Arsip Bulanan: Juli 2020

Bentuk Pemerintahan Negara Vietnam

Di Asia Tenggara, terdapat berbagai negara dengan bentuk-bentuk negara atau bentuk pemerintahan yang beragam.

Salah satunya adalah Vietnam yang menganut bentuk pemerintahan republic sosialis. Lalu, apa itu republic sosialis?

Pemerintahan negara Vietnam

Republic sosialis di negara Vietnam merupakan sebuah negara yang memiliki partai tunggal. Bentuk pemerintahan ini bisa dikatakan sebagai konstitusi baru yang telah disahkan pada April 1992 silam dengan tujuan untuk menggantikan versi sebelumnya, yaitu pada tahun 1975.

Konstitus baru ini dimulai tepat setelah perang Vietnam berakhir. Awalnya, komunisme merupakan isu primer yang mengakibatkan perang di Vietnam.

Kondisi inilah yang membuat Vietnam menginginkan sebuah perubahan. Perubahyan dalam tata negaranya agar masyarakat yang hidup di negara tersebut lebih merasa nyaman dan aman.

Republic sosialis biasanya dirujuk kepada negara yang secara konstitusinya bertujuan untuk mendirikan sosialisme.

Contoh negara pers komunis di negara Barat sangatlah banyak saat itu. Bahkan seringkali dirujuk kepada negara sosialis yang memiliki partai tunggal.

Mereka tidak mau disebut sebagai negara komunis karena mereka merupakan revolusi dari negara komunis. Hal ini berlaku di negara Vietnam.

1.Politik dan Pemilu

Ciri-ciri ideology komunisme adalah partai komunis yang diikutsertakan dalam organisasi pemerintah, baik dalam politik maupun dalam kehidupan masyarakatnya.

Pada negara yang menganut pemerintahan ini hanya mengizinkan kerjasama dengan organisasi politik yang telah bekerja sama ataupun mendapatkan dukungan dari partai Komunis itu sendiri.

Mereka nantinya juga akan terlibat dalam pemilihan umum.

2.Kepala Negara

Kepala negara Vietnam adalah Presiden dan Kepala Pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Di sana, Presiden merupakan kepala negara dan secara tidak langsung juga menduduki panglima tertinggi dalam militer Vietnam.

Presiden bertindak sebagai Dewan Nasional di sektor Pertahanan dan Kemanan atau Council National Defense and Security.

Peran presiden yang bertindak sebagai kepala negara tentunya tidak lepas dari bantuan dari kepala pemerintahannya, yaitu perdana menteri.

Perdana menteri di Vietnam yang merupakan kepala pemerintahan biasanya mengepalai cabinet dengan jumlah 3 deputi perdana menteri serta 26 kepala menteri-menteri dan perwira-perwiranya.

3.Sistem Pemerintahan

Bentuk pemerintahan negara Vietnam memang berupa republic sosialis, namun sistem pemerintahannya berupa sistem parlemen.

Lembaga eksekutif Vietnam merupakan anggota dari National Assembly (NA). Anggota tersebut biasanya terdiri atas:

  • Perdana Menteri
  • Deputi PM
  • Menteri Pemerintahan
  • Beberapa Anggota Lainnya.

Seluruh anggota kecuali PM tidak harus aktif menjadi anggota NA. tugas menteri dalam negeri ataupun luar negeri Vietnam seperti halnya peran PM di negara lainnya yang sama-sama menganut sistem parlemen.

Namun, perbedaan pada sistem pemerintahan Vietnam adalah tugas yang diemban oleh Presidennya.

Presiden Vietnam memiliki jabatan sebagai kepala negara secara umum sebagai wakil rakyat, baik internal ataupun eksternal. Di sisi lain, presiden juga memiliki tugas untuk menjaga konstitusi negara.

4.Lembaga Negara

Di negara ini juga terdapat lembaga pemerintah yang memiliki fungsi tugas untuk merumuskan Undang-Undang Pemerintah atau Parlemen Unikameral.

Lembaga ini disebut sebagai Majelis Nasional Vietnam (National Assembly of Vietnam) yang setara dengan lembaga DPR di Indonesia.

Namun, lembaga ini berkedudukan lebih tinggi jika dibandingkan dengan lembaga eksekutif dan yudikatif lainnya.

Lembaga lainnya adalah Supreme People’s Court of Vietnam.

Itulah bentuk pemerintahan negara Vietnam terlengkap beserta denganvsistem pemerintahan yang dijalankan serta lembaga yang bergerak membantu jalannya pemerintahan.

