Semua tulisan dari author

MENDAPAT DUKUNGAN UNTUK MEMBERLAKUKAN SEKOLAH KEMBALI DENGAN PROTOKOL KESEHATAN YANG DIPERKETAT PADA JANUARI 2021

Adanya desas desus sekolah yang akan diberlakukan kembali di awal tahun 2021 ini, ternyata memang sudah direncanakan oleh pemerintah. Pembelajaran yag dilakukan secara online selama hampir Sembilan bulan ini, memang memiliki lika – likunya tersendiri. Tapi mau bagaimana lagi, ini diberlakukan karena memang pandemi COVID – 19 yang membuat kita tidak bisa melakukan kegiatan banyak orang dalam satu ruangan. Ini pun diberlakukan untuk keselamatan diri sendiri dan juga orang lain yang berada di sekitar kita.

Untuk rencana yang sedang digarap oleh pemerintah ini, tentang pemberlakukan kembali sekolah di awal tahun 2021 ini sudah mendapatkan lampu hijau dari Komisi X DPR RI. Tentunya Komisi X DPR sendiri memberikan permintaan agar persiapan yang dilakukan, untuk memberlakukan kembalinya sekolah ini dipersiapkan dengan matang. Khususnya pada protokol kesehatan yang harus diberlakukan dengan ketat.

“Kami mendukung pembukaan sekolah untuk pembelajaran tatap muka,” * ucap Syaiful Huda selaku ketua Komisi X DPR RI.

“Tetapi hal itu harus dilakukan dengan protokol Kesehatan ketat karena saat ini penularan wabah Covid-19 masih terus berlangsung, bahkan menunjukkan tren peningkatan dalam minggu-minggu terakhir ini,” * Syaiful menambahkan.

Pembelajaran yang berlangsung selama pandemi ini secaraonline ini, memang sudah disadari oleh Syaiful. Sebab kegiatan belajar dengan online atau jarak jauh ini, tidak memberikan hasil yang efektif. Sehingga pembelajaran yang akan dilakukan dengan langsung nantinya ini benar – benar akan diutamakan terlebih dahulu di daerah – daerah. Karena mempunyi sarana prasarana yang tidak mendukung, untuk melakukan pembelajaran secara online.

Namanya saja sudah online, tentunya fasilitas seperti kuota juga jaringan yang stabil itu harus menunjang. Sehingga pembelajaran bisa berlangsung, tetapi bila ini tidak bisa mendukung maka hasil dari pembelajaran akan nihil. Sudah diketahui bahwa pelajaran tidak bisa terlewatkan begitu saja hanya karena koneksi atau jaringan yang tidak stabil.

“Di beberapa daerah siswa selama pandemi Covid-19 benar-benar tidak bisa belajar karena sekolah ditutup,” * ucap Syaiful.

Menjadi hal yang dinantikan – nantikan oleh murid dan mahasiswa, dimana bisa merasakan kembali belajar dengan tatap muka langsung. Agar mereka pun bisa mendapatkan hasil dari pembelajaran yang efektiv.

“Kondisi ini membuat mereka seolah terlepas dari rutinas dan kedisplinan pembelajaran. Pembukaan kembali sekolah tatap muka akan membuat mereka kembali pada rutinitas dan mindset untuk kembali belajar,” * tutur Syaiful.

Karena pembelajaran tatap muka langsung ini akan diberlakukan di tengah – tengah pandemi COVID – 19, membuat protokol kesehatan dan juga alat – alatnya harus bisa menunjang. Penerapannya pun harus diberlakukan secara ketat dan tegas. Peralatan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan pembelajaran tatap muka secara langsung di tengah pandemi ini, seperti adanya bilik disinfektan, sabun serta wastafel untuk cuci tangan jangan sampai melupakan wastafelnya itu harus ada air yang mengalir dengan baik. Lalu ada satu yang jangan sampai terlupakan dan terlewatkan, pola pembelajaran seperti apa yang nantinya akan diberlakukan. Tentunya pola tersebut harus fleksibel ketika dilakukan.

Letak kursi dan meja juga menjadi perhatian oleh sekolah, karena tempat duduk mereka itu harus tetap menerapkan physical distancing. Sehingga di dalam kelas jarak pun bisa tetap terjaga, jangan sampai ada siswa yang letak duduknya berdekatan.

