Semua tulisan dari author

Sistem Pemerintahan Unik Dari Brunei Darussalam

Negara kecil atau negara yang memiliki wilayah kecil bukan berarti merupakan negara yang tak berpengaruh.

Banyak negara di dunia ini yang memiliki wilayah kecil namun memiliki pengaruh yang sangat besar. Salah satu faktornya adalah karena keadaannya yang makmur dan juga sejahtera.

Kekayaan serta kemampuan dalam mengatur rakyatnya juga menjadi poin penting bagi suatu negara yang kaitannya dengan negara lain. Tak terkecuali dengan negara Brunei Darussalam.

Sistem Pemerintahan Brunei Darussalam

Brunei Darussalam merupakan negara dengan wilayah yang kecil namun terkenal dengan kemakmuran rakyatnya.

Rakyat di negara itu bisa merasakan kemakmuran karena hasil dari negara Brunie sendiri ditambah dengan sistem pemerintahannya yang baik.

Yang terkenal dari sistem pemerintaha Brunei adalah dipimpin oleh seorang sultan yang menjabat Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan.

Selain itu, di sini juga terkenal memegang prinsip-prinsip keislaman dalam pelaksanaan pemerintahan dalam kehidupan sehari-hari.

Nah, untuk kalian yang mungkin belum tahu banyak mengenai sistem pemerintahan di Brunei, di bawah ini kami berikan penjelasannya.

Pemerintahan Brunei Darussalam

Sistem pemerintahan yang ada di Brunei Darussalam bisa dibilang tegas dan stabil. Seperti namanya yang keislaman, negara ini juga menganut sistem pemerintahan yang memegang tegas syariat Islam dalam mengatur kehidupan masyarakatnya sehari-hari.

Negara ini adalah negara yang tegas. Negara ini terletak di pulau Borneo, yang tidak lain merupakan pulau Kalimantan.

Dinamakan Borneo karena pada zaman dahulu orang-orang Inggris berdagang melalui Bandar di Brunei, karena merupakan Bandar perdagangan terbesar.

Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa meskipun memiliki wilayah yang kecil, namun pengaruhnya terhadap wilayah di sekitarnya sangat besar.

Pemerintahan Brunei Darussalam juga menerapkan sistem demokrasi. Dimana semua rakyat dilibatkan dalam setiap keputusan negara.

Dalam pemilihan anggota birokrat, negara ini cenderung menerapkan sistem perekrutan secara tertutup.

Sistem ini menyerapkan personil yang berasal dari setiap lapisan masyarakat. Brunei Darussalam merupakan negara yang tidak memiliki dewan legislative.

Pada September 2000, sultan Brunei mengadakan siding untuk menentukan parlemen yang tak pernah diadakan sejak tahun 1984.

Dewan parlemen yang dibentuk ini tidak memiliki kuasa lain selain menasehati sultan. Pemerintahan di negara ini ditentukan mutlak oleh sultan. Dengan begitu, Brunei menjadi salah satu negara yang memiliki politik paling stabil di benua asia.

Pemerintahan yang memiliki kekuasaan mutlak ini disebut dengan Monarki Absolut. Secara teoristis, pemerintahan ini merupakan bentuk dimana seorang pemimpin atau raja memegang kekuasaan penuh untuk mengatur negaranya.

Bentuk pemerintahan ini cocok diterapkan untuk negara kecil karena jumlah penduduknya yang sedikit.

Pemimpin yang seorang sultan akan sangat memperhatikan kemajuan negaranya. Dengan begitu, maju mundurnya negara itu tergantung pada sultan itu sendiri.

Namun di sini, walaupun sultan memiliki kuasa mutlak, namun tetap berlaku sistem demokrasi di mana rakyat masih diakui pendapatnya.

Jadi bisa dikatakan bahwa negara Brunei Darussalam tak hanya bersifat Monarki Absolut namun juga Demokrasi.