Tertarik mengunjungi negara Vietnam?

Yuk Kenali Lebih Dalam Mengenai Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merupakan salah satu alat dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah daerah ini merujuk pada otoritas administrative di suatu daerah yang lebih kecil dari sebuah negara.

Dimana negara Indonesia merupakan sebuah negara yang wilayahnya terdiri atas daerah-daerah provinsi.

Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota memiliki pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.

Apa Itu Pemerintahan Daerah?

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan dan menjadi kewenangan daerah otonom.

Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebaagaimana dicantumkan dalan UUD NKRI Tahun 1945.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah dimana mereka dipilih secara demokratis. Guernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah. Untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan.

Kepala daerah juga punya kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada Pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada mayarakat.

Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan.

Dalam artian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota.

Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Selain itu, peran pemerintah negara juga dimaksudkan dalam rangka melaksanakan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas perbantuan sebagai wakil pemerintah di daerah otonom, yaitu untuk melakukan:

1.Desentralisasi

Melaksanakan semua urusan yang semula adalah kewewenang pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.Dekonsentrasi

Menerima pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu untuk dilaksanakan; dan

3.Tugas pembantuan

Yaitu melaksanakan semua penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Dalam rangka melaksanakan peran desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, pemerintah daerah menjalankan urusan pemerintah konkuren, berbeda dengan pemerintah pusat yang melaksanakan urusan pemerintahan absolut.

Urusan pemerintahan konkren dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / kota.

Pembagian urusan tersebut didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan ekternalitas, serta kepentingan strategis nasional.

Urusan pemerintaha tersebutlah yang menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Urusan pemerintaha konkuren terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan pilihan.

Urusan pemerintaha wajib terbagi lagi menjadi urusan pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.

Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah:

  • pendidikan
  • kesehatan
  • pekerjaan umum dan penataan ruang
  • perumahan rakyat dan kawasan permukiman
  • ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
  • sosial

Urusan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar adalah:

  • tenaga kerja
  • pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
  • pangan
  • pertanahan
  • lingkungan hidup
  • administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
  • pemberdayaan masyarakat dan desa
  • pengendalian penduduk dan keluarga berencana
  • perhubungan
  • komunikasi dan informatika
  • koperasi, usaha kecil dan menengah
  • penanaman modal
  • kepemudaan dan olah raga
  • statistik
  • persandian
  • kebudayaan
  • perpustakaan
  • kearsipan

Urusan pilihan adalah:

  • kelautan dan perikanan
  • pariwisata
  • pertanian
  • kehutanan
  • energi dan sumber daya mineral
  • perdagangan
  • perindustrian
  • transmigrasi

Yuk Ketahui Sistem Pemerintahan China

Setiap negara pasti memiliki system pemerintahannya sendiri. Tak terkecuali dengan China. Negara ini juga punya system pemerintahan yang bisa dibilang kuat.

Apalagi jika kita melihat bahwa negara China telah menjadi negara yang maju serta negara yang paling banyak mengekspor segala jenis kebutuhan di seluruh dunia.

Namun, pernahkan kalian penasaran dengan bagaimana china bisa mengatur warganya hingga sedemikian rupa? Yuk simak di bawah ini.

Sistem Pemerintahan Negara China

System pemerintahan China dimulai ketika Mao Zedong memerintah dengan memimmpin revolusi komunis yang sangat mencela bentuk kekaisaran China terdahulu yang sangat feudal.

Feodalisme ini membuat china berbeda dengan negara-negara Eropa, bahkan Jepang. Birokrasi di China terdiri atas orang-orang terlatih dalam tradisi Kong Fu Tze.

Karena itu, para pegawai dipilih melalui system ujian tertentu untuk menguji pengetahuan mengenai Kong Fu Tze.

Mao Zedong adalah orang yang kontra, paling kaya, dan memiliki banyak warisan yang bisa membawa system politik China dan generasi rakyatnya kea rah yang stabil.

Ia menuntu adanya investigasi dan penelitian, namun mengabaikan kenyataan paham utopisnya. Ia juga berpendidikan dan intelek.

Pada masa revolusi, ketika Mao dan perubahan yang dipimpinnya masih terbatas pada wilayah pedesaan, ia tetap menekankan perlunya menggabungkan teori dan praktik.

Mao bukanlah orang yang memutarvalik teori Marxist karena ia menganut Marxist sebagai orang yang peduli terhadap revolusi.

