Arsip Kategori: Pemerintahan

12 Duta Besar RI Untuk Negara Sahabat Baru Saja Dilantik, Siapa Saja?

12 Duta Besar RI Untuk Negara Sahabat Baru Saja Dilantik, Siapa Saja?

Presiden Joko Widodo baru saja melantik 12 Duta besarluar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia (Dubes LBBP RI) untuk sejumlah negara sahabat. Pelantikan para duta besar ini diketahui digelar di Istana Negara, Jakarta 26 Oktober 2020 pagi.

Pengankatan oara Dubes RI ini tertuang dalam keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 106/P Tahun 2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dibacakan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama.

12 Duta Besar RI Untuk Negara Sahabat

12 Duta Besar RI Untuk Negara Sahabat Baru Saja Dilantik, Siapa Saja?

Usai pembacaan Keppres, Presiden melakukan pengambilan sumpah bagi seluruh dubes LBPP yang dilantik.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada para duta besar.

Dua belas duta tersebut adalah:

  • Drs. Dindin Wahyudin, D.E.A. sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Senegal merangkap Republik Cabo Verde, Republik Gambia, Republik Guinea, Republik Guinea-Bissau, Republik Mali, Republik Pantai Gading, dan Republik Sierra Leone, berkedudukan di Dakar
  • Drs. H. Roem Kono, M.IPOL. sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Bosnia dan Herzegovina, berkedudukan di Sarajevo
  • Dewi Savitri Wahab, S.S., M.A. sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Denmark merangkap Republik Lithuania, berkedudukan di Kopenhagen
  • Dra. Nana Yuliana, M.A., Ph.D. sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Kuba merangkap Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Jamaika, berkedudukan di Havana
  • Heri Akhmadi sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Jepang merangkap Federasi Mikronesia, berkedudukan di Tokyo
  • Elmar Iwan Lubis, S.H. sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Irak, berkedudukan di Baghdad
  • Iwan Bogananta sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara, berkedudukan di Sofia
  • Drs. Jose Antonio Morato Tavares, M.A sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, berkedudukan di Moskow
  • Dr. Desra Percaya sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara merangkap Irlandia dan International Maritime Organization (IMO), berkedudukan di London
  • Drs. Chalief Akbar Tjandraningrat sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Demokratik Rakyat Aljazair, berkedudukan di Alger
  • Drs. Lutfi Rauf, M.A sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Arab Mesir, berkedudukan di Kairo
  • Rachmat Budiman, S.H sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Thailand merangkap UN-ESCAP, berkedudukan di Bangkok.

Diketahui proses pelantikan tersebut digelar dengan tetap menerapkan protocol kesehatan secara ketat. Para Dubes juga terlihat menggunakan faceshield, maser, dan menjaga jara satu sama lain.

Setelah pengambilan sumpah pemuda dilanjutkan dengan kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Acara pelantikan kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat yang didahulu oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan terbatas.

Turun mendampingi Presiden dalam acara ini, Menki Plhukam Mahmud MD, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Itulah 12 orang duta besar yang baru saja dilantik oleh Presiden dan siap untuk bertugas. Semoga bermanfaat.

Bentuk Pemerintahan di Dunia (Part 2)

Sebelumnya kita telah membahas 5 bentuk pemerintahan di dunia, yaitu anarki, aristikrasi, birokrasi, kapitalisme, dan kolonialisme.

Namun ternyata, sistem pemerintahan itu ada banyak. Bukan hanya 5 yang disebutkan saja. Dan mungkin, belum banyak yang mengetahuinya.

Satu kesamaan yang dimiliki istilah-istilah ini adalah, masing-masing mengacu pada pendekatan tata kelola dan mengarah kepada ide-ide yang kompleks, berkembang, dan sering bertentangan mengenaio bagaimana kita harus hidup berdampingan dalam masyarakat yang lebih besar.

Bentuk Pemerintahan di Dunia

Nah, untuk kalian yang ingin tahu lebih dalam mengenai bentuk-bentuk pemerintahan yang ada di dunia, di bawah ini kami berikan lagi.

1.KOMUNISME

Komunisme mengacu pada gagasan tentang kepemilikan bersama atas publik atas ekonomi, termasuk infrastruktur, utilitas, dan alat-alat produksi.

