12 Duta Besar RI Untuk Negara Sahabat Baru Saja Dilantik, Siapa Saja?

12 Duta Besar RI Untuk Negara Sahabat Baru Saja Dilantik, Siapa Saja?

Presiden Joko Widodo baru saja melantik 12 Duta besarluar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia (Dubes LBBP RI) untuk sejumlah negara sahabat. Pelantikan para duta besar ini diketahui digelar di Istana Negara, Jakarta 26 Oktober 2020 pagi.

Pengankatan oara Dubes RI ini tertuang dalam keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 106/P Tahun 2020 tanggal 19 Oktober 2020 tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia yang dibacakan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama.

12 Duta Besar RI Untuk Negara Sahabat

12 Duta Besar RI Untuk Negara Sahabat Baru Saja Dilantik, Siapa Saja?

Usai pembacaan Keppres, Presiden melakukan pengambilan sumpah bagi seluruh dubes LBPP yang dilantik.

“Saya bersumpah/berjanji bahwa saya untuk diangkat menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” ujar Presiden saat mendiktekan penggalan sumpah jabatan kepada para duta besar.

Dua belas duta tersebut adalah:

  • Drs. Dindin Wahyudin, D.E.A. sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Senegal merangkap Republik Cabo Verde, Republik Gambia, Republik Guinea, Republik Guinea-Bissau, Republik Mali, Republik Pantai Gading, dan Republik Sierra Leone, berkedudukan di Dakar
  • Drs. H. Roem Kono, M.IPOL. sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Bosnia dan Herzegovina, berkedudukan di Sarajevo
  • Dewi Savitri Wahab, S.S., M.A. sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Denmark merangkap Republik Lithuania, berkedudukan di Kopenhagen
  • Dra. Nana Yuliana, M.A., Ph.D. sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Kuba merangkap Persemakmuran Bahama, Republik Dominika, Republik Haiti, dan Jamaika, berkedudukan di Havana
  • Heri Akhmadi sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Jepang merangkap Federasi Mikronesia, berkedudukan di Tokyo
  • Elmar Iwan Lubis, S.H. sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Irak, berkedudukan di Baghdad
  • Iwan Bogananta sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Bulgaria merangkap Republik Albania dan Republik Makedonia Utara, berkedudukan di Sofia
  • Drs. Jose Antonio Morato Tavares, M.A sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Federasi Rusia merangkap Republik Belarus, berkedudukan di Moskow
  • Dr. Desra Percaya sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Perserikatan Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara merangkap Irlandia dan International Maritime Organization (IMO), berkedudukan di London
  • Drs. Chalief Akbar Tjandraningrat sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Demokratik Rakyat Aljazair, berkedudukan di Alger
  • Drs. Lutfi Rauf, M.A sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Arab Mesir, berkedudukan di Kairo
  • Rachmat Budiman, S.H sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Thailand merangkap UN-ESCAP, berkedudukan di Bangkok.

Diketahui proses pelantikan tersebut digelar dengan tetap menerapkan protocol kesehatan secara ketat. Para Dubes juga terlihat menggunakan faceshield, maser, dan menjaga jara satu sama lain.

Setelah pengambilan sumpah pemuda dilanjutkan dengan kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Acara pelantikan kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat yang didahulu oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan terbatas.

Turun mendampingi Presiden dalam acara ini, Menki Plhukam Mahmud MD, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Itulah 12 orang duta besar yang baru saja dilantik oleh Presiden dan siap untuk bertugas. Semoga bermanfaat.

Jokowi: Komunikasi Publik Vaksin Covid-19 Harus Baik

Presiden Joko Widodo meminta jajarannya menyiapkan komunikasi puboik terkait vaksin Covid-19 agar tidak menciptakan respon negative dari masyarakat seperti saat penyusunan Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker).

Komunikasi Publik Vaksin Covid-19 Harus Baik

“Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa, karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat kalau komunikasinya kurang baik bisa kejadian seperti UU Cipta Kerja.” Kata Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Jakarta, Senin 19 Oktober 2020/

Seperti diketahui, pada 8 Oktober 2020 terjadi demonstrai besar-besaran setidaknya di 18 provinsi oleh buruh, mahasiswa, dan anggota masyarakat lainnya untuk menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja, aksi tersebut juga diwarnai dengan kerusuhan di beberapa tempat. 