Brunei Darussalam juga memiliki pemimpin dimana mereka dipimpin oleh seorang sultan. Sultan di sana menjabat Sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan seperti perdana menteri.

Di Brunei, kekuasaan yang dimiliki oleh sultan sangat besar. Namun, pelaksanaan pemerintahan di Brunei bersifat demokratis. Rakyat selalu dilibatkan dalam pengambilan keputusan negara.

Itulah penjelasan lengkap mengenai bagaimana sistem pemerintahan Brunei Darussalam yang sangat tentram. Semoga bermanfaat.

Sistem Pemerintahan Jerman yang berdemokrasi

Jerman merupakan salah satu negara federasi di Eropa. Dulunya, Jerman merupakan negara yang berbentuk kekaisaran namun setelah perang Perancis-Prusia, Sistem Pemerintahan Jerman berubah menjadi Sistem Pemerintahan Perlementer dengan kepala pemerintaha Kanselir.

Saat Pemerintahan Jerman dipegang oleh NAZI dengan pemimpinnya Adolf Hitler serta rezim otoriternya, Jerman sempat pecah menjadi dua bagian, yaitu Jerman Barat(federal) dan Jerman Timur(Demokratik).

Kekalahan dalam Perang Dunia II membuat Jerman sempat kehilangan wilayah timur sehingga pemerintahan berpindah ke Jerman Barat.

Pada 1990, Jerman kembali bersatu dengan runtuhnya Tembok Berlin. Sejak saat itu, sistem pemerintahan mereka adalah demokrasi yang berbasis ideology berdasarkan prioritas hak-hak asasi manusia.

Sistem Pemerintahan Ideologi Jerman

Republic Federal Jerman terdiri atas 16 negara bagian. Negara bagian bukanlah provinsi, melainkan negara dengan kewenangan bernegara sendiri.

Setiap negara bagian memiliki undang-undang dasar sendiri, yang harus sesuai dengan prinsip negara hukum berbentuk republic yang demokratis dan social menurut norma Grundgesetz.

Di luar itu, negara bagian tersebut memiliki kebebasan menentukan sendiri undang-undang dasarnya.

Bentuk negara federal termasuk di antara prinsip=prinsip konstitusi yang tidak bisa diubah. Namun, keberadaan negara bagian yang ada sekarang bukan tidak bisa berubah. Untuk penyusunan kembali RFJ terdapat aturan dalam Grundgesetz.

Sistem federasi memiliki tradisi konstitusional yang panjang, yang hanya pernah diselingi oleh sistem negara kesatuan di bawah rezim Nazi (1933 – 1945).

Jerman termasuk contoh negara federal yang klasik. Federalisme telah terbukti tangguh, baik keistimewaan maupun masalah-masalah regional dapat diperhatikan dan teratasi dengan lebih baik melalui sistem ini dibandingkan melalui sistem pemerintahan terpusat.

Tatanan federal di Jerman, seperti Amerika Serikat dan Swiss menjembatani persatuan ke luar dengan keanekaragaman di dalam.

Pelestarian keanekaragaman itu adalah fungsi tradisional federalisme. Kini fungsi tersebut menjadi semakin penting berkenaan dengan tuntutan regional seperti perlindungan bangunan bersejarah, pelestarian tradisi tata kota serta pengembangan kebudayaan daerah.

Tugas utama federasi adalah mempertahankan kemerdekaan. Pembagian antara federasi dengan negara bagian adalah elemen penting dalam sistem pembagian kewenangan dan keseimbangan kekuasaan.

Termasuk di dalamnya keikutsertaan negara bagian dalam kegiatan politik pada tingkat federasi melalui perannya di Bundesrat.

Tatanan federal juga memperkuat prinsip demokrasi karena memungkinkan keterlibatan politik warga dalam lingkungannya.

Demokrasi akan lebih hidup, jika warganya ikut terlibat dalam proses politik di daerah yang dikenalnya melalui pemilihan umum dan pemungutan suara.