RRC secara resmi diproklamasikan pada 1 Oktober 1949, secara relative masih merupakan system politik baru.

Pengaruh yang paling langsung terhadap komunisme China, yaitu lingkungan revolusioner, komunisme Soviet, dan sejarah partai Komunis China sebelum tahun 1949 yang umumnya merupakan fenomena abad ke 20.

Namun, tradisi politik pra-modern China yang resmi berakhir pada tahun 1911 dengan runtuhnya Dinasti Ching (Manchu), memiliki pengaruh besar pada pemerintahan sekarang.

Struktur pemerintahan daerah di China pada dasarnya terdiri atas tiga pemerintahan resmi, yaitu provinsi, kabupaten, dan dasar, ditambah berbagai unit lain di bawah atau di antara tingkat-tingkat ini.

Dari sudut pandang warga negara, unit-unit yang paling penting adalah unit-unit yang ada di bawah tingkat pemerintahan dasar. Unit-unit yang paling penting adalah unit yang ada di bawah tingkat pemerintahan dasar.

Unit ini meliputi kantor-kantor polisi dan kantor-kantor cabang kecil yang dibentuk oleh pemerintahan tingkat dasar dan berbagai unit permukiman dan produksi seperti desa, toko koperasi pertanian, rukun kampong, kota, sekolah, pabrik, perusahaan, kantor, dan angkatan bersenjata.

Selain itu, tentara pembebasan rakyat merupakan organ penting ktiga dalam struktur politik nasional di China.

Organisasi partai menguraikan peniruan secara umum pada level bawah suatu system. Setiap 30 provinsi di China dkepalai oleh 30 komite partai yang terdiri atas komite tetap dan sekertaris partai.

Anggota komite tetao memiliki divisi pekerja yang banyak , seperti cabang tingkat pusat. Mereka juga melakukan propaganda pada tingkat provinsi, organisasi departemen lain, seperti inspeksi disiplin melalui tingkat provinsi.

Tiga peranan politik penting yaitu aktivis, kader, dan anggota partai mendominasi kepemimpinan dalam system politik China.

Aktivis adalah warga negara biasa, tidak memegang jabatan resmi, yang memiliki kepentingan, inisiatif, atau tangung jawab khusus dalam kehidupan public kader adalah mereka yang mempunyai kedudukan pemimpin resmi dalam suatu organisasi.

Adapun mengenai anggota partai, tentu seperti pada umumnya anggota partai. Menjadi seorang aktivis umumnya merupakan langkah pertama dalam proses rekrutmen politik atau proses menjadi pemimpin politik dan sebagian kader dan anggota PKC baru berasal dari aktivis.

Sistem Pemerintahan di Malaysia Yang Harus Kamu Ketahui

Malaysia merupakan sebuah negara monarki konstitusional federal yang terletak di Asia Tenggara. Negara ini terdri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah federal.

Ibukotanya sendiri berada di Kuala Lumpur dengan pusat pemerintahan federal berada di Putrajaya. Pemerintahan Malaysia mengacu pada Pemerintah Federal atau otoritas pemerintah nasional yang berbasis di wilayah federal Kuala Lumpur dan eksekutif federal yang berbasis di Putrajaya.

Negara ini memiliki sistem parlementer Westminster dan dikategorikan sebagai perwakilan demokrasi. Pemerintah federal Malaysia menganut dan diciptakan oleh Konstitusi Federal Malaysia yang merupakan hukum tertinggi di negeri tersebut.

Sistem Pemerintahan Negara Malaysia

Pemerintah federal mengadopsi prinsip pemisahan kekuasaan berdasarkan Pasal 127 Konstitusi Federal dan memiliki 3 cabang, yaitu eksekutif, legislative, dan yudikatif.

Pemerintah negara bagian di Malaysia juga memiliki badan eksekutif dan legislative masing-masing. System peradilan di Malaysia adalah system pengadilan federal yang beroperasi secara merata di seluruh negeri.

1.Pemerintahan Federal Malaysia

Pemerintah federal atau pusat adalah otoritas tertinggi di Malaysia yang berbasis di Putrajaya. Pemimpinnya adalah Perdana Menteri Malaysia yang juga dikenal sebagai kepala pemerintahan.

  • Legislatif di Malaysia

Parlemen bikameran terdiri dari majelis rendah, Dewan Perwakilan Rakyat, atau Dwan Rakyat dan Majelis Tinggi, Senat, atau Dewan Negara.