“Saya minta benar-benar disiapkan mengenai vaksin, mengenai komunikasi publik terutama yang berkaitan halal dan haram, berkaitan dengan harga, berkaitan dengan kualitas, berkaitan dengan distribusi seperti apa,” ungkap Presiden.

Namun, komunikasi public yang dimaksudkan Presiden Jokowi juga buka akhirnya membuka semua data pemerintah kepada masyarakat.

“Meski tidak semuanya harus kita sampaikan ke publik, harga ini juga tidak harus kita sampaikan ke publik,” tambah Presiden. Titik kritis dari vaksinasi, menurut Jokowi adalah di implementasi.

“Jangan menganggap mudah implementasi, tidak mudah, prosesnya seperti apa? Siapa yang pertama disuntik terlebih dulu? Kenapa dia? Semua harus dijelaskan betul ke publik, proses-proses komuniksi publik ini yang betul-betul disiapkan,” ungkap Presiden.

Tujuan dari komunikasi public yang baik itu adalah agar taka da lagi isu vaksin yang nantinya bisa diplintir.

“Siapa yang (mendapat vaksin secara) gratis, siapa yang mandiri? Harus dijelaskan, harus detail, jangan nanti dihantam oleh isu, diplintir kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo lagi karena memang masyarakat sekarang ini dalam posisi yang sulit,” tambah Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, seharusnya ada pembagian tugas antara Kementrian Kesehatan dan Kementrian BUMN dalam pengerjaan vaksin tersebut.

“Juga perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini mestinya harus segera jelas, kalau menurut saya untuk vaksin yang gratis, untuk rakyat, urusan Menteri Kesehatan, untuk yang mandiri, yang bayar itu urusannya BUMN,” ungkap Presiden.

Presiden Jokowi pada 5 Oktober 2020 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pasal 1 ayat 2 disebutkan cakupan pelaksanaan pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 meliputi:

  • pengadaan vaksin COVID-19;
  • pelaksanaan vaksinasi COVID-19;
  • pendanaan pengadaan Vaksin COVID- 19 dan pelaksanaan vaksinasi COVID- 19; dan
  • dukungan dan fasilitas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
  • Waktu vaksinasi sendiri adalah mulai 2020-2022.

Hingga sekarang, menurut Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah sudah mengamankan pengadaan vaksin Cvid-19 untuk 135 juta warga dengan jumlah vaksin sekitar 270 juta dosis.

Sasaran penerima vaksin COVID-19 nantinya adalah sebanyak 160 juta orang dengan vaksin yang harus disediakan adalah 320 juta dosis vaksin dengan rincian:

  • Garda terdepan seperti medis dan paramedis “contact tracing”, pelayanan publik TNI/Polri, aparat hukum sejumlah 3.497.737 orang dengan kebutuhan vaksin 6.995.474 dosis
  • Masyarakat (tokoh agama/masyarakat), perangkat daerah (kecamatan, desa, RT/RW) sebagian pelaku ekonomi berjumlah 5.624.010 orang dengan jumlah vaksin 11.248.00 dosis
  • Seluruh tenaga pendidik (PAUD/TK, SD, SMP, SMA dan sederajat perguruan tinggi) sejumlah 4.361.197 orang dengan jumlah vaksin 8.722.394 orang.
  • Aparatur pemerintah (pusat, daerah dan legislatif) sejumlah 2.305.689 orang dengan total vaksin 4.611.734 dosis
  • Peserta PBJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejumlah 86.622.867 orang dengan kebutuhan vaksin 173.245.734 dosis
  • Ditambah masyarakat dan pelaku perekonomian lain berusia 19-59 tahun sebanyak 57.548.500 orang dengan kebutuhan vaksin 115.097.000 dosis.

Isi Omnibus Law Yang Picu Demo, Sudah Tahu?

Pemerintah baru saja mengesahkan Undang-Undang (UU) Omnibus Law pada Senin 5 Oktober 2020 kemarin.

Keputusan tersebut juga mengundang penolakkan dari buruh hingga mahasiswa. Imbasnya pada Kamis 8 Oktober 2020 terjadi demo rusuh di beberapa tempat.

Apa itu Omnibus Law sebenarnya? Menurut Audrey O Brien (2009), omnibus law adalah suatu rancangan undang-undang (bill) yang mencakup lebih dari satu aspek yang digabung menjadi satu undang-undang.

Sedangkan, Barbara Sinclair (2012) menjelaskan omnibus bill adalah proses pembuatan peraturan yang bersifat kompleks dan penyelesaiannya memakan waktu lama karena mengandung banyak materi meskipun subjek, isu, dan programnya tidak selalu terkait.