Sistem federasi masih memiliki beberapa kelebihan, misalnya kesempatan bereksperimen dalam lingkup terbatas dan munculnya persaingan sehat antar negara bagian.

Salah satu negara bagian bisa saja menerapkan sesuatu yang baru, misalnya dalam bidang pendidikan, dan dengan demikian pembaruan di seluruh wilayah federal.

Selain itu, sistem federasi mampu memberikan kesempatan sesuai dengan perbedaan regional dalam pembagian kekuatan politik.

Partai yang berposisi pada tingkat federal, bisa saja memiliki mayoritas dan memegang pemerintahan di salah satu negara bagian.

Grundgesetz mengatur kewenangan legislative federasi dengan memperhatikan apakah diperlukan peraturan hukum yang berlaku di seluruh wilayah federal, atau diinginkan peluang bagi negara bagian untuk menciptakan undang-undang sendiri.

Hal ini jelas lagi dengan adanya pembagian kewenangan federasi dalam penetapam hukum yaitu kewenangan penuh, kewenangan bersaing, dan kewenangan membuat undang-undang pokok.

Federasi memiliki kewenangan legislative penuh antara lain atas bidang-bidang di luar negeri, pertahanan, moneter, dan alat pembayaran, perkeretaapian, hubungan udara, dan sebagian peraturan perpajakan.

Dalam hal kewenangan bersaing, negara bagian memiliki hak menetapkan undang-undang hanya bila hal bersangkutan belum di atur federasi.

Sistem Pemerintahan Negara Brazil Yang Harus Kamu Tahu

Konstitusi Brazil yang berlaku sekarang telah disahkan sejak tanggal 5 oktober 1988.

Dalam upaya mereformasi konstitusi ini, lima partai yaitu, PMDB, PFL,PSDB,PP dan PTB sepakat bahwa hal-hal yang perlu mendapat prioritas untuk dibahas di Kongres adalah masalah imunitas anggota parlemen, pencabutan hak berpolitik, loyalitas kepada partai, sistem pemilu, dan perbatasan waktu mandat presiden.

Hal ini semua merupakan bagian dari yang disebut Reformasi Politik,, yang hingga saat ini masih belum dirampungkan dan terus dalam prosesnya.

Sistem Pemerintahan Negara Brazil

Parlemen Brazil disebut kongres yang terdiri dari 81 anggota Senat (Senator). Mereka terdiri dari tiga orang dari setiap negara bagian dan distrik federal, serta 513 anggota DPR.

Masa jabatan anggota Senat adalah 8 tahun sedangkan masa jabatan DPR adalah 4 tahun. Baik anggota Senat maupun anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilu.

Menurut konstitusi Brazil yang berlaku saat ini yang lebih dikenal sebagai Konstitusi 1988 (karena disahkan pada tanggal 5 Oktobr 1988), negara Brazil berbentuk Republik Federasi dengan cabinet Presidentil.

Brazil memiliki 26 negara bagian dan 1 (satu) distrik Federal. Konstitusi 1988 menjamin kekuasaan yang luas kepada pemerintah federal yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan judikatif.

Presiden menjabat selama 4 tahun dengan hak dipilih kembali untuk 4 tahun berikutnya. Presiden hanya berhak dipilih selama 2 kali berturut-turut.

10 partai politik besar dalam percaturan politik Brazil adalah:

  • PT Partido dos Trabalhadores = Partai Buruh (kiri)
  • PMDB (Partido do Movimento Democrático Brazileiro = Partai Gerakan Demokrasi Brazil (tengah)
  • PL (Partido Liberal = Partai Liberal /tengah-kanan)
  • PDT (Partido Democrático Trabalhista = Partai Demokrasi Buruh (kiri)
  • PC do B (Partido Comunista do Brazil = Partai Komunis Brazil (kiri)
  • PPB (Partido Progressista Brazileiro = Partai Progresif Brazil (tengah-kiri)
  • PPS (Partido Popular Socialista = Partai Masyarakat Sosialis/kiri)
  • PTB (Partido Trabalhista Brazileiro = Partai Buruh Brazil/tengah-kiri)
  • PSDB (Partido da Social Democracia Brazileira = Partai Sosial Demokrasi Brazil/tengah-kiri)
  • PFL(Partido da Frente Liberal = Partai Front Liberal/tengah-kanan)

Mahkamah Agung Federal terdiri dari 11 hakim, dan bertemu secara rutin di ibukota Brazilia. Pengadilan Federal berkedudukan di setiap negara bagian dan di Distrik Federal.