Senat sendiri terdiri dari 70 anggita yang menjabat selama 3 tahun (maksimal 2 periode). Dua puluh enak diantaranya dipilih oleh 13 majelis negara bagian, dan 44 ditunjuk oleh Raja berdasarkan nasehat Perdana Menteri.

222 anggota Dewan Rakyat dipilih dari distrik-distrik anggota tunggal dengan hak pilih orang dewasa secara universal.

Parlemen mengikuti system multi partai. Parlemen memiliki mandate maksimal 5 tahun oleh undang-undang.

Raja dapat membubarkan parlemen setiap saat dan biasanya dilakkan berdasarkan nasehat Perdana Menteri.

  • Eksekutif di Malaysia

Kekuasaan ekskutif diberikan di cabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Konstitusi Malaysia menetapkan bahwa Perdana Menteru harus menjadi anggota Majelis Rendah Parlemen yang menurut pendapat Yang di-Pertuan Agong dan mayoritas parlemen.

Cabinet dipilih dari anggota majelis rendah dan bertanggung jawab kepada badan tersebut. Cabang eksekutif pemerintah terdiri dari Perdana Menteri sebagai kepala pemerintahan diikuti oleh menteri cabinet.

  • Yudikatif di Malaysia

Pengadilan tertinggi di sistem peradilan adalah Pengadilan Federal, diikuti oleh Pengadilan Banding dan dua Pengadilan Tinggi, satu untuk Semenanjung Malaysia dan satunya lagi untuk Malaysia Timur.

2.Kepala Pemerintahan Malaysia

Perdana Menteri Malaysia merupakan kepala pemerintahan (eksekutif) Malaysia yang secara tidak langsung dipilih.

Ia ditunjuk secara resmi oleh Yang di-Pertuan Agong, kepala negara. Perdana menteri memimpin cabinet yang anggotanya ditunjuk oleh saran Yang di-Pertuan Agong.

Perdana menteri dn kabinetnya bertanggung jawab secara kolektif kepada Parlemen. Kantor perdana Menteri adalah tempat di mana Perdana Menteri menjalankan fungsi dan kekuasannya.

3.Pemerintahan Negara Bagian di Malaysia

Setiap pemerintahan negara bagian d Malaysia diciptakan oleh konstitusi masing-masing, setiap negara bagian memiliki legislative unicameral yang anggotanya dipilih dari daerah pemilihan anggota tunggal.

Pemerintah negara bagian dipimpin oleh Menteri  Utama, Menteri Besarm atau Ketua Menteri yang merupakan anggota dewan dari partai mayoritas di Dewan Undangan Negeri.

Mereka menyarankan sultan atau gubernur masing-masing. Di masing-masing negara bagian dengan penguasa turun-temurun, Kepala Menteri diharuskan menjadi seorang Melayu yang ditunjuk oleh Sultan atau rekomendasi Perdana Menteri.

Itulah bagaimana system pemerintahan yang berlaku di Malaysia. Cukup unik dan menarik ya!

Negara Dengan Sistem Pemerintahan Terbaik di Dunia

Setiap negara pasti memiliki system pemerintaha yang berbeda-beda dengan cara yang juga berbeda untuk memajukan bangsanya. Sama seperti Indonesia.

Bahkan, banyak warga Indonesia yang membandingkan system pemerintahan RI dengan negara-negara lain yang jauh lebih maju.

Pemerintahan Terbaik di Dunia

Berbagai cara di lakukan oleh pemerintah mereka. Seperti misalnya peraturan ketat yang di buat di Korea Utara.

Namun, tahukah kalian ternyata ada juga pemerintahan yang terbaik di dunia. Mau tau apa saja?

1.Denmark

Denmark mempunyai keberhasilan dalam memenuhi kesehatan, nutrisi, pendidikan dasar, dan juga komunikasi warganya.

Bukan hanya untuk penduduknya, semua orang yang tinggal di Denmark akan mendapat fasilitas tersebut.

Uniknya lagi, orang Denmark juga punya kepercayaan yang tinggi antar warganya, misalnya jika izin sakit dan tidak bisa masuk kantor, tidak perlu pakai surat dokter seperti negara lainnya.

Mereka hanya perlu berbicara kepad atasan dan mereka sudah pasti percaya dan memberikan izin. System jaminan kesehatan dan social dikembangkan secara tepat dan dapat diakses semua orang yang tinggal di sini.