Isi Omnibus Law Yang Sebenarnya

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri mengungkapkan dalam pidato pada Sidang Paripurna MPR RI dalam angka Pelantikan Presiden dan Wapres Terpilih Periode 2019-2024 bahwa akan menyederhanakan regulasi dengan menerbitkan 2 undang-undang besar yaitu UU Cipta Lapangan Kerja dan UU Pemberdayaan UMKM.

Hanya saja, isi Omnibus Law yang terdiri dari 174 pasal ini dinilai merugikan oleh para buruh. Berikut isi Omnibus Law yang ditolak buruh menurut Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal:

1.Upah Minimum Penuh Syarat

Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) dibuat bersyarat dengan memerhatikan laju inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dihapus dalam RUU Cipta Kerja.

Menurutnya, UMK tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada. Sebab UMK setiap kabupaten atau kota berbeda nilainya. Dia juga tidak setuju jika UMK di Indonesia disebut lebih mahal dari negara ASEAN lainnya.

Jika diambil rata-rata nilai UMK secara nasional, UMK di Indonesia disebut jauh lebih kecil dari upah minimum di Vietnam.

“Tidak adil, jika sektor otomotif seperti Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai UMK-nya sama dengan perusahan baju atau perusahaan kerupuk. Karena itulah di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDB negara,” ungkapnya.

Sebagai jalan tengahnya, penetapan nilai kenaikan dan jenis industri yang mendapatkan UMSK bisa dilakukan di tingkat nasional untuk beberapa daerah dan jenis industri tertentu saja.

Sehingga UMSK tidak lagi diputuskan di tingkat daerah dan tidak semua industri mendapatkan UMSK agar ada keadilan

“Jadi tidak harus sama rata sama rasa, karena faktanya setiap industri berbeda kemampuannya. Karena itu masih dibutuhkan UMSK,” kata Iqbal.

2.Pesangon Berkurang

Buruh juga menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah dalam UU Cipta Kerja.

Di dalamnya, 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Dia mempertanyakan dari mana BPJS mendapat sumber dana untuk membayar pesangon.

“Karena tanpa membayar iuran tapi BPJS membayar pesangon buruh 6 bulan. Bisa dipastikan BPJS Ketenagakerjaan akan bangkrut atau tidak akan berkelanjutan program JKP Pesangon dengan mengikuti skema ini,” tutur Iqbal.

3.Kontrak Kerja Tanpa Batas Waktu

Buruh pun menolak skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dihapus batas waktunya. Hal ini membuat buruh bisa saja dikontrak seumur hidup tanpa menjadi karyawan tetap.

“Buruh menolak PKWT seumur hidup,” ujar Iqbal.

4.Outsourcing Seumur Hidup

Iqbal juga menjelaskan dalam RUU Cipta Kerja, kontrak outsourcing disebut bisa seumur hidup. Outsourcing juga diterapkan tanpa batas jenis pekerjaan. “Padahal sebelumnya outsourcing dibatasi hanya untuk lima jenis pekerjaan,” kata Iqbal.

Itulah beberapa isi dari Omnibus Law yang dianggap merugikan para buruh. Namun tentu saja berita ini belum tentu valid terlebih lagi dengan belum jelasnya keputusan pihak DPR.

Bentuk Pemerintahan di Dunia (Part 2)

Sebelumnya kita telah membahas 5 bentuk pemerintahan di dunia, yaitu anarki, aristikrasi, birokrasi, kapitalisme, dan kolonialisme.

Namun ternyata, sistem pemerintahan itu ada banyak. Bukan hanya 5 yang disebutkan saja. Dan mungkin, belum banyak yang mengetahuinya.

Satu kesamaan yang dimiliki istilah-istilah ini adalah, masing-masing mengacu pada pendekatan tata kelola dan mengarah kepada ide-ide yang kompleks, berkembang, dan sering bertentangan mengenaio bagaimana kita harus hidup berdampingan dalam masyarakat yang lebih besar.

Bentuk Pemerintahan di Dunia

Nah, untuk kalian yang ingin tahu lebih dalam mengenai bentuk-bentuk pemerintahan yang ada di dunia, di bawah ini kami berikan lagi.

1.KOMUNISME

Komunisme mengacu pada gagasan tentang kepemilikan bersama atas publik atas ekonomi, termasuk infrastruktur, utilitas, dan alat-alat produksi.