Jenis pengadilan lain adalah pengadilan Pemilihan Federal untuk melindungi Pemilu dan Pengadilan Pekerja / Buruh.

Hakim-hamik federal diangkat untuk seumur hidup. Pengadilan di negara bagian dilakukan dengan koordinasi dengan Pengadilan Pusat.

Perkembangan Ekonomi Brazil

Kinerja perekonomian Brazil selama pemerintahan Presiden Michel Temer bisa dikatakan berhasil bangkit dari resesi ekonomi selama 2 tahun berturut-turut (2015 – 2016).

Pada awal pemerintaha Presiden Michel Temer nampaknya seperti mustahil bisa mengembalikan perekonomian Brazil.

Pandangan tersebut disebabkan adanya skandal korupsi yang melibatkan pada petinggi negara sehinga Mishel Temer harus melakukan perombakan cabinet berkali-kali dalam kurun waktu kuran dari satu tahun.

Program-program Temer untuk meningkatkan perekonomian Brazil adalah:

  • Pembatasan peningkatan anggaran belanja negara sampai 20 tahun dengan revisi setiap 10 tahun (PEC 55/2016)
  • Undang-undang Ketenegakerjaan (Reforma Trabalhista)
  • Undang-undang Perpajakan (Reforma Tributária)
  • Undang-undang Sistem Pemilu (Reforma Eleitoral)
  • Undang-undang Jaminan Sosial (Reforma da Previdência Social)
  • Privatisasi

Program-program tersebut telah membawa dampak positif bagi para pelaku pasar sehingga perekonomian Brazil meningkat sedikit demi sedikit.

Salah satu bukti nyata keberhasilan kinerja perekonomian Brazil selama pemerintahan Presiden Temer adalah:

  • Meningkatnya perekonomian Brazil tahun 2017 sebesar 0,89% (perkiraan)
  • Penurunan inflasi dari sekitar 10% per tahun menjadi 2,95% di tahun 2017
  • Peningkatan harga saham IBOVESPA yang menyentuh record diatas 80 ribu point
  • Terjadi surplus perdagangan komercial luar negeri tahun 2017 yang menyentuh 66 milyar dollar dan merupakan surplus terbesar sejak tahun 1989
  • Tingkat suku bunga acuan per tahun turun dari 14,75% di tahun 2015 menjadi 6,75% sehingga membawa stimulus bagi perekonomian Brazil

Itulah sekilas mengenai bagaimana pertumbuhan pmerintahan Brazil. Semoga artikel ini dapat menambah wawasan kalian.

Apa Itu Pemerintahan Desa?

Pemerintahan Desa atau yang disebut juga Pemdes merupakan lembaga pemerintah yang bertugas mengelola wilayah tingkat desa.

Lembaga ini diatur melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang pemerintaha desa yang diterbitkan untuk melaksanakan ketentuan pasal 216 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Pemimpin pemerintah desa, seperti tertuang dalam paragraph 2 pasal 14 ayat (1) adalah kepala desa yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Yuk Cari Tahu Mengenai Pemerintahan Desa

UU 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) menyebutkan bahwa:

“Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Karena itu, keberadaan desa wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa mengalami banyak perubahan aturan namun belum bisa mewadahi semuanya sebagaimana banyak perubahan dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa peraturan desa, yaitu:

  • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah,
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
  • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah,
  • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia,
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah,
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa,
  • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan terakhir dengan
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam perjalanannya, Desa mendapatkan pengakuan dengan adanya Undang-Undang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan oleh Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Januari 2014.