“Waktu belajar juga harus fleksibel, misalnya siswa cukup datang sekolah 2-3 seminggu dengan lama belajar 3-4 jam saja,” * ucap Syaiful.

JOKOWI YANG MEMBERI PESAN UNTUK TETAP MENAATI PROTOKOL KESEHATAN SUPAYA UPAYA DARI TENAGA KESEHATAN TIDAK SIA – SIA

Tidak ada ujungnya rasanya pandemi yang sedang terjadi ini. Tenaga kesehatan yang bekerja tiada henti dan tidak mengenal lelah untuk terus memberikan yang terbaik dalam upayanya mengatasi pasien dan virus corona yang terus menjadi wabah yang dihadapi oleh dunia. Jangan ditanya lagi korban jiwa yang sudah berjatuhan diakibatkan dari virus corona ini, dia yang memakan korban tanpa mengenal siapa orang tersebut, jabatan, dan apapun itu semua orang bisa terkena. Bahkan tenaga kesehatan sekali pun, apalagi mereka menjadi orang yang terdepan dalam mengahadapi pasien yang terinfeksi virus corona tersebut.

Tidak ingin adanya lagi korban yang berjatuhan, Presiden Jokowi yang memberikan peringatan kepada jajaran Polri juga satuan tugas penangan COVID – 19, dimana lebih tegas lagi dalam mengatasi dan menindak lanjuti bentuk – bentuk pelanggaran dalam protokol kesehatan yang dilakukan. Disini Pak Jokowi sangat tidak menginginkan, bila usaha dan kerja keras yang sudah dilakukan oleh tenaga kesehatan kepada virus yang satu ini, menjadi sia – sia. Karena pelanggaran dari protokol kesehatan yang nyatanya masih terjadi dan sangat sering. Keadaan seperti ini sangat mengkhawatirkan sekali, untuk keberlangsungan hidup hajat orang banyak.

“Jangan sampai apa yang telah dikerjakan oleh para dokter, perawat, tenaga medis, paramedis menjadi sia-sia karena pemerintah tidak bertindak tegas untuk sesuatu kegiatan yang bertentangan dengan protokol kesehatan dan peraturan-peraturan yang ada,” * tutur Pak Jokowi dalam kesempatan pers di Istana Kepresidenan.

Ada dan diberlakukannya protokol kesehatan ini, yang dimana harus dipatuhi oleh seluruh masyarkat dan para pemerintah. Karena tidak seorang pun yang mempunyai sistem kekebalan dalam tubuhnya akan virus corona. Sebab siapa pun bisa saja tertular dan menularkan virus ini kepada orang yang berada disekitarnya. Sehingga penegasan tentang protokol kesehatan ini harus diberlakukan dengan baik dan benar, serta hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar protokol kesehatan tersebut.

Selain itu kepercayaan dari masyarakat kepada usaha – usaha yang sudah dikeluarkan dengan maksimal oleh pemerintah itu sangat diperlukan. Sebab hal ini bisa menjadi dorongan kepada langkah – langkah dan upaya lain dari pemerintah untuk bisa mengatasi dan mengendalikan pandemi yang tengah terjadi. Sehingga apa yang sudah direncanakan oleh pemerintah dapat berjalan dengan efektif.

Memberikan kembali peringatan secara tegas kepada para kepala daerah, yang sudah mempunyai peraturan daerah tentang protokol kesehatan untuk bisa merealisasikannya dengan tegas dan tepat. Peraturan yang sudah dibuat tersebut, dijalankan dengan tepat, konsisten, tegas, dan tidak memandang bulu. Sehingga apa yang sudah dirapatkan, yang sudah dibuat itu tidak menjadi sia – sia dan tidak menjadi hiasan peraturan semata, tanpa ada ketegas didalamnya.

Ketegasan dari para aparat dalam mengendalikan masyarakat untuk bisa disiplin dalam mengikuti dan mematuhi peraturan dari protokol kesehatan. Karena bila tidak memberikan ketegasan, masyarakat akan merasa santai – santai saja dengan peraturan yang sudah ada sekalipun. Lalu, tugas pemerintah sendiri adalah tindakan hukum, kepada orang – orang yang memang sudah melanggar protokol kesehatan yang sudah ada.