Komunisme, menunjukkan tidak adanya perpecahan kelas, yang secara inheren mensyaratkan subversi kelas penguasa oleh kelas pekerja.

Karena itu, komunisme sering kali memasukkan ide aksi revolusioner terhadap pemerintahan yang tidak setara. Komunisme sering memposisikan dirinya sebagai tandingan terhadap stratifikasi ekonomi yang mendasari kapitalisme.

Perlawanan terhadap stratifikasi ini kadang-kadang juga mengambil bentuk otoritas negara tunggal, di mana oposisi politik atau pembangkangan mungkin dibatasi. Ini dapat bermanifestasi di beberapa negara komunis sebagai bentuk pemerintahan yang lebih otoriter, sebagaimana dicirikan oleh merek komunisme Soviet yang mengangkangi dunia selama pertengahan abad ke-20.

2.DEMOKRASI

Demokrasi mengacu pada suatu bentuk pemerintahan di mana rakyat diberikan peran langsung dalam memilih kepemimpinan mereka.

Tujuan utamanya adalah tata kelola melalui perwakilan yang adil, sebuah sistem di mana tidak ada kekuatan atau entitas tunggal dapat melakukan kontrol atau praktik otoritas tanpa ada pengawasan.

Hasil dari bentuk pemerintahan demokrasi adalah sebuah sistem yang membutuhkan wacana, debat, dan kompromi untuk memuaskan sebanyak mungkin kepentingan publik. Demokrasi ditandai dengan pemilihan yang adil dan bebas, partisipasi sipil, perlindungan hak asasi manusia, dan supremasi hukum.

3.FEDERALISME

Federalisme adalah bentuk pemerintahan yang menggabungkan dan membagi kekuasaan antara otoritas federal yang tersentralisasi dan berbagai otoritas regional dan lokal.

Ini biasanya suatu sistem di mana seperangkat negara bagian, teritori, atau provinsi adalah pemerintahan sendiri dan terikat pada otoritas struktur pemerintah yang luas dan menyatukan.

Ini dianggap sebagai keseimbangan dalam pendekatan yang memberikan status kewenangan yang kira-kira sama untuk dua tingkat pemerintahan yang berbeda.

4.FEODALISME

Feodalisme adalah struktur sosial yang berputar di seputar kepemilikan tanah, kemuliaan, dan kewajiban militer.

Meskipun bukan cara resmi untuk memerintah, feodalisme mengacu pada cara hidup di mana pembagian yang tajam dan hierarkis memisahkan kelas-kelas bangsawan, pendeta, dan kaum tani.

Peluang untuk bergerak di antara hierarki ini sebagian besar tidak mungkin. Dalam sistem ini, petani biasanya menyediakan layanan tenaga kerja dan militer dengan imbalan pendudukan tanah dan perlindungan dari pasukan luar di bawah wewenang tuan yang mulia.

Pada gilirannya, bangsawan, atau wilayah kekuasaan, sering saling bertikai secara politik, ekonomi, dan militer.

Feodalisme adalah cara hidup yang sangat terdesentralisasi dan agraria, yang digantikan ketika kerajaan Eropa menciptakan infrastruktur untuk memaksakan pemerintahan pusat atas berbagai kekuasaan mereka.

5.KLEPTOKRASI

Kleptokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana partai yang berkuasa telah berkuasa, mempertahankan kekuasaan, atau keduanya, melalui korupsi dan pencurian.

Ini bukan suatu bentuk pemerintahan yang akan diterapkan oleh suatu kelas yang berkuasa, tetapi sebuah istilah yang merendahkan yang digunakan untuk menggambarkan suatu kelompok yang kekuatannya terletak pada dasar penggelapan, penyelewengan dana, dan transfer sejumlah besar kekayaan dari publik kepada pribadi.

Kepentingan pribadi ini biasanya akan tumpang tindih dengan kepentingan ekonomi partai yang berkuasa itu sendiri.

Itulah 5 bentuk pemerintahan lain di dunia. Semoga bermanfaat.

Berbagai Bentuk Pemerintahan di Dunia Yang Harus Kamu Tahu

Negara yang berdaulat atau tidak pasti memiliki sistem pemerintahan. Pemerintah merupakan sistem atau sekelompok orang yang mengatur komunitas terorganisir.

Bisa merupakan sebuah negara atau wilayah di dalam negara. Dalam hal asosiatifnya yang luas, pemerintah biasanya terdiri atas lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif.