UU 6/2014 tentang desa diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 dan Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahannya mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) yang menegaskan bahwa:

“Susunan dan tata  cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam undang-undang.” Hal ini berarti bahwa pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam pasal 18B ayat (2) yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang.”

Dalam sejarah pengaturan Desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang Desa, yaitu:

  • Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang pokok Pemerintahan Daerah
  • Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok Pemerintahan Daerah
  • Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
  • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
  • Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.                                

Sistem Pemerintahan Negara Myanmar

Negara Myanmar merupakan salah sat negara yang baru saja mengganti namanya, yaitu Burma. Negara ini menjadi salah satu negara yang pernah melakukan pemindahan ibukota.

Myanmar sendiri terletak di Asia Tenggara dan berbatasan dengan negara asia lainnya seperti Bangladesh di sebelah Barat, Thailand di sebelah Timur, China di sebelah Utara, dan Laut Andaman di sebelah Selatan.

Perkembangan Sistem Pemerintahan Negara Myanmar

Dulunya, bentuk pemerintahan Myanmar adalah Oligarki Militer atau terkenal dengan sebutan Junta Militer yang telah menguasai Myanmar dalam kurun waktu 46 tahun.

Kekuasaan Militer terlama di Asia Tenggara ini tercatat sebagai sejarah dunia menyaingi rekor kekuatan militer Rusia.

Namun, jika melihat belakangan ini, Myanmar merubah bentuk pemerintahannya menjadi Republik Presidensial.

Namun, pernahkah kalian bertanya-tanya mengenai bagaimana sistem pemerintahan mereka? Yuk kita bahas sama-sama.

Perubahan Nama dan Pemindahan Ibukota

Bergantinya nama Burma menjadi Myanmar terjadi pada 18 Juni 1989 saat rezim militer dipimpin oleh Jenderal Saw Maung dengan tujuan masyarakat etnis non-Burma merasa menjadi bagian dari negara Myanmar.

Setelah pergantian nama, Myanmar merupakan salah satu negara yang multi etnis karena memiliki beragam etnis yang tinggal di dalamnya.

Etnis tersebut adalah Karen, Burma, Arakan, Kayah, Chin, Kachin, Mon, Rohingya dan ratusan etnis minoritas lainya.

Negara dengan kekuasaan militer ini bahkan pernah melakukan pemindahan ibukota negaranya pada 7 November 2005 lalu yaitu dari Ranggon (Yangon) ke Naypyitaw.

5 tahun setelah itu, pemerintahannya juga mengganti bendera beserta lagu kebangsaan mereka pada 21 Oktober 2010.

Ibukota baru yang bernama Naypyitaw mempunyai arti tempat tinggal para raja. Kondisi ini disebabkan oleh factor letak ibukota yang bisa dibilang tepat berada di tengah negara ini, tepatnya di distrik Mandalay.

Ada alasan klasik dalam berpindahnya ibukota ini, yaitu untuk menjaga tradisi Myanmar saat dipimpin oleh Dinasti yang saat itu memindahkan ibu kota.

Sistem Parlemen

Sistem pemerintahan Myanmar menganut sistem pemerintahan Presidensial. Dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenang presiden, mereka akan dibantu oleh 2 orang wakil presiden.

Hal ini sangat menarik mengingat biasanya hanya ada 1 wakil presiden. Namun, di era baru pada April 2016 lalu, presiden akhirnya membentuk jabatan baru yang disebut sebagai Knselir Negara (State Counsellor) atau setara dengan jabatan PM di negara lain.

Saat ini, Kanselir Negara dijabat oleh Aung San Suu Kyi. Bentuk pemerintahan negara Myanmar memiliki 7 negara bagian.

Masing-masing negara bagian tersebut mewakili nama masing-masing etnis sebagai karakteristik identitas nasional.