Komunisme, menunjukkan tidak adanya perpecahan kelas, yang secara inheren mensyaratkan subversi kelas penguasa oleh kelas pekerja.

Karena itu, komunisme sering kali memasukkan ide aksi revolusioner terhadap pemerintahan yang tidak setara. Komunisme sering memposisikan dirinya sebagai tandingan terhadap stratifikasi ekonomi yang mendasari kapitalisme.

Perlawanan terhadap stratifikasi ini kadang-kadang juga mengambil bentuk otoritas negara tunggal, di mana oposisi politik atau pembangkangan mungkin dibatasi. Ini dapat bermanifestasi di beberapa negara komunis sebagai bentuk pemerintahan yang lebih otoriter, sebagaimana dicirikan oleh merek komunisme Soviet yang mengangkangi dunia selama pertengahan abad ke-20.

2.DEMOKRASI

Demokrasi mengacu pada suatu bentuk pemerintahan di mana rakyat diberikan peran langsung dalam memilih kepemimpinan mereka.

Tujuan utamanya adalah tata kelola melalui perwakilan yang adil, sebuah sistem di mana tidak ada kekuatan atau entitas tunggal dapat melakukan kontrol atau praktik otoritas tanpa ada pengawasan.

Hasil dari bentuk pemerintahan demokrasi adalah sebuah sistem yang membutuhkan wacana, debat, dan kompromi untuk memuaskan sebanyak mungkin kepentingan publik. Demokrasi ditandai dengan pemilihan yang adil dan bebas, partisipasi sipil, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum.

3.FEDERALISME

Federalisme adalah bentuk pemerintahan yang menggabungkan dan membagi kekuasaan antara otoritas federal yang tersentralisasi dan berbagai otoritas regional dan lokal.

Ini biasanya suatu sistem di mana seperangkat negara bagian, teritori, atau provinsi adalah pemerintahan sendiri dan terikat pada otoritas struktur pemerintah yang luas dan menyatukan.

Ini dianggap sebagai keseimbangan dalam pendekatan yang memberikan status kewenangan yang kira-kira sama untuk dua tingkat pemerintahan yang berbeda.

4.FEODALISME

Feodalisme adalah struktur sosial yang berputar di seputar kepemilikan tanah, kemuliaan, dan kewajiban militer.

Meskipun bukan cara resmi untuk memerintah, feodalisme mengacu pada cara hidup di mana pembagian yang tajam dan hierarkis memisahkan kelas-kelas bangsawan, pendeta, dan kaum tani.

Peluang untuk bergerak di antara hierarki ini sebagian besar tidak mungkin. Dalam sistem ini, petani biasanya menyediakan layanan tenaga kerja dan militer dengan imbalan pendudukan tanah dan perlindungan dari pasukan luar di bawah wewenang tuan yang mulia.

Pada gilirannya, bangsawan, atau wilayah kekuasaan, sering saling bertikai secara politik, ekonomi, dan militer.

Feodalisme adalah cara hidup yang sangat terdesentralisasi dan agraria, yang digantikan ketika kerajaan Eropa menciptakan infrastruktur untuk memaksakan pemerintahan pusat atas berbagai kekuasaan mereka.

5.KLEPTOKRASI

Kleptokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana partai yang berkuasa telah berkuasa, mempertahankan kekuasaan, atau keduanya, melalui korupsi dan pencurian.

Ini bukan suatu bentuk pemerintahan yang akan diterapkan oleh suatu kelas yang berkuasa, tetapi sebuah istilah yang merendahkan yang digunakan untuk menggambarkan suatu kelompok yang kekuatannya terletak pada dasar penggelapan, penyelewengan dana, dan transfer sejumlah besar kekayaan dari publik kepada pribadi.

Kepentingan pribadi ini biasanya akan tumpang tindih dengan kepentingan ekonomi partai yang berkuasa itu sendiri.

Itulah 5 bentuk pemerintahan lain di dunia. Semoga bermanfaat.

Berbagai Bentuk Pemerintahan di Dunia Yang Harus Kamu Tahu

Negara yang berdaulat atau tidak pasti memiliki sistem pemerintahan. Pemerintah merupakan sistem atau sekelompok orang yang mengatur komunitas terorganisir.