“Saya juga minta Kepada Menteri Dalam Negeri untuk mengingatkan, kalau perlu menegur, kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota untuk bisa memberikan contoh-contoh yang baik kepada masyarakat, jangan malah ikut berkerumun,” * ucap Pak Jokowi.

BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH YANG TERUS BERLANJUT DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI DIGITAL, HINGGA CAIRNYA BLT SUBSIDI GELOMBANG 2

BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH YANG TERUS BERLANJUT DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI DIGITAL, HINGGA CAIRNYA BLT SUBSIDI GELOMBANG 2

Peran pemerintah dalam membantu usaha – usaha kecil yang ada di tanah air terus diluncurkan sampai denga hari ini. Bantuan sosial yang diberikan sekarang ini akan menggunakan teknologi digital dan penggunaan teknologi ini akan terus diberlakukan sehingga menjadi kebiasaan yang canggih. Penggunaan teknologi digital ini disampaikan langsung oleh Suahasil Nazara, selaku Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) bahwa dari sisi pemerintah tersendiri akan terus menggenjot kegiatan – kegiatan tentang bantuan sosial dengan menggunaka teknologi digital.

“Jadi full dari layanan keuangan dari awalnya hanya kegiatan di peer to peer (P2P), tapi juga government to peer (G2P). Bukan hanya P2P, tapi G2P menjadi alat untuk mendorong financial inclusion di masyarakat,” * ucapnya saat sedang berdiskusi secara virtual.

Bukan tanpa alasan cara dari teknologi digital ini dilakukan, sebab ini dilandasi dengan sedikitnya orang – orang yang menerima bantuan ini yang tidak mempunyai rekening bank.

“Khusus yang program Kartu Prakerja, karena ini program yang baru, saya ingin menyampaikan bahwa sebelum bergabung dengan Prakerja, banyak penerima yang tidak memiliki rekening,” * tutur Nazara.

“Kemudian, dengan dengan program ini, kita membuat memastikan mereka memiliki rekening. Ini bukan hanya Kartu Prakerja yang seperti ini. PKH juga dilakukan dengan seperti itu,” * dia menambahkan.

Tidak hanya dalam bantuan sosial ini teknologi digital sudah digunakan, karena para penjualan Surat Berharga Negara atau SBN ini sudah memakai teknologi finansial. Jadi, ini bukan kali pertama bagi pemerintah memberlakukan hal demikian.

“Ini juga suatu perkembangan yang kita bisa lihat dalam beberapa tahun terakhir dan sudah mulai dilakukan oleh banyak perbankan. Ini akan kita dorong terus,” * tuturnya.

BLT Subsidi Gaji Gelombang 2

BANTUAN SOSIAL DARI PEMERINTAH YANG TERUS BERLANJUT DENGAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI DIGITAL, HINGGA CAIRNYA BLT SUBSIDI GELOMBANG 2

Selain itu, sudah dicairkannya BLT subsidi pada gelombang kedua yang jatuh pada awal bulan November 2020. Pemerintah memberikan pekerjaan ini kepada Kementerian  Ketenagakerjaan yang melakukan transfer dalam program BSU tersebut.

“Mudah-mudahan hari ini (Jumat kemarin) bisa diserahkan kepada Kemenaker. Setelah datanya clear and clean kami akan meneruskan proses selanjutnya dan akan di transfer ke para pekerja,” * tutur Ida Fauziyah selaku Menteri Ketenagakerjaan.

Cairnya subsidi gaji pada gelombang kedua ini memang diberlakukan secara berkala, sebab ini pun sudah dilakukan saat gelombang pertama. Alasan dari tidak dilakukan dengan bersamaan, karena terdapat beberapa tahap yang harus dilalui dan itu tidak sedikit. Juga proses dari transfer itu harus melewati Bank Himbara. Yang nantinya akan ditransfer kepada para rekening yang menerimanya.

Peluncuran dari subsidi gaji senilai Rp 600.000 ini akan ditujukan kepada para pegawai, yang dimana gaji mereka itu kurang dari 5 juta dalam sebulannya. Dan pencairan ini akan diberlakukan dalam dua sesi.

Jumlah uang yang akan diterima oleh para pegawai yang sudah terdaftar itu adalah Rp 2,4 juta. Dimana akan diberikan dalam jangka waktu empat bulan, dengan nominal per bulannya itu Rp 600.000.