Ada juga negara bagian yang dimaksud adalah Chin, Kachin, Kayah, Kayin, Rakhine, Shan dan Mon. meski begitu, keistimewaan ini tak berlaku bagi etnis Rohingnya yang merupakan etnis di negara bagian Rakhine (dulunya Arakan).

Sebaliknya, hak istimewa tersebut diberikan kepada etnis minoritas Rakhin yang kebanyakan beragama Buddha dan jumlahnya kurang dari 10%. Kondisi ini lah yang membuat negara bagiannya bernama Rakhine bukan Rohang.

Rezim Militer

Berakhirnya bentuk pemerintahan negara Myanmar yang berupa Oligarki Militer diawali dengan pemilu yang diadakan pada 2015.

Saat itu, ada pemilu dengan pemenang yang bukan dari lingkungan militer. Presiden tersebut berasal dari PartaiLiga Nasional untuk Demokrasi (National League for Democracy atau NLD)

Partai tersebut dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Era baru dimulai pada 6 April 2016 dimana ia menduduki jabatan sebagai kanselir negara atau setara dengan Perdana Menteri di negeri lain.

Itulah bagaimana sistem pemerintahan dari Maynmar. Tertarik mengunjungi Myanmar?

Bentuk Pemerintahan Negara Vietnam

Di Asia Tenggara, terdapat berbagai negara dengan bentuk-bentuk negara atau bentuk pemerintahan yang beragam.

Salah satunya adalah Vietnam yang menganut bentuk pemerintahan republic sosialis. Lalu, apa itu republic sosialis?

Pemerintahan negara Vietnam

Republic sosialis di negara Vietnam merupakan sebuah negara yang memiliki partai tunggal. Bentuk pemerintahan ini bisa dikatakan sebagai konstitusi baru yang telah disahkan pada April 1992 silam dengan tujuan untuk menggantikan versi sebelumnya, yaitu pada tahun 1975.

Konstitus baru ini dimulai tepat setelah perang Vietnam berakhir. Awalnya, komunisme merupakan isu primer yang mengakibatkan perang di Vietnam.

Kondisi inilah yang membuat Vietnam menginginkan sebuah perubahan. Perubahyan dalam tata negaranya agar masyarakat yang hidup di negara tersebut lebih merasa nyaman dan aman.

Republic sosialis biasanya dirujuk kepada negara yang secara konstitusinya bertujuan untuk mendirikan sosialisme.

Contoh negara pers komunis di negara Barat sangatlah banyak saat itu. Bahkan seringkali dirujuk kepada negara sosialis yang memiliki partai tunggal.

Mereka tidak mau disebut sebagai negara komunis karena mereka merupakan revolusi dari negara komunis. Hal ini berlaku di negara Vietnam.

1.Politik dan Pemilu

Ciri-ciri ideology komunisme adalah partai komunis yang diikutsertakan dalam organisasi pemerintah, baik dalam politik maupun dalam kehidupan masyarakatnya.

Pada negara yang menganut pemerintahan ini hanya mengizinkan kerjasama dengan organisasi politik yang telah bekerja sama ataupun mendapatkan dukungan dari partai Komunis itu sendiri.

Mereka nantinya juga akan terlibat dalam pemilihan umum.

2.Kepala Negara

Kepala negara Vietnam adalah Presiden dan Kepala Pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Di sana, Presiden merupakan kepala negara dan secara tidak langsung juga menduduki panglima tertinggi dalam militer Vietnam.

Presiden bertindak sebagai Dewan Nasional di sektor Pertahanan dan Kemanan atau Council National Defense and Security.

Peran presiden yang bertindak sebagai kepala negara tentunya tidak lepas dari bantuan dari kepala pemerintahannya, yaitu perdana menteri.

Perdana menteri di Vietnam yang merupakan kepala pemerintahan biasanya mengepalai cabinet dengan jumlah 3 deputi perdana menteri serta 26 kepala menteri-menteri dan perwira-perwiranya.