Bisa merupakan sebuah negara atau wilayah di dalam negara. Dalam hal asosiatifnya yang luas, pemerintah biasanya terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Namun ternyata ada banyak sekali bentuk pemerintahan di dunia ini. Apa saja?

Bentuk Pemerintahan Yang Ada di Dunia

David A. Tomar dalam The Quad menulis, sangat mudah untuk menyebut kata “pemerintah,” tetapi jauh lebih baik jika kita menyebut kata tersebut dengan terminologi yang tepat. Tentu saja, kita juga harus memahami arti dari setiap terminologi yang ada.

Selain itu juga, kemungkinan istilah-istilah ini akan sangat membantu ketika kita mempersiapkan diri untuk ujian kewarganegaraan, menulis esai filsafat, menulis berita atau laporan, atau mengerjakan tugas kuliah ilmu politik di menit-menit terakhir.

1.ANARKI

Anarkisme mengacu pada ketiadaan pemerintahan, suatu kondisi di mana suatu bangsa atau negara beroperasi tanpa badan pemerintahan terpusat.

Ini menunjukkan tidak adanya utilitas atau layanan publik, kurangnya kontrol regulasi, hubungan diplomatik yang terbatas dengan negara-bangsa lain, dan dalam kebanyakan kasus, masyarakat dibagi menjadi pemukiman yang berbeda, yang diperintah secara lokal (atau wilayah kekuasaan).

2.ARISTOKRASI

Aristokrasi mengacu pada suatu bentuk pemerintahan di mana bangsawan kaya diberi kekuasaan atas mereka yang berada di strata sosial ekonomi yang lebih rendah.

Posisi kepemimpinan diserahkan kepada orang-orang dari kelas penguasa elit, status yang biasanya turun temurun.

Dalam kelas ini, kelas penguasa yang istimewa dipandang memiliki pendidikan, pengasuhan, dan sifat-sifat genetika yang diperlukan untuk memerintah.

Aristokrasi mempromosikan sistem kelas inheren yang menghubungkan kekayaan dan etnis dengan kemampuan dan hak untuk memerintah.

3.BIROKRASI

Birokrasi mengacu pada bentuk pemerintahan di mana pejabat pemerintah (yang ditunjuk tanpa pemilu) menjalankan tanggung jawab publik sebagaimana didikte oleh kelompok pembuat kebijakan administratif.

Dalam birokrasi, aturan, peraturan, prosedur, dan hasil dirumuskan untuk menjaga ketertiban, mencapai efisiensi, dan mencegah favoritisme dalam sistem.

Birokrasi jarang berfungsi sebagai bentuk pemerintahan tunggal, tetapi sebaliknya sering digunakan sebagai mekanisme untuk mendasari dan memperkuat bentuk pemerintahan yang menyeluruh.

Memang, penyederhanaan birokrasi implementasi kebijakan dapat terjadi di bawah pemerintahan seorang diktator atau demokrasi.

4.KAPITALISME

Kapitalisme mengacu pada suatu bentuk ekonomi di mana produksi didorong oleh kepemilikan pribadi. Kapitalisme mempromosikan gagasan persaingan terbuka dan meluas dari keyakinan bahwa ekonomi pasar bebas adalah bentuk paling efisien dari organisasi ekonomi.

Para pendukungnya berpendapat bahwa kapitalisme mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf hidup, produktivitas yang lebih tinggi, dan kemakmuran yang lebih luas, sedangkan para kritikusnya berpendapat bahwa kapitalisme secara inheren mendorong ketimpangan, eksploitasi kelas pekerja, dan penggunaan sumber daya dan tanah yang tidak berkelanjutan.

5. KOLONIALISME

Kolonialisme adalah bentuk pemerintahan di mana suatu negara akan berusaha untuk memperluas kedaulatannya atas wilayah lain.

Dalam istilah praktis, kolonialisme melibatkan perluasan kekuasaan suatu negara di luar perbatasannya.

Ini sering kali melibatkan pendudukan penduduk asli dan eksploitasi sumber daya untuk kepentingan bangsa yang berkuasa.

Penjajah juga akan sering memaksakan ekonomi, budaya, tatanan agama, dan bentuk pemerintahannya sendiri pada orang yang diduduki untuk memperkuat otoritasnya sendiri.

Itulah beberapa sistem pemerintahan yang ada di dunia. Setelah mengetahui ini, semoga pengetahuan kalian tentang pemerintahan bisa bertambah ya.