Namun ternyata ada banyak sekali bentuk pemerintahan di dunia ini. Apa saja?

Bentuk Pemerintahan Yang Ada di Dunia

David A. Tomar dalam The Quad menulis, sangat mudah untuk menyebut kata “pemerintah,” tetapi jauh lebih baik jika kita menyebut kata tersebut dengan terminologi yang tepat. Tentu saja, kita juga harus memahami arti dari setiap terminologi yang ada.

Selain itu juga, kemungkinan istilah-istilah ini akan sangat membantu ketika kita mempersiapkan diri untuk ujian kewarganegaraan, menulis esai filsafat, menulis berita atau laporan, atau mengerjakan tugas kuliah ilmu politik di menit-menit terakhir.

1.ANARKI

Anarkisme mengacu pada ketiadaan pemerintahan, suatu kondisi di mana suatu bangsa atau negara beroperasi tanpa badan pemerintahan terpusat.

Ini menunjukkan tidak adanya utilitas atau layanan publik, kurangnya kontrol regulasi, hubungan diplomatik yang terbatas dengan negara-bangsa lain, dan dalam kebanyakan kasus, masyarakat dibagi menjadi pemukiman yang berbeda, yang diperintah secara lokal (atau wilayah kekuasaan).

2.ARISTOKRASI

Aristokrasi mengacu pada suatu bentuk pemerintahan di mana bangsawan kaya diberi kekuasaan atas mereka yang berada di strata sosial ekonomi yang lebih rendah.

Posisi kepemimpinan diserahkan kepada orang-orang dari kelas penguasa elit, status yang biasanya turun temurun.

Dalam kelas ini, kelas penguasa yang istimewa dipandang memiliki pendidikan, pengasuhan, dan sifat-sifat genetika yang diperlukan untuk memerintah.

Aristokrasi mempromosikan sistem kelas inheren yang menghubungkan kekayaan dan etnis dengan kemampuan dan hak untuk memerintah.

3.BIROKRASI

Birokrasi mengacu pada bentuk pemerintahan di mana pejabat pemerintah (yang ditunjuk tanpa pemilu) menjalankan tanggung jawab publik sebagaimana didikte oleh kelompok pembuat kebijakan administratif.

Dalam birokrasi, aturan, peraturan, prosedur, dan hasil dirumuskan untuk menjaga ketertiban, mencapai efisiensi, dan mencegah favoritisme dalam sistem.

Birokrasi jarang berfungsi sebagai bentuk pemerintahan tunggal, tetapi sebaliknya sering digunakan sebagai mekanisme untuk mendasari dan memperkuat bentuk pemerintahan yang menyeluruh.

Memang, penyederhanaan birokrasi implementasi kebijakan dapat terjadi di bawah pemerintahan seorang diktator atau demokrasi.

4.KAPITALISME

Kapitalisme mengacu pada suatu bentuk ekonomi di mana produksi didorong oleh kepemilikan pribadi. Kapitalisme mempromosikan gagasan persaingan terbuka dan meluas dari keyakinan bahwa ekonomi pasar bebas adalah bentuk paling efisien dari organisasi ekonomi.

Para pendukungnya berpendapat bahwa kapitalisme mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan taraf hidup, produktivitas yang lebih tinggi, dan kemakmuran yang lebih luas, sedangkan para kritikusnya berpendapat bahwa kapitalisme secara inheren mendorong ketimpangan, eksploitasi kelas pekerja, dan penggunaan sumber daya dan tanah yang tidak berkelanjutan.

5. KOLONIALISME

Kolonialisme adalah bentuk pemerintahan di mana suatu negara akan berusaha untuk memperluas kedaulatannya atas wilayah lain.

Dalam istilah praktis, kolonialisme melibatkan perluasan kekuasaan suatu negara di luar perbatasannya.

Ini sering kali melibatkan pendudukan penduduk asli dan eksploitasi sumber daya untuk kepentingan bangsa yang berkuasa.

Penjajah juga akan sering memaksakan ekonomi, budaya, tatanan agama, dan bentuk pemerintahannya sendiri pada orang yang diduduki untuk memperkuat otoritasnya sendiri.

Itulah beberapa sistem pemerintahan yang ada di dunia. Setelah mengetahui ini, semoga pengetahuan kalian tentang pemerintahan bisa bertambah ya.

Sistem Pemerintahan Negara Myanmar

Pernah datang ke Myanmar? Mungkin untuk kalian yang pernah datang ke negara ini, sistem pemerintahan Myanmar bukanlah hal asing lagi.