Sebagai pelajar, juga bisa mendapatkan bantuan finansial serta kursus Bahasa secara gratis. Jaminan social di Denmark dijalankan berdasarkan prinsip kepercayaan, bukan dokumen kependudukan.

Penduduk di negara ini juga tidak resisten terhadap pengenaan pajak yang lebih tinggi. Setiap orang juga mengutamakan kenyamanan mereka bersama.

2.Selandia Baru

Negara ini memberikan perlakuakn khusus bagi para lanjut usia (lansia). Ketika warganya masuk ke dalam usia 65 tahu, pemerintah akan memberikan tunjangan dengan nilai yang besar tanpa peduli latar belakangnya.

Bukan hanya itu, Selandia Baru juga merupakan negara pertama yang memberikan hak pilih kepada kaum perempuan di tahun 1893.

3.Kanada

Negara ini merupakan negara paling stabil soal urusan politik, bahkan paling jarang ada terorisme atau kekerasa.

Hal ini dikarenakan penduduk Kanada cenderung bisa menerima perbedaan. Seperti persoalan yang sering terjadi perdebatan seperti hak pilih wanita dan LGBTQ sudah bukan lagi jadi hal besar.

Selain itu, soal nutrisi, kesehatan, pendidikan dasar, dan hak asasi manusia juga semuanya terpenuhi dengan baik.

Kanada meraup skor lebih tinggi dalam stabilitas politik dan ancaman terorisme yang rendah. Masyarakatnya secara keseluruhan mendukung kebijakan yang simpatik pada kelompok minoritas dan perbedaan pilihan hidup.

Kesalahan yang terkadang dilakukan pendatang baru adalah menganggap remeh kesopanan dan perhatian yang diberikan oleh masyarakat Kanada.

4.Jepang

Negara Jepang memang terkenal sebagai negara yang maju serta teratur, makanya tak heran mereka menjadi salah satu negara dengan pemerintahan terbaik.

Kebutuhan dasar termasuk sanitasi semuanya terpenuhi dengan layak. Meskipun asuransi kesehatan disana termauk mahal dan berdasarkan pedapatan, namun penduduknya bisa ke dokter kapan saja tanpa takut biaya.

Selain itu, kekuatan utama negara Jepang ada pada system pendidikannya yang baik.

5.Botswana

Prinsip negara Botswana adalah menyelesaikan pertikaian dengan solusi, bukan berperang. Hal ini membuatnya menjadi negara di Afrika yang memiliki pemerintahan terbaik.

Pencegahan korupsinya juga termasuk yang paling baik karena memiliki badan sendiri yang mengurusnya, seperti KPK yang ada di Indonesia.

Hebatnya lagi, pertambangan berlian yang ada di distribusikan secara adil ke seluruh negara. Jadi, semua orang bisa menikmati hasil kekayaan alamnya.

Warga di sana juga terbuka dan suka untuk berdiskusi jika terjadi masalah agar cepat diselesaikan.

Itulah 5 negara yang memiliki system pemerintahan terbaik di dunia. Semoga, warga Indonesia juga bisa mengikuti sifat baik mereka ya!

Apa Itu Sistem Pemerintahan Parlementer?

Pernahkah kalian mendengar istilah system pemerintahan parlementer? System ini merupakan system pemerintahan yang menjadi lawan dari system pemerintahan presidensial.

Lalu, bagaimana sebenarnya system pemerintahan parlementer ini lalu apa saja kah ciri-ciri nya? Yuk simak dibawah ini.

Pengertian Sistem Pemerintahan Parlementer

System parlementer adalah pemerintahan yang demokratis di mana partai atau koalisi partai dengan perwakilan terbesar di parlemen (legislative) membentuk pemerinta, pemimpinnya menjadi perdana menteri atau kanselir.

Fungsi eksekutif dijalankan oleh anggota parlemen yang ditunjuk oleh perdana menteri untuk cabinet. Partai-partai minoritas melayani dalam oposisi terhadap mayoritas dan memiliki tugas untuk menantangnya secara teratur.

Perdana menteri juga bisa dicopot dari kekuasaan setiap kali mereka kehilangan kepercayaan mayoritas partai yang berkuasa atau parlemen.

System parlementer berasal dari Inggris dan diadopsi di beberapa bekas jajahan negara Inggris. Karakteristik system ini adalah supremasi cabang legislative dalam tiga fungsi pemerintahan, yaitu eksekutif, legislative, dan yudikatif atau menggabungkan fungsi eksekutif dan legislative.