Apa Itu Pemerintahan Desa?

Pemerintahan Desa atau yang disebut juga Pemdes merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa.

Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintaha desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraph 2 pasal 14 ayat (1) adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Yuk Cari Tahu Mengenai Pemerintahan Desa

UU 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa:

“Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Karena itu, keberadaan desa wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa mengalami banyak perubahan aturan namun belum bisa mewadahi semuanya sebagaimana banyak perubahan dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa peraturan desa, yaitu:

  • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah,
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
  • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
  • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia,
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,
  • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam perjalanannya, Desa mendapatkan pengakuan dengan adanya Undang-Undang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Januari 2014.

UU 6/2014 tentang desa diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa:

“Susunan dan tata  cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.” Hal ini berarti bahwa pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18B ayat (2) yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu:

  • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok Pemerintahan Daerah
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah
  • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
  • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.                                

Yuk Kenali Lebih Dalam Mengenai Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administrative di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara.

Dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terdiri atas daerah-daerah provinsi.

Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Apa Itu Pemerintahan Daerah?

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan dan menjadi kewenangan daerah otonom.

Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebaagaimana dicantumkan dalan UUD NKRI Tahun 1945.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah dimana mereka dipilih secara demokratis. Guernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan.

Kepala daerah juga punya kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada mayarakat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Dalam artian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota.

Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Selain itu, peran pemerintah negara juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom, yaitu untuk melakukan:

1.Desentralisasi

Melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.Dekonsentrasi

Menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan

3.Tugas pembantuan

Yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut.

Urusan pemerintahan konkren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / kota.

Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan ekternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Urusan pemerintaha tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintaha konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan.

Urusan pemerintaha wajib terbagi lagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah:

  • pendidikan
  • kesehatan
  • pekerjaan umum dan penataan ruang
  • perumahan rakyat dan kawasan permukiman
  • ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
  • sosial

Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah:

  • tenaga kerja
  • pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  • pangan
  • pertanahan
  • lingkungan hidup
  • administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
  • pemberdayaan masyarakat dan desa
  • pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  • perhubungan
  • komunikasi dan informatika
  • koperasi, usaha kecil dan menengah
  • penanaman modal
  • kepemudaan dan olah raga
  • statistik
  • persandian
  • kebudayaan
  • perpustakaan
  • kearsipan

Urusan pilihan adalah:

  • kelautan dan perikanan
  • pariwisata
  • pertanian
  • kehutanan
  • energi dan sumber daya mineral
  • perdagangan
  • perindustrian
  • transmigrasi

Apa Itu Sistem Pemerintahan Parlementer?

Pernahkah kalian mendengar istilah system pemerintahan parlementer? System ini merupakan system pemerintahan yang menjadi lawan dari system pemerintahan presidensial.

Lalu, bagaimana sebenarnya system pemerintahan parlementer ini lalu apa saja kah ciri-ciri nya? Yuk simak dibawah ini.

Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer

System parlementer adalah pemerintahan yang demokratis di mana partai atau koalisi partai dengan perwakilan terbesar di parlemen (legislative) membentuk pemerinta, pemimpinnya menjadi perdana menteri atau kanselir.

Fungsi eksekutif dijalankan oleh anggota parlemen yang ditunjuk oleh perdana menteri untuk cabinet. Partai-partai minoritas melayani dalam oposisi terhadap mayoritas dan memiliki tugas untuk menantangnya secara teratur.

Perdana menteri juga bisa dicopot dari kekuasaan setiap kali mereka kehilangan kepercayaan mayoritas partai yang berkuasa atau parlemen.

System parlementer berasal dari Inggris dan diadopsi di beberapa bekas jajahan negara Inggris. Karakteristik system ini adalah supremasi cabang legislative dalam tiga fungsi pemerintahan, yaitu eksekutif, legislative, dan yudikatif atau menggabungkan fungsi eksekutif dan legislative.

Fungsi legislative dilakukan melalui parlemen unicameral (satu kamar) atau bicameral (dua kamar) yang terdiri dari anggota yang bertanggung jawab kepada orang-orang yang mereka wakili.

Seorang perdana menteri dari beberapa departemen eksekutif pemerintah akan menjalankan fungsi eksekutif.