Total anggaran dari bantuan subsidi upah dari pemerintah ini mencapai Rp 37,74 triliun. Yang mana akan ditargetkan kepada 15,72 juta pegawai. Dalam prosesnya pun sudah melewati beberapa tahap, tahapan tesebut seperti proses validasi juga verifikasi melalui Kemenaker atau pun BP Jamsostek.

Untuk BLT  sendiri diberikan untuk memberikan kemudahan kepada para  pegawai dan meningkatkan kembali daya beli para pegawai.

APA SAJA BANTUAN PEMERINTAH YANG AKAN HADIR DI BULAN NOVEMBER?

APA SAJA BANTUAN PEMERINTAH YANG AKAN HADIR DI BULAN NOVEMBER?

Memberikan bantuan tiada henti kepada masyarakat yang membutuhkannya, memang sudah menjadi tugas dari pemerintah. Sehingga masyarakatnya bisa merasakan kesejahteraan yang seharusnya mereka dapatkan. Sudah menjadi hak dari setiap warga bukan untuk mendapatkan kemerdekaan dan kesejahteraan di negaranya sendiri. Di bulan November aka nada bantuan dari pemerintah yang mulai cair untuk masyarakat. Terdapat beberapa bantual sosial yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah. Beberapa bantuan sosial tersebut adalah BLT, BPUM, dan untuk pelajar yang melakukan sekolah secara online akan mendapatkan kuota internet secara gratis.

Bantuan pemerintah ini akan langsung diluncurkan kepada mereka yang sudah didata dan ditargetkan. Tentunya yang diutamakan adalah mereka yang sangat terkena dengan dampak dari COVID – 19. Semoga bantuan yang akan diberikan tersebut dapat meringankan beban masyarakat yang mengalami keterpurukan, terutama dalam segi ekonomi. Mengalami penurunan omset, bahkan bukan hanya penurunan saja yang didapat.Belum lagi yang sudah berkeluarga, rasanya dunia mau runtuh bila sudah begini. Mari mengetahui lebih jelas tentang bantuan sosial dari pemerintah yang akan dikucurkan pada bulan November ini.

1.BLT BPJS Ketenagakerjaan

APA SAJA BANTUAN PEMERINTAH YANG AKAN HADIR DI BULAN NOVEMBER?

Ini diluncurkan untuk mereka para pekerja yang memiliki gaji di bawah lima juta, mereka akan mendapatkan BLT sebesar 600 ribu. Karena tidak semua orang memiliki penghasilan yang besar, sehingga mereka yang memiliki gaji di bawah lima juta tersebut akan mendapatkan bantuan uang tunai. Tetapi terdapat syarat yang lainnya untuk orang yang akan meneriman bantuan BLT BPJS Ketenagakerjaan tersebut, yand dikeluarkan oleh Pemenaker No. 14 Tahun 2020 yaitu :

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

2. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan yang dibuktikan dengan nomor kartu kepesertaan;

3. Peserta yang membayar iuran dengan besaran iuran yang dihitung berdasarkan upah di bawah Rp 5 juta sesuai upah yang di laporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan;

4.Pekerja/buruh penerima upah;

5. Memiliki rekening bank yang aktif;

6. Peserta yang terdaftar sebagai peserta aktif di BPJS Ketenagakerjaan sampai dengan bulan Juni 2020.

Lalu ada alternatif lain dari pendaftaran ini yaitu karyawan bisa langsung didaftarkan dari perusahaan. Selain itu daftar mandiri pun bisa, melalui web yang sudah tersedia.

2.Bantuan Kuota Internet

Bantuan Kuota Internet

Ini yang sangat dibutuhkan oleh para pelajar di masa pandemi ini, sehingga Kemendikbud memberikan kucuran kuota internet gratis. Kuota internet gratis tersebut berupa :

  1. Peserta didik jenjang PAUD mendapatkan kuota internet gratis sebesar 20 GB/30 hari yang terdiri dari 5 GB kuota internet Kemendikbud dan 15 GB kuota belajar Kemendikbud.
  2. Peserta didik jenjang SD hingga Sekolah Menengah mendapatkan kuota internet gratis sebesar 35 GB/30 hari yang terdiri dari 5 GB kuota internet Kemendikbud dan 30 GB kuota belajar Kemendikbud.
  3. Pendidik jenjang PAUD hingga Sekolah Menengah mendapatkan kuota internet gratis sebesar 42 GB/30 hari yang terdiri dari 5 GB kuota internet Kemendikbud dan 37 GB kuota belajar Kemendikbud.
  4. Dosen hingga Mahasiswa mendapatkan kuota internet gratis sebesar 50 GB/30 hari yang terdiri dari 5 GB kuota internet Kemendikbud dan 45 GB kuota belajar Kemendikbud.