3.Sistem Pemerintahan

Bentuk pemerintahan negara Vietnam memang berupa republic sosialis, namun sistem pemerintahannya berupa sistem parlemen.

Lembaga eksekutif Vietnam merupakan anggota dari National Assembly (NA). Anggota tersebut biasanya terdiri atas:

  • Perdana Menteri
  • Deputi PM
  • Menteri Pemerintahan
  • Beberapa Anggota Lainnya.

Seluruh anggota kecuali PM tidak harus aktif menjadi anggota NA. tugas menteri dalam negeri ataupun luar negeri Vietnam seperti halnya peran PM di negara lainnya yang sama-sama menganut sistem parlemen.

Namun, perbedaan pada sistem pemerintahan Vietnam adalah tugas yang diemban oleh Presidennya.

Presiden Vietnam memiliki jabatan sebagai kepala negara secara umum sebagai wakil rakyat, baik internal ataupun eksternal. Di sisi lain, presiden juga memiliki tugas untuk menjaga konstitusi negara.

4.Lembaga Negara

Di negara ini juga terdapat lembaga pemerintah yang memiliki fungsi tugas untuk merumuskan Undang-Undang Pemerintah atau Parlemen Unikameral.

Lembaga ini disebut sebagai Majelis Nasional Vietnam (National Assembly of Vietnam) yang setara dengan lembaga DPR di Indonesia.

Namun, lembaga ini berkedudukan lebih tinggi jika dibandingkan dengan lembaga eksekutif dan yudikatif lainnya.

Lembaga lainnya adalah Supreme People’s Court of Vietnam.

Itulah bentuk pemerintahan negara Vietnam terlengkap beserta denganvsistem pemerintahan yang dijalankan serta lembaga yang bergerak membantu jalannya pemerintahan.

Tertarik mengunjungi negara Vietnam?

Yuk Kenali Lebih Dalam Mengenai Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administrative di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara.

Dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terdiri atas daerah-daerah provinsi.

Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Apa Itu Pemerintahan Daerah?

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan dan menjadi kewenangan daerah otonom.

Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebaagaimana dicantumkan dalan UUD NKRI Tahun 1945.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah dimana mereka dipilih secara demokratis. Guernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan.

Kepala daerah juga punya kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada mayarakat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Dalam artian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota.

Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Selain itu, peran pemerintah negara juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom, yaitu untuk melakukan:

1.Desentralisasi

Melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.Dekonsentrasi

Menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan

3.Tugas pembantuan

Yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut.

Urusan pemerintahan konkren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / kota.

Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan ekternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Urusan pemerintaha tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintaha konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan.

Urusan pemerintaha wajib terbagi lagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah:

  • pendidikan
  • kesehatan
  • pekerjaan umum dan penataan ruang
  • perumahan rakyat dan kawasan permukiman
  • ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
  • sosial

Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah:

  • tenaga kerja
  • pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  • pangan
  • pertanahan
  • lingkungan hidup
  • administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
  • pemberdayaan masyarakat dan desa
  • pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  • perhubungan
  • komunikasi dan informatika
  • koperasi, usaha kecil dan menengah
  • penanaman modal
  • kepemudaan dan olah raga
  • statistik
  • persandian
  • kebudayaan
  • perpustakaan
  • kearsipan

Urusan pilihan adalah:

  • kelautan dan perikanan
  • pariwisata
  • pertanian
  • kehutanan
  • energi dan sumber daya mineral
  • perdagangan
  • perindustrian
  • transmigrasi

Yuk Ketahui Sistem Pemerintahan China

Setiap negara pasti memiliki system pemerintahannya sendiri. Tak terkecuali dengan China. Negara ini juga punya system pemerintahan yang bisa dibilang kuat.

Apalagi jika kita melihat bahwa negara China telah menjadi negara yang maju serta negara yang paling banyak mengekspor segala jenis kebutuhan di seluruh dunia.