Ada juga partai politik dan partai koalisi yang menjadi mayoritas anggota parlemen memilih perdana menteri dan menteri departemen.

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

  • Di antara kepala negara dan kepala pemerintahan terdapat pemisahan kekuasan akan tetapi pada bagian eksekutif dan legislatifnya tidak ada pemisahan yang mana kedua kekuasaan eksekutif dan legislatifnya dipegang langsung oleh parlemennya.
  • Kabinet dibentuk oleh parlemen dan parlemen adalah kekuasaan yang paling unggul. Anggota parlemen dipilih langsung melalui pemilihan umum.
  • Presiden atau raja dalam suatu negara hanya memiliki kekuasaan yang simbolis saja di luar kekuasaan eksekutif dan legislatif sebagai kepala negaranya.
  • Memiliki supremasi premier dalam sistem Menteri atau parlementer, karena Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah perannya sangat penting dan memiliki banyak kekuasaan. Di legislatif, dia adalah pemimpin sementara di eksekutif dia adalah pemimpin dewan menteri.
  • Seorang perdana menteri memiliki hak preogratif yang tidak bisa diganggu gugat untuk memilih siapa saja yang ingin diangkat menjadi menteri.
  • Anggota parlemen bisa menjatuhkan mosi tidak percaya untuk menjatuhkan perdana menteri apabila ada hal yang tidak disetujui dari kebijakan perdana menteri.

Kelebihan Sistem Parlementer

  • Sistem parlementer dapat membuat kebijakan yang bisa diatur dengan tepat dikarenakan mudahnya untuk menyesuaikan pendapat baik antara eksekutif dan legislative karena masih dalam satu koalisi partai.
  • Tanggungjawab dalam merumuskan kebijakan untuk negara sangat jelas.
  • Parlemen memiliki hak dan kewajiban untuk dapat mengawasi dengan kuat sistem pemerintahan kabinet sehingga kabinet tidak bisa berbuat sewenang-wenang.
  • Sistem parlementer dapat membuat pengesahan undang-undang lebih cepat melalui dukungan badan legislatif. Ini karena eksekutif dipilih untuk menjabat sesuai dengan manifesto partai. Akibatnya, kehendak rakyat memiliki kekuatan lebih dari sistem politik mana pun.

Kekurangan Sistem Parlementer

  • Sewaktu-waktu kabinet bisa saja dijatuhkan oleh parlementer karena kehadiran kabinet selaku badan eksekutif negara sangat bergantug pada parlemen.
  • Keberlangsungan pemerintahan kabinet tidak jelas karena tidak diatur oleh waktu sehingga kapan saja parlemen ingin membubarkan maka bisa saja dibubarkan.
  • Meskipun siapa pun dapat membentuk partai politik, partai politik besar memiliki pengaruh paling besar dalam sistem parlementer. Kecuali diperlukan koalisi, mereka yang partai besar cenderung mengabaikan kebutuhan partai kecil.
  • Kebijakan politiknya bisa menjadi labil dan suka berubah-ubah karena seringnya terjadi pergantiang anggota-anggota kabinet.

Itulah penjelasan mengenai system pemerintahan Parlementer. System ini digunakan di negara-negara seperti Irlandia, Jerman, India, dan Italia.

Mau Tahu Bagaimana Sistem Pemerintahan Rusia? Yuk Simak Dibawah

Pernah tahu bagaimana system pemerintahan di negara Rusia? Rusia merupakan salah satu negara terbesar dengan penduduk terbanyak dan secara ekonomi paling berkembang.

Dengan banyaknya penduduk, bagaimana pemerintah di sana mengatur warganya? Nah, untuk kalian yang penasaran, yuk simak artikel dibawah ini.

Sistem Pemerintahan di Rusia

Rusia merupakan ahli waris utama negara Uni Soviet. Negara ini mewarisi 50% jumlah penduduk dengan 2/3 luas wilayah dan kurang lebih 50% asset-asset ekonomi.

1.Knyaz dan Druzhina

Knyaz atau pangeran merupakan tipe pertama penguasa Rusia. Sebelum era invasi Tatar-Mongol, beberapa wilayah di daratan Rusia dikuasai oleh pangeran setempat.

Mereka berfungsi sebagai pelindung masyarakat dari serbuan penjajah dan penakluk, termasuk perampok setempat.