3.BPUM UMKM RP 2,4 JUTA

BPUM UMKM RP 2,4 JUTA

Bantuan sosial yang satu ini akan ditargetka kepada 12 juta UMKM yang ada. Terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi oleh UMKM untuk bisa mendapatkannya yaitu :

1. WNI

2. Mempunyai Nomor Induk Kependudukan (NIK)

3. Memiliki usaha mikro

4. Bukan ASN, TNI/Polri serta Pegawai BUMN/BUMD

5. Tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan dan KUR

6. Bagi pelaku usaha mikro yang memiliki KTP dan domisili usaha yang berbeda, dapat melampirkan Surat Keterangan Usaha (SKU).

Itulah bantuan sosial yang akan dikucurkan oleh pemerintah di bulan November 2020.

PEMERINTAH MEMINTA PERALIHAN PENYIARAN ANALOG KE DIGITAL DIPERCEPAT, SERTA TETAP PATUHI PROTOKOL KESEHATAN

PEMERINTAH MEMINTA PERALIHAN PENYIARAN ANALOG KE DIGITAL DIPERCEPAT, SERTA TETAP PATUHI PROTOKOL KESEHATAN

Percepatan yang diinginkan oleh pemerintah tentang migrasi penyiaran televisi dari analog yang dirubah pada siaran digital atau bisa disebut dengan analog switch off (ASO). Ini beritahukan secara langsung oleh Mahfud MD selaku Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang diungkapkannya disebuat rapat koordinasi nasional. Tentunya rapat yang sudah berlangsung tersebut dilakukan dengan cara virtual, karena pandemi yang memaksa untuk melakukannya secara online.

“Yang perlu sekarang ini adalah mendorong percepatan migrasi penyiaran analog ke penyiaran digital sebagaimana hingga saat ini negara di dunia sudah menerapkan tersebut,” * tutur Mahfud MD, saat rapat hari itu.

Mengapa Mahfud ingin segara penyiara televisi dapat beralih dari analog ke digital, karena aturan tentang migrasi ini menjadi titik hukum serta pengajuan sektor penyiaran. Dengan aturan yang sudah ada itu, membuat rancangan dari sistem penyiaran yang berada dikondisi bersiaga menghadapi migrasi zaman analog ke digital bisa memberikan hasil yang baik.

“Terutama terkait dengan menguatkan KPI secara kelembagaan di daerah, serta persiapan menuju era digitalisasi penyiaran yang tidak mungkin terhindarkan,” * tambah Mahfud.

Masih hangat – hangatnya UU Cipta Kerja yang mengundang banyak kontroversi itu, yang memicu demo dari masyarakat yang terjadi dibeberapa titik di Indonesia ini. Ternyata juga memberikan perubahan kepada regulasi pada bidang telekomunikasi, pos, dan penyiaran.

Menjadi pertanyaan hingga sekarang, bahwa kapan terjadinya siaran televisi analog yang sepenuhnya akan dialihkan menjadi siara digital.

Pernyataan ini dikeluarkan oleh Johnny G. Plate selaku Menteri Komunikasi dan Informatika, bahwa migrasi siaran televisi analog ke siaran digital ini sudah terus terombang – ombang hingga berlalu beberapa tahun lamanya.

Tetapi saat UU Cipta Kerja yang sudah sah, memberikan secerca jawaban tentang pernyataan yang sering ditanyakan tersebut. Bahwa siara televisi analog yang akan sepenuhnya beralih menjadi siara televisi digital ini terjadi di tahun 2022 yang akan datang.