Fungsi legislative dilakukan melalui parlemen unicameral (satu kamar) atau bicameral (dua kamar) yang terdiri dari anggota yang bertanggung jawab kepada orang-orang yang mereka wakili.

Seorang perdana menteri dari beberapa departemen eksekutif pemerintah akan menjalankan fungsi eksekutif.

Ada juga partai politik dan partai koalisi yang menjadi mayoritas anggota parlemen memilih perdana menteri dan menteri departemen.

Ciri-Ciri Sistem Pemerintahan Parlementer

  • Di antara kepala negara dan kepala pemerintahan terdapat pemisahan kekuasan akan tetapi pada bagian eksekutif dan legislatifnya tidak ada pemisahan yang mana kedua kekuasaan eksekutif dan legislatifnya dipegang langsung oleh parlemennya.
  • Kabinet dibentuk oleh parlemen dan parlemen adalah kekuasaan yang paling unggul. Anggota parlemen dipilih langsung melalui pemilihan umum.
  • Presiden atau raja dalam suatu negara hanya memiliki kekuasaan yang simbolis saja di luar kekuasaan eksekutif dan legislatif sebagai kepala negaranya.
  • Memiliki supremasi premier dalam sistem Menteri atau parlementer, karena Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah perannya sangat penting dan memiliki banyak kekuasaan. Di legislatif, dia adalah pemimpin sementara di eksekutif dia adalah pemimpin dewan menteri.
  • Seorang perdana menteri memiliki hak preogratif yang tidak bisa diganggu gugat untuk memilih siapa saja yang ingin diangkat menjadi menteri.
  • Anggota parlemen bisa menjatuhkan mosi tidak percaya untuk menjatuhkan perdana menteri apabila ada hal yang tidak disetujui dari kebijakan perdana menteri.

Kelebihan Sistem Parlementer

  • Sistem parlementer dapat membuat kebijakan yang bisa diatur dengan tepat dikarenakan mudahnya untuk menyesuaikan pendapat baik antara eksekutif dan legislative karena masih dalam satu koalisi partai.
  • Tanggungjawab dalam merumuskan kebijakan untuk negara sangat jelas.
  • Parlemen memiliki hak dan kewajiban untuk dapat mengawasi dengan kuat sistem pemerintahan kabinet sehingga kabinet tidak bisa berbuat sewenang-wenang.
  • Sistem parlementer dapat membuat pengesahan undang-undang lebih cepat melalui dukungan badan legislatif. Ini karena eksekutif dipilih untuk menjabat sesuai dengan manifesto partai. Akibatnya, kehendak rakyat memiliki kekuatan lebih dari sistem politik mana pun.

Kekurangan Sistem Parlementer

  • Sewaktu-waktu kabinet bisa saja dijatuhkan oleh parlementer karena kehadiran kabinet selaku badan eksekutif negara sangat bergantug pada parlemen.
  • Keberlangsungan pemerintahan kabinet tidak jelas karena tidak diatur oleh waktu sehingga kapan saja parlemen ingin membubarkan maka bisa saja dibubarkan.
  • Meskipun siapa pun dapat membentuk partai politik, partai politik besar memiliki pengaruh paling besar dalam sistem parlementer. Kecuali diperlukan koalisi, mereka yang partai besar cenderung mengabaikan kebutuhan partai kecil.
  • Kebijakan politiknya bisa menjadi labil dan suka berubah-ubah karena seringnya terjadi pergantiang anggota-anggota kabinet.

Itulah penjelasan mengenai system pemerintahan Parlementer. System ini digunakan di negara-negara seperti Irlandia, Jerman, India, dan Italia.

Mau Tahu Bagaimana Sistem Pemerintahan Rusia? Yuk Simak Dibawah

Pernah tahu bagaimana system pemerintahan di negara Rusia? Rusia merupakan salah satu negara terbesar dengan penduduk terbanyak dan secara ekonomi paling berkembang.

Dengan banyaknya penduduk, bagaimana pemerintah di sana mengatur warganya? Nah, untuk kalian yang penasaran, yuk simak artikel dibawah ini.

Sistem Pemerintahan di Rusia

Rusia merupakan ahli waris utama negara Uni Soviet. Negara ini mewarisi 50% jumlah penduduk dengan 2/3 luas wilayah dan kurang lebih 50% asset-asset ekonomi.

1.Knyaz dan Druzhina

Knyaz atau pangeran merupakan tipe pertama penguasa Rusia. Sebelum era invasi Tatar-Mongol, beberapa wilayah di daratan Rusia dikuasai oleh pangeran setempat.