Karena, dengan mendatangi negara tersebut, kita pasti lebih mudah mengetahui bagaimana sistem pemerintahan mereka. Namun, bagaimana dengan yang belum pernah datang ke sana?

Tenang saja, karena lewat artikel ini kalian juga bisa mengetahui bagaimana sistem pemerintahan di negara Myanmar.

Sistem Pemerintahan Myanmar

Myanmar atau yang biasa disebut juga dengan Burma merupakan sebuah negara berdaulat di Asia Tenggara.

Myanmar berbatasan dengan Bangladesh dan India di sebelah barat, Laos dan Thailand di sebelah timur, dan China di sebelah Utara dan Timur Laut.

Negara ini memiliki pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988. Myanmar merupakan negara berkembang dan memiliki populasi lebih dari 51 juta jiwa.

Ibu kota Myanmar terletak di Yangon lalu berpindah ke Naypyidaw pada tanggal 7 November 2005. Myanmar juga merupakan salah satu anggota ASEAN sejak 1997.

Ternyata, negara Myanmar merupakan sebuah negara yang pernah mengubah nama. Pada 18 Juni 1989, Myanmar merupakan nama negara baru yang menggantikan Burma.

Saat itu, pemerintahan mereka masih disebut rezim militer dengan dipimpin Jenderal Saw Maung. Setelah berubah nama, Myanmar menjadi negara yang multi etnis.

Sebagai negara multi etnis, negara ini tentu semakin besar dengan roda kekuasaan yang juga harus membaik. Salah satu peristiwa Myanmar adalah peristiwa pemindahan ibu kota.

Dalam menjalankan roda pemerintahannya, Myanmar menganut sistem parlemen yang menarik untuk disimak.

Perlu diketahui, bentuk pemerintahan negara ini dijalankan dengan sistem presidensial dimana tugas presiden dijalankan dengan bantuan dua wakil presiden.

Umumnya, hanya ada satu presiden di satu negara, namun beda dengan Myanmar. Pada April 2016, muncul jabatan baru bernama State Consellir atau Konselir Negara yang merupakan jabatan dengan kedudukan yang sama seperti di PM negara lain.

State Conselir di Myanmar saat ini di pegang oleh Aung San Suu Kyi. Sistem pemerintahan yang dianut ini tentu saja diharapkan bisa lebih memudahkan roda pemerintahan untuk mensejahterakan rakyatnya.

Sistem parlemen yang dijalankan di Myanmar tersebut memang harus dijalankan sebaik-baiknya karena menaungi 7 negara bagian.

Uniknya, nama negara bagian tersebut bisa mewakili etnis yang ada di sana. Nama-nama negara bagian tersebut adalah Kachin, Chin, Mon, Kayah, Kayin, Rakhine, dan Shan.

Pada April 1992, Jenderal Than Shwe merupakan pemimpin Myanmar dengan bentuk pemerintahan Junta Militer.

Namun, bentuk pemerintahan tersebut di lawan oleh rakyat dan menimbulkan aksi demonstrasi baik di motori oleh biksu maupun aktivitas mahasiswa.

Sebuah aksi tersebut direspon dengan kekerasan oleh pemerintah sehingga mau tidak mau banyak korban yang berjatuhan.

Suasaha yang tidak aman di Myanmar membuat pemerintah tak dianggap mampu melindungi segenap rakyat dan negara.

Akhirnya, demo yang dilakukan oleh aktivis pelajar dan biksu menuntut agar segera menagkhiri rezim militer dan beralih ke sistem demokrasi.

Ada pula Jenderal Ne Win yang akhirnya mengundurkan diri dari jabatannya. Peristiwa tersebut tak bisa dikatakan sebagai peristiwa yang kecil karena telah memakan korban jiwa dengan jumlah hingga 3000 korban jiwa berjatuhan.

Setelah peristiwa ini, akhirnya kekuasaan digantikan oleh Jenderal Sung Maung. Tak lama setelah memimpin, ia mengubah status negara menjadi State Law and Order Restorasion Council (SLORC).

Pergantian ini memajukan negara dan negara Myanmar akhirnya menjadi lebih terbuka lalu mampu bekerja sama dengan negara ASEAN di sektor ekonomi dan militer.

Sistem Pemerintahan Australia Yang Harus Kamu Tahu

Sistem pemerintahan Astralia dibangun di atas tradisi demokrasi liberal. Berdasarkan nilai-nilai toleransi agama, kebebasan berbicara dan berserikat, serta supremasi hukum.