“UU Cipta Kerja telah menembus kebuntuan regulasi pada bidang penyiaran yang telah belasan tahun tidak terealisasi, yaitu dengan terealisasinya dasar hukum migrasi penyiaran TV analog ke digital dan kepastian tenggat waktu ASO,” * tutur Johnny dalam kesempatan konferensi pers yang diberlakukan secara virtual.

Ketika masih menggunakan siaran televisi analog, spectrum frekuensi berada pada pita angka 700 MHz. Saat nanti semuanya sudah beralih dengan siaran televisi digital, maka frekuensi yang berasal dari analog itu akan diberikan untuk fungsi yang lainnya. Frekuensi tersebut dapat dimanfaatkan untuk membuat jaringan 5G.

KPI menghimbau lembaga penyiaran patuh dengan protokol kesehatan

PEMERINTAH MEMINTA PERALIHAN PENYIARAN ANALOG KE DIGITAL DIPERCEPAT, SERTA TETAP PATUHI PROTOKOL KESEHATAN

Pernyataan yang dikeluarkan dari Agung Suprio selaku Ketua Komisi Penyiaran Indonesia, yang menghimbau agar lembaga penyiaran untuk patuh dengan protokol COVID – 19. Yang lebih ditekankan adalah jaga jarak di setiap acara yang sedang berlangsung.

Surat edaran yang sudah diberikan kepada lembaga penyiaran, agar tidak diberlakukannya penonton yang datang ke lokasi. Sehingga menimbulkan kerumunan yang seharusnya tidak boleh, karena jaga jarak harus dipatuhi.

“Tidak memuat program siaran yang menampilkan visualisasi massa penonton, baik live, tapping ataupun editing kecuali diinfomasikan secara jelas bahwa tayangan tersebut merupakan rekaman dalam bentuk running text ataupun caption saat tayangan program,” * ucap Agung saat rapat bersama Komisi 1 DPR.


12 Duta Besar RI Untuk Negara Sahabat Baru Saja Dilantik, Siapa Saja?

12 Duta Besar RI Untuk Negara Sahabat Baru Saja Dilantik, Siapa Saja?

Presiden Joko Widodo baru saja melantik 12 Duta besarluar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia (Dubes LBBP RI) untuk sejumlah negara sahabat. Pelantikan para duta besar ini diketahui digelar di Istana Negara, Jakarta 26 Oktober 2020 pagi.

Pengankatan oara Dubes RI ini tertuang dalam keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 106/P Tahun 2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dibacakan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama.

12 Duta Besar RI Untuk Negara Sahabat

12 Duta Besar RI Untuk Negara Sahabat Baru Saja Dilantik, Siapa Saja?

Usai pembacaan Keppres, Presiden melakukan pengambilan sumpah bagi seluruh dubes LBPP yang dilantik.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada para duta besar.

Dua belas duta tersebut adalah:

  • Drs. Dindin Wahyudin, D.E.A. sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Senegal merangkap Republik Cabo Verde, Republik Gambia, Republik Guinea, Republik Guinea-Bissau, Republik Mali, Republik Pantai Gading, dan Republik Sierra Leone, berkedudukan di Dakar
  • Drs. H. Roem Kono, M.IPOL. sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Bosnia dan Herzegovina, berkedudukan di Sarajevo
  • Dewi Savitri Wahab, S.S., M.A. sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Denmark merangkap Republik Lithuania, berkedudukan di Kopenhagen
  • Dra. Nana Yuliana, M.A., Ph.D. sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Kuba merangkap Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Jamaika, berkedudukan di Havana
  • Heri Akhmadi sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Jepang merangkap Federasi Mikronesia, berkedudukan di Tokyo
  • Elmar Iwan Lubis, S.H. sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Irak, berkedudukan di Baghdad
  • Iwan Bogananta sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara, berkedudukan di Sofia
  • Drs. Jose Antonio Morato Tavares, M.A sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, berkedudukan di Moskow
  • Dr. Desra Percaya sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara merangkap Irlandia dan International Maritime Organization (IMO), berkedudukan di London
  • Drs. Chalief Akbar Tjandraningrat sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Demokratik Rakyat Aljazair, berkedudukan di Alger
  • Drs. Lutfi Rauf, M.A sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Arab Mesir, berkedudukan di Kairo
  • Rachmat Budiman, S.H sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Thailand merangkap UN-ESCAP, berkedudukan di Bangkok.

