bentuk pemerintahannya adalah republik.

Presiden Republik Indonesia juga memegang kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Namun, mungkin belum banyak yang mengetahui bagaimana sistem pemerintahan Indonesia berkembang dari masa ke masa.

Perkembangan Sistem Pemerintahan Indonesia

Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yaitu sistem yang merupakan susunan, tatanan, jaringan, atau cara.

Dan pemerintahan yang berasal dari kata perintah yang berarti perkataan yang bermakna menyuruh sesuatu, kekuasaan yang memerintah suatu wilayah / daerah / negara, serta perbuatan, cara, hal, dan urusan dalam pemerintahan.

Secara garis besar, sejarah Indonesia terbagi atas 3 masa, yaitu Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi.

1.Masa Orde Lama

Masa pemerintahan orde lama berjalan dari tahun 1945 sampai dengan 1968 di bawah kepemimpinan presiden Soekarno.

Penyebutan “masa orde lama” merupakan istilah yang diciptakan pada masa orde baru. Sebenarnya Soekarno tidak begitu menyukai istilah “orde lama” ini.

Dia lebih suka menyebut masa kepemimpinannya dengan istilah “orde revolusi”. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Indonesia mengesahkan UUD 1945 sebagai dasar Negara.

Disana sudah tercantum bahwa Indonesia menggunakan sistem pemerintahan presidensial. Namun, setelah 3 bulan terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945.

Penyimpangan tersebut mengenai pembentukan cabinet parlementer dengan Sultan Syahrir sebagai perdana menteri.

Sehingga pada masa ini, dipengaruhi  oleh Belanda, Indonesia menggunakan sistem parlementer. Masa parlementer berakhir ketika dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2.Masa Orde Baru

Istilah “orde baru” di pakai untuk memisahkan kekuasaan era Soekarno dengan era Soeharto. Era orde baru juga digunakan untuk menandai setelah masa baru setelah ditumpasnya pemberontakan PKI tahun 1965.

Pada masa orde baru, awalnya demokrasi Indonesia mengalami kemajuan. Namun, dalam perkembangannya kehidupan demokrasi era orde baru tidak jauh berbeda dengan demokrasi terpimpin.

Sistem pemerintahan presidensial juga terlihat ditonjolkan. Kemudia, Soeharto menetapkan demokrasi Pancasila sebagai sistem pemerintahan Indonesia.

3.Masa Reformasi

Reformasi secara umum berarti perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Era ini dimulai sejak tumbangnya kekuasaan Soeharto pada 1998 hingga sekarang.

Pada era ini, pelaksanaan sistem pemerintaah demokrasi Pancasila diterapkan sesuai dengan asa demokrasi yang berlandaskan Pancasila.

Pada era ini, pemerintahan memberikan ruang gerak kepada partai  politik dan DPR untuk turut serta mengawasi pemerintahan secara kritis.

Reformasi di Indonesia umumnya merujuk pada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 yang menjatuhkan kekuasaan presiden Soeharto atau era setelah orde baru.

Krisis finansial Asia atau krisis moneter yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto.

Hal itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai organ aksi mahasiswa di Indonesia.

Pemerintahan Soeharto juga semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan 4 mahasiswa tertembak mati kemudian memicu kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya.

Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya.

Itulah bagaimana perkembangan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia dari masa ke masa. Mulai dari orde lama hingga sekarang ini.

Semoga dengan mengetahui hal ini, kita dapat lebih mencintai Indonesia. Karena ternyata negara ini dibentuk dengan penuh perjuangan.

Politik Pemerintahan India

Politik Pemerintahan India

Kembali lagi bersama kami, dimana pada kesempatan sesi kali ini kita bersama – sama akan membahas mengenaik “Politik Pemerintahan India”.

Politik Pemerintahan India

Pembagian sistema administrasi terdiri menjadi 2 bagian, dan India memiliki 28 bagian bagian (district) yang masing – masing diatur oleh 1 politikus yang dilantik. Bagian ibu kota negara ini adalah New Delhi, bagian tersesar dan pusat pembangunan perkembangan terbesar India. Wilayah memberikan ikatan terkuat mereka adalah Pondicherry, Daman dan Diu, Lakshadweep, Dadra dan Nagar Haveli, Kepulauan Andaman dan Nicobar, dan Chandigarh.

Sistem politik tersusun India menjadikan negara ini masuk pada urutan ke-10 dengan konvensi currency, serta menduduki PPP ke-4 dunia. Namun sayangnya meski pendapatan untung negara tersebut besar, pendatan dari warga nya sendiri masih $3.262 USD perkapita. Sebagai wilayah kota madya Mumbai menjadi tiang finansial pemerintahan di India, disebut juga degan Reserve Bank of India.

Politik Pemerintahan India Serta Demografi

India memiliki Presiden dengan kedudukan tertinggi, dan Perdana Menteri yang punya wewenang setara dengan Presiden namun dibawah pengawasan Legislatif. Kesua sosok ini dipilih berskala selama 5 tahun sekali, berdasarkan suara parlemen Legislatif & dan tidak lengsung. Sistem yang diterapkan bagi kelangsungan bermasyarakat disana adalah Ripublik Faderal Parlementer.

Politik Pemerintahan India

Ada beberapa macam kepercayaan yang sudah diakui di India, Hindu sebagai agam terbesar, Islam, Kristen, Sikh, Buddha, Jain, dan lainnya. Sisteman berbudaya sinkretisme & pluralisme telah lama ada sejak masih belum terbentuknya pemerintahan seperti sekarang. Setiap orang yang tinggal dan memiliki darah keturunan lokal disana telah mengerti masing – masing kedudukannya. Sehingga tidak melakukan sesuatu nan dianggap berlawanan terhadap kedudukan & norma di India.

Ikatan pemerintah India terhadap negara – negara tetangganya masih terbilang kurang baik, beberapa peperangan masih terjadi hingga saat ini. Tentara elit India juga menjadi bagian dalam merampas kemenangan serta mempertahan kan garis pemerintahan kekuasaan India. Demikian sedikit penjelasan bersama kami, mengenai tatanan politik serta pemerintahan terbentuk dari negeri dengan jumlah penduduk terpadat no 2 di dunia.