Namun, pernahkan kalian penasaran dengan bagaimana china bisa mengatur warganya hingga sedemikian rupa? Yuk simak di bawah ini.

Sistem Pemerintahan Negara China

System pemerintahan China dimulai ketika Mao Zedong memerintah dengan memimmpin revolusi komunis yang sangat mencela bentuk kekaisaran China terdahulu yang sangat feudal.

Feodalisme ini membuat china berbeda dengan negara-negara Eropa, bahkan Jepang. Birokrasi di China terdiri atas orang-orang terlatih dalam tradisi Kong Fu Tze.

Karena itu, para pegawai dipilih melalui system ujian tertentu untuk menguji pengetahuan mengenai Kong Fu Tze.

Mao Zedong adalah orang yang kontra, paling kaya, dan memiliki banyak warisan yang bisa membawa system politik China dan generasi rakyatnya kea rah yang stabil.

Ia menuntu adanya investigasi dan penelitian, namun mengabaikan kenyataan paham utopisnya. Ia juga berpendidikan dan intelek.

Pada masa revolusi, ketika Mao dan perubahan yang dipimpinnya masih terbatas pada wilayah pedesaan, ia tetap menekankan perlunya menggabungkan teori dan praktik.

Mao bukanlah orang yang memutarvalik teori Marxist karena ia menganut Marxist sebagai orang yang peduli terhadap revolusi.

RRC secara resmi diproklamasikan pada 1 Oktober 1949, secara relative masih merupakan system politik baru.

Pengaruh yang paling langsung terhadap komunisme China, yaitu lingkungan revolusioner, komunisme Soviet, dan sejarah partai Komunis China sebelum tahun 1949 yang umumnya merupakan fenomena abad ke 20.

Namun, tradisi politik pra-modern China yang resmi berakhir pada tahun 1911 dengan runtuhnya Dinasti Ching (Manchu), memiliki pengaruh besar pada pemerintahan sekarang.

Struktur pemerintahan daerah di China pada dasarnya terdiri atas tiga pemerintahan resmi, yaitu provinsi, kabupaten, dan dasar, ditambah berbagai unit lain di bawah atau di antara tingkat-tingkat ini.

Dari sudut pandang warga negara, unit-unit yang paling penting adalah unit-unit yang ada di bawah tingkat pemerintahan dasar. Unit-unit yang paling penting adalah unit yang ada di bawah tingkat pemerintahan dasar.

Unit ini meliputi kantor-kantor polisi dan kantor-kantor cabang kecil yang dibentuk oleh pemerintahan tingkat dasar dan berbagai unit permukiman dan produksi seperti desa, toko koperasi pertanian, rukun kampong, kota, sekolah, pabrik, perusahaan, kantor, dan angkatan bersenjata.

Selain itu, tentara pembebasan rakyat merupakan organ penting ktiga dalam struktur politik nasional di China.

Organisasi partai menguraikan peniruan secara umum pada level bawah suatu system. Setiap 30 provinsi di China dkepalai oleh 30 komite partai yang terdiri atas komite tetap dan sekertaris partai.

Anggota komite tetao memiliki divisi pekerja yang banyak , seperti cabang tingkat pusat. Mereka juga melakukan propaganda pada tingkat provinsi, organisasi departemen lain, seperti inspeksi disiplin melalui tingkat provinsi.

Tiga peranan politik penting yaitu aktivis, kader, dan anggota partai mendominasi kepemimpinan dalam system politik China.

Aktivis adalah warga negara biasa, tidak memegang jabatan resmi, yang memiliki kepentingan, inisiatif, atau tangung jawab khusus dalam kehidupan public kader adalah mereka yang mempunyai kedudukan pemimpin resmi dalam suatu organisasi.

Adapun mengenai anggota partai, tentu seperti pada umumnya anggota partai. Menjadi seorang aktivis umumnya merupakan langkah pertama dalam proses rekrutmen politik atau proses menjadi pemimpin politik dan sebagian kader dan anggota PKC baru berasal dari aktivis.