Diketahui proses pelantikan tersebut digelar dengan tetap menerapkan protocol kesehatan secara ketat. Para Dubes juga terlihat menggunakan faceshield, maser, dan menjaga jara satu sama lain.

Setelah pengambilan sumpah pemuda dilanjutkan dengan kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Acara pelantikan kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat yang didahulu oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan terbatas.

Turun mendampingi Presiden dalam acara ini, Menki Plhukam Mahmud MD, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Itulah 12 orang duta besar yang baru saja dilantik oleh Presiden dan siap untuk bertugas. Semoga bermanfaat.

Jokowi: Komunikasi Publik Vaksin Covid-19 Harus Baik

Presiden Joko Widodo meminta jajarannya menyiapkan komunikasi puboik terkait vaksin Covid-19 agar tidak menciptakan respon negative dari masyarakat seperti saat penyusunan Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker).

Komunikasi Publik Vaksin Covid-19 Harus Baik

“Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa, karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian seperti UU Cipta Kerja.” Kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin 19 Oktober 2020/

Seperti diketahui, pada 8 Oktober 2020 terjadi demonstrai besar-besaran setidaknya di 18 provinsi oleh buruh, mahasiswa, dan anggota masyarakat lainnya untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, aksi tersebut juga diwarnai dengan kerusuhan di beberapa tempat. 

“Saya minta benar-benar disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publik terutama yang berkaitan halal dan haram, berkaitan dengan harga, berkaitan dengan kualitas, berkaitan dengan distribusi seperti apa,” ungkap Presiden.

Namun, komunikasi public yang dimaksudkan Presiden Jokowi juga buka akhirnya membuka semua data pemerintah kepada masyarakat.

“Meski tidak semuanya harus kita sampaikan ke publik, harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik,” tambah Presiden. Titik kritis dari vaksinasi, menurut Jokowi adalah di implementasi.

“Jangan menganggap mudah implementasi, tidak mudah, prosesnya seperti apa? Siapa yang pertama disuntik terlebih dulu? Kenapa dia? Semua harus dijelaskan betul ke publik, proses-proses komuniksi publik ini yang betul-betul disiapkan,” ungkap Presiden.

Tujuan dari komunikasi public yang baik itu adalah agar taka da lagi isu vaksin yang nantinya bisa diplintir.

“Siapa yang (mendapat vaksin secara) gratis, siapa yang mandiri? Harus dijelaskan, harus detail, jangan nanti dihantam oleh isu, diplintir kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo lagi karena memang masyarakat sekarang ini dalam posisi yang sulit,” tambah Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, seharusnya ada pembagian tugas antara Kementrian Kesehatan dan Kementrian BUMN dalam pengerjaan vaksin tersebut.

“Juga perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini mestinya harus segera jelas, kalau menurut saya untuk vaksin yang gratis, untuk rakyat, urusan Menteri Kesehatan, untuk yang mandiri, yang bayar itu urusannya BUMN,” ungkap Presiden.

Presiden Jokowi pada 5 Oktober 2020 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 1 ayat 2 disebutkan cakupan pelaksanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 meliputi:

  • pengadaan vaksin COVID-19;
  • pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
  • pendanaan pengadaan Vaksin COVID- 19 dan pelaksanaan vaksinasi COVID- 19; dan
  • dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
  • Waktu vaksinasi sendiri adalah mulai 2020-2022.

Hingga sekarang, menurut Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah sudah mengamankan pengadaan vaksin Cvid-19 untuk 135 juta warga dengan jumlah vaksin sekitar 270 juta dosis.

Sasaran penerima vaksin COVID-19 nantinya adalah sebanyak 160 juta orang dengan vaksin yang harus disediakan adalah 320 juta dosis vaksin dengan rincian:

  • Garda terdepan seperti medis dan paramedis “contact tracing”, pelayanan publik TNI/Polri, aparat hukum sejumlah 3.497.737 orang dengan kebutuhan vaksin 6.995.474 dosis
  • Masyarakat (tokoh agama/masyarakat), perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW) sebagian pelaku ekonomi berjumlah 5.624.010 orang dengan jumlah vaksin 11.248.00 dosis
  • Seluruh tenaga pendidik (PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan sederajat perguruan tinggi) sejumlah 4.361.197 orang dengan jumlah vaksin 8.722.394 orang.
  • Aparatur pemerintah (pusat, daerah dan legislatif) sejumlah 2.305.689 orang dengan total vaksin 4.611.734 dosis
  • Peserta PBJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejumlah 86.622.867 orang dengan kebutuhan vaksin 173.245.734 dosis
  • Ditambah masyarakat dan pelaku perekonomian lain berusia 19-59 tahun sebanyak 57.548.500 orang dengan kebutuhan vaksin 115.097.000 dosis.