Mereka berfungsi sebagai pelindung masyarakat dari serbuan penjajah dan penakluk, termasuk perampok setempat.

Mereka juga dibantu oleh Druzhina atau penjaga. Sebagai imbalan, penduduk memberi upeti tahunan kepada knyaz.

2.Pengaruh Tatar-Mongol

Setelah bangsa Tatar-Mongol menyerbu dan menaklukan daratan Rusia, pangeran yang hendak memimpin harus berkenala ke Gerombolan Emas sebagai bentuk kepatuhan sekaligus membawa hadiah-hadiah mewah.

Para pangeran kemudian akan mendapatkan surat kepercayaan yang disebut yarlyk. Selama periode ini, pangeran sering kali harus mempermalukan diri di ibu kota Gerombolan Emas.

Gerombolan ini sangat mempengaruhi system politik Rusia. Para pangeran tak jarang mengadopsi upaya kejam licik khan-khan Tatar dalam peperangan feudal.

Lama kelamaan, Rusia harus bersatu demi menentang penindasan Tatar. Lambat laun, pangeran-pangeran Moskow menjadi sangat kuat. Pangeran Besar Ivan yang Agung dari Moskow, yang menyatukan seluruh wilyah melawan Tatar, menyebut dirinya seorang “tsar”

3.Era Tsar

Tsar resmi pertama Rusia, Ivan yang Mengerikan, mengerti bahwa wilayah luas yang ia kuasai sangat beragam dan bagian-bagiannya memiliki tujuan dan keinginan yang berbeda.

Ia mengumpulkan sebuah pertemuan orang-orang paling berpengaruh seperti bangswan yang dikirim ke Moskow oleh masyarakat local dari seluruh bagian Rusia

Ini adalah bentuk demokrasi perwakilan Rusia yang “dipilih” alih-alih melalui proses pemilihan umum. Ada sekitar 60 anggota Sobor yang berkumpul untuk memutuskan pertanyaan-pertanyaan paling penting dalam ketatanegaraan.

Tsar dan kaum boyar tak bisa secara efektif menjalankan pemerintahan mereka dari pusat karena mereka tak mengetahui segala hal yang terjadi di wilayahnya yang luas.

Saat itu, Sobor tak lagi dibutuhkan karena para bangsawan kini menjadi pelayan tsar dan boyar di seluruh negeri.

Para boyar adalah bangsawan kelas wahid. Para boyar memiliki pengaruh terhadap perpolitikan dan sang tsar sendiri.

4.Kaisar dan Bangsawan

Pemerintah bergaya Eropa muncul di Rusia di bawah kekuasaan Pyotr yang Agung. Dia menghancurkan kaum boyar yang terlalu banyak memusatkan kekuatan di tangan mereka.

Sejak saat itu, tsar adalah penguasa tertinggi dan semua orang tunduk melayaninya. Pyotr mewajibkan semua bangsawan untuk melayani negara.

Selama berkuasa, pyotr mendepak elit-elit terkuat dan tertua serta mengganti mereka dengan elit terbaru.

Sebagai imbalan, elite-elite baru diberikan sebidang tanah besar. Tak hanya itu, Pyotr menjamin status kebangsawanan mereka diteruskan secara turun temurun.

5.Periode Soviet

Sistem Soviet sebagian besar meniru sistem kepemimpinan tsar. Uni Soviet memupuk bangsawan mereka sendiri.

Partai menyatu dengan apartur negara di semua tingkatan, semua posisi strategis secara resmi dipilih oleh rakyat.

6.Federasi Rusia

Setelah 1991, Federasi Rusia menjadi republik presidensial dengan sistem semipresidensial. Ini berarti, rakyat menyalurkan aspirasi mereka dengan memilih dewan legislatif dan eksekutif.

Untuk mengesahkan suatu undang-undang, baik Majelis Federal dan presiden harus sama-sama menyetujuinya.

Itulah bagaimana perkembangan negara Rusia dalam menjalani system pemerintahannya. Semoga bermanfaat.

Daftar Pemerintahan Terkejam Sepanjang Sejarah

Siapa bilang pemimpin negara pilihan rakyat bisa menjamin masa depan yang cerah bagi negaranya? Buktinya ada beberapa negara yang justru malah merasakan sebaliknya.