Mereka juga dibantu oleh Druzhina atau penjaga. Sebagai imbalan, penduduk memberi upeti tahunan kepada knyaz.

2.Pengaruh Tatar-Mongol

Setelah bangsa Tatar-Mongol menyerbu dan menaklukan daratan Rusia, pangeran yang hendak memimpin harus berkenala ke Gerombolan Emas sebagai bentuk kepatuhan sekaligus membawa hadiah-hadiah mewah.

Para pangeran kemudian akan mendapatkan surat kepercayaan yang disebut yarlyk. Selama periode ini, pangeran sering kali harus mempermalukan diri di ibu kota Gerombolan Emas.

Gerombolan ini sangat mempengaruhi system politik Rusia. Para pangeran tak jarang mengadopsi upaya kejam licik khan-khan Tatar dalam peperangan feudal.

Lama kelamaan, Rusia harus bersatu demi menentang penindasan Tatar. Lambat laun, pangeran-pangeran Moskow menjadi sangat kuat. Pangeran Besar Ivan yang Agung dari Moskow, yang menyatukan seluruh wilyah melawan Tatar, menyebut dirinya seorang “tsar”

3.Era Tsar

Tsar resmi pertama Rusia, Ivan yang Mengerikan, mengerti bahwa wilayah luas yang ia kuasai sangat beragam dan bagian-bagiannya memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda.

Ia mengumpulkan sebuah pertemuan orang-orang paling berpengaruh seperti bangswan yang dikirim ke Moskow oleh masyarakat local dari seluruh bagian Rusia

Ini adalah bentuk demokrasi perwakilan Rusia yang “dipilih” alih-alih melalui proses pemilihan umum. Ada sekitar 60 anggota Sobor yang berkumpul untuk memutuskan pertanyaan-pertanyaan paling penting dalam ketatanegaraan.

Tsar dan kaum boyar tak bisa secara efektif menjalankan pemerintahan mereka dari pusat karena mereka tak mengetahui segala hal yang terjadi di wilayahnya yang luas.

Saat itu, Sobor tak lagi dibutuhkan karena para bangsawan kini menjadi pelayan tsar dan boyar di seluruh negeri.

Para boyar adalah bangsawan kelas wahid. Para boyar memiliki pengaruh terhadap perpolitikan dan sang tsar sendiri.

4.Kaisar dan Bangsawan

Pemerintah bergaya Eropa muncul di Rusia di bawah kekuasaan Pyotr yang Agung. Dia menghancurkan kaum boyar yang terlalu banyak memusatkan kekuatan di tangan mereka.

Sejak saat itu, tsar adalah penguasa tertinggi dan semua orang tunduk melayaninya. Pyotr mewajibkan semua bangsawan untuk melayani negara.

Selama berkuasa, pyotr mendepak elit-elit terkuat dan tertua serta mengganti mereka dengan elit terbaru.

Sebagai imbalan, elite-elite baru diberikan sebidang tanah besar. Tak hanya itu, Pyotr menjamin status kebangsawanan mereka diteruskan secara turun temurun.

5.Periode Soviet

Sistem Soviet sebagian besar meniru sistem kepemimpinan tsar. Uni Soviet memupuk bangsawan mereka sendiri.

Partai menyatu dengan apartur negara di semua tingkatan, semua posisi strategis secara resmi dipilih oleh rakyat.

6.Federasi Rusia

Setelah 1991, Federasi Rusia menjadi republik presidensial dengan sistem semipresidensial. Ini berarti, rakyat menyalurkan aspirasi mereka dengan memilih dewan legislatif dan eksekutif.

Untuk mengesahkan suatu undang-undang, baik Majelis Federal dan presiden harus sama-sama menyetujuinya.

Itulah bagaimana perkembangan negara Rusia dalam menjalani system pemerintahannya. Semoga bermanfaat.

Daftar Pemerintahan Terkejam Sepanjang Sejarah

Siapa bilang pemimpin negara pilihan rakyat bisa menjamin masa depan yang cerah bagi negaranya? Buktinya ada beberapa negara yang justru malah merasakan sebaliknya.

Tanpa keseimbangan hukum, tirani, dan diktaktor dalam sebuah negara dapat dengan mudah mengambil alih kekuatan pemerintahan dengan seenaknya.