Isi Omnibus Law Yang Picu Demo, Sudah Tahu?

Pemerintah baru saja mengesahkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law pada Senin 5 Oktober 2020 kemarin.

Keputusan tersebut juga mengundang penolakkan dari buruh hingga mahasiswa. Imbasnya pada Kamis 8 Oktober 2020 terjadi demo rusuh di beberapa tempat.

Apa itu Omnibus Law sebenarnya? Menurut Audrey O Brien (2009), omnibus law adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang.

Sedangkan, Barbara Sinclair (2012) menjelaskan omnibus bill adalah proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait.

Isi Omnibus Law Yang Sebenarnya

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri mengungkapkan dalam pidato pada Sidang Paripurna MPR RI dalam angka Pelantikan Presiden dan Wapres Terpilih Periode 2019-2024 bahwa akan menyederhanakan regulasi dengan menerbitkan 2 undang-undang besar yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Hanya saja, isi Omnibus Law yang terdiri dari 174 pasal ini dinilai merugikan oleh para buruh. Berikut isi Omnibus Law yang ditolak buruh menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal:

1.Upah Minimum Penuh Syarat

Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) dibuat bersyarat dengan memerhatikan laju inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dihapus dalam RUU Cipta Kerja.

Menurutnya, UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada. Sebab UMK setiap kabupaten atau kota berbeda nilainya. Dia juga tidak setuju jika UMK di Indonesia disebut lebih mahal dari negara ASEAN lainnya.

Jika diambil rata-rata nilai UMK secara nasional, UMK di Indonesia disebut jauh lebih kecil dari upah minimum di Vietnam.

“Tidak adil, jika sektor otomotif seperti Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai UMK-nya sama dengan perusahan baju atau perusahaan kerupuk. Karena itulah di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDB negara,” ungkapnya.

Sebagai jalan tengahnya, penetapan nilai kenaikan dan jenis industri yang mendapatkan UMSK bisa dilakukan di tingkat nasional untuk beberapa daerah dan jenis industri tertentu saja.

Sehingga UMSK tidak lagi diputuskan di tingkat daerah dan tidak semua industri mendapatkan UMSK agar ada keadilan

“Jadi tidak harus sama rata sama rasa, karena faktanya setiap industri berbeda kemampuannya. Karena itu masih dibutuhkan UMSK,” kata Iqbal.

2.Pesangon Berkurang

Buruh juga menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah dalam UU Cipta Kerja.

Di dalamnya, 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Dia mempertanyakan dari mana BPJS mendapat sumber dana untuk membayar pesangon.

“Karena tanpa membayar iuran tapi BPJS membayar pesangon buruh 6 bulan. Bisa dipastikan BPJS Ketenagakerjaan akan bangkrut atau tidak akan berkelanjutan program JKP Pesangon dengan mengikuti skema ini,” tutur Iqbal.

3.Kontrak Kerja Tanpa Batas Waktu

Buruh pun menolak skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dihapus batas waktunya. Hal ini membuat buruh bisa saja dikontrak seumur hidup tanpa menjadi karyawan tetap.

“Buruh menolak PKWT seumur hidup,” ujar Iqbal.

4.Outsourcing Seumur Hidup

Iqbal juga menjelaskan dalam RUU Cipta Kerja, kontrak outsourcing disebut bisa seumur hidup. Outsourcing juga diterapkan tanpa batas jenis pekerjaan. “Padahal sebelumnya outsourcing dibatasi hanya untuk lima jenis pekerjaan,” kata Iqbal.

Itulah beberapa isi dari Omnibus Law yang dianggap merugikan para buruh. Namun tentu saja berita ini belum tentu valid terlebih lagi dengan belum jelasnya keputusan pihak DPR.