Lembaga-lembaga Australia dan praktik-praktik pemerintahannya mencerminkan model inggris dan Amerika Utara. Pada saat yang sama, mereka khas Australia.

Pemerintaha Australia Yang Bertanggung Jawab

Salah satu demokrasi tertua dan lesatri di dunia, Persemakmuran Australia didirikan pada 1902 saat bekas koloni Inggris ini sepakat untuk menjadi federasi.

Pratik dan prinsip demokrasi yang membentuk parlemen colonial pra federasi diberlakukan oleh pemerintah federal Australia yang pertama.

Kolini Australia mewarisi tradisi pemilu dari Inggris yang mengcangkup hak pilih terbatas dan pemungutan suara umum serta ganda.

Pelanggaran seperti suap dan intimidasi pemilih mendorong perubahan pemilihan umum. Australia mempelopori reformasi yang menopang praktik pemilu demokrasi modern. 

Pada 1855, Victoria memeprkenalkan pemilihan umum secara rahasia, yang menjadi terkenal di seluruh dunia sebagai pemilu Australia.

Pada 1856, Australia Selatan menghapuskan persyaratan professional dan harta serta memberi hak pilih kepada seluruh pria dewasa, kemudia pada 1892 memberi wanita dewasa hak pilih.

Pada dasawarsa 1890 an koloni-koloni terbsebut memberlakukan prinsip satu suara per orang, menghentikan praktik pemungutan suara ganda.

Pemerintah Australia didasarkan pada parlemen yang dpilih secara populer dengan dua majelis: Dewan Perwakilan dan Senat.

Para menteri yang diangkat dari kedua majelis ini menjalankan fungsi eksekutif, dan keputusan kebijakan dibuat dalam rapat-rapat cabinet.

Selain pengumuman keputusan, diskusi cabinet tidak disebarluaskan. Para menteri terikat oleh prinsip solidaritas Kabinet, yang sangat mencerminkan model Inggris, yaitu cabinet bertanggung jawab kepada parlemen.

Walaupun Australia adalah bangsa yang merdeka, Ratu Elizabeth II dari Inggris secara resmi juga merupakan ratu Australia.

Ratu menunjuk Gubernur Jenderal untuk mewakilinya. Gubernur Jenderla memiliki kekuasaan yang luas namun berdasarkan konvensi hanya bertindak atas saran para menteri dalam hampir semua urusan.

UUD Tertulis

Seperti Amerika Serikat, Australia juga memiliki undang-undang dasar tertulis. UUD Australia merumuskan tanggung jawab pemerintah federal, yang mencakup hubungan luar negeri, perdagangan, pertahanan, dan imigrasi.

Pemerintah negaea bagian dan teritori bertanggung jawab atas semua urusan yang tidak dilimpahkan kepada persemakmuran dan mereka juga mematuhi prinsip pemerintah yang bertanggung jawab.

Di negara bagian, ratu diwakili oleh seorang gubernur untuk setiap negara bagian. Pengadilan tinggi Ausralia menangani sengketa antara persemakmuran dan negara bagian.

Banyak keputusan pengadilan memperluas kekuasaan dan tanggung jawan konstitusional pemerintah federal.

UUD Australia hanya bisa diubah dengan persetujuan pemilih melalui suatu referendum nasional di mana semua orang dewasa yang masuk dalam daftar pemilih harus ikut serta,

Rancangan undang-undang yang berisi amandemen pertama-tama harus disahkan oleh kedua majelsi parlemen tersebut atau dalam situasi tertentu saja, hanya oleh salah satu majelis parlemen.

Setiap perubahan UUD harus disetujui oleh meyoritas ganda. Jika satu atau beberapa negara tertetu terkena dampak isi referendum tersebut, mayoritas pemilih di negara-negara bagian tersebut juga harus menyetujui perubahan tersebut.

Ini sering disebut dengan kaidah tiga mayoritas. Ketentuan mayoritas ganda membuat perubahan UUD menjadi sulit. Sejak federasi berdiri pada 1902. Hanya delapan dari 44 usulan amandemen UUD yang disetujui.

Pemilih pada umumnya enggan emndukung apa yang mereka pandang sebagai peningkatan kekuasaan pemerintah federal. Negara bagian dan teritori juga boleh menyelenggarakan referendum.

Itulah informasi lengkap mengenai sistem pemerintahan Australia.