Pemerintahan Terkeji Sepanjang Sejarah

Hal ini dapat menyebabkan kesengsaraan yang tidak berujung bagi masyarakat umum. Dari pemimpin negara komunis sampai monarki, para pemimpin negara di bawah ini tidak prnah peduli akan nasib rakyatnya.

1.Robert Mugabe, Zimbabwe

Robert Mugabe sekarang ini sedang menjabat sebagai presiden Zimbabwe selama 7 periode berturut turut.

Beberapa pakar politik menemukan bukti bahwa ia melakukan banyakpemalsuan data serta penipuan besar saat pemilihan presiden sdang berlangsung.

Menurut Amnesty International and Human Rights Watch, pemerintahan Mugabe melanggar banyak hukum.

Beberapa di antaranya adalah hak untuk memilih, korupsi pembagian makanan bagi rakyat, dan penentangan bebas berbicara untuk press juga rakyat.

2.Kim Jong Il, Korea Utara

Kim Jong Il mewarisi kegasi ayahnya sebagai pemimpin negara Korea Utara yang kejam. Kini, Korea Utara ditempatkan di 10 posisi teratas pada daftar negara termiskin di dunia.

Kebanyakan dikarenakan oleh ulah Kim Jong Il yang semena-mena. Jutaan orang menghadapi kelaparan setiap harinya, belum lagi masyarakat yang terjangkit penyakit mematikan.

Setiap tahunnya, kira-kira ada lebih dari 1000 orang yang mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri karena sudah tidak kuat berada di bawah peraturan Kim Jong Il.

3.Omar Al-Bashir, Sudan

Omar Al-Bashir merupakan satu0satunya dictator asal Sudan yang bertanggung jawab atas kematian ratusan ribu orang di Sudan.

Walaupun kasus-kassnya berhasil ditutupi media masa, laporan mengenaskan ini akhirnya tercium media masa dunia dan berhasil diberitakan untuk konsumsi public.

Bukan hanya itu, Omar juga telah mengantongi lebih dari Rp 43 triliun dana negara selama menjabat.

Semua tindakan keji nya ini ditutupi oleh humanitarian Omar yang konon menguntungkan Asia Tennggara, padahal aslinya merupakan kedok pungutan illegal.

4.Joseph Stalin, Uni Soviet

Mulai dari karirnya sebagai salah satu dari 7 anggota Bolshevik yang dikabarkan berwibawa, Joseph Stalin dengan cepat mensolidasikan jabatannya sebagai seorang tirain setelah menjabat sebagai presiden.

Dari tahun 1930 – 1934, jutaan penduduk Uni Soviet dipenjarakan, diasingkan, dan dibunuh atas nama Stalin.

Ia juga merupakan salah satu dari jajaran pemerintah yang mengusulkan reformasi ekonomi yang membunuh lebih dari jutaan orang karena kelaparan dan pemaksaan kerja di Gulag.

5.Soeharto, Indonesia

Soeharto berhasil menggarap US$35 miliar dari keuangan negara, membungkam press dan dituduh telah membunuh lebih dari ratusan orang yang berani menentangnya.

Ia juga merupakan salah satu alasan utama krisis moneter yang terjadi di tahun 90-an.

6.Adolf Hitler, Jerman

Dunia mengenang dirinya sebagai dictator kejam. Karena, selama kepemimpinannya ia melumpuhkan banyak negara dengan cara genosida.

5,5 juta kaum yahudi dengan sengaja dikurung di dalam sebuah kemah dan dibunuh secara masal. Beberapa mati karena dibakar hidup-hidup, sebagian karena gas beracun.

Sosok yang dicap sebagai tangan kanan setan ini juga merupakan salah satu orang penyebab Perang Dunia II.

7.Mao Zedong, China

Selama kepemimpinannya, 70 juta nyawa rakyat China melayang hanya karena keserakahan dan kesombongannya.

Mao meruntuhkan peraturan tradisional China yang sudah berlangsung selama ribuan tahun dan hampir saja menghancurkan system politik negeri Tiongkok.

Reformasi usulan Mao yang bernama The Great Leap Forward, berakhir pada kasus kelaparan terburun sepanjang masa.

Kejam-kejam sekali ya mereka. Bersyukur lah kita hidup di Indonesia dan dipimpin oleh Jokowi untuk sekarang ini.