Tanpa keseimbangan hukum, tirani, dan diktaktor dalam sebuah negara dapat dengan mudah mengambil alih kekuatan pemerintahan dengan seenaknya.

Pemerintahan Terkeji Sepanjang Sejarah

Hal ini dapat menyebabkan kesengsaraan yang tidak berujung bagi masyarakat umum. Dari pemimpin negara komunis sampai monarki, para pemimpin negara di bawah ini tidak prnah peduli akan nasib rakyatnya.

1.Robert Mugabe, Zimbabwe

Robert Mugabe sekarang ini sedang menjabat sebagai presiden Zimbabwe selama 7 periode berturut turut.

Beberapa pakar politik menemukan bukti bahwa ia melakukan banyakpemalsuan data serta penipuan besar saat pemilihan presiden sdang berlangsung.

Menurut Amnesty International and Human Rights Watch, pemerintahan Mugabe melanggar banyak hukum.

Beberapa di antaranya adalah hak untuk memilih, korupsi pembagian makanan bagi rakyat, dan penentangan bebas berbicara untuk press juga rakyat.

2.Kim Jong Il, Korea Utara

Kim Jong Il mewarisi kegasi ayahnya sebagai pemimpin negara Korea Utara yang kejam. Kini, Korea Utara ditempatkan di 10 posisi teratas pada daftar negara termiskin di dunia.

Kebanyakan dikarenakan oleh ulah Kim Jong Il yang semena-mena. Jutaan orang menghadapi kelaparan setiap harinya, belum lagi masyarakat yang terjangkit penyakit mematikan.

Setiap tahunnya, kira-kira ada lebih dari 1000 orang yang mengakhiri hidup mereka dengan cara bunuh diri karena sudah tidak kuat berada di bawah peraturan Kim Jong Il.

3.Omar Al-Bashir, Sudan

Omar Al-Bashir merupakan satu0satunya dictator asal Sudan yang bertanggung jawab atas kematian ratusan ribu orang di Sudan.

Walaupun kasus-kassnya berhasil ditutupi media masa, laporan mengenaskan ini akhirnya tercium media masa dunia dan berhasil diberitakan untuk konsumsi public.

Bukan hanya itu, Omar juga telah mengantongi lebih dari Rp 43 triliun dana negara selama menjabat.

Semua tindakan keji nya ini ditutupi oleh humanitarian Omar yang konon menguntungkan Asia Tennggara, padahal aslinya merupakan kedok pungutan illegal.

4.Joseph Stalin, Uni Soviet

Mulai dari karirnya sebagai salah satu dari 7 anggota Bolshevik yang dikabarkan berwibawa, Joseph Stalin dengan cepat mensolidasikan jabatannya sebagai seorang tirain setelah menjabat sebagai presiden.

Dari tahun 1930 – 1934, jutaan penduduk Uni Soviet dipenjarakan, diasingkan, dan dibunuh atas nama Stalin.

Ia juga merupakan salah satu dari jajaran pemerintah yang mengusulkan reformasi ekonomi yang membunuh lebih dari jutaan orang karena kelaparan dan pemaksaan kerja di Gulag.

5.Soeharto, Indonesia

Soeharto berhasil menggarap US$35 miliar dari keuangan negara, membungkam press dan dituduh telah membunuh lebih dari ratusan orang yang berani menentangnya.

Ia juga merupakan salah satu alasan utama krisis moneter yang terjadi di tahun 90-an.

6.Adolf Hitler, Jerman

Dunia mengenang dirinya sebagai dictator kejam. Karena, selama kepemimpinannya ia melumpuhkan banyak negara dengan cara genosida.

5,5 juta kaum yahudi dengan sengaja dikurung di dalam sebuah kemah dan dibunuh secara masal. Beberapa mati karena dibakar hidup-hidup, sebagian karena gas beracun.

Sosok yang dicap sebagai tangan kanan setan ini juga merupakan salah satu orang penyebab Perang Dunia II.

7.Mao Zedong, China

Selama kepemimpinannya, 70 juta nyawa rakyat China melayang hanya karena keserakahan dan kesombongannya.

Mao meruntuhkan peraturan tradisional China yang sudah berlangsung selama ribuan tahun dan hampir saja menghancurkan system politik negeri Tiongkok.

Reformasi usulan Mao yang bernama The Great Leap Forward, berakhir pada kasus kelaparan terburun sepanjang masa.

Kejam-kejam sekali ya mereka. Bersyukur lah kita hidup di Indonesia dan dipimpin oleh Jokowi untuk sekarang ini.