Bentuk Pemerintahan Negara Laos

Republic Demokratik Rakyat Laos adalah negara yang terkurung daratan di Asia Tenggara, berbatasan dengan Myanmar dan Republik Rakyat Tiongkok di sebelah barat laut.

Dari abad ke 14 hingga abad ke 18, negara ini disebut dengan Lan Xanga tau Negeri Seribu Gajah. Laos merupakan sebuah negara Republik yang dikelilingi oleh daratan dan terletak di bagia utara semenanjung Indochina.

Laos berasal dari kata Lan Xang yang artinya kerajaan gajah. Negara ini merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki pantai.

Laos pernah dijajah oleh Perancis dan memperoleh kemerdekaan pada 22 Oktober 1953 dalam bentuk kerajaan.

Sejak 2 Desember 1975, kerajaan Laos berubah menjadi Republik Laos. Laos adalah salah satu negara komunis dengan kepala pemerintaha berupa presiden bernama Choummaly Sayasone dan dibantu oleh perdana menteri yang bernama Bouasone Bouphavanh.

Jika dilihat dari sudut pandang Geografi Politik, letak wilayah negara Laos yang tidak memiliki wilayah laut atau pantai dikenal dengan sebutan kawasan Land Lock.

Kondisi ini dianggap kurang menguntungkan dari segi pertahanan dan keamanan khususnya dari serangan atau invasi bangsa lain.

Negara ini memiliki lembah subur sehingga banyak menghasilkan tanaman pertanian dan perkebunan seperti padi, kopi, dan tembakau.

Memiliki sumber tambang mineral seperti timah, tembaga, emas, dan perak. Wilayahnya didominasi perbukitan dan pegunungan yang tertutup hutan lebat sehingga menghasilkan kayu sebagai salah satu komoditasnya.

Potensi Sosial Budaya Terdiri atas berbagai macam suku bangsa dengan berbagai macam budayanya, Masyarakatnya sebagian besar masih patuh pada tradisi, Memiliki bahasa nasional, yaitu bahasa Lao.

Namun dalam kehidupan sehari-hari, selain bahasa nasionalnya masyarakat juga menggunakan bahasa Thai, Inggris, dan Prancis, Memiliki banyak bangunan bersejarah, terutama candi.

Sistem Politik Negara Laos

Satu-satunya partai politik yang diakui Laos adalah Partai Revolusioner Rakyat Laos (LPRP). Kepala negaranya adalah seorang presiden yang ditentukan oleh parlemen untuk masa jabatan 5 tahun.

Kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri yang ditunjuk oleh presiden dengan persetujuan dari parlemen.

Kebijakan pemerintahan ditentukan oleh partai melalui 9 anggota yang sangat berkuasa Politbiro dan 49 anggota Komite Pusat.

Keputusan pemerintah yang penting ditentukan oleh Dewan Menteri. Laos mengaut konstitusi baru sejak 1991.

Pada tahun berikutnya, pemilu diadakan untuk 85 kursi baru Majelis Nasional yang anggotanya dipilih secara rahasia untuk masa jabatan 5 tahun.

Parlemen tunggal ini diperluas sejak pemilu 1997 menjadi 99 anggota, menyetujui semua hukum baru, meskipun presidenlah yang memegang kekuasaan untuk mengeluarkan dekret yang sifatnya mengikat.

Pemilu yang terbaru dilaksanakan pada Februari 2002 ketika majelis Nasional diperluas menjadi 109 anggota.

Sisa-sisa dari kelompok etnis Hmong yang beraliansi dengan Amerika Serikat ketika perang Vietnam terlibat dalam konflik bersenjata dengan rezim komunis Laos sejak 1975.

Sehubungan dengan adanya beberapa laporan tentang penyerahan diri etnis Hmong di media internasional baru-baru ini, konflik ini sepertinya sudah sedikit mereda.

Sebagian besar anggota etnis Hmong berbaur kembali dengan masyarakat secara damai, dan sebagian dari mereka bahkan dilaporkan meraih posisi strategis di dalam pemerintahan negara Laos.

Serangan-serangan masih terjadi secara kecil-kecilan di seluruh negeri, namun tidak mengarah kepada salah satu gerakan politik.

Segala perbedaan pendapat di Laos dimusnahkan, sehingga informasi yang benar sulit di dapatkan.

Itulah informasi mengenai bagaimana sistem pemerintahan dari negara Laos. Semoga artikel ini bermanfaat.